PanitiaPemilihan Kepala Desa Desa Hargorejo Kecamatan Kokapdalam melaksanakan tugasnya telah berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta PeraturanBupati Kulon Progo Nomor : 62 Tahun 2011 Tentang PetunjukPelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desaserta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa HargorejoKecamatan Kokap Nomor

Asas Proporsionalitas : bahwa penerbitan Berita AcaraTergugat a quo dikeluarkan sesuai tugas dan wewenangPanitia Pemilian Kepala Desa Desa Hargorejo sebagaimanadiamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ProgoNomor : 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa Pasal 5 ayat (1) huruf I.c.

, dan PemberhentianKepala Desa serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 62Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ; 19.

T 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Perarturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2010 tanggal14 September 2010 Tentang Cara Pemilihan,4.5.6.T2T3T4T5T 6PTUN YK.Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ; Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor : 62 Tahun 2011tanggal 20 September 2011 Tentang PetunjukPelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaFoto copy sesuai dengan aslinya Keputusan

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 62 Tahun 2011 tentangPetunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan , Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, 3).Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo Nomor: 11Tahun 2013, 4). UndangUndang Nomor: 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, 5).

Penggugat mengetahui adanya adanya keputusan tersebut pada tanggal21 Nopember 2013 pada saat dilakukan pelantikan dan pengumuman terhadap HadiSubronto sebagai Kepala Desa Sukoharjo masa jabatan 20132019.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Penghentian Kepala Desa. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Negaglik,Kabupaten Sleman No. 001/SKH/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Tata tertibPemilihan Kepala Desa Sukoharjo. 6.

Kecamatan Ngaglik sesuai tahap dan kewenangan serta produknyasebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupten Sleman Nomor 3Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan DanHal 19 dari 93halaman Putusan Nomor: 03/G/2014/PTUN.

Gugatan Penggugat menjadi Kewenangan Peradilan Umum ;Bahwa dalil gugatan Penggugat (nomor 3) yang mengacu pada ligitimasi penetapanadanya seremoni pelantikan Bupati Sleman terhadap Kepala Desa Sukoharjo terpilih(Tergugat II Intervensi) dengan pelaksanaan pelantikan tanggal 21 Nopember 2013adalah sudah menjadi wilayah hukum perdata yang harus disidangkan denganmenggunakan hukum acara perdata dalam kompetensi pada Peradilan Umum, bukanpada Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa dengan lewat waktu gugatan

YKbertentangan dengan asas persamaan dan asas kecermatan dalam AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik iMenimbang, bahwa walaupun di dalam Pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa mengatur :Apabila terdapat pengajuan keberatan ataspenetapan calon kepala desa terpilih, proses pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan,namun karena asas kecermatan dalam asasasas umum pemerintahan yang baik telahmensyaratkan

Mendukung Pelantikan Saudara Agil Pattiraja Tuharea sebagai KepalaPemerintahan Negeri TengahTengah Periode 2012 2017 oleh BupatiMaluku Tengah;2. Memohon kepada Bapak Bupati Maluku Tengah , kiranya dalam waktuyang tidak terlalu lama dapat melantik Kepala Pemerintahan NegeriTengahTengah periode 2012 2017;3. Menyatakan yang berhak atas Jabatan Kepala Pemerintahan Negeriadalah Matarumah Tuharea (Bakala Lare dan Tuny Saki);4.

dengan alasan alasan sebagai berikut : Bahwa JudexFactie Tingkat Pertama telah benar dalam penerapanhukum dengan mempertimbangkan Undang Undang Nomor 5 TahunHalaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb1979 tentang Sistim Pemerintahan Desa dimana AGIL PATTIRAJATUHAREA dari Matarumah/Rumatau Bakalalare selaku Raja di NegeriTengahTengah pada periode pertama maupun dengan diberlakukanPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan

