Putusan Nomor 1045 K/Pid/2019 1 (satu) Eksemplar Koran Radar Gorontalo Edisi tanggal 29Juni 2015; 1 (satu) buah dokumen hasil pemeriksaan dengan Nomor :79/LPH/RAH/INSP/2014 tanggal 04 Desember 2014;Diserahkan kepada yang berhak;4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor280/Pid.B/2018/PN Gto tanggal 14 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) eksemplar koran Radar Gorontalo edisi tanggal 29 Juni2015; 1 (satu) buah dokumen hasil pemeriksaan dengan Nomor:79/LPH/RAH/INSP/2014 tanggal 04 Desember 2014:Dikembalikan kepada yang berhak;4.

PUTUSANNomor 0295/Padt.G/2017/PA.PlgpoDyF lawl),DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Talak antara :PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK,pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Insp Marzuki, LrgXXXxXxxxxxx Kelurahan Siring Agung Kecamatan llir Barat Kota Palembang, selanjutnya disebut Pemohon ;MELAWANTERMOHON, umur 31 tahun,

Saksi:1. xxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Insp.

XXXXXXXxxx, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan iburumsah tangga, tempat kediaman di Jalan Insp. MarzukiPutusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Plg.

Keputusan objeksengketa yang dikeluarkan Tergugat menggunakan dasar LaporanHasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Daerah KabupatenBoalemo bernomor 709/INSP/8.a/LHP/I/2020 tanggal 7 JanuariHalaman 10 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO.2020 tentang Pelanggaran Disiplin Berat yang dilakukan oleh Sadr.KHADIJAH LASALI, S.Pd, Nip. 199505292019022005,Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Ill/a.

: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sah.Ayat (2) : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b danhuruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.Dengan demikian Keputusan sebagai objek sengketa tanggal 5April 2021 dibuat tidak sesuai prosedur yang menggunakan dasarLaporan Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Daerah KabupatenBoalemo bernomor 709/INSP

Pemeriksaan Pertama berdasarkan Surat Laporan/Pengaduantertanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Perintah Tugas InspekturKabupaten Boalemo Nomor : 700/INSP/SPT/180.a/X/2019 tertanggal25 Oktober 2019 kepada Tim Pemeriksa yaitu Hendra Abdullah, SP,lyam Biki, Sh, MM,Pub, Lisfan Djabani, S.Kom, dan Mastin lyou,S.Ap dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor700/INSP/106/LHP/X1I/2019 terbukti KEBENARANNYA;2.

Pemeriksaan Kedua berdasarkan Surat Laporan/Pengaduantertanggal 06 Januari 2020 dan Surat Perintah Tugas InspekturKabupaten Boalemo Nomor : 700/INSP/SPT/05/I/2020 tertanggal 06Januari 2020 kepada Tim Pemeriksa yaitu Hendra Abdullah, SP,lyam Biki, Sh, MM,Pub, Lisfan Djabani, S.Kom, dan Mastin lyou,S.Ap dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor700/INSP/8a/LHP/I/2020 terbukti KEBENARANNYA;22.

(Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Inspektorat Daerah Pemerintah KabupatenBoalemo Nomor : 700/INSP/10/I/2020,700/INSP/09/I/2020,700/INSP/04.a/I/2020, ketiganya tertanggal 7 Januari2020, Perihal Surat Panggilan atas nama Khadijah Lasali,Sarudin Dai, dan Fatrawati Husain, (Fotokopi sesuaifotokopi);Fotokopi Photo Cetak, (Sesuai dengan hasil cetak);Fotokopi gambar lewat postingan, tertanggal 28 Februari2020, (Sesuai dengan Screenshoot);Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.GTO

Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mendapatkan izin dari AtasanPenggugat dengan SK tentang Pemberian Izin Perceraian nomor 700/Insp./639/V1/204 tanggal 06 Juni 2013;10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primair :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Inspektur ProvinsiGorontalo, Nomor 700/Insp./639/V1/2014 tanggal 06 Juni 2014;Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secaramaksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganyakembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atasyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalildalil gugatannya telahmengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah

dalildalil dalam gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalildalil gugatannyatelah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengarketerangannya di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yangberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan PemerintahNomr 45 Tahun 1990 harus mendapat izin dari atasannya dan untuk hal itu makaPenggugat telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai denganKeputusan Nomor 700/Insp

Bahwa, Penggugat selaku PNS memperoleh surat izin berceraiberdasarkan surat keterangan Walikota Lubuklinggau Nomor700/02/Insp/2016 bulan Januari 2016 sebagaimana terlampir;8. Bahwa, berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka Penggugatmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melaluiMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenanmenerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :Primer :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;2.

