PT Sarananiaga Megahkerta, berkedudukan di Jalan Pasar InpresBastiong Nomor 1, Ternate, Maluku Utara, dan Penggugat memperolehhak subrogasi dari Tertanggung berdasarkan Surat Subrogasi(subrogation receipt) tertanggal 3 Desember 2012:b.

PT Metasulphite Nusantara, berkedudukan di Desa Sukomulyo,Km. 24 Manyar, Gresik, dan Penggugat memperoleh hak subrogasidari Tertanggung berdasarkan Surat Subrogasi (subrogation receipt)tertanggal 28 Januari 2013:11.Penggugat II menanggung asuransi barangbarang milik:11.1. Tuan The Thian Seng, berkedudukan di Jalan Pasar TuriNomor 25 A, Surabaya dan memperoleh hak subrogasi dariTertanggung berdasarkan Surat Pernyataan Subrogasi tertanggal 9 Juli2013;Halaman 3 dari 29 hal. Put.

PT Sarananiaga Megahkerta menuntut ganti rugi Penggugat danPenggugat telah membayar ganti rugi tersebut dan memperoleh haksubrogasi dari PT Sarananiaga Megahkerta dengan menerima subrogationreceipt (tanda terima subrogasi) tertanggal 3 Desember 2012 sepertidisebutkan di atas:16.

Tertanggung mendapat ganti rugi atas nilai kKerugian tersebut dariPenggugat I, dan memberikan hak subrogasi kepada Penggugat Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 3738 K/Pdt/2016berdasarkan Surat Subrogasi (subrogation receipt) tertanggal 28 Januari2013;30. Namun Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk surveilsebesar USD2.358,50 sehingga nilai kerugian yang ditanggung Penggugat adalah USD23.632,39 (dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua komatiga puluh sembilan dolar);31.

Atas kerugian tersebut Tuan The Thian Seng menuntut ganti rugiterhadap Penggugat II dan Penggugat II telah membayar ganti rugi tersebutdan memperoleh hak subrogasi dari Tn. The Thian Seng dengan menerimaSurat Pernyataan Subrogasi tertanggal 9 Juli 2013 seperti disebutkan diatas;41.

(Insurer), berdasarkan Surat Subrogasi (Subrogation Form) tertanggal 4 Agustus2011 (Bukti P3).Hal. 3 dari 45 hal.

Subrogasi (Subrogation Form)tertanggal 4 Agustus 2011 (Bukti P4).Bahwa dengan menerima Hak Subrogasi dimaksud, maka berdasarkan Pasal1400 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer), hak tuntutan dankedudukan serta hak privilege Tertanggung telah beralih kepada Penanggungdalam hal ini yaitu kepada Penggugat.Hal. 9 dari 45 hal.

Surya Karya Cipta Makmurberdasarkan perjanjian Subrogasi.

Surya Karya Cipta Makmur selaku Tertanggung telahmenyatakan memberikan Surat Subrogasi tertanggal 4 Agustus 2011. Namunsurat subrogasi tersebut tidak dapat jelas terbaca, terutama di bagianpenandatanganannya. Ditambah lagi dengan tidak adanya nama jelaspenandatangan surat subrogasi tersebut.

Surya Karya Cipta Makmur.Kalaupun memang Penggugat mempunyai hak subrogasi berdasarkan SuratSubrogasi yang diberikan oleh PT.

Tng.hukum yang jelas untuk menggugat Tergugat dan Tergugat II;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il setelan menandatanganiAkte Persetujuan Kredit dengan Turut Tergugat, Tergugat danTergugat Il tidak pemah melakukan Perjanjian ataumenandatangani Perjanjian apapun mengenai objek yangdisengketakan dengan Penggugat;Bahwa Subrogasi berdasarkan sumbernya dapat dibagimenjadi 2 (dua) macam yaitu Subrogasi yang bersumber dariperijanjian dan Subrogasi yang bersumber dari Undangundang;Bahwa dalam pasal 1401 KUHPerdata

Tng.Penggugat point 8 dan 9 yang menyatakan:bahwa dengan adanya permintaan Turut Tergugat melalui suratnyatersebut kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2016 danseterusnya;bahwa dengan telah dibayarkanya hutang Tergugat olen Penggugatkepada Turut Tergugat maka dibuatlan Akta Subrogasi Nomor07tertanggal 13 Januari 2017 dan seterusnya:Bahwa pada tanggal 26 September 2016 Penggugat telah membayarkanhutang Tergugat kepada Turut Tergugat sedangkan Akte Subrogasi baradibuat tanggal 13 Januari 2017

