Ditemukan 538 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbr Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
Terdakwa:
ELDA FITRA YENI PGL PIT
49 — 12
HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
Terdakwa:
ELDA FITRA YENI PGL PIT
49 — 12
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
Register : 06-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu Tanggal 4 April 2016 — GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO
146 — 114
146 — 114
Agama.Bahwa Dasar dari pelaksanaan Hak Asazi Manusia di Indonesia adalahNegara telah meratifikasi Konvenance Internasional tentang hak hakEkonomi, Sosial dan Budaya ( International Convenant on Economic, Sosialand Culture Right) yang kemudian atas dasar ratifikasi atau pengakuannegara terhadap Hak Asazi Manusia tersebut telah dibuatkan Undang Undangyaitu Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asazi Manusia.Bahwa Tidak ada sanksi apabila suatu negara mengabaikan konvenantersebut, hanya saja United Nation
Putus : 04-10-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/PID.SUS/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG ; HERU CAHYO SETIYONO
137 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti tidak berpedoman pada beberapa ketentuanmengenai Tindak Pidana Korupsi, seperti Penjelasan Umum UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 alinea kedua, Penjelasan UmumUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 alinea kedua dan pembukaanUnited Nation Convention Againt Coruption (UNCAC) yang telahdisahkan oleh Indonesia dengan UndangUndang RI Nomor 7 Tahun2006, alinea satu dan ketiga sehingga penjatuhan hukuman kepadaTerdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukanUndangUndang PPIK dan
Putus : 10-05-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 10 Mei 2012 — SJAHMAULA MANAF
132 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seiicihro ono melakukannya sebagai Universal Phenomenon(Department of Economic ang Social Affairs, Fourth United Nation Conggresson The Orevebtion of Crrime, New York, 1971, hal. 7 bahkan Benedict SAlper mengatakan kejahatan sebagai the oldest social problem (Beneckt SAlper. Changing Concept of Crime and Criminal Policy Resources MaterialSeries No.6 1973 h.85) ;Hal. 47 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012Di sisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost ofcrime).
Biaya kejahatan ini dapat dihitung dari segi a). kerugiankerugian terhadap individu) dan masyarakat, b) biaya untukpencegahannya, c) kegelisahan yang timbul akibat terjadinya kejahatan(Fith United Nation Congress on the Prevention of Crime and theTreatment of Offenders, 1975. hal 119) ;Philippe de Seyness, antara lain mengatakan kejahatan telah dianggapmempunyai ukuranukuran baru, tidak lagi dipandang sebagai suatu"cacat kemasyarakatan" (a social blemish).
Saat ini kejahatan telahdipandang sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanya menuntuttindakantindakan bersifat teknis tetapi memerlukan tindakan luas yangdisusun pada tingkatan politik tertinggi (Department of Economic and SocialAffairs, Fourth United Nation Congress on The Prevention of Crime, NewYork, 1971. hal 6) ;Dalam sejarah, Korupsi juga merupakan the oldest social problem yangbelum pernah dapat dituntaskan.
Putus : 25-07-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Tanggal 25 Juli 2014 — MULTI ACCESS LIMITED VS PT WONGLOKAT INTERNASIONAL
717 — 1188 — Berkekuatan Hukum Tetap
717 — 1188 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.366 K/Padt.SusHKI/2014 PenghargaanDiberikan OlehDiberikan kepadaTahun associationproduct Ranked Nomor 1 in 2008National Beverages MarketSales VolumeChina Industrial InformationIssuing CenterThe WONG LO KAT (#3)product First Brand in Herbal teaChina High Technology BrandPromotion Bureau; ChinaInternational MarketThe WONQGLOXKAT (FSK=5) 2008Industry by Chinese Nation Association; China International prdduBrand AcademyThe WONG LO KAT (#35)General Administration of SQortSpecial Contribution Award
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/Pdt/2015 Tanggal 28 Mei 2015 — PT KORINDO HEAVY INDUSTRY (DAHULU PT KOSTRA MAS JAYA), vs. HYUNDAI MOTOR COMPANY
276 — 865 — Berkekuatan Hukum Tetap
276 — 865 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt/G/1991,tertanggal 4 Juni 1991, Para Pihak Christine Hartani Tjakra vs.Syamsurizal Anis, Cs;eeteeeeeentnnaaes pertentangan dan perselisinan dari atau sehubungandengan perjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisihan/sengketa keabsahan perjanjian ini) akan diselesaikan melalui arbitraseoleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang akanbersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkan "The Rules ofThe United Nation Centre
Putus : 12-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 819 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — 1. RAHMAT HIDAYAT, DKK VS 1. PT GEOSERVICES, DKK
103 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
CNOOC SES LTD, (CHINA NATION OIL OFFSHORECOORPORATION SOUTH EAST SUMATERA LIMITED),diwakili oleh Liu Song, Warga Negara Tiongkok, selakuPresident Cnooc Ses Ltd, dalam hal ini memberi kuasakepada Darmanto, S.H., M.Hum., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Gedung Lina 2 Floor, Suite 205 A,Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B7, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;Dan:.
