Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1899/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1888/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1921/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1924/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1856/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1898/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1893/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1904/02/Dipenda

SalinanPENETAPANNomor : 0132/Pdt.P/2014/PA.Pt.earl yor sll Ul auDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut di bawah ini dalamperkara Permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh :PEMOHON 1, Umur : 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS Dipenda,Tempat kediaman di RT.001 RW.006, Desa XXX, Kecamatan XXX,Kabupaten Pati, sebagai Pemohon I ;PEMOHON

Tergugat didalam memintamengembalian KENDARAAN kepada PEnggugat sesungguhnya merupakanperobuatan yang berdasar (vide ketentuan dala UUFJ dan kesepakatan dalamPERJANJIAN) dan dalam hal ini pun tidak ada unsure paksaan yang dilakukanoleh Tergugat, justru perobuatan Penggugat yang tidak menyerahkanKENDARAAN pada saat diminta oleh Tergugat merupakan perbuatan melawanhukum karena bertentangan dalam Pasal 30 UUJF di atas.Surat penundaan pembayaran angsuran kredit kendaraan angkutan batubaranomor 900/170/Dipenda

2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan olehGubernur Sumatera Selatan tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuktidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian.18.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil PEnggugat pada angka 57 dan13 Gugatannya yang pada intinya menjadikan Surat penundaan pembayaranangsuran kredit kendaraan angkutan batubara nomor 900/170/Dipenda/2013tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan(selanjutnya disebut SURAT GUBERNUR) sebagai

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1871/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1908/02/Dipenda

MenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbah :waolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidanamun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1864/02/Dipenda

PUTUSANNomor: 734/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusanatas perkara cerai gugat yang diajukan oleh : PENGGUGAT ASLI, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,Pekerjaan PNS (Dipenda Kab.

s/d31 Desember 2004 ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor 114/Ditakot3/2005 tanggal 11April 2005 tentang mohon Dukungan Perubahan Relay Out proyekSentra Antasari ;Catatan Rapat Panitia Khusus Sentra Antasari Tim Kecil BidangPembangunan Nomor : 02/CRPIMP/DPRD/2005 tanggal 25 April2005 ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor: 500/306/Ekobang/2005 tanggal 5Desember 2005 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay OutProyek Sentra Antasari Banjarmasin ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin Nomor 973/020/Dipenda

2 tanggal 18 Agustus 2006 perihal Tunggakan KonitribusiPembangunan Pasar Sentra Antasari ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/051/Dipenda 2 tanggal 15Pebruari 2006 perihal Surat Susulan ;Hal. 53 dari 91 hal.

No. 936 K/Pid.Sus/2009126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/108/2/Dipenda tanggal 10Maret 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan SentraAntasari Banjarmasin ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei2006 tentang Kontribusi Pembayaran Sentra Antasari ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor: 973/406/2/Dipenda tanggal 15Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/575/Dipenda tanggal

20Nopember 2006 Tentang Tunggakan Kontribusi ;Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal28 Desember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Tentang PasarSentra Antasari (P3 SA) Banjarmasin ;Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor: 08/DPRDPIMP/2007 tanggal 8 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pasar SentraAntasari Banjarmasin ;Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 973/27/Dipenda tanggal 24Januari 2007 ;Telaahan Staf Nomor: 180/148/KUM tanggal 26 April 2007 perihalPermasalahan Penambahan

mempermasalahkan besarnya ketetapan Pajak Kendaraan BermBea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang diperma:adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidak memeriksaketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampailPemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkanlandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1951/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1918/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1900/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1892/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1875/02/Dipenda