Indolok Bakti Utama ( Incasu TERGUGAT) yang juga membuktikan secara sah PENGGUGAT ( Incasu ShirleyTamtomo ) telah memeliki saham sebanyak 20.000 lembar di PT. IndolokBakti Utama ( Incasu TERGUGAT ), berdasarkan Akta Pernyataan Nomor :01, tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Putut Mahendra,SH ;Bahwa, sehubungan dengan kepemilikan saham oleh PENGGUGAT ( Incasu Shirley Tamtomo ) seperti yang telah diuraikan tersebut diatas,yaitu saham sebanyak 20.000 lembar di PT.

Indolok Bakti Utama (Incasu TERGUGAT ) danselanjutnya ternyata saham kepemilikan PENGGUGAT II dimaksud telah dialihkankepada Tuan Leonard Mamahit (Incasu TERGUGAT III ) seakanakan dan atauseolaholah selaku pembelinya yang mewakili representing dari PT.

INDOLOK BAKTI UTAMA ( Incasu TERGUGAT I!

INDOLOK BAKTI UTAMA (Incasu Tergugat !)

INDOLOK BAKTI UTAMAdan GUNNEBO HOLDING APS (Incasu TERGUGAT dan TERGUGAT1) eee i.

dan Konsumen telah Sepakat Memilih Domisili HukumPada Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau Pengadilan Negeri laindalam Wilayah Hukum IndonesiaMajelis Hakim Yang Terhormat,Pemohon Keberatan berpendapat bahwa BPSK Kabupaten Batu Baratidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo karena ParaPihak in casu Pelaku Usaha dan Konsumen telah sepakat untuk memilihdomisili hukum dalam pelaksaaan Perjanjian Kredit ini pada PengadilanNegeri Rantau Prapat namun tidak mengurangi hak dan wewenang Bank(incasu

Namun, tidak mengurangi hak dan wewenangBank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukantuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjianini di muka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.Bahwa fakta hukumnya adalah Para Pihak (incasu Konsumen dan PelakuUsaha) telah bersepakat dalam menandatangani Perjanjian Kredit aquodan Para Pihak cakap bertindak dalam hukum sehingga syarat subyektifsuatu perjanjian telah terpenuhi.Demikian pula tentang syarat objektifnya yaitu

Page 6tidak ada satu pun dalil Konsumen yang menyatakan bahwa PelakuUsaha telah melakukan perbuatan yang melanggar dari ketentuan UUPerlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.Adapun hubungan hukum antara Konsumen (incasu.

Tidak berdasar hukum, apa yangtidak pernah didalilkan oleh Konsumen dipertimbangkan dalampertimbangan hukum Majelis BPSK; Pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Baratersebut diatas bertentangan / kontradiktif dengan pengakuanKonsumen sendiri (incasu Termohon Keberatan) yang menyatakan Putusan perkara perdata No.39/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Rap.

Page 16bahwa, fasilitas pinjaman kredit Konsumen tersebut yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen sebagaimanadalam Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani sertatelah disepakati bersama (vide dalil gugat alenia 1 halaman 3putusan); Dalam SOP Pemohon Keberatan diatur secara jelas dan profesionalbahwa setiap dokumen perjanjian (incasu termasuk PerjanjianKredit aquo) selalu dijelaskan secara detail mengenai hak dankewajiban masingmasing pihak (incasu Kreditur dan Debitur)

Hukumbeserta aturanatuannya, Sepanjang halhal tersebut tidak ada hubungandengan masalah peribadahannya;Bahwa dengan adanya kewenangan Negara dalam hubunganindustrial ini, maka Penggugat meneruskan penyelesaian ini ke DinasTenaga Kerja Transmigrasi DKI Jakarta, kemudian dilimpahkan keMediator Hubungan Industrial sampai pada akhirnya ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkaraaquo;Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DKI Jakarta Incasu

Pekerja incasu PENGGUGAT secara de facto telah mendapatUpah dalam menjalankan Pekerjaanya sesuai perintahTERGUGAT.d. Perintah TERGUGAT, kesemuanya telah dilaksanakan olehPENGGUGAT sesuai yang tercantum pada Bulletin Tiberias WartaMingguan.hal. 5 dari 19 hal. Put.

Bahwa, bersifat kontraktual (perjanjian) dapat diartikan, antaraTERGUGAT dan PendetaPendeta incasu PENGGUGAT yangbekerja dalam melayani jasa rohani terhadap para umatnya,tentunya secara de Jure antara satu dengan yang lainnya memilikihak dan kewajiban incasu memiliki hubungan hukum yangnotabene tidak menutup kemungkinan akan ada akibat hukumbilamana salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.d.