adilnya.Bahwa pada harihari persidangan yang ditetapbkan Penggugat danTergugat telah samasama hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikannasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembalisebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang yang dikeluarkanoleh Walikota Lubuklinggau, Nomor: 130/KPTS/INSP

Asli Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 130/KPTS/INSP/2016tanggal 22 Maret 2016 (bukti P.2);B. Saksi:1.

namunkeadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidaksanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat danperceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yangdemikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinahmawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;Bahwa, Penggugat selaku PNS memperoleh surat izin berceraiberdasarkan surat keterangan Walikota Lubuklinggau Nomor700/10/Insp

oleh Majeliskarena Tergugat tidak hadir namun Majelis telah menasehati Penggugat agarrukun kembali, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi,namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidakdapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin bercerai berdasarkan surat keterangan WalikotaLubuklinggau Nomor : 700/10/Insp

persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan ketidak hadirannyatersebut bukan merupakan alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuanPasal 149 ayat (1) R.Bg maka perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnyaTergugat (Verstek);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 700/10/Insp

2017, telah diberikan penegasan bahwa akan ada pejabatKepala Desa yang dalam hal ini bertindak sebagai Penjabat Kepala Desa,yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas dantanggung jawab Kepala Desa Taba Terunjam (Diktum Kedua). 44.ahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan BupatiBengkulu Tengah Nomor 141300 Tahun 2017, apabila mendasarkan padakonsiderans menimbang huruf c, merupakan tindak lanjut dari surat dariInspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor700/3414/INSP

ditujukanurat Wakil Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141/153/B.1, tanggal 17Juli 2017, perinal Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kedua, yangditujukan kepada Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karangurat Wakil Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141/0105/B.1, tanggal 18Agustus 2017, perihal Sanksi Administratif Teguran Tertulis Ketiga,yang ditujukan kepada Kepala Desa Taba Terunjam Kecamatanaporan Hasil Pemeriksaan Kasus Desa Taba Terunjam, InspektoratPemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor012/LHP.R/INSP

/K/2017. neeeceeennec een enneereneneeahwa Inspktorat Kabupaten Bengkulu Tengan telah mengelurakanLaporan Hasil Pemeriksaan Nomor :004/LHP.R/INSP/K/2017 yangberkesimpulan sebagai berikut :erbagai upaya mediasi telah dilakukkan beberapa kali dan semuarekomendasi tidak ditindak lanjuti oleh Sdr.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan TidakKena Pajak PPh 21 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :004/LHP.R/INSP/K/2017, Penggugat tidak mengembalikanpemotongan Pemotongan tersebut kepada yang berhak.ahwa oleh karena pemotongan honor/siltap tersebut diambil dari honorPerangkat Desa, maka pengembalian honor tersebut adalahHalaman 61 dari 143 halaman Putusan Perkara Nomor : 23/G/2017/PTUN.BKLseharusnya dikembalikan kepada yang memiliki

hak yaitu kepadaPSPanGKal DESG.nn= nnn nnn nnn nnn nnn nnnnmanennanenmnnnncnmeahwa dengan pemotongan tersebut yang tidak berdasarkan olehperaturan yang berlaku dan dikembalikan kepada pihak yangmemiliki hak, Penggugat telah kembali melakukan pelanggaranhukum, hal ini melanggar Pasal 25 UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 Tentang DeSa.ahwa pelanggaran selanjutnya yang dilakukan oleh Penggugatberdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:004/LHP.R/INSP/K/2017 adalah Penggugat melakukan diskriminatifdalam

V Bagian kesatu Pasal 49ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT.KPG> Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKInspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 20172018Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan TahunAnggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04 Desember2020 dengan rincian sebagai berikut:Audit Inspektorat 2017 & 2018 :1)2)3)4)5)6)7)8)Pembangunan Perpipaan air bersih TA. 2017 sebesar

Sesuai dengan Dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten TimorTengah Selatan) Tahun Anggaran 20172018 Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04 Desember 2020.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

V Bagian kesatu Pasal 49ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT.KPG> Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKInspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 20172018Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan TahunAnggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04 Desember2020 dengan rincian sebagai berikut:Audit Inspektorat 2017 & 2018 :1)2)3)4)5)6)7)8)Pembangunan Perpipaan air bersin TA. 2017 sebesar

Sesuai dengan Dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten TimorTengah Selatan) Tahun Anggaran 20172018 Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04 Desember 2020).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

