Ditemukan 2006 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-01-2012 — Putus : 09-07-2012 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Pin
Tanggal 9 Juli 2012 — DJAMARIS ZAIN DATUAK RAJO MUDO, SH b/d KERAPATAN ADAT NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
309203
  • DJAMARIS ZAIN DATUAK RAJO MUDO, SHb/dKERAPATAN ADAT NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
    Djamaris Zain, SH. untuk memangku Gelar Datuak RajoIntan yang disampaikan kepada Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IVJurai Kabupatena Pesisir Selatan Sumatera Barat yang baru (Arlin DatuakTambijo) seabgai pengganti Datuak Rajo Mudo menjadi Datuak Rajo Intansesuai dengan surat permohonan 2 Juli 2011 (terlampir), tetapi Kerapatan AdatPutusan.
    Painan diSlido bahwa ternyata Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV JuraiKabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat telah melakukan perbuatanmelawan hukum.Bahwa penggugat menduga keras Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IVJurai Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat telah berbuat sebagaiberikut :a.
    Kerapatan Adat nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir SelatanPropinsi Sumatera Barat telah melakukan pembohongan Publik kepada KaumSuku Tanjung di Kabun Kenagarian Bungo Pasang Salido.. Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir SelatanPropinsi Sumatera Barat tidak berwenang memberi gelar kaum lain atau kaumPenggugat, hanya harus menyetujui yang telah diajukan oleh kaumpenggugat..
    Kerapatan Adat nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir SelatanPropinsi Sumatera Barat diduga keras telah melakukan perbuatan tidakmenyenangkan kepada kaum Penggugat suku Tanjung di Kabun..
    Adat Nagari dan Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2007 Tentang Kerapatan Adat Nagari, yang dengan tegas menyatakantugas dan fungsi KAN menyelesaikan perselisinan Sako dan Pusako dalamNagari.
Register : 12-04-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 11/Pdt.G/2022/PN LBB
Tanggal 21 Juni 2022 — Penggugat:
AFRIANDI
Tergugat:
1.Kerapatan Adat Nagari KAN Salareh aia,Kecamatan Palembayan,Kabupaten Agam,Sumatera Barat
2.AHMAD NUSIR
676
  • Penggugat:
    AFRIANDI
    Tergugat:
    1.Kerapatan Adat Nagari KAN Salareh aia,Kecamatan Palembayan,Kabupaten Agam,Sumatera Barat
    2.AHMAD NUSIR
Register : 15-11-2023 — Putus : 29-04-2024 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbs
Tanggal 29 April 2024 — Penggugat:
ASRIL FERRU
Tergugat:
1.Chalid Arnaldo
2.Ismail
Turut Tergugat:
Kerapatan Adat Nagari Ganggo Hilia
224
  • Penggugat:
    ASRIL FERRU
    Tergugat:
    1.Chalid Arnaldo
    2.Ismail
    Turut Tergugat:
    Kerapatan Adat Nagari Ganggo Hilia
Register : 05-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 27-10-2022
Putusan PT PADANG Nomor 119/PDT/2021/PT PDG
Tanggal 9 Agustus 2021 —
Pembanding/Tergugat V : Kerapatan Adat Nagari KAN Diwakili Oleh : Kerapatan Adat Nagari KAN
Terbanding/Penggugat I : Syafei Kasim, SH
Terbanding/Penggugat II : Misbarni
Terbanding/Penggugat III : Yen Kartini
Terbanding/Penggugat IV : Yuzaida, S.H.,M.H
530

  • Pembanding/Tergugat V : Kerapatan Adat Nagari KAN Diwakili Oleh : Kerapatan Adat Nagari KAN
    Terbanding/Penggugat I : Syafei Kasim, SH
    Terbanding/Penggugat II : Misbarni
    Terbanding/Penggugat III : Yen Kartini
    Terbanding/Penggugat IV : Yuzaida, S.H.,M.H
Register : 13-02-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bsk
Tanggal 25 Oktober 2017 — Perdata
13471
  • Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai atas pengangkatan gelar Penggugat 2 dalam kaum Dt. Rajo Malano adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
    Menyatakan perbuatan Tergugat B yang menerbitkan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor : 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017 secara sepihak untuk pencabutan Surat Keputusan Nomor :17/KAN/SP/2016 tertanggal 19Desember 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.Menyatakan Surat Keputusan Nomor :17/KAN/SP/2016 tertanggal 19Desember 2016 kuat, sah dan berharga.
