Ditemukan 4987 data
28 — 5
Sebagaimana yang dikutip didalam Buku Duri dan Mutiaradalam Kehidupan Perkawinan PNS", Penulis Soegeng Prijodarminto, PenerbitPT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 21, bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu daripejabat, yang harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasanlengkap yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut (Pasal 3).Kewajiban ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagaiPegawai Negeri Sipil
Agus Haryono, S.H
Terdakwa:
Ahan Ria Setiawan
46 — 29
Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menurut Saksi3 PratuHeri Irawan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut aman dantidak ada masalah dikemudian hari karena diperoleh dari orang sipilyang menggadaikan kepada Saksi3 Pratu Heri Irawan dan kondisikendaraan tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan (STNK danBPKB) kemudian Terdakwa merubah polat Nopol kendaraan dengancara memesan plat Nopol KT 3048 ZH di daerah Gunung Pasirselanjutnya Terdakwa memasang sendiri plat nopol tersebut padasepeda motor Honda
59 — 39
LisyeLisnawati karena Saksi tersebut adalah seorang sipilyang tunduk kepada Peradilan sipil, ini pun menuruthemat kami bukan merupakan alasan penjatuhan hukumanyang berat bagi diri terdakwa karena fakta tersebutmerupakan pembuktian yang hakiki bahwa sesungguhnyapelaku utama dalam perkara ini adalah Saksi 18 (Sdri.Lisye Lisnawati), dan seyogyanya Oditur Militer yangberkedudukan juga sebagai penyidik (pasal 69 ayat (1)UU no. 31 th 1997) selaku aparat penegak hukummengkoordinasikan dengan pihak Kepolisian
217 — 114
Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang TelahBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganoF AIETTA.. seer nemesis MRR SRR RR RRBahwa selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara danReformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2018 tanggal18 September 2018 Tentang Pelaksanaan
116 — 55
Nomor: 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian yang menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan; ~~~~Menimbang, bahwa hal yang sama juga diatur dalamketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
28 — 17
DALAM EKSEPSI Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syaratformal yuridis atau permohonan Pemohon kabur (ObscureLibel); Bahwa Pemohon sebagai karyawan pada PT Antam TbkKolaka Sultra merupakan perusahaan Badan Usaha MilikNegara yang sudah tentu sama dengan Pegawai Negeri Sipilyang mana jika ingin bercerai terlebin dahulu harus mendapatHal. 4 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdiiin dari atasan, oleh karena Pemohon sampai saat ini belummendapat ijin cerai dari atasan maka permohonan Pemohontidak
31 — 24
Saksi tidak mengetahui mengenai penggunaan narkotika oleh Terdakwa, baik mengenai tempat, waktudan caracaranya, namun dari keterangan Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh pimpinan,Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika bersama temantemannya dari sipilyang dilakukan di tempat hiburan malam.8.
16 — 1
DALAM EKSEPSI;Pengadilan Agama Tanjungpinang belum memiliki kewenanganmengadili/ premature;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang wajiob tunduk dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil Knhususnya Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 TentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun1983;Menimbang, bahwa yang mana Pemohon hingga saat ini belummemiliki Izin Perceraian dari
TIURMAIDA SITUMEANG, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA MEDAN
71 — 41
Sekolah yang berbunyi Kepala Sekolah dapatHalaman 12 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUNMdn36.37.38.39.40.diberhentikan dari penugasan karena:....f. hasil penilaian prestasi kerjatidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik ;Bahwa hasil Penilai Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukanoleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan Jangka Waktu Januaris/d Desember 2018 kepada Penggugat diperoleh Nilai Capaian SKP84.01 (BAIK) ;Bahwa berdasarkan hasil Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipilyang
17 — 2
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Dum.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di mana 1/3gaji dari Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan kepada anak/ anakanakmaka Majelis berpendapat bahwa 1/3 dari total gaji Tergugat yang bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah merupakan
64 — 33
No. 4 c. dari LampiranI Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan PPNo. 13 Tahun 2002 yang mengatur: PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yangperlu mendapat pertimbangan Baperjakat adalahpemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerjayang baik, karena alasana) tidak
