Narkotika Golongan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun; 222 Menimbang, bahwa apabila ketiga pasal tersebut kita simak lebih dalammengenai perbuatan matriilnya, ternyata ketiga pasal tersebut mengandung tigaperbuatan yang berdiri sendiri atau berbeda dengan kualifikasi yang berbedapula.

No. 378 K/Pdt/1985,tanggal 11 Maret 1986 ; dan simak juga: Buku " Pedoman Pelaksanaan TugasDan Administrasi Pengadilan, Buku Il, Mahkamah AgungRI. April 1994,halaman 132) ;"bahwa berdasarkan alasan di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan"niet onvankelijk" ;bahwa dalam kenyataan Tergugat memperoleh obyek perkara adalahbukan dari almarhum Dr. H.M.

Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah tidakmempunyai legitima persona standi injudicio, dan tidak pulamempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaanrechtpersoonnya, sehingga oleh karenanya Kepala Kantor (incasuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) tidak dapatbertindak sebagai persoon di forum peradilan perdata;Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatanharus ditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direkturdari Badan Hukum tersebut ( mohon simak

guna terpenuhi prinsip fair trial dalam perkaraini;Bahwa benar tanah terperkara adalah kepunyaan Tergugat atas dasarSertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003yang diterbitkan oleh Tergugat Il atas perintah Kepala BadanPertanahan Nasional setelah terlebih dahulu mendapatpertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah PertanahanPropinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus serta rekomendasipersetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T. 01, jo T.I 02) (mohon simak

2017/PT.MDN Halaman 41 dari 77I.07 Bahwa Tergugat ulang tegaskan, bahwa tanah terperkara adalahtanah HGU Tergugat yang dari waktu ke waktu sejak tahun 1951 s/dsaat sekarang ini HGU tersebut diperpanjang oleh Tergugat II atasperintah Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah terlebin dahulumendapat pertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor WilayahPertanahan Propinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus sertarekomendasi persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T.I 02) (mohon simak

Tergugat sebutkan di muka, bahwa Panitia B Plusmengusulkan supaya kepada Tergugat diberikan perpanjangan jangkawaktu Hak Guna Usaha atas tanah terperkara sebagaimana tertuangdalam Konsideran Menimbang huruf f dari Keputusan Kepala BadanPutusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 42 dari 771.08 Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak GunaUsaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, PropinsiSumatera Utara (mohon simak

setiapkali terjadi percekcokkan, maka hal demikian ini menjadi suatu indikasi yang harusdiperhatikan oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak bisamenghadapi suat cobaan, bahwa Penggugat selalu lari dari tanggung jawab.Bahwa oleh karena Penggugat menyadari tidak mampu bertanggung jawab penuhatas seluruh keutuhan anak Tergugat, maka Penggugat dengan lantang memintaagar tanggung jawab untuk kebutuhan anak termaksud, Penggugat mintaditanggung sepenuhnya oleh Tergugat.10 Bahwa jika kita simak

pada Sekretaristentang pemindahan tenaga kesekretariatanmenjadi tenaga teknis.Perlu dikuatkan dengan Surat Edaran KetuaMahkamah Agung tentang mutasi tenagakesekretariatan menjadi tenaga teknis (PaniteraPengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Penggantiagar lebih efektif dalam tata kelola perpindahandari tenaga kesekretariatan ke tenaga teknis; 3 Evaluasi besaran tunjangan khusus kinerja yanglebih proposional bagi pejabat struktural, pejabatfungsional, tenaga pengelola keuangan, operatorSAIBA dan SIMAK

InventarisKekayaan Negara dan SIMAK BMN Nomor Registrasi 50309000000003,merujuk pada Peta situasi Lapangan Terbang Tanjung Batu 1984 dan Petasituasi Lapangan Terbang Tanjung Batu Tahun 1998.