, karena berdasarkan pasal 1401KUHPerdata perpindahan itu terjadi karena persetujuan, yangmenyatakan bila kreditur dengan menerima pembayaran dan pihakketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan dalammenggunakan hak haknya, gugatan gugatannya, hak hak istimewadan hipotekhipoteknya terhadap debitur, Subrogasi ini harusdinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktupembayaran, dan didalam Akte subrogasi para pihak yang menjadiSUBJEK Subrogasi terdiri dari: PIHAK DEBITUR, PIHAK

KREDITURDAN PIHAK KETIGA yaitu pihak yang memberikan pinjaman kepadaDebitur untuk membayar utangnya kepada Kreditur sekaligus sebagaipengganti Kreditur lama, dan didalam gugatan Penggugat tidakdisebutkan Akte Subrogasi ini bersumber dari Perjanjian atau bersumberdari Undang Undang, berdasarkan pasal 1401 KUHPerdata menyatakanSubrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaandengan waktu pembayaran sedang Akte Subrogasi Nomor07 tertanggal13 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Yasminie

Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuankreditur;Kemudian antara Turut Tergugat dan Penggugat telah mensubrogir semuahak hak dan wewenang yang dimiliki oleh Turut Tergugat terhadap debitur(in casu tergugat dan Tergugat II) kepada Penggugat, termasuk dalam halini hak hak atas objek perkara berdasarkan Akta Subrogasi Nomor 07tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat oleh Yasmine Achmad Djawas,Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang;3.

(Akta Nomor 4) utang dan agunan, dan Tergugat 3selaku Notaris & PPAT salah memakai lembaga hukum Subrogasi, sebabmenurut teori hukum Subrogasi, lembaga hukum Subrogasi hanya dapatterjadi apabila pihaknya adalah kreditur dan penanggung, yaitu krediturmengalinkan (Subrogas/) piutang terhadap penanggung yang telahmembayar/melunasi utang kepada kreditur tersebut. apabila dibaca isiAkta Nomor 4 (Akta Subrogasi) tersebut tertulis bahwa pihak yangmengalihkan yaitu Tergugat 2 (Marubeni Corporation) mengaku

Dan dilarang membuat pengalihan (Subrogasi/) apabilaObjek Subrogasi dalam keadaan tersita oleh pengadilan dan objeksengketa di pengadilan;Justru. sebaliknya, menurut teori hukum Subrogasi sesamapenanggung bertanggung jawab atas pembayaran seluruh utang, danbukan Subrogasi namanya apabila penanggung mengalihkan piutangdan agunan kepada sesama penanggung lainnya, apalagi tidak adabukti bahwa penanggung yang mengalihkan piutang dan agunantersebut telah melunasi utang tersebut kepada kreditur;Bahwa Marubeni

/Subrogasi (Akta Nomor 4) utang dan agunan, danTergugat 3 selaku Notaris & PPAT salah memakai lembagahukum Subrogasi ... apabila dibaca isi akta no.4 (Akta Subrogasi)tersebut tertulis bahwa pihak yang mengalihkan yaitu Tergugat 2(Marubeni Corporation)...

Berdasarkan kutipan di atas, Judex Facti telah salah dan keliru dalammemahami konsep Subrogasi berkaitan dengan uraian dalam Akta NotarisNomor 04 tentang Pernyataan Subrogasi, tanggal 8 Februari 2007.

Nomor 1698 K/Pdt/201519.20.21.Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Judex Facti telah salah dan kelirudalam memahami konsep Subrogasi.

TEORI HUKUM SUBROGASI pihak yang mengalihkanpiutang adalah KREDITUR, sehingga mutlak setiaop KREDITUR ikutsebagai sebagai PIHAK dalam Akta Subrogasi yang mengalihkanpiutang dan agunan.

(AKTA NO. 4) UTANG DAN AGUNAN, DAN TERGUGAT 3SELAKU NOTARIS & PPAT SALAH MEMAKAI LEMBAGA HUKUMSUBROGASI, SEBAB MENURUT TEORI HUKUM SUBROGASI,LEMBAGA HUKUM SUBROGASI HANYA DAPAT TERJADI APABILAPIHAKNYA ADALAH KREDITUR DAN PENANGGUNG, YAITUKREDITUR MENGALIHKAN (SUBROGASI) PIUTANG TERHADAPPENANGGUNG YANG TELAH MEMBAYAR/ MELUNASI UTANGKEPADA KREDITUR TERSEBUT.

terhadap SESAMA PENANGGUNGadalah SALAH DAN TIDAK SESUAI HUKUM SUBROGASI, sebabsubrogasi hanya terjadi apabila PENANGGUNG melunasi utangkepada KREDITUR dan selanjutnya penanggung yang telah melunasitersebut akan mendapatkan hak subrogasi menggantikan Kreditur danberhak menagih kepada debitur (1839 BW) dan apabila penanggunglebih dari satu, maka setiap penanggung terikat untuk seluruh utang(1835 BW), sehingga tidak mungkin SESAMA PENANGGUNG dapatmembuat subrogasi, sebab subrogasi hanya terjadi apabila

