Bangunmustika Intipersada/Pemohon Pailit) yang membayar kepadaKreditur, sesuai dengan Pasal 1400 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,adalah merupakan subrogasi dan oleh karena Phuture Assets Inc. hanyamengalihkan dan karenanya hanya menerima sebagian dari hak tagih makasesuai dengan Pasal 1403 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, subrogasitersebut tidak mengurangi hakhak Kreditur yang dalam hal ini Phuture AssetsInc. dapat melaksanakan hakhaknya yang mengenai apa yang harus dibayarkepadanya, lebih dahulu

Bahwa penyerahan lahan (subrogasi) seluas 5.000 (lima ribu)Hektar tersebut oleh pemegang izin prinsip in casu Penggugatkepada PT.

Nomor 2611 K/Pdt/2017Padahal berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan atas Tanah beserta BendaBenda yang berkaitan denganTanah, Pasal 16 yang berbunyi:(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karenacessie, subrogasi, pewarisan atau sebabsebab lain, HakTanggungan tersebut ikut beralin karena hukum kepada kreditoryang baru;(2) Beralinnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan;Menimbang

Bahwa bentuk pengalihan hutang dalam Praktek PerbankanSyariah tidak hanya Hawalah, bisa juga Subrogasi maupun Novasisubjektif, berdasarkan Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis UlamaIndonesia No : 103/DSNMUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektifberdasarkan prinsip syariah, menyatakan bahwa pelaksanaan NovasiSubjektif berdasarkan prinsip Syariah boleh dilakukan, selanjutnya padabagian memutuskan nomer keenam Ketentuan khusus poin ke 5 Fatwa inimenyebutkan bentuk Novasi subjektif aktif (Oenggantian dain)

Bahwa bentuk pengalihan hutang dalam Praktek PerbankanSyariah tidak hanya Hawalah, bisa juga Subrogasi maupun Novasisubjektif, berdasarkan Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis UlamaIndonesia Nomor : 103/DSNMUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektifberdasarkan prinsip syariah, menyatakan bahwa pelaksanaan NovasiSubjektif berdasarkan prinsip Syariah boleh dilakukan, selanjutnya padabagian memutuskan nomor keenam Ketentuan khusus poin ke 5 Fatwa inimenyebutkan bentuk Novasi subjektif aktif (penggantian dain

., M.H, meninggal dunia, hal mana telah terjadi kesepakatanperjanjian klaim asuransi dalam bentuk pelunasan kredit rumah di BankNegara Indonesia sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh jutarupiah);Bahwa dengan menerima hak subrogasi (Termohon Kasasi) di atas, makaberdasarkan Pasal 1400 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer),hak tuntutan dan kedudukan serta hak = privilege Tertanggung telah beralihkepada Penanggung dalam hal ini Termohon Kasasi;Bahwa dalam petimbangan Judex Facti Pengadilan

Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran tunggakan kewajiban kepada Penggugat berupa hutang pokok, beserta denda-denda dan biaya-biaya lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Dengan demikian apabila Tergugat II tetap melanjutkan penagihan kepada parapenggugat, maka jelas tindakan tersebut bertentangan dengan jiwa dari KeputusanPresiden tersebut di atas karena Penggugat II mengadakan perjanjian kredit hanyadengan Tergugat III (perusahaan yang berbadan hukum Hongkong), sedangkanapabila Tergugat II sebagai bank milik pemerintah merasa berhak menagih makaberarti fasilitas kredit tersebut sudah dijamin dan sudah dilunasi pembayarannyasebagai salah satu syarat sah lahirnya subrogasi

IIkepada Tergugat II, dan Tergugat II kepada Tergugat I yang tidak sah dan batal demihukum ;Bahwa, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanyapengingkaran perjanjian oleh Tergugat III, yaitu dengan mengalihkan pengurusanpiutang dari Tergugat HII kepada Tergugat II sebagaimana diuraikan dipoin 4 atas(masih dalam perkara dialihkan, tidak pernah diperjanjikan piutang dialihkan secarasepihak, piutang dialihkan dengan cara yang tidak sah dan tidak berdasar hukumdialihkan dengan cessie/subrogasi

