Ditemukan 784 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-06-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 27-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 271/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 31 Maret 2015 —
7521
  • sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 butir 1 (satu) dalam Surat Perjanjian Kerja yangtelah disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT;Bahwa berdasarkan Pasal 3 (tiga) butir 1 (satu) Surat Perjanjian KerjaNo.008/SPK/DIDO/V1V2013, tertanggal 5 Agustus 2013, menyebutkan:Pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaan Bangunan Unit Rumahsesuai jumlah pada Pasal 2 (2) dalam jangka waktu 100 (seratus) harikerja terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal29 Nopember 2013 dengan persiapan pekerjaan maximum
Putus : 26-11-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1477 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Drs. STEFANUS NGADI YANTO alias STEF
6415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Spesifikasi Kapal adalah sebagai berikut:e Ukuran tonase : 35 GTe Mesin penggerak : 240 PK Brand New Marine Enginee Panjang seluruh (LOA) : 29,12 Me Lebar maximum : 48Me Tinggi geladak (D Moulded) : 2,2Me Sarat air/draft (d) : 1,6M Dalam badan : 2,00 Me Tangki bahan bakar : 2 tone Tangki air tawar : 1 Tone ABK : 24 orangMesin penggerak dilengkapi dengan bukubuku serta standart sparepartsesuai dari pabrik dan ada jaminan purna jual dari agen mesin tersebut;.
    Spesifikasi Kapal adalah sebagai berikut:e Ukuran tonase : 35 GTe Mesin penggerak : 240 PK Brand New Marine Enginee Panjang seluruh (LOA) : 29,12 Me Lebar maximum : 48Me Tinggi geladak (D Moulded) : 2,2Me Sarat air/draft (d) : 1,6Me Dalam badan : 2,00 Me Tangki bahan bakar : 2 tone Tangki air tawar : 1 Tone ABK : 24 orangMesin penggerak dilengkapi dengan bukubuku serta standart sparepartsesuai dari pabrik dan ada jaminan purna jual dari agen mesin tersebut..
Putus : 21-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1716 K/PID/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — SABINUS MPAHAR
5136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam management/sistem penjualantiket oleh Sales, sering melakukan keterlambatan penyetoran, namundengan limit maximum Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan batastoleransi waktu terbatas, namun oleh Terdakwa melampaui limit dantoleransi waktu yang diberikan" (hal. 4041);"Menimbang, bahwa kebiasaan menunggak pembayaran hasil penjualantiket tersebut, juga dilakukan oleh Sales lain walaupun dengan limitRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" (hal. 42);"Menimbang, bahwa selaku Sales, Terdakwa
Register : 01-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 21/PID/2021/PT PLG
Tanggal 8 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Hamzah Bin Ambo Jiji Diwakili Oleh : Mukti thohir
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Ronald Regianto, S.H, M.H
5015
  • Bahwa sekalipun Judex Factie (majelis hakim perkara A guo) PengadilanNegeri Pangkalan Balai menjatuhkan pidana maximum terhadap diri Terdakwa,hal itu Karena didasari atas faktafakta yang terungkap di persidangan bahwaTerdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penipuan.3.
Register : 21-05-2013 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Desember 2014 — PT. BUDI SEMESTA SATRIA >< TOEPFER INTERNATIONAL-ASIA PTE LTD,Cs
24681
  • The Credit limit issubject to a maximum of value equivalent to 50,000 metric tons of Merchandise outstandingamount net of any payment made by BSS and exclude, warehouse and othersimilar cost and fee, at any one time during the specified period.