Dan dilarang membuatpengalihnan (subrogasi) apabila Objek subrogasi dalam keadaanTERSITA OLEH PENGADILAN dan OBJEK SENGKETA dipengadilan.Justru sebaliknya, menurut TEORI HUKUM SUBROGASI sesamapenanggung bertanggung jawab atas pembayaran seluruh utang, danbukan subrogasi namanya apabila penanggung mengalihkan piutangdan agunan kepada sesama penanggung lainnya, apalagi TIDAKADA BUKTI bahwa penanggung yang mengalihkan piutang danagunan tersebut telah melunasi utang tersebut kepada KREDITUR.Bahwa Marubeni

Selanjutnya oleh ParaPenggugat didalilkan bahwa menurut teori hukum, subrogasi tidakboleh dilakukan di antara para penanggung, sehingga subrogasi yangterjadi tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.PT.

Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018192.193.194.195.196.197.198.199,200.201.1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 2Juni 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat ASEI CabangJakarta;1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakartakepada Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat Nomor21/185/VI/ND/JKT tanggal 1 Juni 2006 perihal Jawaban PT. KKBatas Surat ASE Cabang Jakarta;1 (satu) lembar asli Notulen Rapat PT.

Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018229.230.231.232.233.234.235.236.237.Muhajir Sodruddin and Partners dalam rangka penyelesaianpiutang subrogasi ASEI atas nama Debitur PT. KKB;1 (satu) lembar copy Nota dari Bagian Sekretariat dan Hukumkepada Bagian Subrogasi Nomor 22/293/VII/ND/SHK tanggal 10Juli 2007 perihal Penyampaian Surat Kuasa Khusus pada LawFirm Muhajir Sodruddin and Partners;1 (satu) lembar copy Surat dari PT.

Kabag Subrogasi Nomor 22/460/VIII/ND/JKTtanggal 10 Agustus 2007 Perihal Dokumen PT.

Bahwa pemberitahuan TergugatI kepada Penggugat/Debitur dilakukan setelah subrogasi terjadi/setelah pengalihan hutang terjadikepada Tergugat II, olehnya hal ini batal dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara inimembatalkan subrogasi yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II karena tanpasepengetahuan, tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuan dari Penggugat selaku Debitur.Perbuatan Subrogasi Tergugat I kepada Tergugat II dilakukan dengan melanggar Pasal 1400,1401, 1402 Kitab Undang Undang Hukum

Olehnya harus batal.e Bahwa Subrogasi antara Tergugat I kepada Tergugat II dilakukan dengan melanggarPasal 1401 KUH Perdata, karena syarat sah Subrogasi adalah :1. Pinjaman harus ditetapkan dengan Akta Otentik.2.

Olehnya Penggugat mensomir Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan AktaOtentik Subrogasi ditunjukkan sesuai nilai hutang yang dibayar dan apakah ada persetujuan dariPenggugat, oleh karena subrogasi merupakan perikatan.e Bahwa berapa besar jumlah pinjaman Penggugat juga tidak dijelaskan kepada Penggugatoleh Tergugat I dan Tergugat IT baik adalam Akta Subrogasi maupun dalam surat pemberitahuankepada Penggugat.

Apabila terdapat lebih dari satu peserta yang memenuhi persyaratan pada butir 1,2, dan 3 diatas dan samasama mengajukan nilai tertinggi, maka mekanisme subrogasi dilakukan dengan carapenawaran naiknaik dan penawaran yang tertinggi yang berhak menang sebagai kreditur baru;2. Bahwa peserta yang telah dinyatakan sah sebagai gesubrogeerd agarmelunasi sisa nilai subrogasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah dinyatakansebagai pemenang subrogasi.

;Pasal 1400 Kitab UndangUndang Hukum Perdata sebagai dasar subrogasi menyebutkan dengantegas Subrogasi atau penggantian hakhak siberpiutang oleh seorang pihakke tiga, yang membayar keada si berpiutang itu, terjadi baik denganpersetujuan maupun demi undangundangBahwa, perlu dijelaskan juga kepada pihakk PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT II didalam proses subrogasi juga telah menjelaskan secara umum mengenaiadanya Perjanjian Kredit oleh dan diantara PENGGUGAT denganTERGUGAT I yang pada salah satu klausulnya

No.: 05 tertanggal 12Februari 2016 yang dibuat dihadapan Yasmine Achmad Djawas, SarjanaHukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pada dasarnya TurutTergugat mensubrogasi semua hakhak dan wewenang yang dimiliki PTBank Permata Tbk., (Turut Tergugat) terhadap Debitur/Tergugat kepadaDeveloper/Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit dan subrogasi,termasuk hakhak atas tanah dan bangunan yang dijaminkan tersebut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1840 dan Akta Subrogasi tersebut,maka Penggugat menggantikan

Fotokopi Akta Subrogasi No.:05 tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuatdihadapan Yasmine Achmad Djawas, SH. Notaris Kabupaten Tangerang,diberi tanda bukti : P 8;9.

