yaituGUGATAN DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI KAPASITAS(EKSEPSI LEGETIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO), tersebut Majelisberpendapat: Bahwa berdasarkan bukti P1 membuktikan bahwa Penggugat pernah bekerja di Grup Perusahaan PT Pamindo Tiga T sampai denganpertengahan tahun 2013 sehingga mengetahui dengan pasti bahwa Tergugatmemiliki kebijakan untuk pengadaan Susu Kental Manis Bendera Goldbagi karyawannya.Menimbang, bahwa dari bukti P2 Akte Pendirian CV LODAYA,kemudian bukti P3 Akta Pengeluaran sdr.DADANG

dirumah lalu terdakwa denganmembawa kertas yang sudah ada angka pasangan togelnya lalu terdakwatulis di kertas rekapan, kertas yang sudah ada angka pasangan togelnyatersebut dibawa lagi oleh pemasangnya dan terdakwa menerima uang daripemasang togel tersebut, sampai dengan jam 22.00 Wib terdakwa setorseluruh uang pemasangan togel dimaksud kepada terdakwa DADANG yangjaraknya sangat dekat dengan rumah terdakwa yaitu hanya 4 (empat) rumahdari rumah terdakwa, dan saat itu juga terdakwa menerima uang dari Sdr.DADANG

Untuk persyaratanlegalitas kepemilikan hak yang telah mencederaiprosedur kepemilikan hak atas tanah melaluiPemerintahan Desa sampai dengan BPNKabupaten Cilacap dengan fakta yang tidak benar.b bahwa Majelis Hakim yang dalampertimbangannya juga telah mempertimbanganadanya bentuk kerugian pihak lain yaitu Sdr.Dadang, pihak Bank Syariah Mandiri maupunkepentingan masyarakat.c. bahwa Majelis Hakim semestinya telah mencermati adanyafakta para terdakwa telah menikmati hasil kjejahatan olehkarenanya menjadi

Puskesmas Pisangan;* Rehab Berat Puskesmas Kranggan;* Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap II dengan nama kegiatanPembangunan Rumah Sakit ;* Pekerjaan Penyelesaian Gedung (satu) RSUD dengan namakegiatan Pembangunan Rumah Sakit.Tahun 2012 :* Rehabilitasi Berat Puskesmas Pondok Jagung; Rehabilitasi Berat Puskesmas Pondok Aren;* Rehabilitasi Berat Puskesmas Kampung Sawah; Pekerjaan lanjutan pembangunan RSUD Tangerang Selatan;Bahwa seingat Saksi, pekerjaan perencanaan dan pengawasantersebut berdasarkan arahan sdr.Dadang

TUBAGUS CHAERI WARDANA), kemudian setelah ituPPK berhubungan atau berkoordinasi dengan Sdr.DADANG PRIJATNAdan setelah itu barulah PPK berkoordinasi dengan calon pemilik paketproyek atas arahan Sdr.DADANG PRIJATNA;Bahwa untuk penyusunan HPS Puskesmas tahun 2011 dan tahun 2012amankan ya, ini perintahsepengetahuan saya adalah PPK tahun 2011 dan tahun 2012 dibantuoleh Sdr.

keinginantersangka Sdr.SUPRIJATNA TAMARA alias ATHIAM dengan mengacukepada SSH / SNI dimana harga dalam SSH Kota Tangerang Selatanuntuk fisik yang menyusun adalah tersangka Sdr.GSUPRIJATNATAMARA alias ATHIAM dimana harga tersebut sudah di markup terlebihHalaman 85 dari 205 hal Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN.Srg.dahulu, dan bila keingan tersangka Sdr.SUPRIJATNA TAMARA aliasATHIAM tidak terpenuhi dalam penyusunan hargaharga dalam HPSmaka tersangka Sdr.SUPRIJATNA TAMARA alias ATHIAM akanmelapor kepada Sdr.DADANG

