5,000,000.00 5,000,000.00 Pekerjaan DstricKera Ls 1.00 3,000,000.00 3,000,000.00S (Mobi Dems Alat Panearig bs 3.00 6,000,000.00 48,000,000.006 Dokumentasi, Administrasi dan Perijinan IMB Ls 1.00 30,000,000.00 30,000,000.00B PEKERJAAN GEDUNG KELASPEKERJAAN NON STANDARDl PEKERJAAN STRUKTUR1 Pengadaan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm M' 13,952.00 250,000.00 3,488,000,000.00(k.450, B.13 mm = 4 Big)2 Pemancangan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm Mt(Drop Hammer) 13,592.00 20,000.00 271.840.000.00 termasuk biaya handling

Pancand Uke 25 525 em M 6,880.00 250,000.00 1,720,000,000.00(k.450, B.13 mm = 4 Big)Pemancangan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm Mt(Drop Hammer) 6,880.00 20,000.00 137,600,000.00 termasuk biaya handling dan penyambungantiangPekerjaan Bobokan Tiang Pancang Ttk 215.00 93,500.00 20,102,500.00 Hal. 7 dari 68 hal. Put.

Alat Pancatg Ls 3.00 6,000,000.00 48,000,000.006 Dokumentasi, Administrasi dan Perijinan IMB Ls 1.00 30,000,000.00 30,000,000.00B PEKERJAAN GEDUNG KELASPEKERJAAN NON STANDARDl PEKERJAAN STRUKTUR1 Pengadaan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm Mi 13,952.00 250,000.00 3,488,000,000.00(k.450, B.13 mm = 4 Big)2 Pemancangan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm Mt(Drop Hammer) 13,592.00 20,000.00 271.840.000.00 termasuk biaya handling dan penyambungantiang3 Pekerjaan Bobokan Tiang Pancang Ttk Hal. 18 dari 68 hal.

No. 1908 K/PID.SUS/2016JUMLAH B (I+Il+Il+IV +V)9,304,829,097.76 C PEKERJAAN GEDUNG SERBAGUNAPEKERJAAN STRUKTURI PEKERJAAN PONDASI1 Pengadaan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm M' 6,880.00 250,000.00 1,720,000,000.00(k.450, B.13 mm = 4 Btg)2 Pemancangan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm Mt(Drop Hammer) 6,880.00 20,000.00 137,600,000.00 termasuk biaya handling dan penyambungantiang3 Pekerjaan Bobokan Tiang Pancang Ttk 215.00 93,500.00 20,102,500.00ll PEKERJAAN PERSIAPAN1 Pengukuran dan Pemasangan Bowplank Mi

Sehingga dapat dipahami skema proses upaya administratif yangdiatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistemhak upaya administratif (complain handling) dengan dua jenjang berupa keberatanadministratif dan banding administratif dengan batas waktu penyelesaian yangtelah ditentukan;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PermaNomor 6 Tahun 2018 telah menentukan Pengadilan berwenang menerima,Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.memeriksa,

atau Pejabat Pemerintahanwajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabatyang menetapkan Keputusan:Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturanLembaga Upaya Administratif (complain handling

UndangUndangAdministrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkanpenyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dankebutuhan masyarakat (citizen friendly) dengan menempatkan warga masyarakatsebagai subjek yang aktif yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahanserta mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahansebagai bentuk nyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggungjawab(responsibility state);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling

.371.122.729.237,00Harga Pokok PenjualanBiaya Mobilisasi alat berat untuk thn 2006 Rp. 3.249.178,00Biaya kendaraan yg diperhitungkan 50% Rp. 349.909.330,00Biaya sewa untuk thn 2006 Rp. 6.000.000,00Biaya overburden terlalu besar sesuai data GL Rp. 9.507.083.655,00Biaya coal hauling terlalu besar sesuai data GL Rp. 2.920.770.384,00Biaya pemeliharaan kendaraan untuk thn 2006 Rp. 41.273.923,00Biaya analisa batubara untuk thn 2006 Rp. 205.005.427,00Biaya jasa peledakan untuk thn 2006 Rp. 15.748.274.962,00Biaya handling