Register : 11-01-2011 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 2/Pdt.G /2011/PN.SBB 1. LALU BUDI SURYATA, SP
2. FITRA RINO
3. SALAMUDDIN MAULA
4. M. SAHRIL AMIN
5. HASBULLAH, S.H.
melawan
NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT CQ BUPATI KABUPATEN SUMBAWA
3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT CQ BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
4. DIREKTUR PT. DAERAH MAJU BERSAING
5. DIREKTUR PT. MULTYCAPITAL
6. DIREKTUR PT. MULTY DAERAH BERSAING
181 — 144
181 — 144
NNT(Newmont Nusa Tenggara) dibawah prosedur arbitrase United Nation CommissionInternational Trade Law (UNCITRAL) tanggal 31 Maret 2009, dictum ke 4 (empat)yang berbunyi: "Saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai (Clean and Clear)dan sumber dana atas pembelian saham tersebut bukan menjadi urusan PT.NNT".namun dalam kenyataannya PT. Multy Daerah Bersaing menggadaikan/menjaminkan24% divestasi saham PT. NNT tersebut untuk mendapatkan hutang guna mengakuisisi24% divestasi saham PT.
Register : 12-09-2012 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 22-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 14 Februari 2013 — PT. Ayun Jaya Motor;Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia
82 — 42
82 — 42
Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Kepabeanan, Tergugat melakukanpemeriksaan administratif terhadap dokumen pelengkap Kepabeanankhususnya terhadap form IJEPA yang diajukan oleh Penggugat untukmenentukan apakah importasi Penggugat mendapatkan tarif preferensi atautariff MFN (Most Favoured Nation) ; Bahwa dari hasil pemeriksaan administratif terhadap dokumen pelengkapKepabeanan yaitu form IEPA, Tergugat meragukan keabsahan form IJEPAtersebut, sehingga berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor
Putus : 05-04-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2612/Pid.Sus/2017/PN Lbp Tanggal 5 April 2018 — 1. Nama lengkap : SAMSUL BAHRI Alias DIN Bin Alm. MHD. TAHIR;
2. Tempat lahir : Aras;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Aras Kec. Air Putih Kab. Batubara, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
105 — 15
105 — 15
Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwa
Putus : 15-04-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN KSP Tanggal 15 April 2015 — ZAINAL ABIDIN Alias CUNEK Bin Alm. ABDUL KEMIS
22 — 4
22 — 4
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebin yang bersengkokol atau bersepakat
Putus : 19-12-2007 — Upload : 27-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02P/KPUD/2007 Tanggal 19 Desember 2007 — H. M. Amin Syam; Prof. Dr. Mansyur Ramly; Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan
339 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih dalammaknanya dari pada itu, adalah untuk membangun tatanan demokrasi yangakan menentukan pembentukan karakter bangsa (Nation Coracter Building)dan pembangunan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih (CleanGoverment dan Good Governance) serta tegaknya supremasi hukum;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana disebutkan di atas, makaPemohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagaiberikut:1.