    Menyatakan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor : 01/KAN-SP/I-2017 tertanggal 24 Januari 2017 adalah lumpuh dan tidak berharga.Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.913.000,- (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
Register : 20-04-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Prp
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat:
SAPON
Tergugat:
1.KERAPATAN ADAT HUTA TANGUN LUHAK RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU
2.KARDI
Turut Tergugat:
LAHANUDDIN
4617
  • Penggugat:
    SAPON
    Tergugat:
    1.KERAPATAN ADAT HUTA TANGUN LUHAK RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU
    2.KARDI
    Turut Tergugat:
    LAHANUDDIN
Putus : 07-09-2011 — Upload : 17-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2027 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 7 September 2011 — HANNA TIRANDA, DK
2810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diatas, para Terdakwa telahmenempati ruangan Pastori Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat SalahutuHal. 1 dari 10 hal.
    Gereja Kerapatan Pantekosta Wilayah Makassar dan SulawesiTenggara Nomor Istimewa/MD GPKWil.
    TadiusDatulalong berada di atas lokasi sejak tahun 1951 sampai ia meninggal diatas lokasi Gereja Kerapatan Pantekosta JI. Salahutu Il No. 11 Makassartahun 2007 sama sekali tidak ada pihak yang keberatan ataupunmengusik keberadaan Alm. Pdt. Tadius Datulalong bersama anakanaknya, dalam artian Terdakwa Pdt. Hanna Tiranda yang lahir diataslokasi Gereja Kerapatan Pantekosta sejak tahun 1966 sampaimeninggalnya orang tua Terdakwa (Alm. Pdt.
    Tadius Datulalong juga Terdakwa yang lahir di ataslokasi Gereja Kerapatan Pantekosta JI. Salahutu Il No. 11 Makassar tersebutsudah berada di atas lokasi tersebut;5.
Register : 24-07-2013 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Pin
Tanggal 10 Juni 2014 — Perdata : -DEWI SURYA RAHMA AYU (PENGGUGAT) -OYON LAS dkk (PARA TERGUGAT)
7135
  • Saya (Gestapson, S.H.) semenjak tahun2002 sudah menjadi anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN)Inderapura sampai dengan sekarang.
    melaksanakan Sidang yang hasilnya memutuskan Kerapatan AdatNagari (KAN) Inderapura mencabut Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Inderapura Nomor 62 tahun 2013, dan mengeluarkan Surat KeputusanKerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura No. 67 tahun 2013 tentang Pemberlakuankembali Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura No. 31 tahun2006;Bahwa, menurut ketentuan adat yang berlaku di wilayah Kerapatan Adat Nagari(KAN) Inderapura, untuk dapat memperoleh Hak Ijin Garap, harus membayarsejumlah
    merupakan bagian dari tanahPenggugat yang belum dibayar uang adatnya;Bahwa, terjadinya persengketaan antara Para Pihak terjadi sejak Penggugatmendapatkan Ijin Hak Garap dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura;Bahwa, Para Tergugat pernah mengajukan permohonan ijin kepada Kerapatan AdatNagari (KAN) Inderapura untuk mengolah lahan yang sekarang menjadi objeksengketa, akan tetapi permohonan tersebut ditolak;Bahwa, Ijin Hak Garap diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapurakepada Kelompok
    Adat Nagari(KAN) Inderapura Nomor 67 tahun 62 yang isinya mengenai Pembatalan SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor 62 tahun 2013,dikarenakan Surat Keputusan Nomor 62 tersebut tidak sesuai dengan hasil sidangdan keputusan yang ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura, danSurat Keputusan Nomor 62 tersebut tidak dibuat oleh Sekretaris Kerapatan AdatNagari (KAN);e Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak bisa ada 2 (dua) Ijin Hak Garap terhadap tanahatau lahan yang sama
    berlaku;Bahwa, pada tahun 2008 Saksi menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Inderapura;Bahwa, sepengetahuan Saksi, Para Tergugat menguasai lahan objek sengketadengan cara menebas hutan;Bahwa, sepengetahuan Saksi, setiap masyarakat yang ingin dan akan menebashutan, harus sepengetahuan dan seijin Kerapatan Adat Nagari (KAN);Bahwa, sepengetahuan Saksi, Para Tergugat memiliki jin Garap yang diberikanoleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura;Bahwa, sepengetahuan Saksi, Para Tergugat yang
Register : 06-07-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2022/PTUN.PBR
Tanggal 1 Desember 2022 — ADLAN ADNAN
Tergugat:
BUPATI ROKAN HILIR
Intervensi:
DEWAN PENGURUS HARIAN MAJELIS TINGGI KERAPATAN EMPAT SUKU MELAYU KENEGERIAN KUBU
17329
  • ADLAN ADNAN
    Tergugat:
    BUPATI ROKAN HILIR
    Intervensi:
    DEWAN PENGURUS HARIAN MAJELIS TINGGI KERAPATAN EMPAT SUKU MELAYU KENEGERIAN KUBU
Register : 15-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 78/Pid.B/2019/PN Kbr
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
ENIZARTI, S.H.