KepalaPemerintah Negeri, dimana AGIL PATTIRAJA TUHAREA dariMatarumah/Rumatau Bakalalare selaku Raja di Negeri TengahTengahpada periode berikutnya menggantikan HASAN TUHAREA dariMatarumah/Rumatau TUNI SAKI berdasarkan KESEPAKATANBERSAMA PARA PIHAK (TUHAREA BAKALALARE DAN TUHAREATUNI SAKI) tanggal 14 Februari 2012 yang menyebabkan lahirnyaPeraturan Negeri TENGAHTENGAH Nomor : 141/079/RNT/II/2012tanggal 16 Februari 2012 sebagai dasar untuk pelantikan AGILPATTIRAJA TUHAREA dari Matarumah/Rumatau Bakalalare

adilnya.Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT AmbMenimbang, bahwa terhadap memori banding dariPembanding/semula Penggugat dan kontra memori dari Terbanding I, II danIll / Semula Tergugat , Il dan Ill serta dihubungkan dengan berkas perkarayang dimohonkan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapatsebagai berikut :Bahwa Pasal 203, Pasal 204 dan Pasal 205 UndangUndang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlumengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan dan Pelantikan

KepalaPemerintah Negeri yang disesuaikan dengan Nilai Nilai Budaya danadat istiadat yang tumbuh dan berkembang yang sudah melembagadan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat ;Bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan di atas kemudian dibentuklahPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri dimana dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), antaralain menyatakan bila Matarumah/keturunan yang berhak menjadiKepala

Wonosarid)Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Tergugat I tidak konsisten, karenapada awalnya Penggugat mendapatkan suara sebanyak 511, setelah di lakukanpengecekan oleh saksi Penggugat menjadi 513, sehingga selisih 1 dengan calonpemenang dengan tanda gambar padi yang mendapatkan suara sebanyak 514 suara,perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 43 huruf ePeraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 13 Tahun 2006, Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

No. 13 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan tidak ditandatanganinya berita acara hasil perhitungan pemilihan kepala Desa Wonosari,Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, oleh saksi Penggugat serta telahdiajukannya keberatan dari Penggugat sebagaimana dalam surat keberatan tertanggal19 Oktober 2012, maka hasil perhitungan surat suara yang dilakukan oleh TergugatI tanggal 18 Oktober2012 tidak sah dan cacat hukum;Bahwa

dengan tidak sahnya hasil penghitungan surat suara dalam pemilihankepala Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, olehTergugat I, maka Tergugat I diharuskan dan/atau diwajibkan untuk melakukanpenghitungan ulang surat suara dalam pemilihan kepala Desa Wonosari,Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tanggal 18 Oktober 2012;Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 13 Tahun2006, Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan

Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Diubah sehingga menjadi terbaca :g.

Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan keberatan atashasil penghitungan suara sebagaimana dalam surat Penggugattertanggal 18 Oktober 2012, akan tetapi Tergugat Ill tidakmenyelesaikan keberatan dari Penggugat, tindakan Tergugat Illtersebut bertentangan dengan pasal 42 ayat 4 Peraturan DaerahKabupaten Pekalongan No. 13 Tahun 2006, Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa;Pada Surat Gugatan a quo, dalam halaman keempat posita angka 6terbaca :6.

Bahwa pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018, Terdakwa,Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) danSerda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 SeptemberHal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 23K/PM 104/AD/II/2019Menimbang2018, setelah pelantikan pendidikan selesai kemudian seluruh siswadi kembalikan ke kesatuan masingmasing.C.

Bahwa kemudian setelah selesai melaksanakan pendidikanBintara Khusus Babinsa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018dilaksanakan upacara Pelantikan di lapangan Dodik Secaba PutangLahat setelah selesai upacara pelantikan agar kembali kekesatuanmasingmasing sehingga Saksi Terdakwa dan anggorta lainnyalangsung kembali ke Bangka dan tiba di Bangka pada hari kamis 13Sepetember 2018 selanjutnya pulang kerumah masingmasing.4.

adalah anggota Terdakwa TNIADyang aktif sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkarasekarang ini berdinas sebagai Babinsa Ramil 4135/Pkp TamansariKodim 0413/Bka dengan pangkat Serda2 Bahwa benar pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018,Terdakwa, Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) dan Serda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam Il/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan

hanya salah satu yang terpenuhi.: Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah danketerangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lainnyadiperoleh fakta hukum sebagai berikut :1 Bahwa benar pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018,Terdakwa, Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) dan Serda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan

Bahwa pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018, Terdakwa,Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) danSerda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan pendidikan selesai kemudian seluruh siswadi kembalikan ke kesatuan masingmasing.Cc.

seperti pada point 5 yang menyatakan bahwaKeputusan Pemberhentian sementara tanpa ada panggilan / teguran terlebihdahulu baik dari Tergugat maupun BAPERDES, adalah suatu dalil yang tidakmempunyai dasar sebab Penggugat sebagai Kepala Desa telahmenyalahgunakan wewenang yang sudah menjurus ke arah tindak pidanadan sudah melalui proses penyidikan, sehingga panggilan / teguran tidakdiperlukan lagi, karena tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

danPemberhentian Kepala Desa maupun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor2 Tahun 2001 tentang Tata CaraPencalonan.............Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;.

