• 956 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

  Nomor 956 kK/Padt.SusBPSkK/20175.6.10BahwaBahwaBahwaBahwaBahwaBahwaSehingga mengacu pada putusan BPSK tersebut yangmenyebutkan surat gugatan Konsumen tertanggal 30 November2016 dan BPSK mengeluarkan putusan pada tanggal 18 Januari2017, sudah secara jelas dan terang putusan BPSK Batu Baratersebut telah lewat waktu 21 hari dan melawan hukummelanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999,oleh karena itu putusan BPSK batal demi hukum (dianggap tidakpernah ada);setelah membaca seluruh putusan BPSK

  Nomor 956 kK/Pdt.SusBPSkK/2017penjelasan tersebut diatas BPSK Batu Baru jelas tidakmemahami peraturan perundangundangan dan akalakalanmenyampaikan dalil yang tidak benar;15 Bahwa Yang telah disampaikan dalam putusan BPSK tersebut hanyalahretorika yang tidak memiliki dasar yang jelas, karena secarategas kami sampaikan bahwa tidak pernah kami mengajukanlelang Hak Tanggungan atas Agunan Kredit tersebut di atas;16 Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baratelah berbuat diluar batas kewenangan

  Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwewenang untukmengadili sengketa antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan;2.Membatalkan putusan Arbitrase Badan PenyelesaianKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor459/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 tanggal 5 Agustus 2016;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, PemohonKeberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan agar memberikanputusan sebagai berikut:1.

  Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1864/Aritrase/Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 956 k/Pdt.SusBPSkK/2017BPSKBB/XI/2016 tanggal 18 Januari 2017 cacat hukum dan batal demihukum;2. Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenanganabsolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara;3.

  Tentang Keberatan Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan; Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (8)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkanpermohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengekta Konsumen Karawang NomorArbitrase/ 19/BPSK-KRW/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022, yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam permohonan tertanggal 7 November 2022;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengekta Konsumen Karawang NomorArbitrase/19/BPSK-KRW/

   X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022;

4. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraa quo;
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah).

   143/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Kwg

• MENGADILI:

  DALAM EKSEPSI

  • Menolak Eksepsi Termohon;

  DALAM POKOK PERKARA

  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor: 07/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, yang dibacakan pada 5 September 2023;
  3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan

  209/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg

• Menyatakan Permohonan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemohon tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard);2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 754.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

  KETUA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)-NYONYA MUMUN MAEMUNAHsebagai Para Termohon

  24/Pdt.K-BPSK/2014/PN.Skb

  Namun dengandiberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, maka Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadapupaya keberatan terhadap putusan BPSK mempedomani Peraturan MahkamahAgung tersebut sebelum dilakukan revisi terhadap Undangundang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa objek Permohonan Keberatan adalah Putusan BPSK KabupatenSukabumi, Nomor: 040/Prk/BPSK.Kabsi/VII

  Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.2 Lampau Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan (Exceptio temporis /eksepsi daluwarsa):Halaman 7 dari halaman 19 Putusan Nomor 24/PdtKBPSK/2014/PN.SkbBahwa Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, Nomor: 040/Prk/BPSK.Kabsi/VIU/2014 telah dijatuhkan pada tanggal 23 September 2014, kemudian PemohonKeberatan telah menerima pemberitahuan Putusan BPSK aquo pada tanggal 02Oktober 2014, sedangkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan

  memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepadaalamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambatlambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan;2 Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSKdiberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajibmenyatakan menerima atau menolak putusan BPSK;3 Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapatmengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatlambatnyadalam waktu 14 (empat belas

  Raya cipanasno.201 Blok 23, cipanas, kab Cianjur.Dengan perbedaan demikian itu, antara nama Pemberi Kuasa dalam SuratKuasa Khusus dengan nama dalam Permohonan Keberatan maka perkaraPermohonan Keberatan ini, telah kabur subyek hukumnya.b BPSK Kabupaten Sukabumi kedudukannya bukanlah di bawah wewenangPemerintah Kabupaten Sukabumi:Bahwa Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan telahmenyebutkan Termohon 3 adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, CqKetua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