Bahwa lebih menjamin kepastian hukum mengenai adanyahubungan hukum incasu hubungan kerja antara PENGGUGATdan TERGUGAT, secara de facto PENGGUGAT telah mendapatsurat resmi dan TERGUGAT incasu Surat Keterangan/PenggantiSlip Gaji Nomor 220/SGTI/VIII/2005, tanggal 18 Agustus 2005yang ditandatangani oleh Bendahara selaku salah satu Organyang kewenangannya sudah diatur dalam AD/ART.Bahwa, tindakan TERGUGAT memutus hubungan kerja terhadapPENGGUGAT secara sepihak, sangat teramat nyata dan jelas telahmelanggar

delapan) alineakelima dalam Putusannya yang menyatakan; "bahwaberdasarkan bukti saksisaksi yang telah terurai diatas makaMajelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah unsurunsur pekerjaaan, upah, dan perintah telah terpenuhi dalamhubungan antara Penggugat dengan TergugatPertimbangan Judex Facti ini merupakan pertimbangan yangtidak/kurang memberikan pertimbangan karena buktibuktiPEMOHON KASASI secara de facto sama sekali tidak ada yangdipertimbangkan, baik bukti keterangan saksisaksi dibawahSumpah incasu

(incasu Putusan SelaCe ni 2013) dan memori banding dari kiasa PEMBANDING semulaNeus serta kontra memori banding dari TERBANDING semula Penggugat,berpendapat adalah sebagai berikut ; =Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan oleh kuasaPEMBANDING semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ; Bahwa Pembanding semula Tergugat sSependapat denganpertimbangan Majelis Hakim perkara a quo sepanjang dalam Provisi,akan tetapi tidak sependapat/keberatan terhadap pokok perkara yanghalaman 5 dari

EKS)SI 22 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen nnn ne nnn nn nce neeBahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima pertimbangan hukumdalam perkara incasu, oleh karena itu Terbanding/Penggugat tidak perlumenguraikan lebih lanjut alasanalasan Terbanding/Penggugat incasu ; Dalam Pokok Perkafa ; 222 2220 none eee ccccenne eee Bahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima sebagianpertimbangan putusan a quo sebagaimana diuraikan pada putusanhalaman 7 dari 13 Perk.

No. 213/Pdt/2014/PT.BDG.perkara incasu No.47/Pdt.G/2013/PN.Cbn. a quo pada bagian pokokperkara mulai halaman 59 alinea ke 5 sampai dengan halaman 65 alineake 4 sepanjang menyatakan Pembanding/Tergugat terobukti melakukanperbuatan melawan hukum ; 222 n2n nen ne nnn nnn ne n=Bahwa namun demikian Terbanding/Penggugat tidak setuju atau tidaksependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangpada pokoknya berpendapat bahwa oleh karena Tergugat II/TurutTerbanding adalah pihak pembeli yang

berkesimpulanbahwa apa yang telah dilakukan oleh Torus adalah hal yang sahmenurut hukum ; oO won cn nena ncn nena nn nn nn nc nnn nnnneBahwa apabila perbuatan Pembdfcing semula Tergugat kepadaTerbanding semula Penggu takan perbuatan melawan hukum,maka jelas eli objek sengketa yang dilakukaneremannRERS pada Turut Terbanding/Tergugat Il harusdinyatakan tid menurut hukum, maka jelas Majelis Hakimneoton Pertama telah melakukan kesalahan fatal danmel (cf asa keadilan sehingga pertimbangan a quo dan putusana a incasu

9 dari 15 halamanSaksi Il, saksisaksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangandibawah sumpah, disampaikan dipersidangan dimana keterangan saksisaksitersebut sudah didasarkan kepada pengetahuan sendiri, dan keterangan saksiyang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian, makaberdasarkan pasal 147, 170, dan 171 ayat (1) HIR, keterangan saksisaksitersebut secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti keterangansaksi, dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, incasu

old G>Uall ga je OlyArtinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa seorang istri yang dicerai oleh suami berhakmendapat mut'ah yang layak dari bekas suaminya, serta nafkah iddah selamaisteri mengalami masa iddah selama 3 bulan, hal tersebut sesuai dengan pasalPutusan Nomor.0451/Pdt.G/2017/PA.ClpHalaman 11 dari 15 halaman149 huruf (a) dan pasal 152 Kompila si Hukum Islam, incasu yang mengajukanperceraian adalah