Desember 1995 Nomor 962 K/PDT/1995);Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas dan terangdan sangat baik dapat dimengerti, sebab di dalam posita gugatan Penggugatmencampuradukkan gugatan yang wanprestasi dengan gugatan perbuatanmelawan hukum: Bahwa Yurisprudensi Stare Decicis pada pokoknya menekankan bahwasalah satu unsur perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalahadanya kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukumyang menjadi tanggung jawab seseorang (mohon simak

Namun perlu kita simak jugaapakah Hakim telah mempertimbangkan halhal positif yang pernahdilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) selama ini :1. Pemohon Kasasi sebelumnya belum pernah tersangkut permasalahanhukum/tindak pidana;2. Pemohon Kasasi berterus terang dan bersikap sopan selamapersidangan;Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 520 K/MIL/20173. Pemohon Kasasi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sertaberjanji tidak akan mengulangi lagi perouatannya tersebut;4.

Minggu tanggal04 Februari 2018 sekira pukul 20.05 terdakwa sedang berada di rumahnyadirumahnya yang terletak dekat RSU Nene Mallomo Jalan Wolter MogonsidiKelurahan Rijang Pittu Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat ituterdakwa menulis atau memposting tulisan atau status dalam AkunFacebook Ghofur Mun Farid di dalam group Pilkada Sidenreng Rappang2018 yang isinya Katanya Bapak Heriyanto...Berbicara tentang tuturkata yang baik itu mencerminkan kepribadian seseorang...sangat lucubagi saya kawan....coba simak

Yangamanah, berfikiran maju, agar bisa menjadi trend setter bagiperobahan sikap mental dalam rangka menegakkan SupremasiHukum di Republik Indonesia;Mengenai dissenting opinion tersebut, bisa kita simak padahalaman 57 sampai dengan 63 dalam naskah putusan sidangPengadilan Negeri Cibadak Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Cbd, sayakutip sebagian sebagai berikut: "Sejalan dengan pendapatMahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3136 K/Pdt/1983, yangmenegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdatatidak dilarang

Jadi tidaksematamata mengandalkan segi legalitas tanda buktikepemilikan sertifikat tanan dan bangunan yangnotabene keabsahannya masih bisa dipertanyakan.Dalam kaitan ini kami sangat mengapresiasi adanyadissenting opinion dari salah satu anggota Majelis Hakimyang mengadili perkara Perdata Nomor 13 dimaksud, yangtentunya akan menjadi perhatian dari Mahkamah Agungyang akan menangani perkara kasasi yang kami ajukan;Kembali kepada dissenting opinion, bisa kita simak padahalaman 59 dalam naskah Putusan

Karya, tanggal 23 Oktober 2012,beserta dengan lampiran.Berita acara pembukaan surat penawaran Nomor : UM.001/665/UPT/KKP/2012, tanggal 23 Oktober 2012, beserta lampirannya.Berita acara evaluasi penawaran Nomor : UM .001/669/UPT/KKP/201 2,tanggal 24 Oktober 2012.Evaluasi harga ( Koreksi aritmatika ) tanpa tanggal bulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi administrasi penawaran tanpa tanggalbulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi teknis penawaran tanpa tanggal bulantahun 2012.Daftar simak

Karya Utama tanggal 23 Oktober2012, beserta lampirannya.Berita acara pembukaan surat penawaran Nomor : UM.001/666/UPT/KKP/2012, tanggal 23 Oktober 2012, beserta lampirannyaBerita acara evaluasi penawaran Nomor : UM .001/670/UPT/KKP/2012,tanggal 24 Oktober 2012.Evaluasi harga ( Koreksi aritmatika )tanpa tanggal bulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi administrasi penawaran tanpa tanggalbulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi teknis penawaran tanpa tanggal bulantahun 2012.12Daftar simak

Utama tanggal 23 Oktober2012, beserta dengan lampiran.Berita acara pembukaan surat penawaran Nomor : UM.001/667/UPT/KKP/2012, tanggal 23 Oktober 2012, beserta lampirannya.Berita acara evaluasi penawaran Nomor : UM .001/671/UPT/KKP/2012,tanggal 24 Oktober 2012.Evaluasi harga ( Koreksi aritmatika ) tanpa tanggal bulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi administrasi penawaran tanpa tanggalbulan tahun 2012.15Lampiran berita acara evaluasi teknis penawaran tanpa tanggal bulantahun 2012.Daftar simak