DADANG, SIP, Mepid (Kadis Kesehatan KotaTangerang Selatan), dan saya tidak pernah bertemu NENG ULFAH danILHAM BISRI dan saya tidak pernah menyatakan uangnya belum ada, dansaya tidak pernah menyuruh staf saya mengantar uang ke rumah sdr.DADANG, SIP, Mepid (Kadis Kesehatan Kota Tangerang Selatan diPerumahan De Latinos).Hubungan saya dengan PT GKN berkaitan dengan proyek pembangunanRSUD Kota Tangerang Selatan adalah bahwa saya diminta oleh TUBAGUSCHAERI WARDANA alias TCW melalui DADANG PRIJATNA agar

DADANGSUNARYA, karena ketika terdakwa mau pinjam uang melalui email ke sdr.DADANG tidak ada jawaban sama sekali, begitupbun masalah keinginannaik gaji tidak pernah didengar malahan terdakwa disuruh nego sendiri kebagian Personalia perusahaan;Bahwa terdakwa juga pernah kesal karena sewaktu meminta perpanjanganSIO (surat ijin operasional forklift) tidak dikabulkan dengan alasan karenaterdakwa masih out sourching;Bahwa disamping itu juga didorong terdakwa sangat memerlukan uanguntuk membiayai orangtuanya

Pekerjaantersebut baru terlaksana pada tahap pembangunan struktur yaitupemasangan tiang pancang yang tidak selesai.eBahwa yang menghadiri rapat lapangan/kordinasi tertanggal 19November 2010, 03 Desember 2010 dan tanggal 10 Desember2010adalah tim monitoring, pengawas sdr.Dadang, Pihak Sudinkesyang menghadiri adalah sdr.Rudi Avianto dan dari Rekanan yangmenghadiri adalah sdr.Liman Marpaung, sdr.Nimrod E Sihombing danSimanjuntakeBahwa saksi belum pernah melihat sdr.Raya Nainggolan hadir dalamrapat dilapangan

saksi tidak mengetahui perubahan kegiatan pekerjaan yangtermuat dalam lampiran kontrak dalam pelaksanan realisasinyakarena yang melaksanakan pengawasan adalah Pak EndangSukmaraBahwa saksi tidak mengetahui yang menyebabkan terjadinyaperubahan terhadap item kegiatan sebagaimana termuat dalamlampiran pekerjaan yang termuat dalam kontrak awal dan apakahterhadap kegiatan tersebut ada dilakukan addendum karena yangmelaksanakan Pengawasan adalah Pak Endang SukmaraBahwa saksi tidak ada dilaporkan oleh sdr.Dadang

hasil peninjauanlapangan dan perhitungan volume bersama yang dilakukanbersama oleh Dinas perumahan Gedung Pemerintahan Prov.DKIJakarta (Sdr.Mad Muh), PT.Dirga Sena (Ir.Simanjuntak (PT.DirgaSena), PT.Huda Tata Sarana (sdr.Hariadi) dan PT.BahanaNusantara (diwakili oleh sdr.Dadang) karena saudara Dadangbukan pegawai saksi melainkan Pegawai Pak Endang Sukmara.Pak Dadang tidak bertanggung jawab kepada saksi melainkankepada Pak Endang SukmaraBahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap hasil perhitunganbersama

Dadang untuk melakukan tugastugas konsultan pengawasdilapangan dalam pekerjaan pengembangan puskesmas Kramat Jati.Bahwa benar Dadang bukan merupakan pegawai PI BAHANANUSANTARA Bahwa Sdr.Dadang tidak ada melaporkan apapun kepadasaksi pelaksanaan tugastugas pengawasan kegiatan pekerjaanpengembangan Puskesmas Kramat JatiBahwa saksi tidak mengetahui besar bobot pelaksanaan pekerjaankarena yang melaksanakan adalah Pak Endang Sukmara.Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap bobotpelaksanaan

Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Juli 2008,PENGGUGAT mendatangi perangkat Desa Bongas Kulon yakni sdr.Dadang, untuk meminta bantuan dalam kepengurusan pembuatanAkta Jual Beli tanah tersebut, dan pada saat itu sdr. Dadang selakuperangkat Desa Bongas Kulon menyanggupi pembuatan AJBtersebut, dan meminta biaya pengurusan sejumlah Rp. 100.000..,(Seratus Ribu Rupiah);1.6. Bahwa dalam kepengurusan AJB tersebut, sdr.