Pemohon sendiri, dan Pemohon pula yang telahmeninggalkan Termohon, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikannafkah lddah terhadap Termohon selama Termohon mengalami masa tersebutserta mut'ah berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dankemampuan Pemohon, incasu Pemohon dengan Termohon ternyata dalamtahap mediasi telah terjadi kesepakatan tentang kewajiban yang harusdiberikan oleh Pemohon akibat dari perceraian ini terhadap Termohon, makaPemohon dihukum sesuai kesepatakan sebagaimana

tersebut selanjutnyatercantum dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sesuai pasal 34ayat (1) dan ayat (8) UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, j.0 pasal 80 ayat (2,3 dan 4)Kompilasi Hukum Islam, bahwa esensinya suami berdasarkan kemampuannyawajib memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumahtangga,seandainya suami melalaikan, maka isteri dapat mengajukan gugatan kepadaPengadlan, incasu. antara Pemohon dan Termohon ternyata terhadapkewajiban nafkah yang lampau yang belum

)ayah/Pemohon wajib memelihara dan mendidik anakanaknya sampai anak itudewasa, atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat 1 dan 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974), kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipunperkawinan antara kedua orang tua putus, dan sesuai pasal 105 huruf (c) J.oPasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya Hadlanah dan nafkah(seluruh biaya kebutuhan anak) di tanggung oleh ayah, incasu ternyata pulaPutusan Nomor.0451/Pdt.G/2017/PA.ClpHalaman 12 dari 15 halamanPemohon

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak,seharusnya putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan kepadahasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku' serta berdasarkan keyakinan, bukandidasarkan kepada kepentingan salah satu pihak, incasu TermohonPeninjauan Kembali;5.

Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2015Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) atas biaya Bunga Subordinasi a quo sebesarRp.16.861.285.205,00. dan karenanya menolak permohonan bandingterhadap koreksi a quo.3.

Bahwa sehubungan dengan itu Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat menerima putusan dan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah mempertahankan koreksi Terbanding(incasu Termohon Peninjauan Kembali) atas Koreksi Positif DPP PPhPasal 26 Masa Pajak Januari 2008 atas beban bunga pinjamanSubordinasi sebesar Rp.16.861.285.205,00;D.

Bahwa dengan kata lain, Putusan a quo sama sekali tidak mencerminkanpada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbanganhukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepadakepentingan sepihak incasu Termohon Peninjauan Kembali.

(incasu PemohonPeninjauan Kembali) seolaholah sebagai pihak yangbertindak langsung melakukan pembayaran bunga obligasidi Cayman Island. Padahal, penerbitan obligasi danpembayaran biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak diCayman Island adalah PT.

(tahun 2004) almarhum SYARIF telah meminjam uang kepadaPenggugat sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengankuitansi tertanggal 24 Pebruari 2004 dengan kesepakatan bahwa uangtersebut akan dibayar/dikembalikan oleh almarhum SYARIF kepadaPenggugat setelah tanah miliknya tersebut (termasuk di dalamnya TanahObjek Sengketa) laku terjual dan apabila ternyata tanah tersebut belum jugalaku terjual, maka almarhum SYARIF akan memberikan dan/ataumenjualkan sebahagian tanah miliknya tersebut (incasu

terutama Tergugat untuk mempertanyakanpengembalian uang Penggugat yang pernah dipinjam oleh almarhumSYARIF mengingat sebahagian tanah milik almarhum SYARIF tersebuttelah laku terjual dan dibeli oleh RAIHU (tanah yang berbatas pada sisisebelah Utara Tanah Objek Sengketa), sehingga yang terjadi kemudianadalah pada saat itu Tergugat VI selaku istri almarhum SYARIF dan anakanak almarhum SYARIF telah bersepakat untuk menjualkan sajasebahagian tanah milik/peninggalan almarhum SYARIF kepada Penggugat(incasu

: Tanah Objek Sengketa), yakni sisa tanah almarhum SYARIF yangdibeli oleh RAIHU (incasu: tanah yang berbatas pada sisi sebelah Utaradengan Tanah Objek Sengketa) dengan catatan harganya diperhitungkansaja dengan uang yang semula pernah dipinjam oleh almarhum SYARIFkepada Penggugat pada tahun 2004 sebanyak Rp5.000.000,00 ditambahdengan perhitungan bunga pinjaman/utang, sehingga kemudian seluruhnyaberjumlah sebanyak Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluhribu rupiah), sebagaimana tercantum

: Tanah Objek Sengketa) dengan jalan membangunrumah semi permanen pada tahun 2013, sebelumnya yakni pada tahun2006 Tergugat Il pernah pula masuk menyerobot sebagian tanah milikPenggugat tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) dengan jalan Tergugatll membangun pondasi rumah di atas sebagian Tanah Objek Sengketatanpa seizin/sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah atas TanahObjek Sengketa tersebut;Bahwa pada saat Penggugat mengetahui Tergugat Il telah membangunpondasi rumah di atas sebagian