Dan dengan adanya subrogasi berakibat tuntutan apa sajayang dipunyai kreditur semula, beralih secara keselurunhan kepada pihak ketiga,dan dengan terjadinya subrogasi pembayaran kepada kreditur semula benarbenarsudah terlaksana. Namun sekalipun pembayaran telah terlaksana perjanjiannyasendiri masih tetap ada, dan tetap bisa ditagih oleh pihak ketiga tersebut ; (Vide :M.

Pradnya Paramita, cetakan ke7,halaman 51);Menimbang, bahwa dengan Tergugat II telah mengakui mempunyai hutangkepada Penggugat atas dasar subrogasi hutang Tergugat II oleh Turut Tergugatkepada Penggugat, dan tentang Subrogasi telah diberitahukan oleh Penggugatkepada Tergugat II (bukti P9.a), dan ternyata terhadap hutang Tergugat IIHalaman 20dari 28 Putusan Nomor 667/Pdt.G/2018/PN.Tngtersebut, yang telah disubrogasikan oleh Turut Tergugat kepada Penggugattersebut, ternyata kemudian Tergugat II telah

Tergugat yang dialinkan kepada Penggugat, yangkemudian selanjutnya telah dibuat berupa Akta subrogasi dihadapan Notaris, danatas pembuatan Akta menimbulkan biaya, maka sudah selayaknya apabila biayayang timbul atas hal tersebut menjadi beban Penggugat atau Turut Tergugat dantidak sepatutnya biaya pembuatan Akta Subrogasi tersebut dibebankan kepadaTergugat II, disamping oleh karena tentang beban biaya tersebut telah tidak dapatdibuktikan oleh Penggugat bahwa hal tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat

PENGGUGAT telah sah dan sesuai ketentuanhukum yang berlaku ; Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT selakupemegang............pemegang Hak Subrogasi sebesar Rp. 15.605.000.000, (lima belas milyar enam ratuslima juta rupiah) Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipunada upaya hukum banding maupun kasasi ;5.

PetrokimiaGresik dan atau Penggugat (sebagai penerima hak subrogasi dari PT.Petrokimia Gresik) tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat ; Il.

Bukannya sebagaimana gugatan ini Tergugat harusberhadapan dengan Penggugat yang menerima hak subrogasi dari PT. PetrokimiaGresik dimana sebenarnya antara PT. Petrokimia Gresik dengan Tergugat tidak adahubungan hukum sama sekali ; Bahwa Tergugat menolak posita angka 8 (delapan) gugatan Penggugat yangmewajibkan Tergugat mengganti kerugian yang diderita PT. Petrokimia Gresik,karena antara Tergugat dengan PT.

Petrokimia Gresik (tertanggung) tidak dapat serta merta dimintakanganti dari Tergugat sekalipun Penggugat menerima hak subrogasi dari PT.Petrokimia Gresik ;Bahwa Tergugat menolak posita angka 17 (tujuh belas) gugatan Penggugat karena :" Bahwa sekalipun Tergugat adalah pemilik KM Damai Lestari yangmengangkut barang milik PT.

Pasal 284 KUHP, Penggugattelah melakukan tindakan subrogasi, oleh karenanya Penggugat telah menggantikankedudukan hukum dari pemilik barang (PT. Petrokimia Gresik) sehingga berhak memintapembayaran kembali kepada Tergugat atas pembayaran klaim yang telah dibayarkankepada PT.

Makindo Perkasa (bukti P.5) ;Bahwa berdasarkan surat kuasa subrogasi tersebut, Penggugat telahmenegur Tergugat untuk mengganti seluruh biaya yang dileluarkan olehPenggugat kepada PT.

Surat Kuasa Subrogasi tidak sah menurut hukum : Bahwa surat kuasa subrogasi tertanggal 27 Mei 1998 yang ditanda tanganioleh Sandra A. Baso, Kepala Bagian Umum PT.

Lis Sarifuddin untukmemberi kuasa kepada Penasehat Hukumnya untuk menggugat Tergugatkarena dalam surat kuasa subrogasi tersebut tidak ada diberikan hak untukmemberikan surat kuasa subtitusi, karenanya surat kuasa Penggugat kepadaPenasehat Hukumnya tidak sah, karenanya eksepsi Tergugat dapat diterima,sehingga Penggugat tidak dapat diterima ;2.