Peredaran Usaha1.Penjualan BatubaraHarga Pokok PenjualanRp. 371.122.729.237,002.Biaya Mobilisasi alat berat untuk thn 2006 Rp 3.249.178,003.Biaya sewa untuk thn 2006 Rp 6.000.000,004.Biaya overburden terlalu besar sesuai data GL Rp. 9.507.083.655,005.Biaya coal hauling terlalu besar sesuai data GL Rp. 2.920.770.384,006.Biaya pemeliharaan kendaraan untuk thn 2006 Rp 41.273.923,007.Biaya analisa batubara untuk thn 2006 Rp 205.005.427,008.Biaya jasa peledakan untuk thn 2006 Rp. 15.748.274.962,009.Biaya handling

Usaha 1.Penjualan Batubara Rp. 371.122.729.237,00Harga Pokok Penjualan2.Biaya Mobilisasi alat berat untuk thn 2006 Rp. 3.249.178,003..Biaya sewa untuk thn 2006 Rp. 6.000.000,004.Biaya overburden terlalu besar sesuai data GL Rp. 9.507.083.655,005.Biaya coal hauling terlalu besar sesuai data GL Rp. 2.920.770.384,006.Biaya pemeliharaan kendaraan untuk thn 2006 Rp. 41.273.923,007.Biaya analisa batubara untuk thn 2006 Rp. 205.005.427,008.Biaya jasa peledakan untuk thn 2006 Rp. 15.748.274.962,009.Biaya handling

(Fotokopi Bukti terlampirdalam Lampiran 14);Bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Biaya Handling Fee (AccountNo. 01811170 00 dan Account No.01821170601) sebesarRp.74.435.200,00 (poin 9) yang diasumsikan tidak diperkenankan. Atas koreksitersebut Pemohon Banding tidak setuju dikarenakan atas sejumlah tersebutadalah biayabiaya yang dikeluarkan sehubungan dengan proses pengurusanHalaman 14 dari 85 halaman.

Penyesuaian barging (Manau Jetty) (termasuk PPN) 6.05Penyesuaian sampling and testing (termasuk PPN) 0.07Penyesuaian untuk kehilangan saat barging/loading 1.26(2,82%)Penyesuaian coal handling/transhipment (termasuk 2.75PPN)Harga Setelah Penyesuaian dengan Transaksi 34.90PembandingHarga Jual kepada BR 35.00 Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan sehubungan penyesuaianpenyesuaian yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada Transfer Pricing Documentation,yaitu :

Putusan NO: 91K/PM III16/AU/X1/20214) Tehnisi pemeliharaan Listrik dan Instrumenpesawat.Boeing 737200.5) Tehnisi pemeliharaan Listrik dan Instrumenpesawat Sukhoi 27/30.6) Ground Support/Handling PesawatMiliter/Sipil.c.

Ground Support/Handling Pesawat Militer/Sipil.Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan NO: 91K/PM III16/AU/X1/20213. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengikutipenugasan dalam beberapa operasi, diantaranyayaitu:a.Operasi Elang Timur (Satgas Newangkawi),Timika.b. Operasi Tinombala Palu/Poso.c.Operasi evakuasi pengungsi gempa Mamuju.d. Operasi pengintaian Kapal Perang Asingyang memasuki wilayah perairan Indonesia.e. Operasi Angkut Satgas Covid19.f.

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada ketentuan manapun yang menetapkanpembagian core business atau bukan dalam jasa ground handling, baikdikeluarkan oleh perusahaan Tergugat sendiri maupun oleh asosiasi groundhandling di Indonesia, namun demikian, melihat karakteristik/sifat dari pekerjaanyang dilaksanakan, pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat IIdi Perusahaan Tergugat bukan merupakan Pekerjaan Inti (Core Business) yangketiadaannya tidak +=mempengaruhi pelaksaaan pelayanan kepadacustomer

Bukti Surat T7 berupa Amandemen III Standard Ground Handling AgreementPT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT.Gapura Angkasa;Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Tergugat, telah diberi meteraiyang cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali T3 dan T4 adalah Foto Copydari Foto Copy dan Tergugat menghadirkan tidak menghadirkan Saksi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahannya Turut Tergugatmengajukan bukti surat yaitu :1.