: TanahObjek Sengketa) dengan jalan membangun rumah semi permanen diatasnya, juga terdapat bangunan rumah/pondasi milik salah seoranganak/ahli waris almarhum SYARIF yang bernama JUMIATI (Tergugat Ill)bersama suaminya yang bernama AWAL (Tergugat IV) yang sebahagianmasuk di dalam tanah milik Penggugat (incasu: Tanah Objek Sengketa),sehingga bersebab dengan itu maka Penggugat ikut pula menarik dan/ataumelibatkan Tergugat Ill bersama dengan Tergugat IV sebagai pihakTergugat dalam perkara ini;Bahwa selain

Pemohon selaku ibu Kandung Pewaris (incasu sebagai Pemohon Pemohon II selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon II);Pemohon III selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon Ill);Pemohon IV selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon IV);Pemohon V selaku saudara kandung (jncasu sebagai Pemohon V);ac & & DfPemohon IV selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon VI)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, sertaketerangan saksisaksi membuktikan bahwa ayah Almarhum ALMARHUMtelah

Oleh karena Judex Facti PengadilanTinggi dalam mengabulkan gugatan Penggugat incasu TermohonKasasi dengan pertimbangan hukumnya pada halaman lima aleniapertama menyatakan Menimbang ..... jual beli tanah kebun dimaksudyang semula diketahui Kepala Desa, ternyata dibatalkan oleh KepalaDesa yang bersangkutan.

saksi Penggugat menerangkan,Obyek sengketa milik Penggugat berasal dari orang tuanya bernama DG.Kati keterangan saksi yang dikutip oleh Judex Facti tersebut tidak sesuaidengan berita acara pemeriksaan dipersidangan dan keterangan parasaksi Penggugat tersebut didasarkan dengan pemberitahuan dariPenggugat, maka secara hukum keterangannya dapat dikualifisir sebagaisaksi yang bersifat Testimonium De Auditu, dan tidak mempunyai nilaipembuktian serta harus dikesampingkan;Sedangkan bukti surat Penggugat incasu

Oleh karena bukti surat danketerangan para saksi, para Tergugat incasu Pemohon Kasasitersebut dapat melumpuhkan pembuktian Penggugat/TermohonKasasi. Sebab keterangan para saksi Tergugat incasu PemohonKasasi dan dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tandaT121 T1.23, makaterungkap fakta hukum dipersidangan bahwa para Tergugat/PemohonKasasi mampu membuktikan dalil bantahannya dan melemahkanpembuktian Penggugat/Termohon Kasasi ; Vide BAP dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMHal. 7 dari 8 hal.

Dengan demikian gugatan incasu quo diajukan Penggugat masih dalamtenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentangHalamanddari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUNPDGPerubahan UndangUndang No. 5 tahun 1986 jo. UndangUndang No. 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.D.

NAZIRWAH, telah menjualtanah milik kaum Penggugat tersebut kepada pihak lain yaitu ERVAFRANS,SH dan ELFRIMA alamat di Padang, dan setelah terbitnya sertifikat objekperkara pada tanggal 24 Mei 2004 sertifikat incasu langsung dibalik namakeatas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA oleh TERGUGAT, pada halHalaman10dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUNPDGseharusnya balik nama sertifikat objek perkara sejak berlakunya PP No.24tahun 1997, maka balik nama sertifikat dilakukan atas dasar terbitnyasertifikat

Bahwa adanya sertifikat tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 12September 2016 yaitu karena Penggugat baru mendapat informasi yangdapat dipercaya, sehingga tanggal 13 September 2016 Penggugat langsungmelakukan pengecekan ke lokasi, bahwa ternyata setelah dilakukanpeninjauan terhadap tanah yang dimaksud dlama sertifikat incasu, di lokasiSertifikat incasu telah terbit sertifikatnya dan malahan Penggugat baru tgl 2oktober 2016 mendapatkan copy sertifikat incasu, sehingga tepatnya padatanggal

yangbersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lainyang dianggap perlu; 229 nnn nn nnn nn nen ne nnn nnn enn nnn ncnMCLG faeces rcs ert re rcDan tindakan Tergugat yang tidak mengumumnkan peta bidang tanahsebagai hasil pengukuran tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut diKantor tersebut tanpa mengumumkannya terlebin dahulu hasilpengukurannya/Peta Bidang tanah pada kantor WALI NAGARI SETARANANGGALO / Kepala Desa telah mengakibatkan Penggugat hampirkehilangan tanah sertifikat incasu

Pasal 169 HIR. tentang batas jumlah minimal alatbukti saksi.Bahwa secara materi, keterangan dua saksi Penggugat dan satu orangsaksi Tergugat tersebut kesaksian langsung yang berkaitan denganperistiwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga setelah dilangsungkanpernikahan Penggugat dengan Tergugat sejalan ketentuan Pasal 144, 146ayat (1), 147 dan Pasal 171 HIR karena para saksi tersebut hadir danmenyaksikan langsung pernikahan incasu, sedangkan keterangan saksiHalaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawah tanganyang menikah tahun 2014. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari Suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang

, bahwa terhadap gugatan cerai incasu, Majelis Hakimmenemukan fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awalnya rukun, akan tetapi karena sikap kasar Tergugat dan karenaTergugat tidak betah tinggal bersama orangtua Penggugat, makaPenggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak November 2017 yang lalu,kemudian sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang Penggugat danTergugat berpisah rumah dan menjalankan hidup masingmasing tanpapeduli satu sama

Pemohon adalah berdasarkan perubahan nama pelanggan (ganti nama) yangsemula atas nama orang pribadi bernama DJONNY TASLIM dirubah (ganti nama)menjadi PT PANCA BUANA PLASINDO;Bahwa, dengan demikian adalah merupakan fakta pula bahwa, tidak ada kontrak(Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) tersendiri antara PT PLN (Persero) dan PTPANCA BUANA PLASINDO, melainkan meneruskan/melanjutkan kontrak (PerjanjianJual Beli Tenaga Listrik) yang sudah ada sebelumnya antara PT PLN (Persero) danpelanggan semula (incasu

PLN (Persero) yangada pada Konsumen (incasu PT PANCA BUANA PLASINDO), dan bukan orangyang menjadi penyebab kerusakan;Alasan pembenar atau alasan pema'af untuk itu hanyalah dimungkinkan apabila terjadikarena kondisi alam dan atau keterbatasan PT. PLN (Persero) dan atau kejadian diluarkendali Konsumen dan PT. PLN (Persero) atau dikarenakan PT.

PANCA BUANA PLASINDO (incasu Jimmy SunNursalim) secara bebas dan keinsyafan bathin sendiri telah membuat danmenandatangani Surat permohonan tanggal 08092011 yang materi isinya memohonHal. 17 dari 34 hal.Put.No.621K/Pdt.Sus/2012.18agar sanksi atas pelanggaran dimaksud dapat dicicil/diangsur sebanyak 12 bulan, danmenandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 321.PJ/SPH/WILSU/2011 tanggal 08September 2011 (vide: bukti PU I, PU m dan PU8);C.3.

phasa 10 A), dantugas untuk memeriksa dan menindak pelanggaran (incasu perubahan31Juse fink dari phasa 6 Ampere menjadi 10 Ampere) adalah merupakantugas Tim P2TL (vide: bukti PUI, Pasal 22);e Bahwa, lagi pula dalam proses pemeriksaan oleh Majelis BPSK = a quotidak terdapat satupun bukti surat maupun saksi yang umumnya menuruthukum pembuktian dapat membuktikan Bahwa, pemasangan/penggantian fuse fink dari phasa 6 Ampere menjadi phasa 10 Amperetersebut adalah dilakukan oleh pihak Pemohon;e Sehingga

PLN (Persero) atau pihak lain, adalah tidak dapat dijadikan alasanpembenar atau alasan pema'af untuk meniadakan sanksi P2TL terhadapPT PANCA BUANA PLASINDO, sebab objekpemeriksaan dan penertiban oleh P2TL adalah instalasi milik PT.PLN (Persero) yang ada pada Konsumen (incasu PT PANCABUANA PLASINDO), dan bukan orang yang menjadi penyebabkerusakan. Alasan pembenar atau alasan pema'af untuk itu hanyalahdimungkinkan apabila terjadi karena kondisi alam dan atauketerbatasan PT.

Pasal VI Ketentuan Ketentuan Konversi).Bahwa surat pernyataan dan atau surat pengakuan yangdiperbuat oleh seseorang (incasu surat keterangan ex point 2dan point 6 di atas) adalah juga bukan merupakan Surat tandabukti hak atas tanah yang berlaku menurut hukum tanah, karenatidak terdapat rujukannya dalam pranata hukum tanah.Bahwa Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 23 Februari 1990antara Ipon Kasan dengan Pujianto yang ditandatangani olehIpon Kasan, Pujianto dan 2 orang saksi (incasu surat keteranganex