Penggugat II denganTergugat II, yaitu dengan menghentikan segala pemanggilan dan penagihankarena :Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum sebagai pihakpihakdidalam perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat II denganTergugat II ; danTindakan pengalihan piutang dari Tergugat III kepada Tergugat II dilakukandengan cara yang tidak sah dan tidak berdasar hukum, yaitu didasarkan padacassie yang tidak memenuhi syaratsyarat hukum sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata/subrogasi

Hak piutang dianggap telahberpindah pada waktu akta cess/e itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itudiberitahukan kepada si berutang ;Menimbang, bahwa cessie merupakan penggantian orang yangberpiutang lama dengan seseorang yang berpiutang baru (vide : permasalahancessie dan subrogasi Klinik Hukumonline.com, awala klik Rabu 21 Desember2011, Sri Kusumasari, SH, MH) ;Menimbang, bahwa dengan demikian Cessie merupakan pengalihak haktagih/piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru berdasarkan suatuperistiwa

Kurnia Santosa sehargaRp.150.000.000.000, (seratus lima puluh milyar rupiah), tetapi justruditransfer ke rekening Tergugat II dalam rangka novasi/subrogasi utangdari Tergugat II dimana hal tersebut memberikan keuntungan bagiTergugat guna mengurangi Non Performing Loan dalam rangka menilaikinerja bank Tergugat I.17.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat III mengetahui pencairanuang fasilitas kredit dari Tergugat , ditransfer dan digunakan sebagaipembayaran utang Tergugat II (novasi/subrogasi utang Tergugat Il).Selain itu, Tergugat III juga menerima uang tersebut sebagai direksi dariTergugat Il.19.

Mengenai adanyapemindahbukuan dana dari Tergugat kepada Tergugat II dalam rangkanovasi/subrogasi utang sama sekali tidak menguntungkan Tergugat IIIselaku pribadi, hal tersebut adalah sematamata kebijakan yang dibuatoleh Tergugat I.12. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuanPasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas adalah tidak benar;13.

Bahwa denganpembayaran yang dilakukan Penggugat tersebut TIDAKHalaman 30 dari 43 Putusan No.514/Pdt.G/2019/PN.Bag.TERJADI bentukbentuk Subrogasi (perpindahan hak kreditur)baik karena (i) Perjanjian maupun (il) karena undangundang.

Bahwa pembayaran utang Turut Tergugat olehPenggugat TIDAK menimbulkan Subrogasi karenaPerjanjian, karena TIDAK ADA pernyataan tegas bahwaPenggugat akan menggantikan hakhak Tergugat selakukreditur kepada Turut Tergugat atas sejumlah nilai utang,seperti yang ditentukan dalam Pasal 1401 angka 1KUHPerdata, serta TIDAK dituangkan dalam akta otentiksebagaimana ditentukan dalam Pasal 1401 angka 2KUHPerdata.

Hipni Idris (angsuran tanggal 19 Mei 2017)Kwitansi atas nama Hipni Idris tanggal 09062017 senilai Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan 11062017 senilai Rp. 80.000.000, (delapanpuluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan hutang kepada Mahyudi;Laporan Hasil Audit KCPAntasari Periode Semester Il Tahun 2014Nomor : LHA01/Seml2014/II/IV/205 Tanggal 16 April 2015 ;Baki Debet Pertanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Banking Systemdan Kewajiban Subrogasi;Form Asli Nota Debet No. 630/DN/ATSKRD/V/2017 An

Baki Debet Pertanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Banking Systemdan Kewajiban Subrogasi;38. Form Asli Nota Debet No. 630/DN/ATSKRD/V/2017 An. Muzammiltanggal 10 Mei 2017;39. Form Asli Nota Debet No. 631/DN/ATSKRD/V/2017 An. Surono tanggal10 Mei 2017;40. Form Asli Nota Debet No. 674/DN/ATSKRD/V/2017 An. Akuan Roistanggal 26 Mei 2017;41. Berkas Kredit An. LINDA PK 157/SPK/KMKLS/VI/201 4;42. Berkas Kredit An. LILIS EFENDI PK 90/SPK/KURMK/V/201443. Berkas Kredit An.

Suatuperikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yangtidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atasnama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidakmengambil alin hakhak kreditur sebagai pengganti jika iabertindak atas namanya sendiri.Bahwa Judex Factie keliru mendudukan TURUTTERBANDING selaku pihak ketiga sebagai bentuksubrogasi, dikarenakan pembayaran oleh TURUTTERBANDING sebagai pihak ketiga dan dianggap sebagaibentuk subrogasi dimana menurut PEMBANDING subrogasia quo

tidak lahir karena perjanjian (tidak diatur dalamperjanjian) dan tidak memenuhi ketentuan subrogasi secaraUndangUndang dalam hal ini Kitab UndangUndang HukumPerdata dimana kedudukan TURUT TERBANDING tidakuntuk menggantikan kreditur lama dalam hal iniTERBANDING VII.Bahwa pengalihan hak atas tanah bukan merupakan akibatadanya perbuatan perdata berupa subrogasi, sehinggaterjadinya pengalihan hak atas tanah kepada TEBANDING I,TERBANDING II dan TERBANDING Ill, tetapi karenaperbuatan melawan hukum yang

1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:Pelanggaran Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK)Tentang pencantuman klausula baku yang dilarang Tertuang pada PerjanjianKredit Nomor 022/UlaMMMLKT/PK/IV/10 atas nama Aminulloh yangdibuat oleh Tergugat pada lembar ke 3 Pasal 4 angka 5 yang tertulis AtasJaminan tambahan baik yang berupa agunan utama atau agunan tambahandapat dialihkan/on cessie atau peralihan kepada pihak lain yang ditunjuk ataudiketahui oleh PNM karena timbulnya hak atas subrogasi

(sembilan) yang terurai sebagaiberikut : 2 2 ono non nnn non nn on nae nnn ne ne non nn nen nec nee nnne nen Debitor menyetujui serta seberapa perlu dengan ini memberikuasa kepada kreditor, dan karenanya tanpa diperlukan suatupemberitahuan resmi atau dalam bentuk dan atau cara lain apapunjuga, untuk menggadaiulangkan, atau) dengan cara apapunmemindahkan dan menyerahkan' piutang atau tagihantagihanKreditor berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain dengan siapaKreditor akan membuat perjanjian subrogasi

Bahkan KUHPerdatamelindungi hak Kreditor untuk menuntut pembayaran utang kepadaDebitor;44.Berdasarkan hukum, Penanggung dan Debitor harus secara tanggungrenteng bertanggung jawab terhadap pelunasan utang Debitor kepadaKreditor sesuai dengan Pasal 1403 KUHPerdata dan Pasal 141 ayat (1)UU Kepailitan;45.Bahwa Pasal 1403 KUHPerdata mengatur bahwa:"Subrogasi yang ditetapbkan dalam pasalpasal yang lalu terjadi, baikterhadap orangorang penanggung utang maupun terhadap para debitur,subrogasi tersebut tidak

dalam buku tanah Nomor 265 Desa Ciseureuh Purwakarta atasnama Penggugat, sehingga belum dapat dilakukan pencoretan (Roya) HakTanggungan;Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah besertaBendabenda yang berkaitan dengan Tanah menyebutkan: ayat (1): Jikapiutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie,subrogasi

Subrogasi adalah penggantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunasiutang debitor. Yang dimaksud dengan sebabsebab lain adalah halhal lain selain yangdirinci pada ayat ini, misalnya dalam hal terjadi pengambilalihan ataupenggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang dariperusahaan semula kepada perusahaan yang baru. Karena beralihnya Hak Tanggungan yang diatur dalam ketentuan ini terjadikarena hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuatoleh PPAT.