Bahwa dalil Penggugat pada point 10 yang menyatakan bahwa Tergugatdalam menerbitkan Keputusan Nomor 299 Tahun 2005 tanggal 19 September2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkan Pejabat KepalaDesa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun bertentangandengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2001 tentang TataCara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desaadalah tidak benar, justru sebaliknya

dan Pemberhentian Kepala Desa maupunPeraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Madiun Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Tata caraPencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; Bahwa tidak benar penerbitan Surat Keputusan Nomor : 299 tahun 2005tanggal 19 September 2005 tentang Pemberhertian Kepala Desa danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng,Kabupaten Madiun bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun2004

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor :2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa khususnya Pasal 98 ayat (5) karena telahdiatur : apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap Kepala Desa dinyatakan bersalah, maka BAPERDESmengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutandiberhentikan Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk menyangkaldalil jawaban dari Tergugat telah

Tanggal 28 Desember 2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017. Khusus Nomor urut 22 An. Ismail Umar Sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.776/10-SK/2017 ;

Tanggal 28 Desember 2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017. Khusus Nomor urut 22 An. Ismail Umar Sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.776/10-SK/2017 ;

Bahwa masa jabatan Petinggi sebagaimana tertuang dalam DiktumKetiga Keputusan Tergugat Nomor : 140/K.1067/2007, tanggal 18Desember 2007, selama 6 (enam) tahun, sejak tanggal pelantikan,maka dengan demikian masa Jabatan Penggugat berakhir sampaidengan Desember 2013;3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat 141/K.743/2010, tanggal 18Agustus 2010, tentang Pemberhentian Petinggi (atas namaPenggugat) dan Pengangkatan Penjabat Petinggi KampungRembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, atas nama Sdr.

Bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai BaratNomor 10 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Penggangkatan, Pelantikan danPemberhentian Petinggi, yang selanjutnya disingkat dengan PerdaNo. 10/2007, menyebutkan :Pasal 38:Ayat : (1). Petinggi berhenti apabila :a.b.Meninggal dunia;Permintaan Sendiri;. Diberhentikan;.

BuktiP1 : Foto Copy Peraturan Daerah KabupatenKutai Barat No. 10 Tahun 2007, tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun2006, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;(sesuai foto copy)2. Bukti P2: Foto Copy Peraturan Daerah KabupatenKutai Barat No. 15 Tahun 2006, Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Petinggi (Sesuai foto copy)3.

Bukti T12 Foto copy PeraturanDaerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 10 Tahun 2007Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten KutaiBarat Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPetinggi, (Sesuai Dengan Aslinya);16.

Bukti T14 Foto copy PeraturanDaerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 15 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi, (Sesuai denganFoto Copy);18. Bukti T15 Foto copy PeraturanDaerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 17 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pembentukan Badan PermusyawaratanKampung, (Sesuai Dengan Foto Copy) ;19. Bukti T16 Foto copy SuratPernyataan tanggal 13 Agustus 2010 an.Muhammad; (SesuaiDengan Aslinya);20.

ini Penggugat telah diberhentikan oleh Bupati Bombana melaluiKeputusan Bupati Bombana Nomor : 183 Tahun 2018 Tentang PemberhentianKepala Desa Baliara Kepulauan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa BaliaraKepulauan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana tertanggal 14 Mei2018, bahwa tindakan Tergugat dengan memberhentikan Penggugat melanggarUndang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 39 ayat (1) yangberbunyi : Kepala Desa memegang masa jabatan selama enam tahun terhitungsejak tanggal pelantikan

Baho, S.Pd dari jabatannyasebagai Pejabat Kepala Desa Baliara Kepulauan Kecamatan Kabaena BaratKabupaten Bombana terhitung sejak dilaksanakannya pelantikan Kepala DesaBaliara Kepulauan terpilin disertai dengan ucapan terima kasih atas segalapengabdian dan jasa jasanya selam memangku Jabatan tersebut ; 9.