  ).Padahal senyatanya, BPSK Kabupaten Sukabumi meskipun berada diwilayahPemerintah Kabupaten Sukabumi tetapi keberadaan BPSK bukan ataskebijakan Ekonomi maupun kebijakan Politik Pemerintah KabupatenSukabumi melainkan berdasarkan:1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2004 tentangPembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada PemerintahKota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, KotaKediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya dan Pada Kabupaten Kupang,Kabupaten Belitung

• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
• Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 004/P.Arbitrase/BPSK-Llg/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021.
• Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp4.095.000,00(empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

  10/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Lht

• Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor Perkara : 019/BPSK/PKR-SEKT/III/2016 tanggal 19 Mei 2016 ; 3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ; 4. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima ; 5. Menghukum Termohon Keberatanuntuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

• M E N G A D I L I:Menerima permohonan keberatan dari Pemohon;Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor : 001/BPSK/PKR-SEK/I/2017, tanggal, 23 Februari 2017MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Tidak dapat diterima;Menghukum Penggugat /Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.351.000,00 (tiga

  72/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pbr

• 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

  No. 25 K/Pdt.SusBPSK/2015manfaat kendaraan sebesar Rp15.000,00 per hari terhitung mulai tanggalpenarikan sampai dengan diserahkannya unit kendaraan kepada Pengadu;Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumentersebut, Pemohon Keberatan/Penggugat telah mengajukan gugatan di depanpersidangan Pengadilan Negeri Garut yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat oleh Tergugat telah diadukan kepada BPSK terdaftar diSekretariat BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 060/PK004/BPSK/V1/2014

  Menilai dan memutus bahwa, Penggugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum eks Pasal 1865 KUH Perdata (halaman 10 dan 12Putusan BPSk);Bahwa, atas dasar pertimbangan hukum BPSK tersebut, selanjutnya BPSKmenjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan yang berakibat salah,melanggar hukum dan melampaui batas kewenangan yurisdiksi hukum yangditentukan, sebab:a.

  Menyatakan membatalkan putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 39/A/BPSK Kota Tsm/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tersebut;3. Menyatakan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskanperkara tersebut;4.

  Nomor 8/1999), dimana berdasarkan perjanjian pembiayaan bersamaNomor 0026111112809 tanggal 25 Agustus 2011 telah dipilih di PengadilanNegeri Garut oleh karena itu, BPSK Kota Tasikmalaya tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara pengaduan tersebut (vide, bukti PutusanPengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 25/Pdt.Sus,BPSK/2014/PN Tsm.

  ,tanggal 13 Juni 2014 dan Nomor 30/Pdt.Sus BPSK/2014/PN Tsm., tanggal 1Juli 2014 jo.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon Keberatan Putusan BPSK Kota Batam Nomor : 018/PK-ARB/BPSK/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah;

  323/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm

  YANG DILAKUKAN OLEH BPSK KOTA BATAM:1.

  Bahwa pada tanggal 30 September 2020 TERMOHON membuat Pengaduanke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam dengan NomorPengaduan : 041/PK/BPSK/IX/2020 tanggal 30 September 2020 ;2.

  Bahwa dalam membuat laporan di BPSK Kota Batam, TERMOHONmemberikan Kuasa kepada PIHAK LAIN guna untuk membuatpengaduan/pelaporan pada BPSK Kota Batam, yang mana hal tersebut sangatbertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 TentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, sehingga PEMOHON menilai bahwa Putusan BPSK Kota BatamNomor 018/PKARB/BPSK/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 telah CACATHUKUM

  Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota BatamTidak Mempunyai Kewenangan untuk Memeriksa dan Memutuskan PerkaraNomor : 018/PKARB/BPSK/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 ;3. Menyatakan bahwa Putusan No. 018/PKARB/BPSK/IX/2020 tanggal 27Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Batam Batal Demi Hukum ;4.

  Fotocopy Putusan BPSK Kota Batam No.018/PKARB/BPSK/IX/2020 tanggal27 Oktober 2020, diberi tanda. ...P6;7. Fotocopy Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, diberi tanda. ...