;Bahwa setelah ditentukan daftar barang dan harga alat alat kesehatanuntuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Dinas KesehatanKota Tangerang Selatan TA. 2010 yang bersumber dari APBD dan APBNselanjutnya dilakukan tahapan proses lelang dan untuk hal tersebut, sdr.Dadang Sip. Empid kembali menginstruksikan kepada sdri. NENG ULFAHselaku ketua panitia lelang untuk berkoordinasi dengan Sdr.

;Halaman 23 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.Bahwa setelah ditentukan daftar barang dan harga alat alat kesehatanuntuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Dinas KesehatanKota Tangerang Selatan TA. 2010 yang bersumber dari APBD dan APBNselanjutnya dilakukan tahapan proses lelang dan untuk hal tersebut, sdr.Dadang Sip. Empid kembali menginstruksikan kepada sdri. NENG ULFAHselaku ketua panitia lelang untuk berkoordinasi dengan Sdr.

MAMAK JAMAKSARI kembali diminta oleh sdr.DADANG, S.lp M. Epid untuk datang ke rumah pribadinya. Pada saatpertemuan tersebut, sdr.DADANG, S.lp M. Epid menginstruksikan kepadasdr. MAMAK JAMAKSARI agar dalam penyusunan HPS untuk berkoordinasidengan Terdakwa. Selanjutnya sdr. DADANG, S.lp M.

Pemberitahuan yang dilakukan sdr.DADANG PRUATNA maupun sdr. MAMAK JAMAKSARI mengenai adanyapengadaan dimaksud tidak terlepas dari yang sudah lama berjalan sebelumsdr. MAMAK JAMAKSARI sebagai Kepala Bidang Promkes dan SDK Dinaskesehatan Tangerang Selatan. Pemberitahuan mengenai adanya pengadaanyang berhubungan dengan alat kesehatan di lingkup Kota Tangerang Selatantelah berjalan pada saat sdr. DADANG, SIP, M.Epid dipindahkan dari stafdinas Kesehatan Prov.

Bahwa terhadap suratsurat keterangan yang isinya tidak benartersebut, Penggugat Rekonpensi telah melaporkan secara pidana sesuaidengan Laporan Polisi : LP/610/V/2015/Bareskrim, tanggal 14Mei 2015di Dit.Tipidum Bareskrim Mabes Polri, di mana saat ini Kepala DesaKalisuren yang membuat surat keterangan tidak benar tersebut Sdr.DADANG H. KOMAD telah bersattus sebagai TERSANGKA danperkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan RI untuk dipersiapkanproses penuntutan pidananya.5.

Udira, Sdr.dadang, Sdr. Maksudi, Moh. Toha Bondan dilimpahkan keMapolresta Cirebon dan yang DPO (Daftar Pencari Orang)diantaranya Sdr. Jali, Sujana alias Jana, Sdr. Kasam, Sdr. H.Yunus.7. Bahwa Saksi jelaskan keberadaan Sdr.

Selanjutnya sdr.DADANG, S.lp M. Epid juga mengatakan : agar Spesifikasinya biarterdakwa yang atur.

;Kronologis kegiatan yang saksi laksanakan selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa dalam Pengadaan Alat KesehatanKedokteran Umum Puskesmas di Pemerintah Kota TangerangSelatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :1)10)11)12)Pada bulan Agustus 2012, saya mendapatkan SKpengangkatan sebagai Ketua Panitia Lelang dari Sdr.DADANG, SIP, M.Epid.