Bahwa prinsip subrogasi adalah pengambil alihan hak tertanggung (PT.Markindo Perkasa) oleh penanggung (Penggugat / Pembanding / PemohonKasasi) dapat segera dilakukan setelah kerugian terjadi, walaupun gantikerugiannya sendiri belum dibayar oleh penanggung kepada Tertanggung ;Dalam asuransi pengangkutan laut penanggung baru berhak mengambil alihhak tersebut setelah penggantian kepada tertanggung dibayarkanperpindahan ini berlaku secara otomatis walaupun tertanggung tidakmemberikan surat kuasa mengenai

Dan sesuai dengan UndangUndangPerseroan Terbatas, pemegang kuasa subrogasi (dalam hal ini PT. AsuransiWuwungan) menyerahkan kuasa insidentilnya kepada karyawan bagianhukum PT. Asuransi Wuwungan untuk mengajukan gugatan ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai keberatankeberatan ad.1, 2.

KKB ;1 (satu) lembar copy Surat Tim Penyelesaian piutang Subrogasi (A)tanggal 25 Januari 2007 perihal laporan ;1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada PT. ASEI No.109/MO/WHD/07 tanggal 12 Maret 2007 perihal PenyelesaianPencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. KKB ;3 (tiga) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepadaDireksi No. 22/079/IV/ND/DIVKS tanggal 9 April 2007 perihalHal. 51 dari 117 hal. Put.

KKB ;2(dua) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepadaDireksi ASEI No. 22/141/ND/VI/Kadiv.KS tanggal 4 Juni 2007 perihalPenyerahan Debitur PT. KKB dan PT.

Kabag Subrogasi No. 22/460/VIII/ND/JKT tanggal 10 Agustus2007 Perihal Dokumen PT.

SENTANA ADIDAYA PRATAMA kepada PENGGUGAT,maka Hak Subrogasi dan Tertanggung PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA ataspertanggung jawaban dan PARA TERGUGAT selaku Perusahaan Angkutan diPerairan, sekarang telah beralin menjadi pertanggung jawaban dari PARATERGUGAT kepada PENGGUGAT;14.Bahwa oleh karena itulah PENGGUGAT telah memiliki Hak Subrogasi yang sahuntuk menagih hak atas kerugian yang dialami oleh Tertanggung PT.

Sentana Adidaya Pratama untuk memberikan suratpernyataan pelepasan hak dan pelimpahan hak subrogasi ( release & dischargeand subrogation ricept ) kepada Penggugat, atas pernyataanpernyataan pelepasanhak dan pelimpahan hak subrogasi tersebut tidak ada pihak pihak yang dapatmenghalanginya termasuk Tergugat , karena pernyataan pelepasan hak danpelimpahan hak subrogasi diatur dalam pasal 1400 KUHPerdata tetapi Penerapanpasal 1400 KUHPerdata dalam perkara ini tidak relefan ditujukan kepada Tergugat karena

Sentana AdidayaPratama) sehingga hak subrogasi berdasarkan ketentuan hukum pasal 284KuHDagang tidak dapat dinikmati oleh Penggugat, karena siapa siapa membayarhutangnya sendiri, termasuk dalam hal ini bersama sama dengan orang lainterkait untuk membayar suatu hutang, tidak dapat menikmati subrogasi ataspembayarannya;Selanjutnya perlu Tergugat jelaskan pula bahwa dalam ketentuan hukumperdata Indonesia menjelaskan bahwa hak Subrogasi harus diperjanjikan secarategas hal ini sesuai ketentuan hukum dalam

Sentana Adidaya Pratama sehingga tidak adakewajiban secara hukm bagi Tergugat untuk bertanggungjawab secara hukumatas tuntutan pelimpahan hak subrogasi oleh PT.

Gugatan a quo oleh Penggugat (selaku Penanggung yangmendapatkan Hak Subrogasi/Pengalihan Hak Penuntutan dan TertanggungnyaPT.

D.I.Yogyakarta kepada Penggugat dan dilanjutkandengan penandatanganan Akta Subrogasi No.17 tanggal 16 Januari 2021antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang dibuat dihadapan NotarisBantul Tri Wahyuni,S.H.5.