• MENGADILI:

  Dalam Eksepsi

  • Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

  Dalam Pokok Perkara

  1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
  2. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 004/BPSK-LIg/Arbitrase/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  3. Menolak keberatan

  Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
2. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

12/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg

• MENGADILI:

  
  1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Lubuklinggau nomor 004/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai kepentingan hukum Pemohon;
  3. Menolak keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

  MENGADILI SENDIRI:

  
  1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa

  19/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Llg

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untukmencabut perkara perdata gugatan Nomor: 55/ Pdt.Sus-BPSK /2023/ PN.Idm;
  2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara perdata Gugatan Nomor: 55/ Pdt.Sus-BPSK /2023/ PN.Idm dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

  3.Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

  55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Idm

• 44/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Idm

• Batubara kembali mengirimkan Surat PanggilanSidang Arbitrase Nomor: 194/PGARB/BPSK/BB/IV/2015 tanggal 24 April2015, dengan agenda Menghadiri Sidang Arbitrasse pada tanggal 29 April 2015,dan pada panggilan tersebut BPSK Batubara tidak juga melampirkan CopyFormulir Gugatan Konsumen serta BPSK Batubara telah sewenang wenangdan tanpa dasar hukum yang jelas dengan sepihak menentukan agendaSidang Arbitrasse, hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat(1) Keputusan Menteri Perindustrian

  denganketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga cukup alasanbagi Hakim Pengadilan Negeri Rantoprapat yang menangani perkara a quountuk membatalkan demi hukum Putusan BPSK Batubara Nomor: 081/Arbitrase/BPSKBB/IV/2015, tanggal 29 Juni 2015;14 Bahwa atas tindakan Termohon Keberatan yang telah mengajukan gugatanmelalui BPSK Batubara, sehingga Pemohon Keberatan telah mengeluarkanbiaya untuk menghadap di BPSK Batubara dan Pengadilan Negeri Rantoprapat,maka atas biaya biaya yang telah

  BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara iniMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkanbahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini.

  BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah sewenangwenangmenentukan sidang arbitrase karena kepada pemohon dipanggil untuksidang arbitrase 1 (satu) hari sebelum sidang sehingga panggilan tersebutcacat hukumMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkanbahwa PEMOHON telah dipanggil oleh BPSK Kabupaten Batubara untuk sidangarbitrase sehari sebelum dilakukan sidang tersebut sehingga panggilan tersebut cacathukum (Surat Panggilan Nomor 167/PG/ARB/BPSK/BB/IV tanggal 7 April 2015 danSurat

  Panggilan Nomor 194/PGARB/BPSK/BB/IV/2015 tanggal 24 April 2015) sertadalam masingmasing surat panggilan tidak melampirkan copy formulir gugatankonsumen ;Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di persidangan Majelis Hakim tidakmelihat akan isi dan pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara;Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap alasan keberatan ini tidaklahdapat diterimaAd. 3.

• 95 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

  ., bertempat tinggal di JalanBenteng Hulu Nomor 36, Tembung, Medan Tembung, KotaMedan;Termohon Kasasi:;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medantelah memberikan Putusan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal15 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:1.

  Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan;3. Menyatakan sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan bukanlah merupakan sengketa konsumen;4. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal 15 November 2018, batal demi hukum;5.

  Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Medan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal 15 November2018 batal demi hukum;2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Halaman 3 dari 6 hal. Put.

  denganjaminan Fidusia, Pemohon Keberatan sebagai Kreditor dan TermohonKeberatan sebagai Debitor, dimana ternyata pihak Termohon Keberatanselaku Debitor telah cidera janji (wanprestasi) dalam hal ini tidakmemenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan kredit,sehingga kredit Termohon Keberatan tersebut merupakan kredit macetdan untuk itu sengketa antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK

  Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 880/Pdt.SusBPSK/2018/PN.Mdn tanggal 7 Februari 2019:MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;3.

• 400 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

  ) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cermat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

  BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang.Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangantersebut.5.

  rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan Putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa) sangatlahterbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali,dan menyebabkan

  Batubara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.

  Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap konsumen dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat;d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tertanggal 16 September 2015;e.