Terdakwa:
Odra Firdaus
2913
  • Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 3 (tiga) potong kayu ukiran rumah adat Kantor Kerapatan
      atau menciskemudian terdakwa kembali berjalan menuju kantor Kerapatan AdatNagari Talang, sesampainya di depan pintu kantor Kerapatan AdatNagari Talang lalu terdakwa mendobrak pintu depan kantor KerapatanAdat Nagari Talang tersebut dengan cara menendangnya berulang kalikarena pintu depan kantor Kerapatan Adat Nagari tersebut terkuncisampai pintu kantor Kerapatan Adat Nagari terbuka.
      Bahwa setelah pintu kantor Kerapatan Adat Nagari Talang terbuka, laluterdakwa masuk ke dalam kantor Kerapatan Adat Nagari Talang tersebut,kemudian di sudut sebelah kanan dalam kantor Kerapatan Adat NagariTalang terdakwa melihat tumpukan kasur yang terbuat dari busa, laluterdakwa mengeluarkan korek api gas atau mencis yang terdakwasimpan dalam saku celana terdakwa.
      Bahwa pemilik dari kantor Kerapatan Adat Nagari Talang tersebut secaraumum adalah masyarakat Nagari Talang dan saksi BUDI SETIAWANyang dipercaya oleh masyarakat Talang sebagai ketua Kerapatan AdatNagari di Nagari Talang tersebut.
      Polsek Talang yang melaksanakan piket jaga bahwaterdakwa sedang berada di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talangmarahmarah dan melempar kursi dan meja keluar Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Talang, kemudian saksi bersama Anggota Polsek Talanglansung menuju Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang untuk melihatkejadian, sesampainya di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang saksimelihat api sudah membesar membakar Kantor Kerapatan Adat Nagari(KAN) Talang dan terdakwa saksi lihat masih berada
      mamak Nagari Talang kemudiandibantu oleh Pemda Kabupaten Solok.Bahwa menurut saksi terdakwa sengaja membakar Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Talang tersebut, semua aset kantor Kerapatan Adat NagariHal 10 dari 20 hal, Perk.
Register : 16-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PT PADANG Nomor 174/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : ERIYANTO DATUK GARANG
Pembanding/Penggugat II : BOY YENDRIE MANTARI GAGAH
Pembanding/Penggugat III : Hajjah MARLIYUNIS RAMLI
Pembanding/Penggugat IV : Hajjah IRDAWATY RAMLI, SH
Pembanding/Penggugat V : Hajjah EDI SISWATI
Pembanding/Penggugat VI : RONAL ZEDRIUS, ST
Pembanding/Penggugat VII : NAFTALI SYAFITRI, SPd
Terbanding/Tergugat I : RISWANDI DATUK DAMA BASALAI
Terbanding/Tergugat II : SYAWAL ABBAS DATUK BAGINDO SATI
Terbanding/Tergugat III : YURMANTIAS DATUK RAJO DIPADANG
Terbanding/Tergugat IV : ASRIL DATUK PONO BATUAH
Terbanding/Tergugat V : DASRIL DATUK RANGKAYO MOLIE
Terbanding/Tergugat VI : DASRIL DATUK MAGEK KAYO
Terbanding/Tergugat VII : Syafrinaldi Malin Suleman
Terbanding/Tergugat VIII : YONGKI DIAN SAPUTRA
7630
  • Abdul Muis, RT02, RW 02, Kelurahan Aro, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok(selaku Ketua Bidang Sako dan Pusako Kerapatan Adat LubukSikarah Nagari Solok, periode Tahun 20122017, sebagaimanaKeputusan Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok Nomor05/KPTS/KALS/NAG/SLK2015, tertanggal 2 Januari 2015);3. YURMANTIAS DATUK RAJO DIPADANG, umur 67 tahun, SukuKoto, pekerjaan Swasta, alamat JI.