Dalam kontrakkerja pada butir 1 diatas diketahui bahwa semua biaya yang berkaitandengan operasional rig menjadi tanggungan PT SFSI.4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)melaporkan objek PPh Pasal 23 atas jasa Handling/Penunjang yangberhubungan dengan migas yang mana sebenarnya invoice tagihan ditujukanuntuk PT SFSI, demikian juga dengan debit note maupun rekening koranyang digunakan milik PT SFSI.h Bahwa dengan demikian yang menjadi sengketa adalah penghitunganpenghasilan netto

Dalam kontrak kerja pada butir 1diatas diketahui bahwa semua biaya yang berkaitan dengan operasional rigmenjadi tanggungan PT SFSI.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkanobjek PPh Pasal 23 atas jasa Handling/Penunjang yang berhubungan denganmigas yang mana sebenarnya invoice tagihan ditujukan untuk PT SFSI,demikian juga dengan debit note maupun rekening koran yang digunakan milikPT SFSI.27e Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berkesimpulan

ACHMADIAT bersama dengan saksi YANASURYANA Bin JAJAT SUDRAJAT tiba di area Gudang Garuda 510Cargo Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya dilakukan prosespenurunan dan penimbangan barang oleh Handling Garuda dengandiawasi oleh saksi WAWAN PURNAWIRAWAN Bin MARSAN selakukaryawan PT.

Halaman 34 Putusan .No.434/Pid.B/2019/P.N.Tng.Terdakwa ASEP FIRMAN LUKMAN NUR HAKIM Alias OJRENG BinSUPRIYATNA yaitu sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus riburupiah).Bahwa tas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah danmembenarkannya.Saksi WIWIT NURHIDAYAT Bin (Alm) SUTARSONO.Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memilikihubungan keluarga.BahwaSaksi bekerja di PT.GAPURA ANGKASA sejak tahun 2012yang pada sejak September 2017 ditempatkan sebagai karyawanbagian Cargo Handling

Faisal Umar (Lembaga LK3P);Bahwa terdapat larangan terhadap penambahan biaya service fee yang didalamnya berupa komponen biaya jasa airport handling (jasa chek in danporter) biaya kelebihan bagasi dan biaya makan peserta selama transit diBandara Soekarno Hatta Cengkareng, tidak boleh dimasukkan dalam biayaperjalanan dinas karena komponen biayabiaya tersebut tidak termasukkomponen biaya perjalanan dinas yang dibiayai negara sesuai peraturan.Sedangkan penambahan komponen biaya taksi/transportasi untuk

Faisal menyerahkan segala surat/dokumenberupa kuitansi, SPPD, etiketing pesawat udara dan sebagainya kepadaBidang Pemdes BPMPD Kabupaten Rokan Hulu;Laporan pertanggungjawaban kegiatan kemudian dibuat masingmasing desanamun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untukmendampingi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban agar tidak terjadipenggunaan kuitansi fiktif, kuitansi yang menggunakan anggaran tidak sesuaiperuntukannya, biaya service fee (biaya makan, air port handling, etiketing

Alasan yang Menjadi Dasar BandingBahwa transaksi Rp1.863.286.743,00 sebagaimana di bawah ini merupakantransaksi pengadaan barang yang tidak berkaitan dengan DPP Pasal 23;Rekap Biaya Material yang dianggap sebagai Objek Pajak Account Koreksi Terbanding Biaya MaterialBiaya ATK & Cetak Proyek 615.150,00 615.150,00Biaya Handling/Operasi 600.000,00 600.000,00Biaya Pemeliharaan Kendaraan 556.346.748,00 412.979.188,00Biaya Pengembangan Usaha 26.500.000,00 20.000.000,00Chatodic Protection 1.184.000,00 1.184.000,00Instrumen

581.402.618,00Total Rp. 23.075.250.345,00;Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 5.954.834.236,00Bahwa secara detail, koreksi pajak yang dilakukan oleh Terbandingterhadap pengurang harga pokok penjualan adalah sebagai berikut: Koreksi atas biaya transportasi sebesar Rp.4.248.136.308,00Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 677/B/PK/PJK/2012Alasan Banding:Bahwa Biaya transportasi sebesar Rp. 4.248.136.308,00 adalah biayabiaya yang pada umumnya untuk mendistribusikan atau biaya pengangkutan danbiaya handling