Sdr.Dadang SIP, M.Epid di rumahSdr.Supriatna (atiam) untuk membicarakan teknis pelaksanaantender dimana Sdr.Supriatna (atiam) memerintahkan untuk menutupseluruh kaca dengan kertas koran penganten (calon pemenang)harus masuk sedangkan yang bukan penganten akan di jaga olehSdr.Supriatna (atiam);Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwaketerangan Saksi sudah cukup dan tidak ada tanggapan;11.

IRMANITAselaku Kasubag Keuangan dan langsung ditandatangani oleh Sdr.DADANG selaku Kepala Dinas Kesehatan. Hal itu terlihat didokumen tersebut yang hanya ada paraf Sdr. IRMANITA selakuKasubag Keuangan, saksi hanya memperoleh laporan penyerapandana atas pencairan dana yang dilakukan ;Bahwa saksi sudah tahu bahwa pengadaan Alkes di Kota Tangselsudah diatur oleh pihakpihak tertentu sejak beberapa tahun yanglalu, namun saksi diposisikan oleh Sdr.

ARDmenandatangani pengajuan MRancangan Perda APBDPerubahan (RAPBDP) Tahun 2012 kepada DPRD, berdasarkanusulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dari Sdr.Dadang (Sdr. D selaku Kepala Dinas Kesehatan). RKA tersebutditandatangani oleh Sdr. Dudung Erawan Diredja (Sdr. DEDHalaman 339 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.selaku Sekretaris Daerah) meskipun tanpa didukung dasarrincian kebutuhan. Selain itu, Sdri.

SAYODI, sdr.DADANG HERMAWAN, sdr. DEDE YANUARDI, sdr. SUHADI, sdr. WENNYJOHANSYAH, sdr. EDY HARIANTO saling mengetahui kegiatan masingmasingsebagai Calo tiket, sedangkan sdr. DEDY INDRA LESMANA, sdr. AHMAD, sar.SAYODI, sdr. DADANG HERMAWAN, sdr. DEDE YANUARDI, sdr. SUHADI, sdr.WENNY JOHANSYAH, sdr. EDY HARIANTO pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017berniat mencari keuntungan dengan membuat tiket diluar sepengetahuan dantanpa seijin penyelenggara yaitu PT.BALI BINTANG SEJAHTERA (PT.

Iksan Taufig, mulai bekerja pada bulan Mei 2002dengan status karyawan harian, jabatan OB, dan mendapatkan upah yangterakhir diterima sebesar Rp 1.399.000.00 (satu juta tiga ratus sembilanpuluh sembilan ribu rupiah) perbulan, premi Rp 300.000.00 dan padaJuli2012 di PHK tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial;Penggugat XII, Sdr.Dadang Triono, mulai bekerja pada bulan November1999 dengan status karyawan harian, jabatan security, dan mendapatkanupah yang terakhir

, padahal jelasjelas berdasarkan Buku Asli C DesaCiharashas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur justrumenunjukkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanahSdr.i Tjendrawati (Tergugat ) yang telah dijual kepada Sdr.Dadang Maulani (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 58/CL/XII/1992, tanggal 09 Desember 1992 sehingga jelasHak Penggugat atas Objek Gugatan Tidak jelas & Pasti.3.

Kepala keluarga Erling Riyadidilakukan atas inisiatif Saksi5 sendiri dengan menyuruh Saksi6 (sdr.Dadang Suparman), Pensiunan PNS Kelurahan Nanggewer Mekartanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali;Hal ini dapat dibuktikan tanda tangan pada KTP tersebutpunSaksi5 yang menandatanganinya sedangkan pada Kartu Keluargatidak ada tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali, karenaPemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahuinya dan baru tahu dipersidangan;Bahwa benar Saksi6 menyatakan pada bulan April 2009

RATMOKO AGUNGPRAYUDA Alias NDANDOT Bin HARDI ZUHAN AZIS juga dalam hal ini telahmemberikan sebagian dari rokokrokok hasil curian tersebut kepada temannya, yaitu Sdr.DADANG ARIF EKO SAPUTRO dan Sdr.