    Ulu Aia, Bandar Pandung,Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok(selaku Anggota Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok,periode Tahun 20122017, sebagaimana Keputusan Kerapatan AdatLubuk Sikarah Nagari Solok Nomor:05/KPTS/KALS/NAG/SLK2015,tertanggal 2 Januari 2015);Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 174/PDT/2019/PT PDG4.
    DASRIL DATUK RANGKAYO MOLIE, umur 67 tahun, SukuBalaimansiang, pekerjaan Swasta, alamat RT 02, RW 03,Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok(selaku Anggota Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok,periode Tahun 20122017, sebagaimana Keputusan Kerapatan AdatLubuk Sikarah Nagari Solok Nomor 05/KPTS/KALS/NAG/SLK2015,tertanggal 2 Januari 2015), untuk selanjutnya disebut sebagai:Terbanding semula Tergugat 5;6.
    Rusli Khatib Suleman, Ketua LembagaKerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Solok serta MantanKetua Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok, bahwa dalampenyelesaian seluruh sengketa produk Kerapatan Adat Nagari (KAN)adalah KESIMPULAN, TIDAK PUTUSAN, KAN tidak berwenangmembuat putusan.Dan keterangan tersebut berkesesuai dengan apa yang dikemukakanoleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Para Pembanding/Para Penggugatdipersidangan tingkat pertama, yaitu Drs. Hasan Basri Dt.
    sepanjang adat di tengahtengahmasyarakat nagar di Sumatera BaratSalah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkaraperkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunyamenyelesaikan sengketa tanah ulayat.
Register : 27-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Lbs
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat:
ROSNA
Tergugat:
1.ZULNASRI
2.AFDOL RAHMAT
3.Ninik Mamak Batu Batindih
4.Kerapatan Adat Nagari Sundata
9328
  • Penggugat:
    ROSNA
    Tergugat:
    1.ZULNASRI
    2.AFDOL RAHMAT
    3.Ninik Mamak Batu Batindih
    4.Kerapatan Adat Nagari Sundata
Register : 05-04-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN PADANG Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Pdg
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Syafrial Kani
2.Zulhendri Ismed
Tergugat:
2.SUARDI Dt. Rajo Bujang
3.Irwan Basyir
13840
  • MENGADILI:
    DALAM KONPENSI:
    -DALAM PROVISI:
    Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konpensi;
    -DALAM EKSEPSI:
    Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat Konpensi;
    -DALAM POKOK PERKARA:
    Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;
    DALAM REKONPENSI:
    1.Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
    2.Menyatakan Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Adat (MPA) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang

    Kuranji Kota Padang Masa Bakti 2016-2021 tertanggal 2 Agustus 2016 adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Keputusan Majelis Pertimbangan Adat (MPA) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang No: 001/SK/MPA/KAN-P-IX tanggal 10 Januari tentang Penunjukkan Pejabat Pengganti Ketua, Bendahara dan Wakil Bendahara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh
    IX Kecamatan Kuranji Kota Padang masa bakti 2016-2021;
    3.Menyatakan sah dan berkuatan hukum Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Adat (MPA) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang No. 02/SK/MPA/KAN-P IX/01-2016 tentang Pengukuhan Struktur dan Personalia Adat Majelis Pertimbangan Adat dan Pengurus Penyelenggara Harian KAN Pauh IX Kec.