.1/LHP/KHS2020 tanggalHalaman 33 dari 48 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT.KPG26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp. 722.159.663, (tujuh ratus dua puluhdua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tigarupiah).Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :BKD.820/220/3/2014, terdakwa sebagai Sekretaris Desa Taebone mempunyaitugas dan kewajiban: Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa

kasus yang dialami yang bersangkutan, ataslaporan Pimpinan Badan Pemusyawaratan Desa maka Bupati melakukan kajianuntuk proses selanjutnya dan Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1), (2),(3) Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan danPemberhentian Keuchik di Aceh, dalam hal Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbuktibersalah maka Bupati memberhentikan keuchik yang bersangkutan (hal inisesuai dengan Surat Tergugat No. 700/127/INSP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat KabupatenAceh Tengah Nomor : 700/127/INSP tanggal 06 Mei 2019, menyebutkanbahwa terdapat temuantemuan yang menguatkan laporan atau dugaanmasyarakat Kampung Kuala terhadap penyalahgunaan wewenang yangdilakukan oleh Saudara SARIPUDIN selaku Reje Kuala dalam pengelolaankeuangan kampung;Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf g QanunKabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang PemerintahanKampung, menyebutkan bahwa reje

BuktiP5 : Surat Bupati Aceh Tengah No. 700/127/INSP Tanggal 06 Mei2020, Hal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus InspektoratAceh Tengah pada Kampung Kuala Kecamatan Bintang(fotokopi dari fotokopi);Halaman 13 dari 42 HalamanPutusan Perkara Nomor 27/G/2020/PTUN.BNA10.11.12.13.14.15.16.17.Bukti P 6Bukti P 7Bukti P 8Bukti P 9Bukti P 10Bukti P 11Bukti P 12Bukti P 13Bukti P 14Bukti P 15Bukti P 16Bukti P 17Keputusan Bupati Aceh Tengah No. 141/429/DPMK/2020Tanggal O5 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Reje

BuktiT5 : Surat Bupati Aceh Tengah Nomor : 700/127/INSP, tanggal 6 Mei2020, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan KhususInspektorat Aceh Tengah pada Kampung Kuala KecamatanBintang. (Sesuai dengan aslinya);6. BuktiT6 : Surat Masyarakat Kampung Kuala Bintang Kecamatan BintangNomor Ist/2020, tanggal 5 Maret 2020 Perihal Mohondiberhentikan Reje Kampung Kuala I. (fotokopi dari fotokopi);7.

Bahwa kemudian Tergugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Penggugatdengan Nomor: 700/127/INSP, tanggal 6 Mei 2020, Hal: Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Tengah pada Kampung Kuala Kecamatan Bintang, yang pada pokoknya berisi halhal yang harusditindaklanjuti oleh Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat iniditerima, dan apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum ditindaklanjuti,maka temuan ini menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH) (vide buktiP5

Bahwa terhadap permohonan izin cerai yang diajukan Penggugat a quo,atasan langsung Penggugat pun TELAH MEMBERIKAN IZIN CERAI padatanggal O08 Mei 2017 sesuai Surat Nomor :700/1173/Insp/2017 HalPenyampaian LHP Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Permohonan IzinMelakukan Perceraian PNS An. PENGGUGAT;9.

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnyameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa, Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menyerahkan suratdari Bupati Mandailing Natal surat Nomor : 700/1173/Insp

PENGGUGAT;Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA.PybBahwa majelis hakim telah menjelaskan bahwa surat dari BupatiMandailing Natal surat Nomor : 700/1173/Insp/2017 tanggal 8 Mei 2017, belumdapat dikategorikan sebagai surat izin atasan untuk melakukan perceraian, olehkarenanya majelis hakim memberi kembali kesempatan kepada Penggugatmelalui kuasa hukumnya untuk mengurus Surat izin atasan;Bahwa atas penjelasan majelis hakim tersebut Penggugat/kuasahukumnya menyatakan mencukupkan dengan

telahmemenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihakPenggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemberi BantuanHukum, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihakPenggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA.PybBahwa, Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal hanya mengajukan suratdari Bupati Mandailing Natal surat Nomor : 700/1173/Insp

No. 27/G/2019/PTUN.PLK7.10.Bahwa adanya Surat Panggilan Nomor : 01/Panggilan/2018 kepada Penggugatuntuk hadir pada tanggal 03 September 2018 terkait dugaan pelanggaran disiplinPNS terkait tindakan ikut serta dalam politik praktis (vide bukti Surat T13); Bahwa adanya Surat Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor700/412/IV.b/2018/INSP Perihal : Permintaan Data tertanggal 19 September 2018kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (vide bukti surat T16dan keterangan saksi TEGUH DAYANTO

surat T18), KTA atas nama Penggugat dari Partai Hanura yangdikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2017 sesuai Kartu Anggota Partai Hanura No.62.71.03.1001.001805 (vide bukti surat T19), dan Surat Pernyataan Pengundurandiri dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tertanggal 9 Juli 2018 (videbukti Surat P6=T20); 2922222 nnn nnn nnn nnn anne nnn nena n eneBahwa pada bukti surat T21 dan Keterangan Saksi TEGUH DAYANTO, SE yakniSurat Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor700/423/IV.b/INSP

