Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2015Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121416kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;:Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1962/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai

dapat dikenakan kepada PemohonBanding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48634/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1962/02/Dipenda

Putusan Nomor 224/B/PK/PJK/2015Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1962/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor354/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PT Newmont NusaTenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan Lot5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta:Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yangdipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak KendaraanBermotor, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapanpajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalambantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1962/02/DIPENDA

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : = 511.2/155/Dipenda/2004 tentang Pengelolaan Palataran Bupati yang29digunakan sebagai Areal Parkir di Pasar Umum Sukawati ;4. Keputusan Bupati Gianyar No. 704/05F/HK/2010 tentangPenunjukan Petugas Pungut Retribusi Parkir di KabupatenGianyar; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.6 Tahun 2010tentang Retribusi tempat Khusus Parkir dan PelayananParkir di Tepl Jalan Umum ;6.

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 511.2/155/Dipenda/2004tentang Pengelolaan Palataran Bupati yang digunakan sebagaiAreal Parkir di Pasar Umum Sukawati ; 29. Keputusan Bupati Gianyar No. 704/05F/HK/2010 tentangPenunjukan Petugas Pungut Retribusi Parkir di KabupatenGianyar; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.6 Tahun 2010 tentangRetribusi tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di TepiJalan Umum ; 31.

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 511.2/155/Dipenda/2004tentang Pengelolaan Palataran Bupati yang digunakan sebagaiAreal Parkir di Pasar Umum Sukawati ; 29. Keputusan Bupati Gianyar No. 704/05F/HK/2010 tentangPenunjukan Petugas Pungut Retribusi Parkir di KabupatenGianyar;30. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.6 Tahun 2010 tentangRetribusi tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di TepiJalan Umum ; 31.

O7E sebesar Rp 16.086.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB16.086.000 16.086.000 ) PKB16.086.000 16.086.000 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, PemohonBanding telah mengajukan Surat Keberatan dengan Surat NomorMHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10087 kepada Terbanding sehubungandengan diterbitkannya SKPD tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 073/3520/02/Dipenda

maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat menerbitkan SKPD Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok SanksiAdm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut42369/PP/M.XV/04/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 073/3520/02/Dipenda

Putusan Nomor 60/B/PK/PJK/2015 386.000,00 = 386.000,00 PKB386.000,00 = 386.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121284kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1830/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon

Putusan Nomor 60/B/PK/PJK/2015 PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48503/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1830/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 192/XI/AB/07Etanggal 16 November

Putusan Nomor 60/B/PK/PJK/2015ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48503/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1830/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah

Putusan Nomor 60/B/PK/PJK/20158.2.bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1830/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2015 414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121366kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1912/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon

Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2015 PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48585/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1912/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 295/XI/AB/07Etanggal 16 November

Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2015ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48585/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1912/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah

Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/20158.2.bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1912/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Nama : MOH.BUSARWISONO Bin BUNAYAN, Umur 47 tahun, Agama Isam, Pekerjaan Pekerja PNS pada Dinas Dipenda, bertempat tinggal di Jl. Bonorogo No.27,Desa.Lawangan Daya Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sebagai saksiI ; 2.

Putusan Nomor 33/B/PK/PJK/2015Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121351kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;:Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1897/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai

dapat dikenakan kepada PemohonBanding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48570/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1897/02/Dipenda

Putusan Nomor 33/B/PK/PJK/2015Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1897/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor280/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PT Newmont NusaTenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan Lot5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta:Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yangdipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak KendaraanBermotor, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapanpajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalambantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1897/02/DIPENDA

Putusan Nomor 966/B/PK/PJK/2013Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 073/3514/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidakdapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 966/B/PK/PJK/2013Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42363/PP/M.XV/04/2012, Tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : 073/3514/02/Dipenda tanggal 21Oktober 2011, tentang Surat Jawaban Terbanding atas Permohonan KeberatanPT NNT atas SKPD PKB, BBNKB Jenis Alat Berat Dan Besar Nomor :54/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama : PT Newmont NusaTenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Putusan Nomor 974/B/PK/PJK/2013Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 073/3888/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidak dapatdipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:1.

dikenakan kepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Baratmenerbitkan SKPD NIHIL yang memuat perincian sebagai berikut : Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42377/PP/M.XV/04/2012, Tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : 073/3888/02/Dipenda

Kediri yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat antara :PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/PembantuRumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat,MELAWANTERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan DIPENDA, tempat tinggaldi Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;e Pengadilan Agama tersebut;e Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;e Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1911/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1906/02/Dipenda

==Xxxxx binti xxxxx, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, PendidikanSD, bertempat tinggal di RT.06 RW. 02 Desa Xxxxx , Kecamatan XxxxxKabupaten Kebumen sebagai Pemohon I; Xxxxx bin xxxxx, Umur 12 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, bertempattinggal di RT.06 RW. 02 Desa Xxxxx , Kecamatan Xxxxx , KabupatenKebumen yang dalam hal ini, secara hukum diwakili oleh walinya yangbernama Xxxxx binti xxxxx sebagai Pemohon II; Xxxxx bin xxxxx, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS(Dipenda

