Ditemukan 380 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dandung dangang djadang dinding dindong dendang dandang dondang dundung dindang diundang
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Umum
Register : 29-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bek
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
ATINUS YEH anak PUNUT alm
98 — 62
  • undangundang sebagaimanaperubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun2002 tetang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanHalaman 17 dari 27 Putusan On; iii ialternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 DUndang
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-10-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN ENREKANG Nomor 79/PID.B /2013/PN.EKG
Tanggal 3 Oktober 2013 — ALAM RAMLI ALS ALAM BIN RAMLI
37 — 8
  • Dimana disebutkan bahwa rekomendasi untuk pengecer resmi harus memiliki legalitas usaha(HO,SITU,SIUP dan TDP) dengan jumlah maksimum 15 liter per hari dan surat edaran Bupati EnrekangNomor 047/2378/KUPERINDAG, tanggal 16 Oktober 2012 tentang pembatasan penggunaan bahan bakarminyak bersubsidi.n Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 19-01-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sak
Tanggal 14 April 2021 — Penuntut Umum:
WIRAWAN PRABOWO, SH.
Terdakwa:
YASOKHI HULU Alias PUTRA HULU
45 — 31
  • hal inipun bersesuaian denganpendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam SuratTuntutan tertanggal 31 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RINomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 18-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sak
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
29 — 24
  • dankebebasan untuk memilin salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevandengan faktafakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkaraaquo Majelis Hakim memilinh dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan halinipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimanayang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 27 September 2018 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 DUndang
Pengadilan PN MUARA BULIAN Pidana Khusus Anak
Register : 13-10-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Mbn
Tanggal 7 Oktober 2020 — Adit bin Oleh
219 — 73
  • Undangundang Hukum Pidana sampai dengan Pasal51 Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (3) Undang undangRepublik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76 DUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-07-2017 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 12 Juli 2017 — A. NURRACHMAT SETJADIWIRJA, DKK VS PT PENTA DHARMA KARSA
64 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Judex Facti yangmenyatakan Para Termohon Kasasi telah keliru apabila menyatakanPemohon Kasasi melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danmenuntut gaji untuk bulan Agustus 2011 sampai dengan November2011 dan gaji sejak bulan Januari 2012 sampai dengan September2012, serta tunggakan gaji untuk periode Desember 2011 sampaidengan Juli 2016, karena memang benar Pemohon Kasasi jelasjelasdengan iktikad
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-07-2010 — Upload : 28-09-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 81/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 6 Juli 2010 — FAROUK alias RIDWAN
96 — 79
  • (Natrium Hidroksida) ;Kristal putih ( C.25) hasil NaOH (Natrium Hidroksida) ;Serbuk merah kecoklatan (C.26) hasil Red Phospor ;Cairan coklat (C.30) hasil 1,4 dimethyl 2 phenilNaphtalene ;Cairan kuning dan bening (C.31) hasil 1,4 dimethyl 2phenil Naphtalene ;Cairan kuning (C.33) hasil 1,4 dimethyl 2 phenilNaphtalene ;Cairan coklat (C.35) hasil Negatip Gol Opiat, Amfetaminadan Benzodiazepin ;Perbuatan terdakwa FAROUK alias RIDWAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf dUndang
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 14-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
REVIANA MUTIARA INDAH, SH
Terdakwa:
JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI
40 — 50
  • dan kebebasan untuk memilin salah satu Dakwaan yangdianggap dan dinilai relevan dengan faktafakta yang ditemukan untukdipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih danmempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan hal inipun bersesuaian denganpendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam SuratTuntutan tertanggal 09 Oktober 2019 ;14Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 DUndang
Pengadilan PT SEMARANG
Register : 07-01-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 14-06-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 8 Mei 2014 —
28 — 17
  • terlebih dahulu apa yang akan ditandatangani olehPelawan, dan bahkan pelawan sendiri tidak pernah menerima berkas salinanperjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan I, maka dan oleh karenanyaTerlawan I, telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat ( 1 ) (2 ) dan ayat (3 ) jopasal 5 ayat ( 1 ) huruf C jo pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transfaransi Informasi Produk Bankdan Pengunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pasal 18 ayat ( 1 ) huruf dUndang
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus
Register : 10-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pmn
Tanggal 28 Januari 2019 — Terdakwa
98 — 29
  • melakukan tindak pidana,dengan demikian unsur dilakukan oleh Anak juga telah terpenuhi atas perbuatanAnak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal, setelahmenganalisa dan mempelajari semua unsurunsur pasal , maka Hakimmenilaibahwa semua unsur Pasal 81 ayat (3) Undang Undang RI No.17 tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang
    ini;Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan olehHakim tunggal dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman = atau pidanakepada Anak telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagiAnak,korban maupun masyarakat;Memperhatikan pasal 81 ayat (3) Undang Undang RI No.17 tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Khusus
Register : 22-09-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Wng
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HAFIDH FATHONI SH
Terdakwa:
DEDIK IRAWAN Alias KEREK Bin UUP
112 — 15
  • Pasal 12 huruf dUndang Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;DANPERTAMABahwa terdakwa DEDIK IRAWAN, pada hari Selasa tanggal 21 Juli2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun Popok RT.03/RW.07, Desa KeloranKecamatan Selogiri, , Kabupaten Wonogiri atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriWonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 313/PID.B/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 28 April 2014 — -CARLI -BONTOH SITANGGANG
45 — 2
  • berupa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther Nomor Polisi : 87535ZW warnahijau, 2 (dua) buah selang minyak, 1 (satu) unit pompa merk Honda, 2 (dua) buahkempo @ kempo berisi kurang pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terpenuhi dan terbuktisecara sah dan menyakinkan menurut hukum.e Berdasarkan unsur diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf a,b,c dan dUndang
Pengadilan PN MAJENE Pidana Khusus
Register : 22-03-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN MAJENE Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.Mjn
Tanggal 14 Juli 2016 — SUJATMAN ALIAS ARMAN BIN MUH JUSUF TAGER
270 — 161
  • berwarna hitam ;Terbukti merupakan milik dari terdakwa Sujatma Alias Arman Bin Muh.Jusuf Tager maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa dibebaskandari dakwaan, maka kepada Negara harus dibebankan untuk membayar biayaperkara ;Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 199 ayat (1) huruf b dan C KUHAP,Pasal 183 sampai dengan 189 KUHAP, Primair Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 DUndang
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum
Register : 09-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Pbu
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WIDYA NUGRAHENY, S.H.
Terdakwa:
JUNAEDI Bin RUSLAN
56 — 24
  • pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPengganti Undang Undang No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 DUndang
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 05-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 102/Pid.B/2019/PN Krs
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
YAZID UJIANTO, SH.MH
Terdakwa:
DIDIK PURNOMO bin ARWAN
303 — 123
  • benarsaya buatkan untuk akta peralihan di kecamatan akan tetapi terhambat olehwaktu sehingga saksi buatkan surat pernyataan asal usul riwayat tanah.Bahwa yang menjadi sertifikat yang dikeluarkan dan diserahkan olehpetugas BPN Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 180 (seratusdelapan puluh) sertifikat kepada para pemohon.Bahwa penyerahannya dilakukan sendiri oleh petugas BPN KabupatenProbolinggo kepada para pemohon di kantor Desa Sokaan KecamatanKrejengan Kabupaten Probolinggo dengan cara pemohon dundang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 02-07-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 434/Pid.B/2012/PN.Smda
Tanggal 27 September 2012 — KAMARUDDIN Bin H. BAHARUDDIN
87 — 15
  • Bahwa terdakwa mendapatkan feeRp. 100, (seratus rupiah) / liter dari pembelian BBM jenis solar dari tug boatdan fee pengantaran/pengangkutan sebesar Rp. 10, (sepuluh rupiah) / liternya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat t1) Ke1 KUHP.Atau Keempatno Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Bin H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 11-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. PT ANGKASA PURA II (PERSERO), DKK
264 — 773 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor Il secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c dan dUndang
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 22-10-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek
Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
1.STEFANUS anak HERONIMUS
2.P. BUSRI anak MANDAR alm
3.ADI SUSANTO anak SUKIRNO alm
111 — 44
  • dari 5 (lima) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis Solar denganukuran masingmasing 35 liter dan 3 (tiga) jeriken berisi bahan bakar minyakjenis solar dengan ukuran masingmasing 70 (tujuh puluh) liter yang recananyaakan Terdakwa jual, dengan tanpa Surat Izin Niaga;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsurMelakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin UsahaNiaga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf dUndang
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus Anak
Register : 01-04-2015 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 31 / PID.SUS / 2015 / PN Liw
Tanggal 1 Januari 1970 — WARIS PRAYOGO BIN ABDUL WAHAB
170 — 84
  • Pasal 76 DUndang Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Majelis Hakim sependapat dengan alasanalasan yang sebagaimanatelah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam34dakwaan Kesatu Penuntut Umum namun terhadap penjatuhan Pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwamelanggar Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Umum Perusakan
Register : 05-11-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN.MGT
Tanggal 2 Desember 2015 — terdakwa ENDANG SUSILOWATI Als MENOK Binti SAIDIN HADI PRAYITNO
65 — 10
  • Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf d UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutanatau Kedua melanggar pasal 83 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf d UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Subsidair Kesatu melanggar pasal 83 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 18Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf dUndang