Bank mandiri Tbk ( Turut tergugat),Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Btlselanjutnya adanya Penandatangan Akta subrogasi yang dibuatPenggugat dengan Turut Tergugat tersebut adalah tidak sah, dikarenakanTergugat tidak mengetahui terhadap perbuatan tersebut dan tidak pernahdiberitahu, dan didalam Perjanjian kredit antara Tergugat dan II denganTurut tergugat, tidak mengatur mengenai subrogasi, dan apabilasubrogasipun dilakukkan hendaklah melalui aturan UU Hak tanggunganPasal

Bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada hak tanggunganBahwa berdasarkan Pasal 6 UUHT mengatur bahwa:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyal hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendin melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebutPasal 16 ayat (1) UUHT berbunyi:Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karenacessie, subrogasi, pewarisan, atau sebabsebab lain, Hak Tanggungantersebut ikut beralih

Menyatakan proses Buyback dan subrogasi yang dilakukkan antara Tergugatrekonpensi (PT Jaya land) dengan Turut Tergugat Rekonpensi (PT.BankMandiri Tok) tanpa adanya hak tanggungan yang melekat atas obejek 1 Unitperumahan Ambarukmo Jaya Residence Blok B No 6, seluas 173 m2 HGBNo;00986/Kel.Banguntapan yang telah dibeli dan dikuasai oleh PenggugatRekonpensi, adalah Perbuatan melawan hukum6.

Bahwa perjanjian sebagaimana tercantum dalam Akta SubrogasiNomor 17 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Tri Wahyuni,SH., Notaris di Kabupaten Bantul tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 1400 KUH Perdata yang berbunyi :"Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketigayang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan ataukarena undangundang.g.

Gugatan Penggugat kurang pihak/kurang subjek hukum:;4.a.Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dengan tegas disebutkan pihakPT Nikorama Citra Tobacco, berkedudukan di Jalan Lingkar Panjang,desa Panjang, Kecamatan Bae, Kudus Jawa Tengah sebagaiTertanggung dan atau pihak penerima uang yang didalilkan sebagaipembayaran klaim asuransi atas perjanjian asuransi pengangkutanantara Penggugat dengan PT Nikorama Citra Tobacco, dan jugaPenggugat yang mendapatkan hak subrogasi dari PT Nikorama CitraTobacco;Bahwa

Berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHD ini dapat dipahamisupaya ada subrogasi dalam asuransi diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu:a. Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihakketiga;b Adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihakketiga;Dalam hukum asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan hak gantikerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihakketiga yang telah menimbulkan kerugian itu.

AbdulkadirMuhammad, S.H., Hukum Asuransi Indonesia, cetakan kelima 2011 penerbit PTCitra Aditya Bakti Bandung 2011, hal. 129130);Atas dasar ini, tujuan subrogasi dalam asuransi adalah:a. Untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hakyang sesungguhnya;b. Untuk mencegah pihak ketiga mmbebaskan diri dari kewajibannyamembayar ganti kerugian;Halaman 20 dari 25 hal. Put.

Perasuransian yang substansinya menyatakan:Prinsip subrogasi merupakan pendukung/corollary prinsip indemnify yangberarti bahwa untuk kerugian yang sama, Tertanggung yang telah menerimaganti rugi dari Penanggung tidak dapat menerima pembayaran ganti rugi daripihak ketiga.

Oleh karena itu, Penanggung menggantikan kedudukanTertanggung dan atas nama Tertanggung dapat menuntut Pihak Ketiga yangharus bertanggung jawab;Bahwa subrogasi merupakan hak Penanggung yang terjadi secara otomatis,apabila Penanggung telah membayar ganti rugi kepada Tertanggung.

KaKita Bahana.141 ~1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 13 Maret 2perihal Fax yang berkaitan dengan Rencana Pelunasan Kewajiban outstanding SKBatas nama PT.

Kawan Kita Bahar206 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Tim Penyelesaian Piutang Subrogasi kerDireksi No. 21/005/ND/TPPS/X/2006/A tanggal 20 Oktober 2006 Perihal LapcPerkembangan Penanganan Piutang Subrogasi an. PT. KKB dan PT. Prima Icon Stee207 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA pada ASEI No. 0486/MO/WHD/06 tanggaNovember 2006 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDNnama PT.

KKB.208 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Tim Penyelesaian Piutang Subrogasi fDirektur Operasional Nomor : 006/ND/TPPS/VII/2006/A tanggal 28 November 2perihal Progress Report.209 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada DirNomor : 21/399/XII/ND/DIVKS tanggal 7 Desember 2006 perihal Klaim SKBDN"nama PT. KKB dari PT.

KKB.220 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada DirASEI No. 22/141/ND/VI/Kadiv.KS tanggal 4 Juni 2007 perihal Penyerahan DebiturKKB dan PT.

KK227 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kepala Divisi SP tanggal 5 Juli 2007 perPenerbitan Addendum Perjanjian Kerjasama.228 1 (satu) Lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada KeyDivisi Sekretaris Perusahaan No. 22/167/ND/VII/DIV.KS tanggal 5 Juli 2007 perPenerbitan Addendum Kerjasama dan Surat Kuasa Khusus ASEI kepada MutSodruddin and Partners dalam rangka penyelesaian piutang subrogasi ASEI an. DebPT.

