Eceran Tertinggi (HET) dimana pupukHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banbersubsidi jenis Urea seharga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)per zak, jenis NPK seharga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas riburupiah) per zak dan jenis ZA seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh riburupiah) per zak; Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehTerdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut Terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

) dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok taniyang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKk); Bahwa perbuatan Terdakwaterdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributoryang resmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkandengan Rencana Definitif Kebutunan Kelompok Tani (RDKK);Perbuatan Terdakwa HARIYADI Alias ADI Bin JOJUARI sebagaimana

melakukanperdangangan (SITU) dan tanda daftar perusahaan dan tempat usahapergudangan, memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupukbersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk di wilayah tanggungjawabnya, mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki 2(dua) pengecer di setiap kKecamatan atau desa wilayah tanggung jawabnya,mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangiperdagangan, memiliki permodalan cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen, mempunyai SPJB

harus mempunyaitanda daftar gudang (TDG), Sudah ada kegiatan usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB

//PER/4/2013), Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkaSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, danpenjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya (Pasal angka8 Permendag Nomor 15/M.DAG.

/PER/4/2013), dan Pengecer adalah perusahaanperseoranganatau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukumyang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan PupukBersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya (Pasal 1 angka 9 Permendag Nomor 15/M.DAG.

dan penyalurannyamendapat Subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan /atau Petani di sektor Pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, PupukZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan olehMenteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidangPertanian;Bahwa terdakwa MAERAN Alias MBAH WO Bin PARTO WIKROMOLASMIRAN selaku Ketua Kelompok Tani bukan merupakan Pengecerdan tidak mempunyai penunjukan resmi dari Distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli ( SPJB

dan penyalurannyamendapat Subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan /atau Petani di sektor Pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, PupukZA, Pupuk NPK dagn jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan olehMenteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidangPertanian;Bahwa terdakwa MAERAN Alias MBAH WO Bin PARTO WIKROMOLASMIRAN selaku Ketua Kelompok Tani bukan merupakan Pengecerdan tidak mempunyai penunjukan resmi dari Distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli ( SPJB

:Nomor : 03/PKSM/SPJB/VIIV2006, tanggal 16 Agustus 2006.Nomor : 01/PKSM/BC/X/2006, tanggal 11 Oktober 2006Nomor : 01/PKSM/BC/XIV/2006/tanggal 18 Desember 2006Adalah sah dan mengikat menurut hukumMenghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar kepadaPenggugat uang denda keterlambatan penyerahan kayu sebesarRp.1.189.967.336, (satu milyar seratus delapan puluh sembilan jutasembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga pulun enamrupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;6.

Surat perjanjian jual beli (SPJB) dari Distributor;b. SIUP (Surat jin Usaha Perorangan);c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);d. HO (jin Gangguan ).Bahwa setahu saksi Toko/Kios Tani Jaya milik Terdakwa tidakmempunyai persyaratan untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pupuk bersubsidi yangsaksi temukan di Toko/Kios Tani Jaya milik terdakwa.

Surat perjanjian jual beli (SPJB) dari Distributor;b. SIUP (Surat lin Usaha Perorangan);c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);d. HO( jin Gangguan).Bahwa setahu saksi Toko/Kios Tani Jaya milik Terdakwa tidakmempunyai persyaratan untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pupuk bersubsidi yangsaksi temukan di Toko/Kios Tani Jaya milik terdakwa.Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dantidak keberatan.3.

pemilik toko Tani Jaya yangberada di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, WARSObertempat tinggal di Dukuh Sinusa Rt.06 Rw.03 Desa RembulKecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.Bahwa Toko Tani Jaya milik Terdakwa tidak mempunyai ijin atau bukanmerupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi karena Terdakwa tidakbisa menunjukan buktiobukti untuk menjadi pengecer resmi sedangkansyarat untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi adalah Peroranganatau perusahaan harus mempunyai: Surat perjanjian jual beli (SPJB

petani agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Zarkasih Bin Mahari, saksiEdi Susworo Bin Mardiono dan saksi Arifin Bin Tasma yang didukung denganTerdakwa Toko Tani Jaya milik Terdakwa tidak mempunyai ijin atau bukanmerupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi karena Terdakwa tidak bisamenunjukan buktibukti untuk menjadi pengecer resmi sedangkan syarat untukmenjadi pengecer pupuk bersubsidi adalah Perorangan atau perusahaan harusmempunyai: Surat perjanjian jual beli (SPJB

akan menjual kembali kepada masyarakatadalah tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan tidak sesuaidengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dimana pupuk bersubsidi jenisNPK seharga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per zak danjenis ZA seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per zak; Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehTerdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut Terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

) dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok taniyang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKk); Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan usaha perdagangantanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupuk bersubsidi tanpaHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN BanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yang resmi dan tidakmemiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan dengan Rencana DefinitifKebutuhan Kelompok Tani (RDKk);Perbuatan

melakukanperdangangan (SITU) dan tanda daftar perusahaan dan tempat usahapergudangan, memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupukbersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk di wilayah tanggungjawabnya, mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki 2(dua) pengecer di setiap kKecamatan atau desa wilayah tanggung jawabnya,mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangiperdagangan, memiliki permodalan cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen, mempunyai SPJB

;Bahwa syarat menjadi pengecer harus mempunyai SIUP, harus mempunyaitanda daftar gudang (TDG), Sudah ada kegiatan usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB

kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama Rospita Sibagariang yang sudah dilegalisir;
1 (satu) lembar fotocopy surat Pelepasan Tanah tanggal 10 Maret 2004 yang sudah dilegalisir;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor 111/SKHM/SN/IX/2010, bulan September 2010 yang sudah dilegalisir;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Nomor 187/SPJB

Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama RospitaSibagariang yang sudah dilegalisir; 1 (Satu) lembar fotocopy surat Pelepasan Tanah tanggal 10 Maret 2004yang sudah dilegalisir; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor111/SKHM/SN/IX/2010, bulan September 2010 yang sudah dilegalisir; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Nomor187/SPJB/VII/PGRN/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang sudah dilegalisir; 1 (Satu)

Big.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama RospitaSibagariang yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar fotocopy surat Pelepasan Tanah tanggal 10 Maret 2004yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Millik Nomor111/SKHM/SN/IX/2010, bulan September 2010 yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Nomor187/SPJB/VII/PGRN/2013 tanggal 29 Juli

Big.dilegalisir, 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah denganNomor 187/SPJB/VII/PGRN/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang sudah dilegalisir, 1(satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian tanggal 18 Februari 1999 yang sudahdilegalisir yang telah disita dari Saksi Rospita Sibagariang, maka dikembalikankepada Saksi Rospita Sibagariang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAPoleh karena Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, makabiaya perkara ini dibebankan

Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas namaRospita Sibagariang yang sudah dilegalisir; 1 (Satu) lembar fotocopy surat Pelepasan Tanah tanggal 10 Maret2004 yang sudah dilegalisir; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor111/SKHM/SN/IX/2010, bulan September 2010 yang sudah dilegalisir; 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah denganNomor 187/SPJB/VII/PGRN/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang sudahdilegalisir; 1 (Satu) lembar

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

) No. 009-DAB/SPJB/IV/2014 tertanggal 1 April 2014 batal dengan segala akibat hukumnya atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

/XII/2021, Tanggl 31 Desember 2021;

d)1 (satu) gabung Asli Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 068/SPJB/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

4.1 (satu) Gabung Surat penunjukan dan perjanjian jual beli antara Kios Podo Tani Mirit dengan CV.

Palembang Nomor: 050/SPP/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

d)1 (satu) gabung Asli Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 067/SPJB/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

e)1 (satu) Gabung fotocopy Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) an.

/CVLM/XII/2021, Tanggl 31 Desember 2021;

d)1 (satu) gabung Asli Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 064/SPJB/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

8.1 (satu) Gabung Surat penunjukan dan perjanjian jual beli antara Kios Mekar Tani Mirit dengan CV.

/SPP/CVLM/XII/2021, Tanggl 31 Desember 2021;

d)1 (satu) gabung Asli Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 060/SPJB/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

14.1 (satu) Gabung Surat penunjukan dan perjanjian jual beli antara Kios Sido Panen Bonorowo dengan CV.

SPP/CVLM/XII/2021, Tanggl 31 Desember 2021;

d)1 (satu) gabung Asli Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 061/SPJB/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

e)2 (dua) lembar Asli Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 068/ SPJB/CV.LM/XII/2020 tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 004/ADD/CV.LM/II/2021 tanggal 2 Februari 2021;

15.1 (satu) Gabung Surat penunjukan dan perjanjian jual beli antara

Kasimo tertanggal 19 Mei 2015;- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan tanah, sesuai kontrak nomor 001/SPJB/PPS-CGSP/V/2015 yang terletak di wilayah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten serang Provinsi Banten tertanggal 19 Mei 2015;- 1 (satu) lembar cek tunai dengan nomor GJ 385995 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tertanggal 9 Juli 2015;- 1 (satu) lembar kwitansi atau tanda terima uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah

Kasimotertanggal 19 Mei 2015;1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan pekerjaanpembebasan tanah, sesuai kontrak nomor 001/SPJB/PPSCGSP/V/2015yang terletak di wilayah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang ProvinsiBanten tertanggal 19 Mei 2015;1 (satu) lembar cek tunai dengan nomor GJ 385995 senilaiRp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tertanggal 9 Juli 2015;1 (satu) lembar kwitansi atau tanda terima uang tunai sebsarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari H.