V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan KeuanganDesa.Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKInspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 20172018Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04 Desember 2020dengan rincian sebagai berikutHal 11 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUSTPK/2021/PT KPGAudit Inspektorat 2017 &2018 :1) Pembangunan Perpipaan air bersin TA. 2017 sebesar Rp. 164.702.600,2

SesuaiHal 13 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUSTPK/2021/PT KPGdengan Dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKInspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 20172018Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04 Desember 2020.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan KeuanganDesa.Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKInspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 20172018Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun AnggaranHal 23 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUSTPK/2021/PT KPG2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal O04 Desember 2020dengan rincian sebagai berikutAudit Inspektorat 2017 &2018 :1) Pembangunan Perpipaan air bersin TA. 2017 sebesar Rp. 164.702.600,2

.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020tanggal 04 Desember 2020.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp. 722.159.663,(tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratusenam puluh tiga rupiah).Terdakwa diangkat sebagai bendahara desa Taebone berdasarkan SK.Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS.

Hal ini sejalan dengan LaporanKhusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat No.700/INSP/LKHP/12 tertanggal 30 Maret 2015, hal. 4 dan 5; 19.

(foto copysesuai dengan aslinya); "Fotocopy Surat Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP)Inspektorat No. 700/INSP/LKHP/12 tertanggal 30 Maret20015. (copy dari foto copy); Fotocopy Surat Penetapan Angka Kredit: Nomor: 00254/860/AK/2002 tanggal 30 Juni 2001; Nomor: 01235/109.2c/AK199 tanggal 30 Juni 1997 (fotocopy sesuai dengan aslinya); Fotocopy Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan PekerjaanTanda Tanggan /Pembatalan Surat pernyataan.

BuktiTl9 : Fotocopy Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan InspektoratKabupaten Kampar Nomor 700/INSP/LKHP/12 tertanggal30 Maret 2015 tentang Status Kepegawaian Sadr.Nazaruddin B NIP 19541231 198309 1 025 (foto copysesuai dengan aslinya); 10. Bukti T 10 : Fotocopy Surat Nota Dinas dari Inspektur KabupatenKampar kepada Bupati Kampar Nomor 700/INSP/LKHP/12Halaman 25 dari 53 halaman.

Bahwa, Penggugat selaku PNS memperoleh surat izin bercerai berdasarkansurat keterangan Walikota Lubuklinggau Nomor : 700/12/Insp/2016 tanggal15 Desember 2016 sebagaimana terlampir;8. Bahwa, berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka Penggugatmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui MajelisHakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenanmenerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:Primer :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Zubir,TH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2017 ternyatamediasi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratgugatan Penggugat Nomor: 56/Pdt.G/2017/PA.LLG tanggal 03 Januari 2017yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang yangdikeluarkan oleh Walikota Lubuklinggau, Nomor: 700/K12/INSP/2016 tanggal 15Desember 2016;

sampai perkara ini diputusTergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakimmenganggap Tergugat tidak dapat melemahkan dalildalil gugatan dan buktibukti yang diajukan oleh Penggugat;Hal.10 dari 14 hal.Putusan No.56/Pdt.G/2017/PA.LLG.Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalammengajukan perkara ini, Penggugat telah memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang selaku atasan yang bersangkutan sebagaimana SuratKeputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 700/K12/INSP

Cilincing, Jakarta Utara, sekarangmenjadi Blok Bidara RT 003/001, Kelurahan Marunda, Kecamatan CilincingJakarta Utara, dengan luas keseluruhan tanah + 286.427 m2 (lebih kurangdua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh meterpersegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa BaratNo. 206/VIIID/51/1965 tanggal 16 Maret 1965, Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat No. 47/Vill/Insp : C/51/1964 tanggal 21September 1967 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria

Bahwa, dalil Para Penggugat tersebut diatas yang mengaku selaku AhliWaris dan Penerima Kuasa dari pemilik bidang tanah Hak Milikberdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.206/VIIID/51/1965 tanggal 16 Maret 1965, Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat No. 47/Vill/Insp : C/51/1964 tanggal 21September 1967 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa BaratNo. 134/D/VIII.51/1964 tanggal 10 Desember 1964 dan berdasarkan SuratKeputusan tersebut mengklaim bahwa tanahnya