    Kuranji Kota Padang Masa Bakti 2016-2021 tertanggal 2 Agustus 2016 Jo Keputusan Majelis Pertimbangan Adat (MPA) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang No. : 001/SK/MPA/KAN-P-IX tanggal 10 Januari tentang Penunjukkan Pejabat Pengganti Ketua, Bendahara dan Wakil Bendahara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang masa bakti 2016-2021;
    4.Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad
    );
    5.Menyatakan cacat, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum (null and void) Surat Pernyataan Dukungan Musyawarah/Luar Biasa tanggal 20 November 2018;
    6.Menyatakan cacat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (null and void) Surat Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No. 02/LKAAM-PDG/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019;
    7.Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menguasai
Register : 26-06-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN PARIAMAN Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Prm
Tanggal 18 Maret 2014 — - BUSTANUDIN - B U S R I melawan - NAZAR GLR. SIDI, DKK
9235
  • Foto copy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sunur tentangPenyelesaian Sengketa Tanah dan Sawah antara Bustanudin Cs denganSanyum Nuri Gir Bagindo Nomor 01/KAN/SN/II91 tanggal 10 Pebruari1991, (bukti P.V);. Foto copy Surat Keputusan Sidang Kerapatan Adat Nagari Sunur Nomor01/KAN/SN/IV2013, tanggal 28 April 2013, (bukti P.VI);. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 22/1954 Prm.tanggal 9 Mei 1967, (bukti P.VIl.a.);.
    rapat KAN (Kerapatan Adat Nagari) tersebut pihakSanyum Nuri hadir kemenakannya yang bernama Yulius dan Marzuki;Bahwa pihak Bustanudin yang melapor ke KAN (Kerapatan Adat Nagar!)
    tidak pernah mendengar Wali Nagari Sunur membuat suratmenunjuk Sanyum Nuri untuk sidang/ berperkara di Pengadilan NegeriPariaman;Bahwa Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) tahun 1991 adalah Syarbaini;Bahwa rapat KAN (Kerapatan Adat Nagari) tahun 1991 dipimpin olehSyarbaini;Bahwa pada waktu rapat KAN (Kerapatan Adat Nagari) tahun 1991 saksiselaku Kepala Desa;Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2013/ PN.PRM46Bahwa pada waktu rapat KAN (Kerapatan Adat Nagari) tanggal28 April 2013 saksi hadir sebagai
    orang tua (dituakan);Bahwa Kepala Desa dan orang tua (dituakan) di undang waktu rapat KAN(Kerapatan Adat Nagari) karena sawah terletak di Desa itu;Bahwa Idris Dt.
    Adat Nagari (KAN) Sunur tersebut disamping mengambilkeputusan juga mengukuhkan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sunurtahun 1991;Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari bukti P.VItersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kejanggalan dalam prosespenerbitan Surat Keputusan Sidang Kerapatan Adat Nagari Sunur Nomor 01/KAN/SN/IV2013, tanggal 28 April 2013 tersebut;Menimbang bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sunur dalam hal initelah mengundang kedua belah pihak untuk hadir dalam sidang
Register : 28-11-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 24/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 26 April 2018 — Penggugat:
1.H.MUKHLIS WAKIL DT SARIKAN
2.AYUNIS DUNI MALIN selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari III Koto Kec Rambatan Kab Tanah Datar
Tergugat:
Bupati Tanah Datar cq Panitia Pemilihan Kabupaten Tanah Datar cq Panitia Pemilihan Wali Nagari Nagari III Koto
Intervensi:
Mohh. Hatta
10855
  • Penggugat:
    1.H.MUKHLIS WAKIL DT SARIKAN
    2.AYUNIS DUNI MALIN selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari III Koto Kec Rambatan Kab Tanah Datar
    Tergugat:
    Bupati Tanah Datar cq Panitia Pemilihan Kabupaten Tanah Datar cq Panitia Pemilihan Wali Nagari Nagari III Koto
    Intervensi:
    Mohh. Hatta
    Bahwa apabila kemudian PENGGUGAT mendalilkan dirinyadengan mengatasnamakan Kerapatan Adat Nagari Ill Koto (badanhukum perdata), maka perlu dibuktikan apakah PENGGUGATmerupakan perwakilan yang memiliki atau diberi wewenang untukmewakili kKepentingan hukum Kerapatan Adat Nagari III Koto;5.
    Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mempersoalkan SuratKeterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ill Koto yangmenyatakan SDR. MOH.