Register : 27-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 17/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 12 April 2017 — M E N G A D I L I 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; 2) Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 18 Desember 2017 Nomor 197/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby atas nama terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana terhadap dakwaan primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; 2. Membebaskan terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut; 3. Menyatakan terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair; 4. Menghukum terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun ; 5. Menghukum terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan; 6. Menghukum terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 152.476.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 7. Memerintahkan agar terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; 8. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 9. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) buku Pencatatan Angsuran PKK Dusun (Asli); 2) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 16 Oktober 2003 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2003/2004; 3) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 19 Agustus 2004 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2004/2005; 4) 1 (satu) buku Pencatatan Angsuran PKK Dusun (Asli); Dikembalikan kepada saksi Supriati; 5) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 16 Oktober 2003 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2003/2004; 6) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 19 Agustus 2004 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2004/2005; 7) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 11 Juli 2006 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2006; 8) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 08 Agustus 2007 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2007; 9) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 15 Oktober 2008 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2008; 10) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/03/415.60/08 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2009; 11) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 16/276/419.61/2009 tanggal 12 September 2009 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2009; 12) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 12 Juni 2010 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2010; 13) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 16 Mei 2011 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2011; 14) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 25 Pebruari 2012 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2012; 15) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/66/415.61/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2013; 16) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/ /415.61/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2014; 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Camat Plandaan tertangal 01 oktober 2003 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Plandaan tahun 2003 %u2013 2004; 18) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/157/415.10.10/2012 Tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 19) 1 (satu) buah Buku Kas Harian UEP UPK Plandaan Tahun 2011; 20) 1 (satu) buah Buku Kas Harian UEP UPK Plandaan Tahun 2012; 21) 1 (satu) buah Buku Kas Harian SPP UPK Plandaan Tahun 2011; 22) 1 (satu) buah Buku Kas Harian SPP UPK Plandaan Tahun 2013; 23) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP Wanita Maju II Desa Plandaan tertanggal 30 Januari 2012; 24) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan tgl. 09 Mei 2012; 25) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan tgl. 20 Maret 2012; 26) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP PKK Dusun II Desa Plandaan tgl. 29 April 2011; 27) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Ternak Bersama Desa Plandaan tertanggal 10 Mei 2011; 28) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan tertanggal 29 Januari 2013; 29) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan tertanggal 21 Pebruari 2012; 30) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan tgl. 22 Juni 2012; 31) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP Wanita Maju II Desa Plandaan; 32) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan; 33) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan; 34) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP PKK Desun II Desa Plandaan; 35) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Ternak Bersama Desa Plandaan; 36) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan; 37) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan; 38) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan; 39) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP Wanita Maju II Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012; 40) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 25 Mei 2012; 41) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 20 Maret 2012; 42) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP PKK Dusun II Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 29 April 2011; 43) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Ternak Bersama Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 10 Mei 2011; 44) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 21 Pebruari 2011; 45) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 29 Januari 2013; 46) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 21 Juni 2012; Dikembalikan kepada UPK PNPM %u2013 MPd Kec. Plandaan Kab. Jombang; 47) 3 (tiga) lembar surat pernyataan anggota kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan tertanggal 13 Mei 2014; 48) 1 (satu) lembar surat pernyataan anggota Ketua Kelompok UEP Wanita Maju II Desa Plandaan An. Sri Minartiningsih tertanggal 26 Mei 2015; 49) 1 (satu) lembar surat pernyataan Ketua Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan An. Muhanto tertanggal 11 Oktober 2015; 50) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Ketua Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan An. Sunarti Tertanggal 5 Juni 2015; 51) 1 (satu) lembar surat pernyataan Ketua Kelompok UEP dan SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan; Tetap terlampir dalam berkas Perkara; 52) 2 (dua) lembar bukti setoran Kelompok SPP PKK Dusun II Desa Plandaan; 53) 10 (sepuluh) lembar bukti setoran Kelompok SPP UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan; 54) 1 (satu) lembar bukti setoran Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan; 55) 2 (dua) lembar bukti setoran Kelompok SPP UEP Sejati Desa Tondowulan; 56) 7 (tujuh) lembar bukti setoran Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan; 57) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Oktober 2011; Dikembalikan kepada UPK PNPM %u2013 MPd Kec. Plandaan Kab. Jombang; 58) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan anggota kelomok UEP Mambang Jaya Desa Tondonwulan buku Pencatatan Angsuran PKK Dusun (Asli); 59) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondonwulan (Asli); 60) 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan; 61) 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok SPP PKK Plandaan II Desa Plandaan; 62) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok UEP Ternak Bersama Desa Plandaan; 63) 1 (satu) buku Foto Copy Standart Prosedur operasional UPK Srikandi Kec. Plandaan PNPM Mandiri Pedesaan; 64) 1 (satu) buku Foto Copy Standart Operasional dan Prosedur UPK Kec. Plandaan Kab. Jombang TH 2016; 65) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan; 66) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan IV Tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan; 67) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan IX Tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan; 68) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan X Tentang Pengelolaan Dana Bergulir; 69) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan XI Tentang Penataan Kelembagaan; 70) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 Perihal : Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd; Tetap terlampir dalam berkas Perkara; 10. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);
6136
  • Yang pada pokoknya untuk pengadaan sepatutersebut harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mendapatkankwalitas yang maximum; Bahwa akibat perobuatan terdakwa berdampak pada terjadinya kerugian keuangannegara sebagaimana hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara = dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi JawaTimur (BPKP) dengan jumlah kerugian keuangan Negara sebesarRp.101.590.203,00 (Seratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu DuaRatus Tiga Rupiah);
    Yang pada pokoknya untuk pengadaan sepatutersebut harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mendapatkankwalitas yang maximum; Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdampak pada terjadinya kerugiankeuangan Negara sebagaimana hasil Audit penghitungan kerugian keuangannegara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Jawa Timur (BPKP) dengan jumlah kerugian keuangan Negara sebesarRp. 101.590.203,00 (Seratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu DuaRatus Tiga Rupiah);Perbuatan
Register : 12-02-2013 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 24/PID.SUS/2013/PN.RKB
Tanggal 14 Maret 2013 — MUHAMAD RAHMAN ALS AGUNG BIN UJANG
599
  • hukum dewasa ini, demikian pula menurutpengamatan hakim dipersidangan bahwa Terdakwa dalam hal ini masih tergolong anakanak dan masih berstatus pelajar, sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwatidaklah dapat dipersamakan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang sudahdewasa, dan dalam hal ini Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan dari PenasehatHukum TerdakwaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 (1) UndangUndang No.3 Tahun 1997penjatuhan pidana terhadap anak nakal paling lama 2 dari maximum
Register : 29-06-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 369/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 24 September 2018 —
12869
  • alasan seperti tersebut diatas, mohon kepada Majelishakim yang mulia untuk menerima Eksepsi TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi;GUGATAN KURANG PIHAK1.Bahwa dalam Kontrak No.001/SC/MAJUWSF/IV/2016 tertanggal 8 April2016 yang disetujui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi danPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada lembaran 1 dalambahasa Inggris disebutkan :Shipment methods The product will abe delivered by using reusableflexitants provided byBuyer.Each flexitants will be filled with a maximum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 455/Pdt.G/2016/PN.Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I KETUT ASTAWA TERGUGAT - NENGAH SUSUN - NANG ARTI. - NYOMAN KONER. - KETUT KARI. - WAYAN SURA. - WAYAN NOJA. - NENGAH GEREH. - NENGAH KORNA. - DADONG MUNGKRENG. - WAYAN DAYUH. - NYOMAN MANIK. - NENGAH GELGEL. - NENGAH DUGDUG - KETUT MINGGU. - WAYAN TIKA.