Suyanto S.A.P Bin Mujani;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel SuratPerintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan tanah, sesuaikontrak nomor 001/SPJB/PPSCGSP/V/2015 yang terletak di wilayah KecamatanTirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 19 Mei 2015, 1 (satu)lembar cek tunai dengan nomor GJ 385995 senilai Rp 25.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah) tertanggal 9 Juli 2015, dan 1 (satu) lembar kwitansi atau tandaterima uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00

Kasimotertanggal 19 Mei 2015; 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan pekerjaanpembebasan tanah, sesuai kontrak nomor 001/SPJB/PPSCGSP/V/2015yang terletak di wilayah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten serang ProvinsiBanten tertanggal 19 Mei 2015; 1 (satu) lembar cek tunai dengan nomor GJ 385995 senilaiRp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tertanggal 9 Juli 2015; 1 (satu) lembar kwitansi atau tanda terima uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari H.

Rangka: MHMFE74P4AK037173 beserta STNK nya, dikembalikan Kepada pemilik melalui saksi BUDI TRI CAHYONO Bin MINTARTO

Tidak masuk akal dan sangat jelas terlihat mengadaada,sebelum gugatan diajukan Termohon Banding adalah berdasarkanPerjanjian jualbeli Tandan buah segar kelapa sawit Nomor45/SPJB/MBKSMP/ III/2016, tertanggal 28 Maret 2016 pada pasal 6perihal Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang di uraikanpada somasi terakhir Termohon banding ;3.

Bahwa Pembanding semula Tergugat mengakui sendiriPerjanjian julabeli Kelapa Sawit Nomor 45/SPJB/MBKSMP/III/2016,tanggal 28 Maret 2016, belum ditanda tangani oleh Pembandingsemula Tergugat, sehingga hal ini sangat jelas yang membuktikanadanya itikad buruk dari Pembanding semula Tergugat yang dari awaldengan sengaja dan nyatanyata tidak mau menanda tanganiperjanjian dimaksud ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmempelajari dengan teliti dan memeriksa Berita Acara PersidanganPengadilan

Magelang terdapat 23 (dua puluh tiga) penyalur /pengecer resmi yang bekerja sama dengan saksi diantaranya adalah 1(satu) KUD dan 22 (dua puluh dua) adalah perseorangan yangmempunyai toko / kios.Bahwa apabila ada perseorangan yang ingin bekerja sama dengan saksiuntuk menyalurkan pupuk bersubsidi maka harus dengan syaratsyarattertentu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri antara lainmembuat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokokmelakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung

dengan Permendag RI No. 15 / MDAG / PER / 4 / 2013pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaandan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhankelompok tani dan / atau petani di sektor pertanian.14 Bahwa selanjutnya sesuai dengan Permendag RI No. 15 /MDAG/ PER/4/2013 yang dimaksud dengan distributor adalah perusahaanperorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB

Bahwa sesuai dengan Permendag RI No. 15 / MDAG / PER / 4 / 2013pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukandi Kecamatan dan/ atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukanpenjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompoktani dan / atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.

Pengecer adalahperorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjukoleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualanPupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secaralangsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani;Pasal 8(1) Produsen menetapkan wilayah tanggung jawabpengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masingmasing Distributor yang dicantumkan dalam SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB

Putusan Nomor 135/B/PK/PJK/2016(4) Penunjukan dan pemberhentian Distributor ditetapkan olehProdusen sesuai persyaratan penunjukan sebagaiDistributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIlPeraturan ini;(6) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diaturdengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuaiKetentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB PupukBersubsidi antara Produsen dengan Distributorsebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;Pasal 14Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan

Selanjutnya, di sisilain, Penggugat juga mendalilkan bahwa saat ini Penggugat sedangmengurus proses Sertifikasi atas tanah ke Kantor Pertanahan terkait ;Bahwa, selanjutnya, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugatmempunyai tanah berdasarkan Surat Pemyataan Jual Beli tertanggal 22September 1994 (SPJB 1994).

Adapun SPJB 1994 tersebut tidak dapatdigunakan oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik tanahkarena SPJB 1994 tersebut tidak dibuat dan ditandantangani olehpejabat pembuat akta tanah yang berwenang, yaitu camat atau notarisPPAT sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa, apabila Penggugat beranggapan bahwa tanah yang tercantum padaSPJB 1994 benarbenar merupakan tanah milik Penggugat, maka hal yangterbukti secara hukum adalah

Penggugat bukan merupakan pemilik tanahkarena luas dan batasbatas tanah pada SPJB 1994 dan SuratRiwayat Keterangan Tanah tertanggal 28 Juli 2016 BERBEDA.Bahkan, batasbatas dan luas tanah pada kedua dokumen tersebut jugaBERBEDA dengan luas dan batasbatas tanah pada butir 1 Gugatan.Berikut rinciannya:a.