    Register PelanggaranAdat yang ada pada Kerapatan Adat Nagari III Koro;D.
    Bukti P.2 : Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) III Koto Nomor.01/SK/KANIII KT2015, TentangPenetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariIll Koto Periode 20152020, Tanggal 30 Januari 2015.(fotokopi Sesuai dengan asli);3. Bukti P.3 : Berita Acara Kerapatan Adat Nagari(KAN) Nagari III Koto, Tanggal 30 Januari 2015. (fotokopisesuai dengan asili);Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 88 dari 122 Halaman4.
Register : 18-01-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk
Tanggal 13 September 2017 — Abdul Haris Bin Luran bin Harun Bin Hamit, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Satui Timur, 21-08-1969, Alamat Desa Dandang RT 001 Kecamatan Pandih Batu memilih domisili di kantor kuasanya dalam hal ini juga bertindak untuk : 1. Diri sendiri, (Bukti P-1) 2. Selaku dari ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dan karenanya untuk mewakili para ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dalam hal ini memilih berdomisili hukum di tempat kuasanya tersebut diatas. Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JUNAIDI AKIK, SH. MM. M.Si dan M. NAWAWI HASBY MAHBARA, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MZ.Akik & Associates, beralamat di Jl. RTA.Milono KM.5,8 Nomor 105 Palangka Raya dan Kantor Perwakilan di Jalan Darung Bawan RT.02.Pulang Pisau Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 02/2017/SK/PN Klk tanggal 18 Januari 2017; MELAWAN 1. Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (SRI RAHAYU,SE) beralamat di Jalan Pembangunan RT 01 Pangkoh sebagai .....................................TERGUGAT I; Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/III/DKA/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 11/2017/SK/PN Klk; 2. Sekretaris Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (MARDARIUS, S.Pd) beralamat di Jalan Sangkalemu RT 03 Pangkoh Hulu sebagai ............TERGUGAT II; Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/IV/DKA/2017 tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 13/2017/SK/PN Klk; 3. Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Bupati Pulang Pisau Cq. Camat Pandih Batu Cq.Kepala Desa Dandang (SYARPANI) beralamat di Jalan Patih Rumbih RT 02 Desa Dandang untuk selanjutnya disebut ....................................TERGUGAT III; Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DD/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 10/2012; 4. ABDUL HASAN BIN JALIL beralamat di Jalan Malijo Gang Alvokat RT 11 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini berada di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IV; 5. NIRWAN PURBA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT V; 6. HADI KUSUMA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT VI; 7. SURIADI SY Bin SYARKAWI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ...............................................TERGUGAT VII; 8. ABAS Bin MUKMIN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. BENNY MURDANI/ELBI Bin HASAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IX; 10. KAMSIAH Binti SUKMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT X; 11. KAMRANI Bin ALI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT XI; Dalam hal ini Tergugat V, VI, VII, X dan XI memberikan kuasa khusus kepada ISMAIL, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum ISMAIL SH & REKAN yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 16 Maret 2017 Nomor 07/2017/SK/PN Klk;
9323
  • ditandatangani oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yakniSYAHRANI, ABDUL RAHMAN dan BADUT, S.Pd.
    BAHTIAR, danditandatangai oleh Kerapatan Mantir Perdamain Adat an. SYAHRANI,ABDUL RAHMAN dan BADUT, S.Pd, dengan diketahui oleh KepalaDesa Dandang an. SYARPANI, Ketua RT. 05 an. MARTONO danKetua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an. SYAHRANI ;5.
    BAHTIAR, danditandatangai oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an.SYAHRANI, ABDUL RAHMAN dan BADUT, S.Pd, dengan diketahuioleh Kepala Desa Dandang an.
    MARTONO dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat an.SYAHRANI ;5.
    tanggal 27 Agustus 2016 kepada Kerapatan MantirPerdamaian Adat Desa Dandang untuk pembuatan Surat KeteranganTanah Adat (SKTA) dengan mencantumkan bukti berupa SuratKeterangan Para Ahli Waris tertanggal 27 Agustus 2016, dan atas haltersebut maka Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa DandangKecamatan Pandih Batu menerbitkan Berita Acara Hasil PemeriksaanTanah Adat No. 593.3/050/VIIVDKA/AG/2016 tanggal 14 Maret 2015yang ditandatangani oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yakniHalaman 104 dari 129
Putus : 09-01-2018 — Upload : 02-02-2018
Putusan PT PADANG Nomor 212/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 9 Januari 2018 — WENDRI, CS LAWAN ALIZON KHAIDIR, CS
4124
  • Sedangkan judul suratnya KeputusanKetua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai bukan Keputusan KerapatanAdat Nagari Sungai Patai. Dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebuthanyalah dari Ketua dan tidak berdasarkan keputusan dari kerapatan adatdi Nagari Sungai Patai;27.Bahwa dengan demikian jelas A.A. Dt.