Majelis Hakim judex Facti mengatakan bahwaPemohon Kasasi dan II dari awal mendalilkan Subrogasi yang dilakukanadalah Subrogasi karena undangundang, yang ternyata bertentangandengan undangundang sehingga Subrogasi tersebut batal demi hukum;4.

Bahwa dari awal Pemohon Kasasi dan II hanya mendalilkan pengalihanpiutang dan obyek sengketa milik Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat IVdilakukan melalui peraturan perundanganundangan yang berlaku yaitumelalui Subrogasi berdasarkan Pasal 1400 KUHPerdata, tidak samasekalipun Pemohon Kasasi dan II mendalilkan Subrogasi tersebut adalahSubrogasi karena undangundang;Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 834K/Pdt/20175.

Pengalihan piutang dengan Subrogasi merupakan suatu kebijakanHalaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 834K/Pdt/2017yang dipilih guna menyelesaikan piutangpiutang bermasalah yang tentunyadengan memperhatikan kondisikondisi yang terjadi di lapangan.

Demikian dapat disimpulkan bahwa pengalihan piutangPemohon Kasasi dan Il kepada Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat IV melalui Subrogasi bukanlah merupakan Perbuatan MelawanHukum, karena pengalihan tersebut adalah kKewenangan mutlak PemohonKasasi dan II:8.

dengan Tergugat IV; Bahwa perjanjian subrogasi adalah sah sesuai ketentuan Pasal 1400KUHPerdata; Bahwa perjanjian subrogasi telah diberitahukan kepada Penggugat (BuktiT.I/IL.6);Halaman 21 dari 23 hal.

DALAM POKOK PERKARAKEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PENGGUGAT UNTUKMELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP TERGUGAT DANTERGUGAT II DIJAMIN DALAM PASAL 284 KITAB UNDANGUNDANGHUKUM DAGANG TENTANG HAK SUBROGASI DAN DIBUKTIKANPULA DENGAN ADANYA CLAIM DISCHARGE AND RECEIPT/ SURATPENYELESAIAN KLAIM DAN PERNYATAAN PELEPASAN TUNTUTANTERTANGGAL 25 (DUA PULUH LIMA) MEI 2018 (SURATPENGALIHAN HAK/SURAT PERNYATAAN SUBROGASI)1.1.

Prinsip hukum subrogasi yang diatur di dalam Pasal284 KUHD adalah hak Penggugat selaku Penanggung, dimanaPENGGUGAT SECARA HUKUM MENGGANTIKAN KEDUDUKANHUKUMPT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT.

Disini ada subrogasi, di mana penanggungmengganti kedudukan tertanggung dalam hal hak untuk menuntutkepada pihak ketiga. Hak subrogasi ini berlaku secara otomatis.Tetapi meskipun demikian, untuk menghilangkan keraguraguanbagi si penanggung, subrogasi itu dilaksanakan denganmemberikan surat subrogasi (letter of subrogation).Selanjutnya Doktrin Hukum Prof. DR. H. Man S.

dalam asuransi kerugianmengenai hal ini berlaku subrogasi yang diatur dalam Pasal 284KUHD. Dalam hal ini subrogasi adalah penggantian tempattertanggung oleh penanggung yang telah memberikan gantikerugian kepada tertanggung dalam melaksanakan haknyakepada pihak ketiga yang menyebabkan teradinya peristiwa.Singkat kata, melalui subrogasi hak untuk menuntut pihak ketigayang semula berada pada tertanggung menjadi beralih kepadapenanggung.

dan Penerima Subrogasi, hanya berhak untuk menggantikanTertanggung (in casu PT RAPP) dalam menuntut pihak ketigayanmenimbulkan kerugian dan/ataukerusakan.

) kepada Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)dan Hak Subrogasi ini dipergunakan untuk melakukan gugatan sebagaiPenggugat;3.

Berdasarkan tanda terima subrogasi tersebut, Penggugatmenggugat Para Tergugat untuk membayar ganti kerugianberdasarkan adanya Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MVSparrow di luar Arbitrase tanggal 10 November 2009 antara pemilikkapal MV Sparrow yakni San Juan dengan Jebsens;14.Berdasarkan halhal tersebut terdapat fakta bahwa: (1)Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MV Sparrow di luarArbitrase tanggal 10 November 2009 dibuat oleh San Juan denganJebsens, (2) Tanda terima subrogasi dibuat antara Jebsens

yang diterima Terbandingsemula Penggugat dari Jebsens Trans Pacific Shipping Service A/S,berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHDagang memberikan hak kepadapenerima hak subrogasi untuk melakukan i.c. melakukan penagihanterhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian terhadaptertanggung, maka hak subrogasi yang diterima Terbanding semulaPenggugat adalah sah dan karenanya Terbanding semula Penggugatberhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Pembanding semulaTergugat II dan Para Turut Tergugat

hakhak kreditur, agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uangmaupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta otentik, dan dalamHal. 23 dari 30 hal.

Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuankreditur;Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1400 jo. Pasal 1401 ayat (2)KUHPerdata, sahnya subrogasi yang dilakukan berdasarkan perjanjianharuslah didasarkan pada suatu akta otentik, yang dibuat oleh pejabatyang berwenang untuk itu;.

Bahwa dengan diselesaikannya pembayaran klaim asuransi/ganti rugi olehPENGGUGAT tersebut, PT KAHATEX selaku Tertanggung memberikanSurat Pernyataan Subrogasi(Letter of Subrogation) yang sudahditandatangani pada tanggal 03 Juni 2016 diatas kertas bermaterai cukupditujukan kepada PENGGUGAT selaku Penanggung (Vide : Bukti P8).Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Subrogasi (Letter ofSubrogation) dari Tertanggung PT KAHATEX kepada PENGGUGAT,makaHak Subrogasi dari PT KAHATEX atas pertanggung jawaban dariHalaman

Bahwa dengan demikian, TERGUGAT harus dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGATberdasarkan Surat Pernyataan Subrogasi (Letter of Subrogation) danketentuan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas, karenatelah nyata TERGUGATmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yangmenimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT;15.

Kerugian Bunga sebesar 6 % Pertahun sejak pengajuan gugatan inisampai penyelesaian ganti rugi diterima oleh PENGGUGAT.Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDGKERUGIAN IMMATERIIL:Kerugian waktu, tenaga, biaya, pikiran dan terbengkalainya pekerjaan dariPENGGUGAT dalam upaya memperoleh hak subrogasi dari TERGUGATyang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dapat diperkirakan setidaktidaknya mencapai sebesar:Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).17.

MenyatakanSuratPernyataan Subrogasi(Letter of Subrogation) dari PTKAHATEX kepada PENGGUGAT yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni2016tersebut adalah sah menurut hukum.Menyatakanbahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM..

KAHATEX yang dikirim melalui/olehperusahaan angkutan Sentosa Abadi telah diasuransikan oleh PT.KAHATEX;Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor 404 / PDT / 2020 / PT.BDGBahwa Tergugat juga sama sekali tidak mengerti akibat hukum atas adanyaSurat Pernyataan Subrogasi, karena perusahaan angkutan Sentosa Abaditidak dilibatkan dantidak mengetahul adanya penandatanganan SuratPernyataan Subrogasi oleh PT.

(penggantian hakhak si berpiutang), yang seharusnya prakarsa ini datangnya dariTergugat III yang telah mengeluarkan Tanda Terima kosong dari nasabahnya, namunitikad baik dari pada Penggugat telah ditolak oleh Tergugat II.7 Bahwa Undangundang akan membenarkan subrogasi maupun perjumpaan hutangatau kompensasi (vide pasal 1401 ayat 1 BW), yang akan merupakan pembayaran untukmenghapuskan perikatan dan yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari hutangTergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, artinya

akan diperhitungkan hasil penjualandikurangkan subrogasi kelebihannya menjadi bagian pembayaran hutang dari Tergugat Idan Tergugat II.8 Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusoir dengan ini Penggugat memohonagar Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniberkenan terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat III untuk memberitahukanberapa kredit macet dan jaminan/agunan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagainasabahnya.9 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat

mengatur Subrogasi karena Undangundang, yaitu jika seorang Kreditur dalam Hak Tanggungan peringkat keduamelunasi piutang milik Kreditur Preferen (Hak Tanggungan Peringkat Pertama),maka Kreditur Peringkat kedua itu demi Undangundang bergeser menjadiKreditur yang Preferen (Peringkat Pertama) yang baru atas Debitur yang manasemula berhutang pada Kreditur Pertama;Bahwa, dengan meneliti dalil Gugatan Penggugat perkara aqou yangmendasarkan pada Pasal 1401 KUHPerdata tersebut, maka Subrogasi yangPenggugat

harapkan tidaklah dapat terjadi dan dilaksanakan terhadap tuntutanPenggugat kepada Tergugat III, karena tidak ada perjanjian ataupun akta otentiksebelumnya untuk Subrogasi tersebut, kecuali Penggugat mohon kepada TergugatIll selaku Kreditur lama untuk Subrogasi dengan syarat disetujui oleh Debitur(Tergugat I dan IT), dan kemudian dibuatkan akta otentik untuk itu;3Perjumpaan hutang (Kompensasi) adalah Penghapusan masingmasing utangdengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih

;e Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II memiliki aset yang dijaminkan padaTergugat III sehingga dapat dilakukan Subrogasi?