Karya Utama tanggal 23 Oktober2012, beserta lampirannya.Berita acara pembukaan surat penawaran Nomor : UM.001/666/UPT/KKP/2012, tanggal 23 Oktober 2012, beserta lampirannyaBerita acara evaluasi penawaran Nomor : UM .001/670 /UPT /KKP /2012,tanggal 24 Oktober 2012.Evaluasi harga ( Koreksi aritmatika )tanpa tanggal bulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi administrasi penawaran tanpa tanggalbulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi teknis penawaran tanpa tanggal bulantahun 2012.Daftar simak

Utama tanggal 23 Oktober2012, beserta dengan lampiran.Berita acara pembukaan surat penawaran Nomor : UM.001/667/UPT/KKP/2012, tanggal 23 Oktober 2012, beserta lampirannya.Berita acara evaluasi penawaran Nomor : UM .001/671 /UPT/KKP /2012,tanggal 24 Oktober 2012.Evaluasi harga ( Koreksi aritmatika ) tanpa tanggal bulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi administrasi penawaran tanpa tanggalbulan tahun 2012.Lampiran berita acara evaluasi teknis penawaran tanpa tanggal bulantahun 2012.Daftar simak

sengketa sebagaimana di dalam suratgugatannya, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;Bahwa dalam petitum No. 12 gugatan Para Penggugat meminta,Memerintahkan kepada Tergugat Ill untuk mengeluarkan dan/ataumenghapus serta mencoret tanah dan bangunan objek sengketa dalamregister/daftar asset milik negara adalah permohonan yang tidak berdasarhukum sama sekali dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangannegara karena objek perkara merupakan barang milik negara yang telahdicatat dalam SIMAK

Bahwa pada kenyataannya, dalam Buku Tanah Hak GunaBangunan No. 417/Gajahmungkur terdapat catatan adanya klaimkepemilikan dari KODAM IW DIPONEGORO (Tergugat 1) atas TanahHak Guna Bangunan No. 417/Gajahmungkur sebagaimana tercatatdalam SIMAK BMN No. Kode Barang 2.01.001.01.002.00190 danBangunan dengan Kode Barang 4.01.02.01.001.2701, sehingga diatastanah tersebut masih terdapat Sengketa Kepemilikan dan Penguasaan(Keperdataan) antara Penggugat dangan Tergugat I.4.

Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah TanahNegara yang telah menjadi Aset Barang Milik Negara yang telahterdaftar dalam SIMAK BMN No............. , sehingga untuk memenuhiAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Balk (AAUPB), terutama AsasKecermatan, Asas Kepastian Hukum clan Asas Kehatihatian, makaterhadap Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 417/Gajahmungkurtersebut tetap dicatatkan Surat dari Komando Wilayah Pertahanan IlKomando Daerah Militer VII Diponegoro tanggal 27 Juli 1981 No.B/1313NI1/1981.10

Form cek list/Daftar Simak Pokja86. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)87. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)88. Bill of Qulaity (BoQ)89. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)90. Spesifikasi Teknis91. Syarat-syarat khusus Kontrak / syarat-syarat umum kontrak92. Gambar/Body Plan93. Dokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret 201494. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Aset tanggal 16 April 201495.

MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agpb.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BoQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak/syaratsyarat umum kontrakGambar/Body PlanDokumen Pengadaan Nomor: /833/PK.ULP.

MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agpb.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BoQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat unum kontrakGambar/Body PlanDokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP.

Form cek list/Daftar Simak Pokja86. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)87. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)88. Bill of Qulaity (BoQ)89. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)90. Spesifikasi Teknis91. Syaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat umum kontrak92. Gambar/Body Plan93. Dokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret201494. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP.Aset tanggal 16 April 201495.