M. ALKINDI, SH., MH.
Terdakwa:
FERRY WAHYUDI Bin ISKANDAR FAUZI
22 — 21
Bahwa terdakwa telah mengenal sabu sabu sudah sejak 12tahun yang lalu dan terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipilyang membeli sabu sabu dari hasil gajinya perbulan ;2. Bahwa 1 (Satu) paket sabu sabu yang dibeli oleh sdr.
86 — 85
Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKEDUAw Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah
Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKETIGA w Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah
ATAUKEEMPATHalaman 37 dari 115Putusan No. 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGw Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Bahwa benar Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Petikan Keputusan WalikotaBogor Nomor: 821.12.45105 tahun 2007 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, semuladitempatkan di Kantor Bappeda Kota Bogor dan kemudian beralihtugas di Kantor Kominfo Kota Bogor, dan terakhir di Kantor BadanPengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor;15. Bahwa benar, jumlah uang yang diminta oleh saksi IR.
TONAO PETRUS JANGKOBUS
188 — 54
membuat catatan pada Register Akta catatan sipil dan KutipanAkta catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu tentang pencatatan pengesahanperkawinan orang tua Pemohon tersebut, oleh karenanya terhadap petitum angka3 permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipilpada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KepulauanSangihe untuk melakukan pencatatan perkawinan orang tua Pemohon tersebutpada buku Register Akta catatan sipil dan menerbitkan Kutipan Akta catatan sipilyang
MUSLIMIN GUNTUR, SKM
Tergugat:
BUPATI LUWU TIMUR
130 — 60
Bukti T3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Edaran Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor: 880/3713/SJ, tanggal 10 Mei2019, Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan;4.
57 — 22
Tergugat II sulit memberikanjawaban yang benar dan pasti ada atas pokok perkara.GUGATAN REKONVENSI1Bahwa kebijakan Penggugat menarik Tergugat I ke dalam perkara ini tanpaalasan yang benar menurut hukum dapat menimbulkan kerugian bagiTergugat I, Tergugat berhak mengajukan gugatan Rekonvensi dan denganmengacu pada hukum acara perdata, Tergugat I ditetapkan sebagaiPenggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai TergugatRekonvensi.2 Bahwa berkenaan Penggugat Rekonvensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang
22 — 16
merusak barang dalam rumah, selanjutnya Tergugat tidakmenginginkan perceraian;Menimbang, bahwa terlepas gugatan Penggugat disanggah/dibantah olehTergugat, Penggugat telah membuktikan dalildalil gugatannya dengan alat buktisurat (bukti P.1 s/d. bukti P.5) dan 2 (dua) orang saksi, masingmasing :Nurdianti binti Muhammad Ing, (saksi 1) dan Sadam bin Tega (saksi 2);....Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KARPEG/Kartu Pegawai Tergugat)adalah membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipilyang
930 — 853 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyaikekuasaan untuk mengendalikan kawahannya secara efektif, namun dalampelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orangorang yangdiduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, Terdakwa tidakmelakukan pengendalian terhadap bawahannya, yaitu Anggota Satuan BrimobPolda Irian Jaya / Papua yang dipimpin oleh Bripbka Hans Fairnap, Bripka ZawalHalim, lptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga terjadipenganiayaan terhadap beberapa kelompok atau perkumpulan penduduk sipilyang
69 — 24
segala sesuatu yang tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari isi putusan ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA.Dalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
152 — 72
Mengenai ini akan MajelisHakim tuangkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintahtersebut di atas dinyatakan pula bahwa Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Sehingga apabila suatusaat Tergugat menikah lagi maka Penggugat tidak wajib meneruskanmenyerahkan sepertiga dari gajinya kepada Tergugat.