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) halaman 4 mendalilkanpenerbitan objek sengketa melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang UndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : Kepala Desa memegangmasa jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan ; Alasannya adalah bahwa dalil Penggugat ini dasar hukumnya tidak tepat dantidak jelas, oleh karena perihal masa jabatan Kepala Desa memang diaturdalam peraturan perundangundangan yang mana memberikan batasan ataumasa berakhir jabatan sebagai

Gugatan Penggugat pada poin 12 dan poin 13 serta poin 16 yang mendalilkanpenerbitan objek sengketa melanggar Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturandaerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yangberbunyi : Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan : Kepala Desa yang disangkatelah melakukan tindak pidana dan perkaranya sedang dalam pemeriksaansampai dengan putusan oleh Pengadilan dapat diberhentikan sementaradengan keputusan

register Peraturan daerahKabupaten Bombana untuk Tahun 2017, menyebutkan Peraturan DaerahKabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2017 adalah Peraturan daerahKabupaten Bombana Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, bukan tentangPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.Selanjutnya jikalau yang dimaksudkan Penggugat karena terjadi kesalahanketik adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2007Perkara Nomor : 23/

(obyek sengketa) telah terbukti diterbitkansecara bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlakuKhususnya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sertaPeraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 Tahun 2007 Tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desaserta bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga

Putusan No. 25/G/2014/PTUN.Mkse Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaPeraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan Peraturan Daerah KabupatenEnrekang Nomor 06 tahun 2007 aquo yang merupakan aturan pelaksanaan dariUndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah didalamnya diatur mengenai pemberhentian tetap danpemberhentian sementara Kepala Desa serta mekanismenya

Desa maupun dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah;Untuk jelasnya mengenai berhentinya dan pemberhentian Kepala Desa,maka berikut ini Tergugat mengutipkan isi Peraturan Perundangundangan(Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa/PeraturanDaerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa) sebagai berikut: Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

adalahuntuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa setelahKepala Desa Tapong aquo (Penggugat) diberhentikansementara diatur pada pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2005 Tentang Desa/Pasal 48 ayat 3 PERDAKabupaten Enrekang Nomor 06 tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danpemberhentian Kepalae Dari uraianuraian tersebut diatas jelaslah bahwa dikelurkannyaobyek sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan PeraturanPerundangundangan yang berlaku dalam

Putusan No. 25/G/2014/PTUN.MksBaik pemberhentian tetap maupun pemberhentian sementara terhadapseorang Kepala Desa secara jelas dan konkrit diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan PERDA Kabupaten Enrekang Nomor06 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDemikian juga pengangkatan Sekretaris Desa sebagai Penjabat yangmenggantikan Kepala Desa yang diberhentikan sementara untuk melaksanakantugas dan kewajiban Kepala

Bambang Soebagijo, dkk.7. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA.8. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs.

SURYANTO.9. 1 lembar asli Sm-at Pernyataan pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H.ASMA'I HADI, SH.10. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC. JAMAHSARI, MM.11. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R.

SOEKARWODINOTO, CES.12. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.13. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI.14. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIJO.15. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.16. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.17. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

ABDUL WAHID.18. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H. SUYISNO.19. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.203/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. H. Mashud Imra jabatan lama Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.

BambangSoebagijo, dkk.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SURYANTO.1 lembar asli Smat Pernyataan pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H.ASMA'! HADI, SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC.

JAMAHSARI, MM.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIWJO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.7316.17.18.19.20.21.22.23.Putusan1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

HADI, SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC. JAMAHSARI, MM.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra.

ENDANG SUSILOWATI.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R. BAMBANG SOEBAGIJO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

TERGUGAT beritikad baik sepengetahuan Camat Trucukmelaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Wanglu, secara terbukadan dinyatakan terbuka untuk umum pada Sabtu, 5 Mei 2018:10. TERGUGAT tidak pernah membuat berita acara apapunsebagaimana dimaksud PENGGUGAT pada angka 8, halaman 4GUQ ELEN ~~~ nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn neni nn nnmnmnnnnnennnnnnemnnnanen11.

Selanjutnya untuk membuktikanpengetahuannya tentang adanya pelantikan terhadap perangkat desa terpilih,Penggugat juga menyerahkan Surat Pernyataan dari Sumardi (Ayah MertuaPenggugat) yang menyatakan telah menyampaikan undangan pelantikanyang dibuat oleh Kepala Desa Wanglu kepada Penggugat pada tanggal 12Mei 2018 (vide bukti P15).

Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakimberpedapat bahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwahukum Pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbukadan terpublikasi dari awal hingga akhir proses.

Dalam konteks perkara ini,seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa DesaWanglu hingga pelantikan Saudari Lina Kusumaningsihn sebagai KepalaDusun yang didasarkan pada obyek sengketa, dilaksanakan secara terbukaain trp UDI i Kets i jasee see aero senMenimbang, bahwa oleh karena pelantikan Saudari LinaKusumaningsih sebagai Kepala Dusun telah dilaksanakan secara terbuka diBalai Desa Wanglu dan terpublikasi antara lain dengan diberitahukannyapelantikan tersebut kepada masyarakat

termasuk kepada Penggugat(sekalipun berdasarkan pertimbangan sebelumnya, nilai pembuktian Bukti P15 hanya sebatas dalil Penggugat, namun memberikan keyakinan kepadaHalaman 58 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 118/G /2018/PTUN.SmgMajelis Hakim bahwa pelantikan tersebut juga diberitahukan kepadaPUBIC GUE ll) j ~~ mmm mmm nn nnn ern nen nn RRRMenimbang, bahwa merujuk pada asas publisitas, oleh karenaperistiwa hukum (/n casu Pelantikan Saudari Lina Kusumaningsih sebagaiKepala Dusun 1!)

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Tambu dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung KasiroomKantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tanganoleh Tergugat. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuai dengan suratundangan.

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang KabupatenDonggala dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangantersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020),waktu(09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor BupatiDonggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tangan olehTergugatBahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilan Pelantikan sesuai dengan suratundanganBahwa pada tanggal 10 Agustus

Tergugatmengatakan tidak ada pelantikan tunggu pemilihan 2021".Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, terjadilah pelantikan terhadapDelapan Kepala Desa termasuk Desa Tambu Kecamatan BalaesangKabupaten Donggata.Bahwa mengenai alasan gugatan Menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 5Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 adalah Asasasas umum yangbaik (AAUPB), UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari KKN.

Donggala Nomor:275/44.495/Sek Perihal: Permohonan Pelantikan KepalaDesa Terpilih, tanggal 23 Desember 2019 (fotokopi sesualdengan fotokopi);4.

serentak tanggal 31 Desember 2019; Bahwa setelah 31 Desember 2019, ada 8 (delapan) Desa yangbelum dilantik Kepala Desanya; Bahwa Pelantikan Kepala Desa di rumah Jabatan BupatiDonggala; Bahwa kedelapan Desa yang belum pelantikan Kepala Desanyaterkait adanya gugatan di Pengadilan Negeri Donggala;.

Kutai timur telah bersidang pada tanggal 06November 2013 dan salah satu keputusan sidang badan Musyawarah DPRDtersebut adalah menetapkan jadwal pelantikan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Penganti Antar Waktu mengantikan Sdr. H.M MASTUR DJALAL, SH.Sisa masa jabatan 20092014 yaitu pada tanggal 12 November 2013 (Videalat bukti surat P3);4. Bahwa mengingat amar putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor: 45/2013/PTUN.SMD (Vide alat bukti surat P3);5.

Kutai TimurTertanggal 6 November 2013, yang seharusnya dilaksanakar/dipandu olehTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat sangat dirugikansecara Materiil dan Immateriil, sebagai akibat dari Perbuatan MelawanHukum yang dilakukan oleh Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III;11.Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III,dengan tidak dilaksanakannya pelantikan tersebut maka kenrgianpenggugat baik yang bersifat Materill maupun Immaterill adalah sebagaiberikut

Bahwa gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah perbuatan melawan hukum olehTergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau ambt karena "tidak segeramenetapkan jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah Penggugat" sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;9. Bahwa secara hukum, tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk Tergugat adalah Tindakan Hukum Administrasi Negara.

Oleh karena gugatan Penggugat yang menggugat perbuatan Tergugat sebagaisuatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dalam kapasitasnyasebagai unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas "tidak ditetapbkannya"jadwal pelantikan Penggugat adalah suatu "tindakan administrasi negara" yangseharusnya tunduk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 Undangundang PERATUN;23.