Namun perlu kita simak juga apakah Hakimtelah mempertimbangkan halhal positif yang pernah dilakukan olehTerdakwa (Pemohon Kasasi) selama ini :e Terdakwa berterus terang selama persidangan, jujur danmengakui kesalahan serta menyesali perobuatannya ;e Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaikikelakuannya di masa depan dan Terdakwa masih Muda ;e Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sebagai suami dankepala rumah tangga ;Sebelum mengakhiri memori Kasasi ini ijinkan kami mengutip salah satukalimat

Tatae Gambar Situasi No. 18215/1996 atas nama Nasrih binti LaKassa (Penggugat) bukti Surat P.2 s/d P.15 yaitu PBB atas nama La Kassadan keterangan 2 (dua) orang saksi;Namun jika kita simak dengan baik dan cermat maka terlinat bahwa fokuspertimbangan hukum Judex Facti guna mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali hanyalah bahwa Penggugat memilikisertifikat hak milik P.1 (tanah yang tidak jelas dimana letaknya) sedangkanbukti P.2 s/d P.15 maupun keterangan saksi dipandang mendukung

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Negaradalam keadaan damai atau satuan tidak dalam persiapanpenugasan operasi dan Terdakwa pada saat meninggalkankesatuan membawa barang inventaris satuan berupa Laptop untukpengerjaan data Simak BMN.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkalsebagaian yaitu : Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan berupalaptop.Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawahsumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutantelah dipanggil

pada Sekretaristentang pemindahan tenaga kesekretariatanmenjadi tenaga teknis.Perlu dikuatkan dengan Surat Edaran KetuaMahkamah Agung tentang mutasi tenagakesekretariatan menjadi tenaga teknis (PaniteraPengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Penggantiagar lebih efektif dalam tata kelola perpindahandari tenaga kesekretariatan ke tenaga teknis; 3 Evaluasi besaran tunjangan khusus kinerja yanglebih proposional bagi pejabat struktural, pejabatfungsional, tenaga pengelola keuangan, operatorSAIBA dan SIMAK

Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan putusan Hakim TingkatPertama yang telah menyatakan gugatan Terbanding/ Penggugat tidak dapatditerima (Niet Ontvanklijksverklaard), oleh karena setelah Pembanding cermatidan simak lebih jauh pertimbanganpertimbangan hukumnya, ternyatapertimbanganpertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan NegeriBanjarbaru dalam perkara No.3/Pdt.G/2018/PN.Bjb. tanggal 13 Maret 2019dimaksud, tidak cukup memuat pertimbangan hukumnya (onvoenldoendegemotiverd).5 Bahwa dari

pada Sekretaristentang pemindahan tenaga kesekretariatanmenjadi tenaga teknis.Perlu dikuatkan dengan Surat Edaran KetuaMahkamah Agung tentang mutasi tenagakesekretariatan menjadi tenaga teknis (PaniteraPengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Penggantiagar lebih efektif dalam tata kelola perpindahandari tenaga kesekretariatan ke tenaga teknis; 3 Evaluasi besaran tunjangan khusus kinerja yanglebih proposional bagi pejabat struktural, pejabatfungsional, tenaga pengelola keuangan, operatorSAIBA dan SIMAK

Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang salah haruslah dijelaskanperbuatan yang dilkukan Tergugat I apakah melakukan perbuatan melawanhukum ataukah wanprestasi dan hal tersebut juga harus dibuktikan berdasarkanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, kalupun Tergugat simak danmendalami Gugatan Penggugat sangat jelas para Penggugat tidak menjelaskanperbuatan hukum apa yang dilanggar, baik dalam posita maupun dalam petitumdan juga tidak menerangkan salah satu pasal pun hukum positif peraturanperundangundangan

Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang salah makaharus dijelaskanapa perbuatan yang dilakukan Tergugat apakah melakukan perbuatan melawanhukum atau wanprestasidan hal tersebut juga harus dibuktikan berdasarkan peraturanHalaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pat.G/2014/PN Pikperundangundangan yang berlaku, kalaupun Tergugat simak dan mendalamaigugatan Penggugat sangat jelas para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukumapa yang dilanggar, baik dalam posita maupun dalam