128152
  • Wajib lapor Wayan Kayuwa merupakan 1 (satu) unit kKeluarga terdiri dari 1(satu) orang berhak memiliki tanah tanah pertanian dalam batas maximumyaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.Berhubung dengan Diktum I, Il, Ill dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor Wayan Kayuwa tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum dihubungkandengan tanah tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum,maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harusmengalihkan
    tanahnya yangdiantaranya adalah Ni Made Astrid menerima pamong seluas 10,750 Hasesuai pipil No.42 persil 66, 67, 67 dan 67 dan Made Astika menerimapamong seluas 9,000 Ha pipil No. 42 persil 67, 57b, 56 dan 57 dan dalamlampiran Ill telah disebutkan pula tanahtanah yang redistribusinyadiusulkan untuk dicabut, dan masih dalam Surat tersebut, ditegaskan puladalam dictum IV bahwa Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut padadiktum dihubungkan dengan tanah tanah yang dimilikinya ternyata melebihidari batas maximum
    A17/18/A/Agr/BIl.sepanjang yang meredistribusikan tanah tanah yang dilaporkan oleh wajiblapor Wayan Kayuwa dan dalam dictum WV juga telah ditegaskan bahwaBerkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum dihubungkandengan tanah tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum,maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harusmengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkanSurat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yangberlaku, sehingga
    A17/18/A/Agr/BIl. sepanjangyang meredistribusikan tanah tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor WayanKayua, namun faktanya tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penggugat adanyapencabutan atau pembatalan Surat Keputusan Redistribusi tersebut, sedangkanberdasarkan dictum NV telah ditegaskan syarat mutlak yakni : Berkenaan denganPedum Pamong tersebut pada diktum dihubungkan dengan tanah tanah yangdimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yangbersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus
Register : 21-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN.Pbm
Tanggal 8 Juli 2015 — MUGIONO BIN HARJO HARTONO
3118
  • diharapkan pula akan timbulperasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lainpula agar tidak melakukan kesalahan serupa;Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukumanyang seringanringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidanapenjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maximum
Register : 05-10-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3316
  • menerangkan bahwa kontrak pemain permusim atau 12 bulan;Saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2020 lalu, kontrak pemainsejumlah Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) permusim, karenasituasi Pandemi Covid 19;Saksi menerangkan, karena situasi Pandemi Covid 19, maka padatahun 2020, kompetisi untuk sementara dihentikan, maka PengurusPSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) telah mengeluarkan 3(tiga) Surat Keputusan, yakni : Nomor 48/PSSI/2020, yang pada intinya menegaskan bahwa parapemain hanya dibayar maximum
    menerangkan bahwa kontrak pemain permusim atau 12bulan; Saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2020 lalu, kontrak pemainsejumlah Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) permusim,karena situasi Pandemi Covid 19; Saksi menerangkan, karena situasi Pandemi Covid 19, makapada tahun 2020, kompetisi untuk sementara dihentikan, makaPengurus PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) telahmengeluarkan 3 (tiga) Surat Keputusan, yakni : Nomor 48/PSSI/2020, yang pada intinya menegaskanbahwa para pemain hanya dibayar maximum
Register : 24-04-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 51/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 23 April 2018 — PT. MASCOT INTERNATIONAL, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Pergudangan Bandara Benda Permai No. 68, Blok F 23, Tangerang, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Edy Kurniya Djati, S.H., Joko Sulaksono, S.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., dan Agustinus Soter, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HENDRA, DJATI & SANTOSO (HDS PARTNERSHIP) yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Pusat Bisnis Thamrin City Lantai 7 Suite 725, Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016, semula disebut PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING. M e l a w a n: 1. HJ. BADRIYAH, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3671035107700001, beralamat di Batujaya Utara, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten. Dalam hai ini telah memberikan kuasa kepada: Michael Agustin, S.H, Ardian Pratomo, S.H., Jati Prihantono, S.H., Abdul Ghofur, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MANP Lawyers Litigation and Corporate (selanjutnya disebut ”MANP Lawyers”) beralamat di Palma One Building 7th Floor Suite #709 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X2 No.4 Jakarta Selatan 12950 – INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018, semula disebut TERGUGAT I, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I. 2. MOH. KHUSNI, beralamat Warga Negara Indonesia, beralamat di Batujaya Utara, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten, semula sebagai TERGUGAT II, selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING II. 3. PUJIANTO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Batujaya Timur, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten, semulasebagai Tergugat III, selanjutnya disebut TERBANDING III.