Bahwaselanjutnya Tergugat Ill telah mendisposisi (paraf) konsep suratUndangan rapat paripuma istimewa Pelantikan Pengganti antar Waktu AnggotaDPRD sisa masa jabatan 20092014 yang akan diselenggarakan pada tanggal12 November 2013 dan hal tersebut sesuaidengan penetapan dalam jadwalkegiatan DPRD hasil rapat Banmus (Vide alat buktisurat bertanda T.lll2 );Oleh karena itu, Tergugat Ill sendiri menyesalkan batalnya acara rapat paripumaistimewa Pelantikan Pengganti antar Waktu Anggota DPRD tersebut, karenabatalnya

0822-9927-5297 dan 0821-6646-4609 dengan Nomor Imei 1 : 3559917082291247

IPNU dan IPPNU memperingati HARLAH 93 NU

MUSLIM ISTIQOMAH; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU)yang ke93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan padahari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di JalanSutomo Kel. Rambung Kec.

Tebing Tinggi Kota Kota TebingTinggi tepatnya di Lapangan Sri Mersing (lapangan Merdeka) KotaTebing Tinggi diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingatihari lahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (IkatanPelajar Nadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NadhatulUlama);Bahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalahWalikota Tebing Tinggi, Pejabat Polda Sumut Ibu Ibu Perwiritan SekotaTebing Tinggi, Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota TebingTinggi,

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU)yang ke93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan padahari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di JalanSutomo Kel. Rambung Kec.

Saksi ZULPAN NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidanganyakni mengenai keributan yang terjadi pada saat acara tablighakbar tausiyah kebangsaan memperingati hari ulang tahunNahdlatul Ulama (NU) serta Pelantikan IPNU dan IPPNU;Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Tbt Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27Februari 2019, sekira pukul 11.40 Wib di Jalan Sutomo, KelurahanRambung, Kecamatan

Saksi RIZKI RAMADHAN alias RISKI alias IOT, di bawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidanganyakni mengenai keributan yang terjadi pada saat acara tablighakbar tausiyah kebangsaan memperingati hari ulang tahunNahdlatul Ulama (NU) serta Pelantikan IPNU dan IPPNU; Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27Februari 2019, sekira pukul 11.40 Wib di Jalan Sutomo, KelurahanRambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing

23No. 1) tersebut di ketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Juli 2019 dariKepala Desa Desa Munjungan Kecamatan Munjungan KabupatenTrenggalek yang mana Kepala Desa tersebut merupakan teman baik atausahabat Penggugal; 2222 n enna nnn nn nnn nen nnn nn nnnBahwa perlu Penggugat jelaskan jika sebelum Penggugat datang danmenemui Kepala Desa Desa Munjungan, Penggugat telah berkirim suratkepada Bupati Trenggalek tertanggal O3 Juli 2019 guna memintasalinan/copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Pelantikan

danPengangkatan Kepala Desa Desa Karanggandu Kecamatan WatulimoKabupaten Trenggalek; 222222 n2n nen ne nnnBahwa hingga tanggal 09 Juli 2019, Penggugat belum mendapatkantanggapan dari Bupati Trenggalek ataupun instansi yang mewakilinya atassurat yang dikirim oleh Penggugat tertanggal 03 Juli perihal permintaansalinan/copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Pelantikan danPengangkatan Kepala Desa Desa Karanggandu Kecamatan WatulimoKabupaten Trenggalek sehingga tanggal 10 Juli 2019 Penggugat

Halaman 5 dari 174 halamanBupati Trenggalek tentang Pelantikan dan Pengangkatan Kepala Desa hasilpemilinan kepala desa serentak 2019 dan Penggugat diperbolehkan sertadiijjinkan untuk mengcopy Surat Keputusan a quO; Bahwa dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatanterhadap objek sengketa tersebut masih dalam tenggang waktusebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992

sah dalampemilinan Kepala Desa Karanggandu yang jujur dan adil sebagaimana pasal1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 tahun 2015Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, danPengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakanPemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desadalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil; Peraturan Bupati Trenggalek No. 53 tahun 2016Tentang Pemilihan, Pelantikan

Halaman 7 dari 174 halamanPenggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Karanggandu, hal manamenurut Peraturan Bupati Trenggalek No. 53 tahun 2016 Tentang Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah sah; Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo secara nyata telahmenyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya kesempatanPenggugat untuk mengabdikan diri sebagai Kepala Desa Desa KarangganduKecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek guna memajukan kepentinganserta kesejahteraan

Surat Keputusan Tergugat in casu bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan DaerahKabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala DeSaj 220222 onen anne nn no neeb. Surat Keputusan Tergugat in casu bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik, knususnya :. Asas Kepastian Hukum / Principle of Legal Security ;Il.