prinsip atau mendasar atas pelanggaran nilainilai hukum, dandemokrasi serta azas jujur dan adil sebagai prinsip dalam pelaksanaanPILKADA;13.Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secaralangsung bukanlah sematamata bertujuan membuat prosedur bagikemenangan salah satu pasangan calon atau bertujuan akhir terpilinnyaseorang Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi jauh lebjh dalammaknanya dari pada itu yaitu untuk membangun tatanan demokrasi yangakan menentukan pembentukan karakter bangsa (Nation
Register : 08-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Kbr Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
Terdakwa:
Anggi Putra Pradana Panggilan Anggi
41 — 7
HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
Terdakwa:
Anggi Putra Pradana Panggilan Anggi
41 — 7
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
Putus : 05-04-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2607/Pid.Sus/2017/PN Lbp Tanggal 5 April 2018 — 1. Nama lengkap : AYA RADI Als. AYAR Bin Alm. JAFAR;
2. Tempat lahir : Bandar Khalifah;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /31 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasir I Ds. Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Berdagai - Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
83 — 11
83 — 11
Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwapada
Register : 18-05-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PN Andoolo Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Adl Tanggal 5 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Marwan Arifin. S.H
Terdakwa:
DAHYAR ANTON ALS DAHYAR BIN MUH. ANTON ANDREAS OLA
118 — 43
Marwan Arifin. S.H
Terdakwa:
DAHYAR ANTON ALS DAHYAR BIN MUH. ANTON ANDREAS OLA
118 — 43
Tindakpidana ini menjadi masalah semua negara, sehingga mayoritas anggota PBBHalaman 42 dari 46 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Adltelah menyepakati United Nation Convention Against the Delict Traffic inNarcotics Drugs and Psychotropic Substances pada tahun 1988, salah satunyaIndonesia sebagai negara pihak (State party) yang meratifikasi konvensitersebut dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1997 yang sekarangdiperbaharui menjadi UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dengan
Putus : 05-04-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2610/Pid.Sus/2017/PN Lbp Tanggal 5 April 2018 — 1. Nama lengkap : HERI AGUS MARZUKI Bin MARZUKI JHON;
2. Tempat lahir : Pematang Cengkring;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Sipare Desa Medang Kec. Medang Deras, Kab. Batubara, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
97 — 16
97 — 16
Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwa
Register : 09-01-2012 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SINJAI Nomor 10/Pid.B/2012/PN.Sinjai Tanggal 28 Mei 2012 — HAERUDDIN bin TOMPO
50 — 63
50 — 63
; Bahwa mekanisme (sistemnya) pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaandigital forensic berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP)3 tentang akusisiHandphone dan sim card bersama sim card, dan SOP4 tentang analisa Handphonedan simcard yang merujuk kepada Good Practice Guide for ComputerBasedElektrinik Evidence yang diterbitkan ole Association of Chief Police Officer(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensik Examination of Digital Evidence : AGuide for law enforcement yang diterbitkan oleh Nation
Register : 02-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2020 Tanggal 13 Februari 2020 — GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK (GPMT) VS PRESIDEN RI;
364 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
364 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 seharusnya untukmemberikan insentif bagi tumbuhnya industri bahan pakandalam negeri untuk kesejahteraan rakyat Indonesia menjaditidak tercapai, karena ternyata dengan adanya frasa a quo,terbukti bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak ataupakan ikan, untuk sebahagiannya luput atau tidakmendapatkan fasilitas pembebasan PPN;Menurut United Nations Conference on Trade andDevelopment (UNCTAD), Tax Incentives and Foreign DirectInvestement, A Global Survey, United Nation
Putus : 05-04-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2609/Pid.Sus/2017/PN Lbp Tanggal 5 April 2018 — 1. Nama lengkap : SAIDUL SARAGIH Als. SAIDUL Bin ABDUL SANI SARAGIH;
2. Tempat lahir : Indrapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Aras Dusun II Air Putih Asahan Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
100 — 37
100 — 37
Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwa
Putus : 13-11-2012 — Upload : 05-12-2012
Putusan PN STABAT Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.STB latihan Tanggal 13 Nopember 2012 — Penggugat "SUTARNO dkk" melawan
Tergugat "PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan"
50 — 16
50 — 16
Bahwa sejalan dengan semangat Reformasi Agraria tersebut, Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto dalam dialog dengan media elektronik dalamacara Save The Nation, Metro TV, tanggal 15 Juli 2009 dengan topic Tanah UntukRakyat, secara tegas menyatakan "perlu segera mendistribusikan tanah Negara kepadaorang miskin dan tidak punya tanah";1229.