Terlebih dari itu tidak pula ternyata ada keikutsertaanHal 21 dari 91 HalamanPutusan PerkaraNo.77/G/2012/PTUNMDN22,22isteri dari pihak penjual (incasu Ipon Kasan) sebagaimana yangdipersyaratkan dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan.Bahwa Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 23 Februari 1990antara Ipon Kasan dengan Pujianto yang ditandatangani olehlIpon Kasan, Pujianto dan 2 orang saksi (incasu surat keteranganex point 3 di atas) adalah tidak mempunyai kualitas sebagaibukti

tersebut adalah tidak dalam status tanah yangdikuasai langsung oleh Negara, tetapi merupakan tanah yangdimiliki oleh pihak lain (incasu Tengku Naziah Hanim) atas dasarSertifikat Hak Milik Nomor 43 tanggal 16 5 1978.Bahwa dengan demikian ketika terbitnya surat surat kepemilikanPenggugat tersebut (incasu surat surat ex point 1 s/d point 6 di atas)telah terbit lebih dahulu objek gugatan (incasu Sertifikat Hak MilikNomor 43 tanggal 16 5 1978), sehingga karenanya Penggugatadalah pembeli yang beriktikad

buruk (bad faith) atas tanah tersebut.Bahwa oleh karena seperti apa yang telah diuraikan di atas, yaituBahwa surat surat kepemilikan Penggugat tersebut (incasusurat surat ex point 1 s/d point 6 di atas) mengandungabsurditas dan atau cacat hukum, dan karenanya tidakmempunyai kualitas sebagai bukti kepemilikan juridis ; danBahwa pada ketika terbitnya surat Surat kepemilikanPenggugat tersebut (incasu surat surat ex point 1 s/d point 6 diatas) telah terbit lebih dahulu objek gugatan (incasu SertifikatHal

Sedangkan pranata hukum tanah yangmenurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat adalahketentuan perundangundangan yang terbit pada tahun 1997(incasu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) danregulasi yang terbit pada tahun 1999 (incasu PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999),Hal 29 dari 91 HalamanPutusan PerkaraNo.77/G/2012/PTUNMDN30B.04.2.30Bahwa dengan demikian dapat dipastikan, bahwa pranatahukum tanah yang menurut Penggugat telah dilanggar olehTergugat

SUDDIN BIN MAGGA, yang telah dijual sebagian yang berbatasutara dan Barat tanan perumahan sengketa, terkecuali sebelan Barat tanahperumahan sengketa tetap masih berbatas tanah perumahan Penggugat, hal initidak dibantah oleh Para Tergugat incasu Terbanding.

SUDDIN dengan cara dibeli oleh Suami Saksi.Pembuktian penggugat incasu Pembanding baik berupa bukti surat SertifikatHak Milik Nomor 47 Tahun 1974, SPPT 2017 yang masih tetap dibayar olehPenggugat diberi tanda P2 dan Surat Buku Rincik tanah Desa / Kelurahanyang tertera atasnama SUDDIN BIN MAGGA diberi tanda P3 yangdiperlihatkan oleh Petugas Kantor Lurah Ta dipersidangan serta saksi paraPenggugat incasu Pembanding, yang mempunyai pembuktian yang kuat dansempurna, dan saling bersesuaian satu sama lain

, maka terungkap faktahukum dipersidangan bahwa Penggugat incasu.

tersebut harus dibatalkan;KEBERATAN KEDUA;Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Watamponeyang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana tertuang didalam pertimbangan hukumnya pada halaman dua puluh empat alenia limayang menyatakan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat, , danTergugat, Il telah mengajukan bukti berupa Surat T121 s/d T124,Pertimbangan hukum tersebut, juga SALAH ATAU KELIRU menerapkanhukum pembuktian, karena dalil sangkalan Para Tergugat incasu

Olehnya itu, Para Tergugat incasu Terbanding tidak dapatmelemahkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 47 Tahun 1974 atasnama H.SUDDIN BIN MAGGA, yang diberi tanda P1 dan bukti Surat Rincik atasnamaH, SUDDIN BIN MAGGA yang diberi tanda P3.

(alm) dan XXXX alm) adalah sepasang suami isteri yang semasahidupnya memiliki anak kandung dari perkawinannya incasu Para Pemohon, yaitu:1.1. PEMOHON, umur + 40 tahun, bertempat tinggal di XX XX, Tangerang;1.2. PEMOHON, umur + 39 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di XXXX,Kota Surabaya;1.3. PEMOHON, umur + 34 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di XXXX,Kota Bekasi;1.4.

PEMOHON, umur + 28 tahun, Agama Islam bertempat tinggal di XXXX,Kota Surabaya;Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2002, XX XX (alm) meninggal dunia, dibuktikandengan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat yang dikeluarkan oleh pihak RumahSakit Islam Surabaya dengan nomor 19 tertanggal 29 Oktober 2002;Bahwa, sepeninggal XXXX (alm) sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas selainmeninggalkan Suami incasu XXXX. juga meninggalkan 4 (empat) orang anaksebagaimana tersebut pada posita angka (satu) di atas, karenanya

(alm) dan XXXX (alm) telah meninggalkan harta peninggalan incasu hartawaris dengan rincian sebagai berikut:5.1. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di JalanKetintang Timur PTT 3/44 Surabaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 434 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, KotaSurabaya, atasnama XXXX. dan XXXX;5.2.