dan/atauPenerus Hakdan/atau Penerima Pengalihan Hak dari Bank dan Debitur.16.3.2 SKU:Debitur memahami dan menyetujui dan oleh karena itu denganini memberi kuasa kepada Bank untuk sewaktuwaktu menjual,mengalihkan, menjaminkan, atau dengan cara apapunmemindahkan piutang/tagihantagihanBankkepadaDebiturberdasarkan Perjanjian Kredit kepada kantor cabang lain di dalamdan di luar negeri, subsidiary company dari Bank, Bank Indonesiaatau kepada pihakketiga lainnya dengan siapa Bank akanmembuat perjanjian subrogasi

,dalam bukunya yang berjudul Doktrin Subrogasi, Novasi, Cessie,Kencana, Penerbit Kencana, 2005, halaman 102:HFA Vollmar membedakan antara Cessie dan Subrogasibahwa:a. Cessie selalu terjadi karena Perjanjian:b Cessie selalu diperlukan suatu akta;Cc Dalam cessie peranan Kreditor mutlak diperlukan;d. Cessie dapat didasarkan atas berbagai peristiwa perdata;eCessie hanya berlaku kepada debitor setelah adanyapemberitahuan.Ahli Hukum Dr.

SKU adalah sebagai berikut:Debitur memahami dan menyetujui dan oleh karena itu denganini memberi kuasa kepada Bank untuk sewaktuwaktumenjual,mengalihkan, menjaminkan, atau dengan cara apapunmemindahkan piutang/tagihantagihan Bank kepadaDebiturberdasarkan Perjanjian Kredit kepada kantor cabang lain di dalamdan di luar negeri, subsidiary company dari Bank, Bank Indonesiaatau kepada pihakketiga lainnya dengan siapa Bank akanmembuat perjanjian subrogasi, cessie, joint financing, atau penyanjian kenya

Bahwa penyerahan lahan (subrogasi) seluas 5.000 (limaribu) Hektar tersebut oleh pemegang izin prinsip in casuoleh Penggugat kepada PT. CLS in casu Tergugat dilakukan dengan membayar kompensasi/ imbalansebagaimana dimaksud perjanjian tanggal 01 Maret2005 kepada pemegang izin prinsip in casu Penggugatsebesar 6.400.000.000, (enam milyar empat ratus jutarupiah) disamping tertera dengan tegas pada perjanjianjuga telah dibuka kwitansi oleh Penggugat qq DingotSimarmata selaku Direksi PT.

Tanggal 10 Juni1991 No. 323/KptsDN PLDT jnaa eeBahwa dengan alasan hukum di atas Tergugat telahmelaporkan Penggugat telah melakukan penipuankepada Polres Pekanbaru, namun kemudian penyidikandihentikan (SP3) oleh penyidik dengan alasan adanyaperdamaian jBahwa kasus ini telah kami reservir untuk dibuka kembali,antara lain karena untuk delik formil tidak dapat dilakukanperdamaian;1.Bahwa setelah penyerahan lahan (subrogasi) tersebutdari Penggugat kepada Tergugat , lalu Tergugat melakukan kerjasama dengan

Hak piutang dianggap telahberpindah pada waktu akta cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itudiberitahukan pada si berutang dan Subrogasi terjadi karena pembayaran yangdilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur (Si berpiutang) baik secara langsungmaupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur (si berutang) yang meminjamuang dari pihak ketiga.

Akta Subrogasi atau Akta Otentik yang menyatakan Subrogasitersebut. (3) Bukti Pewarisan, atau (4) Bukti Penggabungan / Peleburan perseroanatau Koperasi ;Identitas Pemohon dan / atau Surat Kuasa tertulis apabila permohonanpendaftaran tersebut diajukan oleh pihak lain ;6 Bahwa untuk keperluan itulah kemudian Penggugatmengajukan permohonan secara tertulis kepada Tergugatmelalui :1). Surat Nomor : 4.2/HTP/2010 tanggal 5 April 2010 ;2). Surat Nomor : 7.2/HTP/2010 tanggal 5 Juli 2010 ;3).