Bahwa berdasar Keputusan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2004 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa BPDWajib Mengusulkan penyesuaian Masa Jabatan dari 5 (lima) tahunmenjadi 10 (sepuluh) tahun bagi Kepala Desa yang kinerjanya baikserta memenuhi persyaratan untuk disesuaikan masa jabatannya;.

berkaitandengan Penilaian BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu KabupatenPati yang memutuskan untuk tidak mengusulkan penyesuaian masajabatan Kepala Desa Bulungan dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh)10.Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam hal ini11jelas Tergugat tidak melaksanakan aturan sebagaimana yangdiamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan

Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan BupatiPati Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian KepalaDesa, in casu mengenai Mekanisme Penilaian Kinerja Kepala Desayang dilakukan oleh BPD Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten.Bahwa Asas Proporsionalitas juga telah dilanggar oleh Tergugat,karena tindakan

Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu.Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 15 Agustus 2016, danPenggugat baru mengetahui pada tanggal 31 Agustus 2016 dari keluarga Penggugatbapak Upang Rettob salah satu Pegawai Kecamatan Pulau Kur yang menyatakanbahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 telah dilakukan pelantikan terhadap KepalaDesa Kaimear yang dilakukan di Kantor Kecamatan Pulau Kur. dengan demikianmasih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka gugatan ini memenuhiketentuan

Pemilihan Kepala Desa terdiri dari : Panitia Penanggung Jawab (berkedudukan di tingkat Kabupaten) yang mempunyaitugas sebaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa ; Panitia Pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan) yang mempunyai tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

, DanPemberhentian Kepala Desa ; Panitia Pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa) yang mempunyaitugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Tual Nomor 50Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,Dan Pemberhentian Kepala Desa ;4.2.Bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon Kepala DesaKaimear sesuai adat kebiasaan dan hukum adat Larvul Ngabal, sebagaimana jugadiatur dalam pasal 11 huruf (f), dan huruf (g) Peraturan

Walikota Tual Nomor 50Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Calon Kepala Desa adalahPenduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :(f).Penduduk Desa yang berasal dari mata rumah/keturunan yang diakui hak turuntemurun oleh adat istiadat setempat; (g).

Dan pada tanggal 28 Maret 2011 saudara LakhairRettob yang bukan berasal dari mata rumah/keturunan yang diakui hak turun temurunadat istiadat setempat juga mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kaimear ;4.4.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa menyatakan Panitia Penanggung Jawab Pemilihanmempunyai tugas ; (a).

Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : === = 222 vee nnn nee none3.1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H.,; 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaH.

Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: 3.1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H.,; 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaH.

Dalam perkara ini persidangan pertama dilaksanakan padatanggal 10 Pebruari 2011, maka tidak ada alas an bagi Turut Tergugat luntukmenunda atau membatalkan pelantikan Turut Tergugat Il, sehingga permohonanpenundaan atau membatalkan pelantikan tidak mungkin bisa dilaksanakan. Dengandemikian permohonan ini harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA :1.

Foto copy surat dari Lembaga Advokasi dan Pengembangan HukumKOSGORO Propinsi Jawa Timur Nomor : 006/LAPH/K/JATIM/let/13011113tertanggal 13 Januari 2011, perihal Penundaan/pembatalan pelantikan, yangtelah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Foto copydipersidangan, lalu diberi tanda P2; 3.

Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Penelitidan Penguji Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Badurame,Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan tanggal 3 Desember 2010, yang telahdiberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadipersidangan, lalu diberi tanda T2; 3.

Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun2006 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yangtelah diberi meteral secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyadipersidangan, lalu diberi tanda TT6; 7.

Lamongan No.12 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta45Peraturan Bupati Lamongan No. 23 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pencalonan,Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa Lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan MajelisHakim tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah gagalmembuktikan dalil pokok gugatannya dan sebaliknya para tergugat dan turut tergugattelah berhasil membuktikan dalil bantahannya