(Rp.)HARGA POKOK PENJUALANBiaya Transportasi111.122.10 Freight/Handling 1,736,423,893.00 0.00111.122.20 Warehouse Depreciation 332,174,606.00 0.00111.122.30 Other Shipping/Warehouse Exp 457 ,804,668.00 0.00111.122.40 Shipping/Warehouse Wages & Sal 375,896,300.00 0.00112.320.10 Trucking from Growers 628,122,322.00 0.00112.340.10 Handling Cost Inter WH 494 784,850.00 0.00113.310.30 Other Vehicle Expenses 111,464,834.50 0.00Biaya Pemasaran/Promosi111.121.40 Demo Seed Variable 1,187,363,473.00 0.00111.121.50

PURWANTO BUDI KASTOWO : Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi bekerja di PT Isa Mandiri Linesdibidang pelayaran sebagai kepala cabang ; Bahwa saksi tahu kalau PT Isa Mandiri Lines ditunjuk sebagai perwakilan untukmembantu kegiatan handling in dan out tag boat dan tongkang di pelabuhan GresikTimotius Erwin Kusuma sesuai surat kuasa No.001.20/TSS/VI/2012 PT Tri SaktiContractor Rungkut Asri Barat 10 No.20 Surabaya ke PT Isa Mandiri Lines ; Bahwa saksi tahu saksi Timotius ErwinKusuma ada

milik Terdakwa menelpon Aldi dan mengajak bertemu dan ParaTerdakwa menunggu Aldi mencarikan sabu dirumah Aldi; Bahwa Aldi adalah orang Pambusuang bertetangga dengan Malik; Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah STNK mobil yang dipakaiTerdakwa dan Terdakwa II tersebut karena mobil tersebut adalah milikbapak Terdakwa II dimana biasanya sewaktu di Makassar dipakai untukkuliah dan sewaktu di Mamuju dipakai untuk dijadikan taxi bandara; Bahwa pekerjaan Terdakwa dulunya kerja dibandara Mamuju sebagaiground handling

sopir taxi/rental di Bandara di Mamuju; Bahwa pemilik mobil Avanza yang digunakan Terdakwa II adalah milikSaksi yang Saksi beli dari adik Ipar Saksi yang tinggal di Maros dengannama STNK belum dibalik nama dan juga belum bayar pajak; Bahwa Terdakwa II kesehariannya bergaul dan memiliki banyak temanserta sehariharinya belajar di kamarnya, dan ketika saya masuk kekamarnya tidak menemukan bendabenda yang mencurigakan, hanya adaminuman seperti fanta dan sprite; Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ground handling

Maruasas ErixonSianturi untuk pembayaran handling barang lampu di JakartaTanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 22.500.000, (dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) transfer ke rekening an. Agus Efendi Sitompul Untukpekerjaan di bandara Fl. TobingTanggal 31 Desember 2014 uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Cab.Iskandar Muda dengan Nomor rekening No. 1060071219680 an. CV.

Maruasas ErixonSianturi untuk pembayaran handling barang lampu di JakartaTanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 22.500.000, (dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) transfer ke rekening an. Agus Efendi Sitompul Untukpekerjaan di bandara FI. TobingHalaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor 352/PID/2017/PT.MDNTanggal 31 Desember 2014 uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Cab.Iskandar Muda dengan Nomor rekening No. 1060071219680 an. CV.

telah diperbaiki;Serta wajidb menjaga Kuncikunci ATM dan bertanggungjawabterhadap keamanan kuncikunci ATM tersebut dimana terdakwabertugas memegang kunci Fascia Atas dan Fascia Bawah; Bahwa terdakwa merupakan petugas IT & eChannel yang diangkatsebagai Petugas ATM atau dapat juga disebut sebagai Petugas CRM(Cash Recycling Machine/Setor Tunai) pada Kanca BRI Bireuen,bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan danpemeliharaan sistem aplikasi dan perangkat IT & echannel termasukcomplain handling

namun telah diperbaiki;Serta wajib menjaga kuncikunci ATM dan bertanggungjawab terhadapkeamanan kunci ATM tersebut dimana terdakwa bertugas memegangkunci Fascia Atas dan Fascia Bawah; Bahwa terdakwa merupakan petugas IT & eChannel yang diangkatsebagai Petugas ATM atau dapat juga disebut sebagai Petugas CRM(Cash Recycling Machine/Setor Tunai) pada Kanca BRI Bireuen,bertanggungjawab dalam pelaksanaan' kegiatan pengelolaan danpemeliharaan sistem aplikasi dan perangkat IT & echannel termasukcomplain handling