(alm) dan XXXX(alm) tersebut, Para Pemohon selaku para ahli waris, sepakat atas pembagian hartawaris tersebut baik sebelum maupun setelah dijual untuk dibagi sama rata olehsesama ahli waris incasu Para Pemohon;Berdasarkan atas dalildalil tersebut diatas, Pemohon mohon dengan sangat kepadaBerdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohonkepada Bapak/lbu Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim yangmemeriksa permohonan a quo berkenan menetapkan sebagai berikut

, dan Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 1091/Desa Petisah Tengah tertanggal 17 September 1991, terdaftaratas nama OESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasuTergugat I) .. ..........15Tergugat ), adalah merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak GunaBangunan No. 631/Petisah Tengah, terdaftar atas nama OESMANHALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat !)

, adalah merupakan pemisahan dariSertipikat Hak Guna Bangunan No. 631/Petisah Tengah, terdaftar atas namaOESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat ), sertaSertipikat Hak Guna Bangunan No. 631/Petisah Tengah yang diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional No.

Berdasarkan fakta yang didalilkan Penggugattersebut dan dihubungkan dengan azas causalitas dalam hukum"onrechtmatige daad, serta dihubungkan lagi dengan azas "processdoelmatigheid dalam hukum perdata dan praktek peradilan yang beriaku,maka terdapat pihak yang "nollens vollens harus turut ditarik sebagai"processuel partij (Tergugat) incasu yaitu : Dinas Tata Kota dan TataBangunan Kota Medan;3.

Bahwa Tergugat d.k. adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah seluas81 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1346/Desa Petisah Tengah,tertanggal 9 September 2007 adalah merupakan peningkatan hak yang telahada sebelumnya yaitu dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/DesaPetisah Tengah tertanggal 17 September 1991, terdaftar atas namaOESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat !

d.k.)dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/Desa Petisah Tengahtertanggal 17 September 1991, terdaftar atas nama OESMAN HALIM dahulubernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat d.k.) adalah merupakanpemisahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No.631/Petisah Tengah ,terdasftar atas nama OESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM36(incasu Tergugat d.k.), serta Sertipikat Hak Guna Bangunan No.631/PetisahTengah yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional No.SK.500.550.61010

Bahwa jumlah total uang yang telah dibayarkan dan telah diterima olehDireksi PT Eurogate Indonesia ketika itu incasu Tergugat II, adalah sebesarRp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dari pengakuan Tergugat II pada rapat verifikasi tersebut, olehTergugat menetapkan Penggugat selaku Kreditor Konkuren; yang manapenetapan tersebut Penggugat sangat berkeberatan atas dasar alasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa Penetapan Penggugat selaku Kreditor Konkuren sangat tidakberdasar menurut hukum karena Penggugat telah lebin dulu membelibarangbarang incasu objek sengketa dimaksud dari Tergugat II sebelumTergugat II dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta

Bahwa sesungguhnya telahterjadi peristiwa hukum berupa jualbeli antara Penggugat dan TergugatIl, sehingga secara hukum barangbarang incasu objek sengketadimaksud tidak termasuk dalam harta Pailit atau tidak patut untukdimasukkan sebagai harta pailit yang harus dibereskan karena telahberalin menjadi hak milik Penggugat sebelum terjadinya Putusan Pailitoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalamPutusan perkara Nomor 26/PDT.SUSPKPU/2014/PN.NIAGAJKT.PST.

Hal ini terlinat jelas daripetitum yang diminta oleh Penggugat pada poin 5 (lima) halaman 6(enam) yaitu Menghukum Tergugat untuk segera mengeluarkanbarangbarang incasu objek sengketa yang telah dibeli olen Penggugatuntuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik danutuh;Bahwa apabila dilihat dari penjelasan di atas dan melihat juga Penggugattelah mengajukan tagihan kepada Tim Kurator (Tergugat I), hal iniseharusnya membuat Penggugat tahu bahwa pemenuhan atas segalaHalaman 8 dari 21 hal.

Gugatan dalam perkara ini bukanlah suatu hutang yang telah jatuh tempoyang harus ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, dan juga bukan suatu gugatantuntutan ganti rugi, gugatan ini hanya untuk menuntut agar barangbarang yang telah dibeli Pemohon Kasasi incasu objek sengketa tidaktermasuk dalam harta pailit yang harus dibereskan dan/atau dikeluarkandari bundel pailit oleh Termohon Kasasi , yang selanjutnya hendakdiserahkan kepada Pemohon Kasasi karena

sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan :Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebihdari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor, syarat yang terkandung dalam ketentuantersebut adalah permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditordimana debitor mempunyai lebih dari 1 (Satu) kreditor, hal tersebut jelas telah terpenuhikarena kreditor dalam perkara incasu

MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONANPKPU INCASU :Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo.