hubungan keluarga.Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuanterhadap beberapa orang termasuk Saksi dengan caramengajak kerja sama menanam modal untuk memasok solarke PT Dahana.Bahwa pada tanggal 26 September 2008 Terdakwa datangkerumah Saksi di Komplek Merpati Lanud Suryadarma danmenyampaikan mau membeli solar untuk dipasok kePTDahana dengan menunjukkan surat DO dari PTI dahanaNomor : B/602 258/137/BBM tanggal 2 April 2008 yangditandatangani oleh sekretaris perusahaan PT Dahanaatas nama Sdr.Dadang

Atas dasar ini makamengabulkan eksepsi 1 (satu) Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua yaitu) gugatan kurangsempurna karena kurang pihak karena tidak menyertakan pihak penjual (sdr.Dadang Slamet Riyadi), Kepala Desa Hegarmanah Kecamatan TakokakKabupaten Cianjur dan Notaris Ali Maksum, SH, menurut Majelis Hakim tidakdigugatnya pihak penjual (sdr.

;Bahwa setelah ditentukan daftar barang dan harga alat alat kesehatanuntuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Dinas KesehatanKota Tangerang Selatan TA. 2010 yang bersumber dari APBD dan APBNselanjutnya dilakukan tahapan proses lelang dan untuk hal tersebut, sdr.Dadang Sip. Empid kembali menginstruksikan kepada sdri. NENG ULFAHselaku ketua panitia lelang untuk berkoordinasi dengan Sdr.

;Halaman 23 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.Bahwa setelah ditentukan daftar barang dan harga alat alat kesehatanuntuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Dinas KesehatanKota Tangerang Selatan TA. 2010 yang bersumber dari APBD dan APBNselanjutnya dilakukan tahapan proses lelang dan untuk hal tersebut, sdr.Dadang Sip. Empid kembali menginstruksikan kepada sdri. NENG ULFAHselaku ketua panitia lelang untuk berkoordinasi dengan Sdr.

Pada saatpertemuan tersebut, sdr.DADANG, S.lp M. Epid menginstruksikan kepadasdr. MAMAK JAMAKSARI agar dalam penyusunan HPS untuk berkoordinasidengan Terdakwa. Selanjutnya sdr. DADANG, S.Ip M.

MAMAK JAMAKSARI kembali diminta oleh sdr.DADANG, S.lp M. Epid untuk datang ke rumah pribadinya. Pada saatpertemuan tersebut, sdr.DADANG, S.lp M. Epid menginstruksikan kepadasdr. MAMAK JAMAKSARI agar dalam penyusunan HPS untuk berkoordinasidengan Terdakwa. Selanjutnya sdr. DADANG, S.Ip M.

Pemberitahuan yang dilakukan sdr.DADANG PRUATNA maupun sdr. MAMAK JAMAKSARI mengenai adanyapengadaan dimaksud tidak terlepas dari yang sudah lama berjalan sebelumsdr. MAMAK JAMAKSARI sebagai Kepala Bidang Promkes dan SDK dinaskesehatan Tangerang Selatan. Pemberitahuan mengenai adanya pengadaanyang berhubungan dengan alat kesehatan di lingkup Kota Tangerang Selatantelah berjalan pada saat sdr. DADANG, SIP, M.Epid dipindahkan dari stafDinas Kesehatan Prov.

2017, halmana Penggugat telah dikenai surat peringatan ketiga, ataspelanggaran tersebut Tergugat menindaklanjutinya dengan menerbitkan suratpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanggal 18 Juli 2017 (vide bukti P3=T22);Halaman 38 Putusan Perkara No: 25/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.PstMenimbang, berdasarkan bukti P4=T23 diketahui bahwa Tergugat telahmenerbitkan surat keterangan kerja terhadap Penggugat, dan berdasarkan bukti P10 dan bukti T33 berupa surat penjanjian bersama yang ditandatangani oleh sdr.Dadang