Surat KeputusanNomor : 39/HPL/BPN/2000/A/11 tanggal 03 Mei 2001 dan berdasarkankolom penunjuk Sertifikat tidak menunjukan adanya Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 206/VIIID/51/1965 tanggal 16Maret 1965, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.47NIlI/Insp : C/51/1964 tanggal 21 September 1967 dan Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 134/D/VIII.51/1964 tanggal 10Desember 1964 sebagai dasar Penerbitan Sertifikat, maka klaim ParaPenggugat yang menyatakan

Kinag tersebut belum melakukan pendaftaran hak atas tanah diSub Direktorat Agraria Sampai dengan saat ini.34.Bahwa oleh karena namanama yang tercantum dalam SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 206/VIIID/51/1965tanggal 16 Maret 1965, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat No. 47/VIII/Insp : C/51/1964 tanggal 21 September 1967 dan SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 134/D/VIII.51/1964tanggal 10 Desember 1964 tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanadimaksud

Foto copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa BaratNomor : 57/VIlI/Insp : C/51/1964 atas nama Emad, tanggal 21 September1964, diberi tanda P3;ts Foto copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa BaratNomor : 206/VIII/D/51/1965 atas nama Tjotjo, tanggal 16 Maret 1965, diberitanda P4a;8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. SPPT : 202050301531/00000 atas nama Tjotjo tahun 1991 dan 1992, diberi tanda P4b;o.

Bahwa berdasarkan adanya laporanpengaduan tersebut diatas, InspektoratKota Depok melakukan pemeriksaanterhadap Penggugat berdasarkan SuratPerintah Pemeriksaan Khusus dariInspektur Kota Depok Nomor:700/390/SP/Rik/Insp 2010, tanggalJuli 2010.c.

DESMI2.3.4.5.6.Ty8.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP3P4P5P6SYAFARI,SH; Fotocopy SK Walikota Depok No.813.3/SK.380/Peg/2010 Tentang PengangkatanCPNS Tanggal O1 Februari 2010 TMT CPNSD OlJanuari2010; Fotocopy sesuai aslinya SuratPeryataan atau sanggahan dari Saudara YUNIFITRIANIA ( mantan istri penggugat )Tanggal 10 Juli 2010Fotocopy sesuai aslinya Suratpanggilan dari Inspektorat Daerah KotaDepok Nomor 700/237/VIII/Insp 2010 Tanggal4 Agustus 2010 Tentang menindaklanjutiSurat Pengaduan dari SAUDARA

Bukti T2 : Fotocopy sesuai aslinyaSurat Perintah dari Inspekektur Kota DepokNomor: 700/390/SP/Rik/Insp 2010 Tanggal 30Juli 2010 Kepada Ketua Tim dan Anggotauntuk melakukan Pemeriksaan khusus TentangLaporan pengaduan berpoligami /kawin lagiatas mama Saudari YUNI FITRIANI kepadaSaudara DESMI SYAFARI,SH; . Bukti T3 : Fotocopy sesuai aslinyaBerita Acara Permintaan Keterangan Tanggal9 Agustus 2010;. Bukti T4 : Fotocopy sesuai aslinyaBerita Acara Permintaan Keterangan Tanggal12 Agustus 2010;.

pengaduan dari LSM PeduliPerempuan tanggal 28 Juni 2010 perihal laporan pengaduanberpoligami (kawin ke2) tanpa izin isteri pertama,dimana dalam surat tersebut LSM dimaksud menyatakan bahwasurat laporan pengaduan dimaksud adalah berdasarkanlaporan darin dariYuyun/Yuni Fitriani (istri sahPenggugat) (Bukti P=T1);Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengaduan dariLSM Peduli Perempuan tanggal 28 Juni 2010 dimaksud (BuktiT1), selanjutnya Inspektur Kota Depok menerbitkan SuratPerintah No. 700/390/SP/Rik/Insp

tanggal 9 Agustus2010 dan tanggal 12 Agustus 2010 sebagaimana dimaksuddiatas, tim pemeriksa kemudian menemukan fakta bahwaPenggugat telah membuat = surat keterangan pembayarantunjangan keluarga (SKUMPTK) yang tidak benar denganmencantumkan nama mantan istrinya bernama Yuni Fitrianipadahal yang bersangkutan sudah bercerai (Bukti T3, T4);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diataskemudin Kantor inspektorat Daerah Kota Depok menerbitkanLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor700.04/07/LHP/RIKSUS/INSP