ATM dan bertanggungjawab terhadapkeamanan kunci ATM tersebut dimana terdakwa bertugas memegangkunci Fascia Atas dan Fascia Bawah; Bahwa terdakwa merupakan petugas IT & eChannel yang diangkatsebagai Petugas ATM atau dapat juga disebut sebagai Petugas CRM(Cash Recycling Machine/Setor Tunai) pada Kanca BRI Bireuen,bertanggungjawab dalam pelaksanaan' kegiatan pengelolaan danHalaman 15 dari 44 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Birpemeliharaan sistem aplikasi dan perangkat IT & echannel termasukcomplain handling

Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan besertalampirannya.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor188.45/90/ 11/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Nunukan Nomor188.45/90/II/2012 tentangPengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yangditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan besertalampirannya.1 (satu) bundel Buku Traffic Handling

Nunukan Tahun Anggaran 2012yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan besertalampirannya;17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati NunukanNomor188.45/90/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahanatas Keputusan Bupati Nunukan Nomor188.45/90/II/2012 tentangPengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di LingkunganDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan besertalampirannya;18) 1 (satu) bundel Buku Traffic Handling

Nunukan Tahun Anggaran 2012 yangditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan besertalampirannya;17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor188.45/90/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentangPengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yangditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan besertalampirannya;18) 1 (satu) bundel Buku Traffic Handling

Tahun Anggaran 2012 yangditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor188.45/90/1I/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentangPengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yangditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;18) 1 (satu) bundel Buku Traffic Handling

Sehingga, dapat dipahami skema proses Upaya Administratifyang diatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakansistem hak Upaya Administratif (Complain Handling), dua jenjang berupaKeberatan Administratif dan Banding Administratif dengan batas waktupenyelesaian yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan norma Pasal 25 UndangUndang Administrasi Pemerintahan telah menerangkan frasa: memperolehpersetujuan dari Atasan Pejabat adalah memperoleh persetujuan dari AtasanPejabat

Bahwa, Penggugat menempuh Upaya Administratif Banding dengan SuratKeberatan terhadap keputusan atas Upaya Administratif keberatan yangditerbitkan Tergugat kepada Gubernur Banten dan telah mendapatkankeputusan atas Upaya Administratif Banding tersebut pada tanggal 22Oktober 2019;Menimbang, bahwa secara tafsiran Teologis, adanya pengaturanlembaga Upaya Administratif (Complain Handling) dalam UndangUndangAdministrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkanHalaman 63 dari 73 Halaman Putusan

Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUNSRGpenyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dankebutuhan masyarakat (Citizen Friendly), menempatkan Warga Masyarakatsebagai subjek yang aktif serta agar Warga Masyarakat mendapatkanjaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuknyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggungjawab (ResponsbilityState);Menimbang, bahwa Upaya Administratif (Complain Handling)merupakan hak hukum Warga Masyarakat untuk mendapatkan penyelesaiandalam

Administratif Banding ke BadanPertimbangan Kepegawaian serta adanya Penetapan Nomor:9/G/2019/PTUNSRG, tertanggal 27 Maret 2019, yang menyatakan GugatanPenggugat diajukan sebelum waktunya dikarenakan belum menempuhUpaya Administratif Banding, tentunya permasalahan hukum ini dikembalikankepada pertimbangan kearifan Majelis Hakim;Halaman 64 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUNSRGMenimbang, bahwa sebagaimana nilai filsafati yang terkandungdalam pengaturan Lembaga Upaya Administratif (Complain Handling

