Ditemukan 390 data
202 — 73
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKomsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang badanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.SusBPSK/2017/PN Sima.
116 — 30
Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan Tata Usaha5. Selanjutnya undangundang yang menjadi dasar keberadaanmasingmasing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudahsecara tegas menentukan batas yurisdiksi kewenanganmengadili.6.
HAMSIR, BE
Tergugat:
1.KPU KOTA PALU
2.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
397 — 457
Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa ProsesPemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Kesatu tentangKewenangan Pengadilan, Pasal 2 ayat 1 mengatur:Bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umumb.
131 — 59
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :a) Menurut Pasal 45 Ayat 1 , yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang betugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb). Bahwa Menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.
72 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuan Pasal6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb
94 — 59
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menqqugat pelakuusahamelalui Lembaga yang bertugas meyelesaikan sengketa konsumendan pelaku, usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb)Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :a.Melaksanakan penanqganan dan pekvelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui
73 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:a.
274 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Judex Facti tidak berwenang atau telah melampauiwewenangnya;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
156 — 52
bertentangan dengan ketentuan :Halaman 18 dari 162 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN Smr1.Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara :a.Pasal 3 ayat (1):Bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutanUndangundang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang DanaDesaa.Pasal 29 :Kepala Desa dilarang :a) Merugikan kepentingan Umumb
Pasal 29:Kepala Desa dilarang :Halaman 29 dari 162 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN Smra) Merugikan kepentingan Umumb) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentuc) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya3.
Merugikan kepentingan Umumb. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentuc. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannyac.
309 — 44
UndangUndang Nomor:8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), yang menyatakan:a.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumendengan cara melalui mediasi
269 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/41EKS/Ekonomi/I/2008 Tanggal 24 November 2008 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumb.
106 — 58
gugatannya Penggugat mengajukan permohonan (petitum ) yang mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa( dwangsom ) sebesar Rp.2.500.000, ( dua juta lima ratus riburupiah ) setiap hari jika Tergugat lalai menjalankan isi Putusan initerhitung sejak Putusan berkekuatan hukum Tetap, hal manadidalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dikenaladaya upaya pemaksa, karena hakikat dari Putusan dalam hukumAcara PTUN adalah bukan menghukum sebagaimana hakikatputusan dalam hukum~ acara Perdata ( umumb
163 — 45
Undangundang nomor : 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumena) Menurut pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :danpelakuusahaataumelaluiperadilanyang beradalingkunganperadilan umumb) Bahwa menurut pasal 52 tentang tugas dan wewenang badanpenyelesaian sengketa konsumen (BPSK),yang menyatakan :Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 43 /Pdt.SusBPSK/2016/PN Tjba. Melaksanakan penanganandan penyelesaian sengketakonsumen,dengancaramelaluimediasiatauarbitase ataukonsiliasi;.
119 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketakonsumen (BPSk) adalah:UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
SULHENDAR
Tergugat:
KEPALA DESA TULUNGREJO
164 — 243
Melanggar Pasal 51 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Perangkat Desa dilarang:a. merugikan kepentingan umumb. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataud. ....... dst.Dalam konteks a quo beberapa pelanggaran fatal yang dilakukan olehPenggugat (SULHENDAR), di antaranya: Memalsukan SK.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IBRAHIM HAMID Bin PUZAKAL HAMID Diwakili Oleh : ANGGA SUTISNA DWIJAYA, S.H
173 — 73
Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umumb. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang No.42/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg tanggal 16 Desember 2021.c.
105 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
113 — 74
Merugikan kepentingan umumb. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentuc. Menyalahgunakan wewenang , tugas , hak, dan/atau kewajibannyad. Melakukan kolusi , Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang,dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya4.
Merugikan kepentingan umumb. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentuc. Menyalahgunakan wewenang , tugas , hak, dan/ataukewajibannyad. Melakukan kolusi , korupsi, dan Nepotisme, menerima uang,barang, dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya4.
112 — 54
Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen :a) MenurutPasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yangmenyatakan :Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 94/Pdt GSus/2016/PN Sim.
192 — 85
Dasar Hukum1.2.3.UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPeraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan JalanKeputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentangPenyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan UmumB.