15165
  • Bahwa berdasarkan dokumen yang pada intinya berisi mengenai suhu,11.kelembapan, curah hujan, lama penyinaran pada tanggal 5 September 2016(pada saat peristiwa kebakaran) yang diterima Tergugat Konpensi/Penggugat Konpensi dari BMKG (Badan Meteorologi dan Geofisika) StasiunGeofisika Tangerang dan Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta sebagaiberikut: Stasiun Suhu Suhu Suhu Kelembapan Curah LamaMinimum Maximum Rata Rata Rata Hujan PenyinaranRataStasiun 24 33,2 28,7 78 11,6 3,2GeofisikaTangerangStasiun 24,6
    2018/PT BTN Rata (knot) (deg) (knot) Maksimum(deg)Stasiun 3 NE 6 23GeofisikaTangerangStasiun 3 NE 7 50MeteorologiSoekarnoHatta 11.Bahwa berdasarkan dokumen yang pada intinya berisi mengenai suhu,kelembapan, curah hujan, lama penyinaran pada tanggal 5 September 2016(pada saat peristiwa kebakaran) yang diterima Tergugat Il dari BMKG(Badan Meteorologi dan Geofisika) Stasiun Geofisika Tangerang danStasiun Meteorologi Soekarno Hatta sebagai berikut: Stasiun Suhu Suhu Suhu Kelembapan Curah LamaMinimum Maximum
    Bahwa berdasarkan dokumenyang pada intinya berisi mengenai suhu,kelembapan, curah hujan, lama penyinaran pada tanggal 5 September 2016(pada saat peristiwa kebakaran) yang diterima Tergugat Ill dari BMKG(Badan Meteorologi dan Geofisika) Stasiun Geofisika Tangerang danStasiun Meteorologi Soekarno Hatta sebagai berikut:Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor : 51/PDT/2018/PT BTN Stasiun Suhu Suhu Suhu Kelembapan Curah LamaMinimum Maximum Rata Rata Rata Hujan PenyinaranRataStasiun 24 33,2 28,7 78 11,6 3,2GeofisikaTangerangStasiun
Putus : 17-06-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 30/Pid.Sus/2014/PTK
Tanggal 17 Juni 2014 — Drs STEFANUS NGADI YANTO Als. STEF
4925
  • Spesifikasi Kapal adalah sebagai berikut :Ukuran tonase : 35GTMesin penggerak : 240 PK Brand New Marine EnginePanjang seluruh (LOA) : 29,12MLebar maximum : 48MTinggi geladak (D Moulded) : 2,2MSarat air/draft (d) : 1,6MDalam badan : 2,00MTangki bahan bakar : 2tonTangki air tawar : 1TonABK : 24 orangMesin penggerak dilengkapi dengan bukubuku serta standart sparepartsesuai dari pabrik dan ada jaminan purna jual dari agen mesin tersebut.b.
    Spesifikasi Kapal adalah sebagai berikut :Ukuran tonase : 35GTMesin penggerak : 240 PK Brand New MarineEnginePanjang seluruh (LOA) : 29,12MLebar maximum : 48MTinggi geladak (D Moulded) : 2,2MSarat air/draft (d) : 1,6MDalam badan : 2,00MTangki bahan bakar : 2tonTangki air tawar : 1Ton20ABK : 24 orangMesin penggerak dilengkapi dengan bukubuku serta standart sparepartsesuai dari pabrik dan ada jaminan purna jual dari agen mesin tersebut.b.
Register : 01-09-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN TEGAL Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Tgl
Tanggal 24 Februari 2016 —
8328
  • Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 1 September 2015 denganregister perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Tgl. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :Halaman dari 26 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Tgl1 BahwaPenggugat adalah nasabah, debitur dan juga sebagai penjamin atas fasilitaskredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;2 Bahwa fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, masingmasing :1 Perpanjangan, dengan plafond Rp. 3.200.000.000,Konversi WA menjadi KMK, dengan maximum
Register : 17-04-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 14 Juli 2014 — ENUNG SANURI; HIKMAT KUSUMAWARDHANA; OMID TAHMID; LAWAN; PT. MING CHIA CERAMIC;
627
  • sebagaimana yang diamanatkanoleh ketentuan Pasal 155 ayat 2 Undang undang No. 13 tahun 2003, yang mana dalampersidangan juga tidak cukup bukti adanya upaya upaya/ kewajiban dari Para Penggugatuntuk tetap melaksanakan kewajibannya Oleh karena Para Penggugat tidak menjalankankewajibannya demikian juga Tergugat tidak memberikan surat skorsing namun demikianberdasarkan Pasal 22 ayat 5 Juncto Pasal 22 ayat 2 b peraturan perusahaan PT Ming ChiaCeramics Indonesia disebutkan bahwa pemberhentian sementara maximum
Register : 13-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Pti
Tanggal 17 Desember 2020 — Terdakwa: LELY HUDOYO alias LELY bin HARDI
407137
  • Setelah dari SPBU tidak bisa diserahkan/didelegasikan lagi keyang lain karena SPBU merupakan konsumen akhir;Menimbang, bahwa yang dapat menerima BBM subsidi, untuktransportasi darat adalah bebas, tetapi untuk transportasi laut ada kualifikasinyayang diatur dalam lampiran Perpres 191 Tahun 2014, diantaranya yaitu untukNelayan : maximum 30 GT dan harus terdaftar di SKPD setempat (DinasKelautan (DKP) atau Menteri Kelautan.