oleh pemohon danadvokatnya" ;Pasal 3 ayat (1) : "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lainyang berkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor" ;Bahwa, dengan demikian dikarenakan alamat tempat tinggal/tempat kedudukanPEMOHON PKPU/DEBITOR berada di Propinsi Jawa Timur dan merupakan juridiksiPengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya maka sudah sepatutnyapermohonan PKPU incasu

bunga maupun biayabiaya lain dikarenakan akansangat menyulitkan PEMOHON PKPU untuk melunasi utangutangnya kepada PARAKREDITUR apabila juga tetap dibebani bunga dan biayabiaya lain ;Bahwa, pertimbangan lainnya, adalah karena bidang usaha PEMOHON PKPUmasih memiliki prospek yang sangat bagus dimana emas yang merupakan komoditisavehaven yang sangat dibutunkan pada saat terjadi ketidakpastian dan krisisekonomi, sehingga PEMOHON PKPU juga menyediakan platform pembelian yangaman kepada para customers incasu

dengan debitor mengurus harta debitor", sesuai dengan ketentuan tersebut,mohon kiranya Pengadilan paling lambat dalam 3 (tiga) hari mengabulkan permohonanPKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan menunjuk seorang pengurus yangbersamasama akan mengurus harta kekayaan PEMOHON PKPU, yaitu SaudaraHARTADI HENDRA LESMANA, S.H., M.H. sebagaimana yang PEMOHON PKPUmohonkan dan usulkan dibawah ini;PERMOHONAN PENGURUS/KURATOR DALAM PERKARA INCASU

Ibu Tumini yang kebetulan mengenalTERGUGAT dengan baik dan memahami betul reputasiTERGUGAT sebagai salah satu orang yang dermawan dilingkungannya, meminta ijin kepada TERGUGAT untukmengijinkan kakak iparnya (PENGGUGAT incasu) untuk bekerjadi tempat TERGUGAT. Namun, TERGUGAT yang pada saat itumasih merasa belum membutuhkan tenaga kerja, menolaktawaran Ibu Tumini dan PENGGUGAT tersebut.

(Vide Poin 9 Gugatan incasu QUOD NON).KKANGING, snssseseennnnnceeeneteneneeaene ne nnnssemmecnnnsnemnea. FAKTA HUKUMNYA adalah TERGUGATsudah sering memberikan peringatan secara lisan kepada TERGUGAT atasdasar perbuatan PENGGUGAT yang merugikan TERGUGAT.

REKONPENSI(TERGUGAT INCASU));Bahwa, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah keseluruhan yangdituntut oleh TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT /INCASU)dengan jangka waktu upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGATREKONPENSI (PENGGUGAT /J/NCASU).

Apabila TERGUGATREKONPENSI (PENGGUGAT /INCASU) benarbenar berniat baik,23mengapa TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT /NCASU) harusmenunggu sampai 2 (dua) tahun sebelum mengajukan tuntutan hukumkepada PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGAT /INCASU) ??;. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGATINCASU) menderita kerugian berupa kerugian materiil atau waktu,Hal. 18 dari 35 hal. Put.

Menghukum TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT INCASU)untukmembayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGATINCASU)sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya c.g.

bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebutdiperoleh sebelum Terbanding terikat perkawinan dengan Pembandingharuslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa bukti T.1 (foto copy Sertifikat Hak TanggunganNomor 1018/2011) yang sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbuktibahwa pada tahun 2011 obyek sengketa dalam perkara tersebut telah pernahdijadikan tanggungan/jaminan hutang di Bank Pembangunan Daerah JawaTimur;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding asliSertifikat Hak Tanggungan (incasu

, atas obyek sengketa dalam perkaratersebut) berada dan disimpan di Bank (incasu, Bank Pembangunan DaerahJawa Timur), hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas kehatihatianbank jika ternyata pihak debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannyauntuk membayar dan melunasi hutangnya di bank, sehingga jika dikemudianhari ternyata debitur wanprestasi maka pihak bank dapat menjual obyeksengketa dalam perkara tersebut (baik melalui parate eksekusi ataupun fiatpengadilan) dengan bantuan kantor lelang

Adapunmengenai roya tidak harus dilaksanakan secara serta merta, tergantung padakebutuhan pemilik sertifikat, dengan demikian bukti P.1 berupa Sertifikat hakmilik nomor 1408 atas nama TERBANDING yang ternyata belum diroya tidakserta merta menunjukkan bahwa hutang tersebut belum lunas;Menimbang, bahwa obyek sengketa (incasu, SHM 1408/KelurahanKetapang) telah dijadikan jaminan hutang (diagunkan) kepada Bank (incasu,Bank Pembangunan Jawa Timur pada tahun 2011), namun hal tersebut tidakberakibat hak