    Paduko Besar (Tergugat B) telahmenyalahgunakan wewenangnya selaku Ketua Kerapatan Adat NagariSungai Patai yang membatalkan secara sepihak Surat Keputusan Nomor17/KAN/SP/2016 tertanggal 19Desember 2016 tanpa persetujuan dariseluruh Anggota Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai;28.Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, maka SuratKeputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor01/KANSP/I2017 tertanggal 24 Januari 2017 adalah lumpuh dan tidakberharga;29.Bahwa perbuatan Tergugat
    Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDGAd. 2.Bahwa menilik kKembali kepada gugatan Penggugat/Terbanding, gugatandiajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap Kerapatan Adat Nagari(KAN) Sungai Patai Cq Panitia Penunggakan Gelar atas SuratKeputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor01/KANSP/I2017 tanggal 24 Januari 2017 tentangpencabutan/pembatalan Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/ 2016tanggal 19 Desember 2016;Bahwa para Penggugat/Terbanding adalah orang Perorangan,sedangkan Kerapatan Adat
    Paduko Besar (tergugat B) menanda tanganiSurat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai PataiNomor 01/KANSP/I2017 tanggal 24 Januari 2017 adalah selakuJabatannya sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai.Dimana keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah danmufakat seluruh anggota Kerapatan Adat Sungai Patai;Maka dari itu tidak tepat/salah Penggugat/Terbanding menggugat A.A.
    Paduko Besar(tergugat B) menanda tangani Surat Keputusan Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KANSP/I2017 tanggal 24 Januari2017 adalah selaku Jabatannya sebagai Ketua Kerapatan Adat NagariHal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG(KAN) Sungai Patai.Dimana keputusan tersebut diambil berdasarkanmusyawarah dan mufakat seluruh anggota Kerapatan Adat Sungai Patai,Maka dari itu tidak tepat/salah Penggugat/Terbanding menggugat A.A.
Register : 10-01-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Pin
Tanggal 2 September 2013 — DARMAWA Pgl. Mawa Pgl. Idar b/d NAWIS, Dkk
484
  • Adat Nagari menyidangkan kedua belah pihak yang bersengketa, dalam persidangandi Kerapatan Adat Nagari Batu Hampar, Nawis tidak bisa menerangkan atau membuktikanbahwa sawah tersebut adalah hak dari Nawis;Bahwa menurut keteranganketerangan dari RATINI dan di tambah dari keteranganSUHUR DT.RJ INTAN yang berbunyi sebagai berikut :Bahwa sawah yang dipersengketakan itu memang benar semenjak dari dahulunyadi garap oleh RATINI tanpa ada gangguan dari pihak lainMaka Kerapatan Adat Nagari Batu Hampar Berpendapat
    atau berkesimpulan BAHWA SAWAHYANG DIPERSENGKETAKAN ITU ADALAH BENAR SEMENJAK DAHULUNYAGARAPAN RATINI dan untuk mempertegas Kerapatan Adat Nagari Batu HamparMemutuskan sebagai berikut :1.
    Mamak Kuasa Insidentil tidak pernah dipertemukan oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) ;2. Objek perkara sudah diserahkan mamak Penggugat kepada mamak KuasaInsidentil ;3. Orang sumando Tergugat I tidak pernah menggarap objek perkara ;4. Sawah diolah oleh penerima Kuasa Insidentil karena ada bukti bahwasudah diserahkan padanya ;5. Pertemuan di Kerapatan Adat Nagari sama sekali tidak pernah diadakan ;6.