Putus : 04-09-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1820 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 4 September 2009 — ANDI Anak JAIS
4439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .: Kep78/BC/1997, Pasal 7, Pasal 8 danPasal 9 Ayat (3) huruf b,yang menyebutkan bahwa: "Pelintas Batas yangmembawa barang impor yang tidak melebihi nilai batas maxsimumdibebaskan dari kewajiban membayar biaya kepabeanan terhadap negara" ;"Apabila melebihi batas nilai maximum, maka dalam kelebihannyadikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor" ;Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 19/MDAGIPER/5/2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan MenteriPerindustrian Dan Perdagangan
Putus : 03-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN LAMONGAN Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Lmg
Tanggal 3 Juni 2015 — Penggugat : TRISMIANTO, Tergugat : PT. BANK btpn Babat,
548
  • dilakukan stadministrasi perkreditan, dan hal ini dapat ditempuh melalui beberapa antaralain:a) Penjadwalan kembali ( Rescheduling ), yaitu perubahan syarat kredit yangmenyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masatenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran;b) Persyaratan ( Rescheduling ), yaitu perubahan sebagian atau seluruhsyaratsyarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwalpembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidakmenyangkut perubahan maximum
Register : 05-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 136/Pid.B/2018/PN Tbh
Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
SUMRIADI, SH
Terdakwa:
JUMHAN Alias H. PERMATA
8545
  • Indragiri Hilir Riau (Parit 2) bergerakdalam bidang usaha perdagangan rokok dan minuman beralkohol.Bahwa saksi menerangkan bahwa usaha milik terdakwa tidak adaizin usahanya;Bahwa saksi menerangkan merk rokok dan minuman beralkoholyang disimpan digudang parit 2 oleh terdakwa antara lain rokokLUKMAN, MILD, MAXIMUM dan BELLN sedangkan untuk minumanberalkohol setahu saksi merek CHIPAS REGAL 12 karena saksitidak pernah membuka bungkusan minuman beralkohol tersebut;Bahwa berdasarkan keterangan saksi minuman
    Lintas Rengat Tembilanan, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu,Kabupaten Inhil Riau dan ditemukan minuman beralkohol sebanyak 605(enam ratus lima) koli dari berbagai merek, diantaranya merek JOSE CUERVO,JACK DANIELS, BAILEYS, dll. serta Rokok LUKMAN, MILD, MAXIMUM danBELLN, sehingga keseluruhan minuman beralkohol yang ditemukan pada 2(dua) gudang tersebut adalah sebanyak 1020 (seribu dua puluh) koli minumanberalkohol;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksiWINTA
Putus : 18-06-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 101/PID.B/2013/PN.MPW
Tanggal 18 Juni 2013 — Terdakwa I RUDIYANTO Bin PAELAN Terdakwa II NAZUHRI Als PA’U Bin PAELAN
603
  • antara pidanapenjara atau pidana denda akan tetapi dikarenakan pidana denda di dalam KUHP tidakpernah mengalami penyesuaian sejak Peraturan Presiden (PERPU) Nomor 18 tahun 1960tentang Perubahan jumlah hukuman denda dalam KUHP, maka berdasarkan prinsipkeadilan (fairness) Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara dalam waktutertentu yang lama masa pemidanaannya (Strafmaat) akan ditentukan di dalam amar dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena KUHP menganut konsep pola perumusan pidanaabsolute (Maximum