SPJB 1994: Utara: Kali, Timur: Jalan, Selatan: Jalan, dan Barat: TanahPecahannya;Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Perdata No. 458/Pdt/2018/PT.BDG.b. Surat Riwayat Keterangan Tanah tertanggal 28 Juli 2016: Utara: TanahGurem, Timur: Kali Alam, Selatan: Jalan, dan Barat: Inah Bin Niin denganluas 391m2;c.

sertifikasi tanahkepada Kantor Penanahan terkait;Bahwa ketidakyakinan Penggugat juga dapat dilihat pada petitum di dalamGugatan, yaitu Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakanbahwa Penggugat merupakan pemilik tanah yang sah berdasarkan LetterC/Girik padahal sampai saat ini Penggugat mengakui secara tegas bahwadirinya sedang melakukan proses sertifikasi atas tanah yangmembuktikan bahwa P Penggugat belum menjadi pemilik yang sah atasTanah, apalagi buktibukti yang diajukan Penggugat adalah SPJB

Unsur Distributor dan Pengecer;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalahperusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbetuk badan hukumatau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besardi wilayahtanggung jawabnya (Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan RINo.15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi

Gpr.12Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengecer adalah perusahaanperseorangan atau badan usaha baik yang berbetuk badan hukum atau bukanbadan hukum yang berkedudukan di Kecamatandan/atau Desa, yang ditunjukoleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatanpokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepadaKelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa berdasarkan/sesuai fakta yang terungkap diPersidangan, bahwa terdakwa IMAM

masyarakatmenegah kebawah tersebutdidasari dengandidasari dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor76/Permentan/OT.140/12/2007 dan Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor : 16 tahun 2006 yang =mengatur' tentang mekanismepenyalura/distribusi pupuk bersubsidi' melalui kios kios yangditunjuk dan memiliki ijin dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan tersebut yaitu @Rp. 1.200/kilogram ;Bahwa sekitar bulan Desember 2008, Terdakwa Sunaryo tanpamemiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

@Rp. 1.200/kilogram ; Bahwa sekitar bulan Desember 2008, Terdakwa Sunaryo tanpamemiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk ureabersubsidi yang dikeluarkan oleh distributor resmi diwilayah Kabupaten Bekasi, dengan sengaja mengumpulkan pupukurea bersubsidi prosuksi PT Pupuk Kujang sebanyak 1.219karung yang berisi @ 50 kilogram/karung, yang kemudiansebagian disimpan di rumah Terdakwa di Kampung Rumbia Rt.006/003, Desa Karangreja, Kec.

meliputi pupuk urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA,Pupuk NPK danjenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.e Bahwa terdakwa adalah orang yang dilaang melakukan pengadaan danpenyaluran pupuk bersubsidi dikarenakan terdakwa bukan produssen,distributor ataupun pengecer dan tidak mempunyai penunjukan resmi daridistributor ataupun pengecer dan tidak mempunyai penunjukan resmi daridistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (SPJB

meliputi pupuk urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA,Pupuk NPK danjenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.e Bahwa terdakwa adalah orang yang dilarang melakukan pengadaan danpenyaluran pupuk bersubsidi dikarenakan terdakwa bukan produssen,distributor ataupun pengecer dan tidak mempunyai penunjukan resmi daridistributor ataupun pengecer dan tidak mempunyai penunjukan resmi daridistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (SPJB

enam puluh juta rupiah) dibayar lunas oleh Penggugat I (vide bukti surat P.31 dan P.3.2), Penggugat II dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No : 16/WHR/SP JB/02/04/2021, Perjanjian tanggal 2 April 2021, Surat Perjanjian Jual Beli antara Pihak Pertama Muhamad Yasir dengan Pihak Kedua Yessy Setia Lisnawati berupa tanah seluas 50 M² , Bangunan 30 M² lokasi di Wallet Hasari Residence beralamat di Kulalet Andir, RT.002/RW.008, Kelurahan Andir, Kecamatan

Baleendah, Kabupaten Bandung dengan harga Rp.90.000.000.- (sembilan enam puluh juta rupiah) (lima puluh juta rupiah vide bukti P.4.1 dan P.4.2), Penggugat III dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No : 17/WHR/SP JB/02/04/2021, Perjanjian tanggal 2 April 2021, Surat Perjanjian Jual Beli antara Pihak Pertama Muhamad Yasir dengan Pihak Kedua Yolanda Agustin (Penggugat III), berupa tanah seluas 50 M², Bangunan 30 M² lokasi di Wallet Hasari Residence

Pupuk Iskandar Muda ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum / bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya;Menimbang

, bahwa yang dimaksud dengan Pengecer berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum / bukan Badan Hukumyang berkedudukan di Kecamatan, dan atau Desa, yang ditunjuk oleh distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok,melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepadakelompok tani dan atau petani di wilayah