    NAN GADANG :Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Batu HampaKecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, yang diangkat pada tanggal 26April 2013 untuk yang kedua kalinya;Bahwa sebelum bertugas sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari, saksi pernah bertugassebagai sekretaris di Kerapatan Adat Negari Batu Hampa ;Bahwa setahu saksi di Kerapatan Adat Nagari Batu Hampa ada 4 (empat) suku ;Bahwa menurut saksi fungsi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah untuk membantuPemerintah
    menyelesaikan sengketa antara Ratini danNawis yang hadir dari Kerapatan Adat Nagari Batu Hampa yaitu, Sekretaris KAN ;Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telahpula mengajukan buktibukti surat berupa :1.
Putus : 13-02-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PT PADANG Nomor 215/PDT/2017/PT Pdg
Tanggal 13 Februari 2018 — Harbinas Panggilan Bujang,CS LAWAN Ernatun Panggilan Atun, CS
3824
  • Dan kemudian padatanggal 2 Januari 2016 keluar saja Keputusan Kerapatan Adat Nagari Singkarakyang menyatakan Sah Jual Beli antara S.
    dari Kerapatan Adat Nagari Singkarak yang menyatakan sahualbeli antara S.
    Tanoa diketahui oleh Bapaknya Desi Nelfia ( H.Bujang Bingkai )dan pihak pembeli (Buyung Apuk / Ayah Ematun );Pengambilan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Singkarak;Pada posita 22 dan 23 para penggugat menyatakan keputusanKerapatan Adat Nagari Singkarak Nomor 15/ KAasSKA/X/2015 tanggal 20Oktober harus dinyatakan Batal dan tidak Sah. Karena bertentangan denganfungsi Kerapatan Adat Nagari yang seharusnya mengeluarkan keputusanperdamaian.
    Bingkai dan Buyung Apuk (Pihak penggadai );Tidak benar, Kerapatan Adat Nagari Singkarak hanya meminta keterangantanopa meminta buktioukti tentang objek perkara.
    Bujang Bingkai;Kerapatan Adat Nagari melakukan upaya damai dengan cara, areal pondasirumah yang dibuat oleh penggugat itu untuk 1 ( Satu ) perumahan diukurpanjang dan lebar dinilai dengan 10 ( Sepuluh ) Emas. Upaya ini ditolak olehpenggugat 2 dan 3;Keputusan Kerapatan Adat Nagani : Surat jual beli sawah tersebut Sah dan telah sesuai menurut Adat; Martias Cs ( Paman Ematun ) atau tergugat 2 dan 3 Buyung Apuk, Yusnimenyerahkan Emas 10 ( Sepuluh ) kepada H.
Register : 12-10-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Pmn
Tanggal 8 Mei 2017 — Pidana - ERNITA. MT Panggilan ITA
12029
  • ., ;- 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 1997 dan 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 2014;- 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014;- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 a.n.
    MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M.
    MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M.
    Datuk Rangkayo Balai kepadaKetua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014. 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 azn.MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukAlung dengan Nomor : 100/KEP/KANLA/V/2014 tertanggal 25 Mei2014.b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanahtertanggal 27 mei 2014 An. M.
    Pado Basa(Berkas terpisah/ splitzing) pada hari yang tidakdapat ditentukan lagi sekitar bulan Mei sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2014atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di KantorKerapatan bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Kr.Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kab.
    SUHARMAN Dt.Pado Basa untuk Penerbitan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yangberguna sebagai dasar membuat surat sertifikat tanah.Bahwa selanjutnya terdakwa ERNITA menerima dari tangan saksi Alm.SUHARMAN Dt.Pado Basa suratsurat berupa :a.
    Pado Basamengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Menggunakan ProgramNasional (Prona) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan dasar/alas Hak yang dibuat tidak sebenarnya berupa Surat Keputusan Kerapatan AdatNagari Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KANLA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 danSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KANLA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014.> Bahwa sebagai Pembanding adalah berdasarkan isisurat pernyataan tertanggal23 Juni 1997 yaitu
    Pado Basamengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Menggunakan ProgramNasional (Prona) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan dasar/alas Hak yang dibuat tidak sebenarnya berupa Surat Keputusan Kerapatan AdatNagari Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KANLA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 danSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KANLA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014.> Bahwa sebagai Pembanding adalah berdasarkan isi surat pernyataan tertanggal23 Juni 1997 yaitu