Ditemukan 378 data
REVIANA MUTIARA INDAH, SH
Terdakwa:
JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI
44 — 52
dan kebebasan untuk memilin salah satu Dakwaan yangdianggap dan dinilai relevan dengan faktafakta yang ditemukan untukdipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih danmempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan hal inipun bersesuaian denganpendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam SuratTuntutan tertanggal 09 Oktober 2019 ;14Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 DUndang
BENI PRIHATMO,SH
Terdakwa:
1.NARTO Bin SAMIJAN,Dkk
2.WURYANTO Als BLENDUT
47 — 11
Pasal 12 huruf dUndang Undang RI No.18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;AtauKetigahalaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN WngBahwa terdakwa I. Narto Bin Samijan secara sendirisendirimaupun secarabersamasama dengan terdakwa II.
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
ATINUS YEH anak PUNUT alm
100 — 65
undangundang sebagaimanaperubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun2002 tetang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanHalaman 17 dari 27 Putusan On; iii ialternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 DUndang
28 — 18
terlebih dahulu apa yang akan ditandatangani olehPelawan, dan bahkan pelawan sendiri tidak pernah menerima berkas salinanperjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan I, maka dan oleh karenanyaTerlawan I, telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat ( 1 ) (2 ) dan ayat (3 ) jopasal 5 ayat ( 1 ) huruf C jo pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transfaransi Informasi Produk Bankdan Pengunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pasal 18 ayat ( 1 ) huruf dUndang
175 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi sengaja memasukkankreditur fiktif atau kreditur lain yang hutangnya sudah lunas dibayar olehPemohon Kasasi atau yang hutangnya kecil/ minoritas;Bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan Putusan PengadilanNiaga Nomor 038/PKPU/2012/PN Niaga Medan juncto PutusanPengadilan Niaga Nomor 05/PKPU/2012/PN Niaga Medan junctoPutusan Kasasi Nomor 728 K/Pdt.Sus/2012 bahwa ternyataPermohonan Pengakhiran PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasiditolak karena tidak memenuhi Pasal 285 ayat (2) a, b, c, dan dUndang
WIDYA NUGRAHENY, S.H.
Terdakwa:
JUNAEDI Bin RUSLAN
56 — 24
pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPengganti Undang Undang No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 DUndang
YAZID UJIANTO, SH.MH
Terdakwa:
DIDIK PURNOMO bin ARWAN
312 — 123
benarsaya buatkan untuk akta peralihan di kecamatan akan tetapi terhambat olehwaktu sehingga saksi buatkan surat pernyataan asal usul riwayat tanah.Bahwa yang menjadi sertifikat yang dikeluarkan dan diserahkan olehpetugas BPN Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 180 (seratusdelapan puluh) sertifikat kepada para pemohon.Bahwa penyerahannya dilakukan sendiri oleh petugas BPN KabupatenProbolinggo kepada para pemohon di kantor Desa Sokaan KecamatanKrejengan Kabupaten Probolinggo dengan cara pemohon dundang
130 — 54
mempunyai hak yang sama sebagaianggota KUD Binangun yaitu harus diundang dan diikut sertakan dalamRAT KUD Binangun;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 20 ayat (2) a UU No. 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian adalah hak setiap anggota untuk hadirmenyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikanbahwa Tergugat tidak mengundang semua anggota KUD Binangundalam RAT Tahun 2009 bahkan melarang sebagian anggota KUDBinangun yang hadir meskipun tanpa dundang
91 — 15
Bahwa terdakwa mendapatkan feeRp. 100, (seratus rupiah) / liter dari pembelian BBM jenis solar dari tug boatdan fee pengantaran/pengangkutan sebesar Rp. 10, (sepuluh rupiah) / liternya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat t1) Ke1 KUHP.Atau Keempatno Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Bin H.
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
1.STEFANUS anak HERONIMUS
2.P. BUSRI anak MANDAR alm
3.ADI SUSANTO anak SUKIRNO alm
114 — 53
dari 5 (lima) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis Solar denganukuran masingmasing 35 liter dan 3 (tiga) jeriken berisi bahan bakar minyakjenis solar dengan ukuran masingmasing 70 (tujuh puluh) liter yang recananyaakan Terdakwa jual, dengan tanpa Surat Izin Niaga;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsurMelakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin UsahaNiaga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf dUndang
172 — 84
Pasal 76 DUndang Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Majelis Hakim sependapat dengan alasanalasan yang sebagaimanatelah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam34dakwaan Kesatu Penuntut Umum namun terhadap penjatuhan Pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwamelanggar Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan
HAFIDH FATHONI SH
Terdakwa:
DEDIK IRAWAN Alias KEREK Bin UUP
113 — 15
Pasal 12 huruf dUndang Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;DANPERTAMABahwa terdakwa DEDIK IRAWAN, pada hari Selasa tanggal 21 Juli2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun Popok RT.03/RW.07, Desa KeloranKecamatan Selogiri, , Kabupaten Wonogiri atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriWonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Judex Facti yangmenyatakan Para Termohon Kasasi telah keliru apabila menyatakanPemohon Kasasi melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danmenuntut gaji untuk bulan Agustus 2011 sampai dengan November2011 dan gaji sejak bulan Januari 2012 sampai dengan September2012, serta tunggakan gaji untuk periode Desember 2011 sampaidengan Juli 2016, karena memang benar Pemohon Kasasi jelasjelasdengan iktikad
160 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas, maka terbukti bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak dalam Putusannya telah salah dan lalai dalammenunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikansesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak dalam memeriksadan mengadili perkara aquo karena berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf dUndangUndang Pajak Penghasilan secara tegas telah menentukan bahwakeuntungan atas penjualan saham adalah merupakan objek pajak dansejalan dengan asas Taxability Deductibility maka Pasal 6 ayat 1 huruf dUndang
62 — 25
Kedua : sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutanpidananya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah telahmelakukan pekerjaan farmasi yang tidak memenuhi standar,sebagaimana dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu menuntutagar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahundan 6 (enam) bulan potong masa tahanan, dan denda Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat
274 — 779 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor Il secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c dan dUndang
96 — 34
Dibeberkan bibir(vulva) kemaluan tampak selaput dara utuh.Tidak tampak jejas dankelainan sekitar selaput dara dan kemaluan.Perbuatan anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI No.17 tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan
222 — 73
Undangundang Hukum Pidana sampai dengan Pasal51 Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (3) Undang undangRepublik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76 DUndang
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
31 — 31
dankebebasan untuk memilin salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevandengan faktafakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkaraaquo Majelis Hakim memilinh dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan halinipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimanayang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 27 September 2018 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 DUndang
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelasjelasbertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a, b, c, dan dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makapokok gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) yang menuntut hubungankerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Turut TermohonKasasi/Turut Tergugat beralih menjadi hubungan kerja antara PemohonKasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat telah cukupberalasan untuk dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat(8) Undang Undang Nomor13 tahun 2003