.> Pembayaran VII secara cash sebesar Rp.4.600.000, (empat jutaenam ratus ribu rupiah) kepada Saksi lpda HERI pada tanggal 12Agustus 2018 di rumah Saksi Hj.Endang Sri Welasih untukkeperluan handling dan tiket pesawat Lion Air tujuan SurabayaJakarta.> Pembayaran VIII secara transfer sebesar Rp.1.000.000, (satu jutarupiah) pada tanggal 14 Agustus 2018 kepada Terdakwa untukkeperluan membeli pulsa yang akan digunakan untuk dokumentasimelalui HP.Bahwa setelah saksi korban membayar uang sejumlah tersebutkemudian

Pembayaran VII secara cash sebesar Rp.4.600.000, (empat juta enamratus ribu rupiah) kepada Saksi Ipda HERI pada tanggal 12 Agustus 2018di rumah Saksi Hj.ENDANG SRIWELASIH untuk keperluan handling dantiket pesawat Lion Air tujuan SurabayaJakarta.

Adapun pengertian Ramp Area (apron serviceroad) adalah fasilltas sisi udara, diwilayah mana tanggungjawab penanganan penerimaan dan pengiriman kargo adapada airline companies yang biasanya didelegasikan kepadaGround Handling Agent, dimana Ground Handling Agentdimaksud memiliki hak dan kewenangan untuk beroperasipada Ramp Area, sedangkan EMPU tidak memiliki hak dankewenangan tersebut;e.

Adapun pengertian Ramp Area (apronservice road) adalah fasilitas sisi udara, di wilayah manatanggungjawab penanganan penerimaan dan pengiriman kargo adapada airline companies yang biasanya didelegasikan kepada GroundHandling Agent, dimana Ground Handling Agent dimaksud memilikihak dan kewenangan untuk beroperasi pada Ramp Area, sedangkanEMPU tidak memiliki hak dan kewenangan tersebut.Bahwa dengan demikian pelayanan SSC Warehousing tidak dapatdikatakan lambat mengingat telah sesuai dengan SOP yang

Adapun pengertian RampArea (apron service road) adalah faslilitas sisi udara, diwilayah manatanggungjawab penanganan penerimaan dan pengiriman kargo ada padaairline companies yang biasanya didelegasikan kepada Ground HandlingAgent, dimana Ground Handling Agent dimaksud memiliki hak dankewenangan untuk beroperasi pada Ramp Area, sedangkan EMPU tidakmemiliki hak dan kewenangan tersebut.PROSES FORMALITAS PEMERIKSAAN ARUS PENUMPANG DAN BARANGSERTA PESAWAT MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAHal. 56

Joe Pentha Wisatasesuai dengan harga Paket Ibadah Umroh Promo Hasanah dan PaketIbadah Umroh Tarbiyah yakni :Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN PbrTiket Pesawat kelas Ekonomi Domestik & Internasional;Pengurusan Visa;Katering Makanan Khas Indonesia;= fe EPPerlengkapan Umroh seperti: Koper (Travel Bag), Mukena danKain Ikhram, Bahan Seragam, Tas Kecil, Buku Panduan Doa danName Tag (Kartu pengenal);Handling Domestik & Internasional;Bus Lokal Full Ac;Bimbingan Manasik;Pembimbing Ibadah

Handling Domestik & Internasional;6. Bus Lokal Full Ac;7. Bimbingan Manasik;Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Pbr8. Pembimbing lbadah dari Tanah Alr;9. Tausiyah di Tanah Suci;10. Air ZamZam;11. Travel Insurance;12.

Handling Domestik & Internasional;Bus Lokal Full AC;. Bimbingan Manasik;> oOo =>Pembimbing Ibadah dari Tanah Air;Tausiyah di Tanah Suci;j. Air ZamZam;k. Travel Insurance;. Hotel bintang 4 (empat) yakn : Mekkah adalah hotelPalestine, dan Madinah adalah Hotel Al MukhtaraInternational.

Jual beli tanah sudah sah dan sempurna serta mengikat apabiladilakukan secara kontante handling berdasar adanya kesepakatanharga dan objek jual belli;b. Sedangkan kedudukan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 dalam jual beli adalah tindakan administrasi saja,sebab titik berat halhal yang diatur di dalamnya adalah mengenaiaturan tata negara pendaftaran tanah;Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT TJKc.