Putusan Nomor 1147 /B/PK/PJK/2014 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB458.000,00 458.000,00 PKB458.000,00 458.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121360kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1906/02/Dipenda

Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm BBNKB Jumlah PKB Jumlah Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1147 /B/PK/PJK/2014 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48579/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1906/02/Dipenda

Put.48579/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1906/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 289/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta

ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1906/02/DIPENDA

tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put25618/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1025/02/Dipenda

Sanksi Administrasi Jumlah3.474.000,00 0,00 3.474.000,00 Bea Balik Nama579.000,00 0,00 579.000,00 Pajak KendaraanBermotor4.053.000,00 0,00 4.053.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor 098/KPDPJH/NNT/ 1/2008 kepadaTerbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1025/02/Dipenda

Kendaraan Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) 10PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put 25618/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1025/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1928/02/Dipenda

Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005, ditandatanganipada tanggal 31 Desember 2005.4. 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Triwulan tentang Penerimaan danPengeluaranBarang (pakai habis) Tahun 2005.5. 1 (satu) eksemplar legalisir Buku Pengeluaran Barang Tahun 2005.6. 1 (satu) bundellegalisir Bukti Pengeluaran Benda Berharga DIPENDA Tahun2005.Le 1 (satu) bundellegalisir Permintaan Blangko KTP Tahun 2005.8. 1 (satu) bundel legalisir Laporan Persediaan Benda Berharga dan BarangCetakanTahun 2006.9

. 1 (satu) bundellegalisir Laporan Triwulan tentang Penerimaan dan PengeluaranBarangCetakan Tahun 2006.10. 1 (satu) eksemplar legalisir Buku Pengeluaran Barang dari bulan Januari 2006sidNopember 2006.11. 1 (satu) bundellegalisir Bukti Pengeluaran Benda Berharga DIPENDA Tahun2006.12. 1 (satu) lembar legalisir Permohonan Barang Cetakan Formulir dan BlangkoTahun2006.5813. 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Persediaan Barang Berharga dan BarangCetakanTahun 200714. 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan

Triwulan tentang Penerimaan danPengeluaranBarang Cetakan Tahun 2007.15. 1 (satu) eksemplar legalisir Buku Pengeluaran Barang Bulan Januari 2007sampaidengan Desember 2007.16.1 (satu) lembar legalisir Bukti Pengeluaran Benda Berharga DIPENDA Tahun 2007.17. 1 (satu) lembar legalisir Permohonan Blangko Kartu Keluarga Tahun 2007.18. 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Laporan Realisasi Penerimaan PendapatanAsliDaerah, Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan Daerah yang sah Kota CimahiMinggu KeIV Tanggal

26 sid 30 Desember 2005 Tahun Anggaran 2005 Tanggal 30Desember 2005.19. 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Laporan Realisasi Penerimaan PendapatanAsliDaerah yang Melalui Bendaharawan Khusus Penerima PAD DIPENDA Minggu KeIVTanggal 26 sid 29 Desember 2006 Tahun Anggaran 2006 Tanggal29 Desember 2006.20. 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Kota CimahiSetelahPerubahan Minggu KeIV Tanggal 27 sid 28 (akhir) Desember 2007 Tahun Anggaran2007 Tanggal28 Desember 2007.21. 1 (satu

Menyatakan barang bukti berupa:741) 2 (dua) lembar legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerabTingkat Jawa BaratNomor: 813/SK2792BlPeg/1986, Tanggal15 Agustus 1986.2) 2 (dua) lembar legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Barat Nomor: 8211SK.4241BlPeg/1987, Tanggal30 Nopember 1987.3) (satu) eksemplar legalisir Laporan Persediaan Benda Berharga & BarangCetakan Gudang DIPENDA Periode 01 Januari 2005 sid 31 Desember 2005,ditandatangani pada tanggal31 Desember

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1847/02/Dipenda

Bahwa, bapak Adi Sumarto Tugiman yang merupakan ayah dari EllErcahmafati semasa hidupnya bekerja di Dipenda kabupaten Cilacap;3. Bahwa, pada Tanggal 17 Desember 2011 bapak Adi Sumarto TugimanMeninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 475/ De/ VIII/ 2015yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Widarapayung Wetan, KecamatanBinangun, tertanggal 21 Agustus 2015 dan mendapatkan hak Pensiunyang kemudian di berikan kepada istrinya yang bernama Rasem;4.

.414.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121334kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1880/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada PemohonBanding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48553/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1880/02/Dipenda

Put.48553/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 10 /B/PK/PJK/2015MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1880/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 260/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat

ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1880/02/DIPENDA