OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/061/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/244/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Sarifuddin.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawalNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

PTUNMTR20.21.Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/028/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/125/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/028/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/125/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Guntur, SE;3.

Hasan Basri S, S.H, M.Si. sebagaimana bunyi Diktumkedua keputusan a quo yakni :Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut di bawah ini:Nama : Rd. Hasan Basri S, S.H, M.Si.NIP : 19630614 198403 1 001Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 14 Juni 1963Halaman 5 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV/aJabatan : Fungsional UmumUnit Kerja : Biro Umum Setda Provinsi Jambic.

pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan (objek sengketa) dikeluarkan telahmengabaikan azas ketidak berpihakan.Hal mana : azas ketidak berpihakan adalah azas yang mewajibkanBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkankepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.Hal ini : dapat penggugat buktikan bahwa ada Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan Barang bukti berupa :1 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gajifiktif pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.571(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.1(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/053/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/177/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAmiruddinBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon Pegawai NegeriSipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak pidana itu dapat dibedabeda sehubungan dengan berat ringannyatindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan.Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai NegeriSipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atautidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat,haruslah dipertimbangkan factorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang

yang disampaikan kepada Penggugatuntuk diperiksa dan/atau dimintai keterangan sehubungan dengandiperolehnya data baru terkait membagikan uang pungutan sisa kegiatanorientasi CPNS dan terbukti telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) namun dikembalikan setelah hal tersebut diketahuiWakil Menteri Hukum dan HAM sehingga penjatuhan hukuman disiplinterhadap Penggugat telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Berdasarkanketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa dalampenjatuhan disiplin terhadap setiap Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan' pelanggaran disiplin, wajibdilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pejabat yangberwenang menghukum sebelum kepada Pegawai Negeri Sipiltersebut dijatuhkan hukuman. Adanya kata wajib, berartiapabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelakukan pelanggaran disiplin, harus diperiksa dahulubaru dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/098/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/337/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaWawan Soesana Putradi;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/098/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/337/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama WawanSoesana Putradi;3.

Putusan No. 50/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNuraeni;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNuraeni;3.

Bahwa dalam hal dikeluarkannya objek a quo Tergugat berpedomanUndangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87ayat 2 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatui Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangPutusan Nomor: 24/G/2019/PTUN.PDGHalaman 38 dari

(fotokopi sesuai salinan resmi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPutusan Nomor: 24/G/2019/PTUN.PDGHalaman 51 dari 88 Halaman10.11.12.13.Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Pengadilan Yang

/Pemohon dk. adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan jabatanKepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) yang mempunyaipenghasilan/gaji dan tunjangan perbulannya sebesar Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah); Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. tidak memberi nafkah lampau kepadaPenggugat dr./Termohon dk. sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulanJuni 2015, maka Pemohon dr. memohon kepada Majelis Hakim yang muliaagar Tergugat dr.

/Pemohon dk. adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan jabatanKepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) yang mempunyaipenghasilan/gaji dan tunjangan perbulannya sebesar Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah), tujuan Tergugat dr./Pemohon dk. perbulannyasebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) akan dibuktikandipersidangan, maka oleh karena itu tuntutantuntutan Penggugatdr.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/122/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/418/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriRahmah.3.

menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/054/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/180/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Asikin.3.

Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Putusan No. 130/G/2017/PTUNMTR Hal : 69 dari 88. halamanBahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Guntur Dahwan bersama 4 orang sipilyang namanya tidak saya ketahui melihat seekor gajah, kemudian ditembak sampai mati dangadingnya diambil oleh orang sipil yang saat itu berburu dengan Sertu T. Guntur Dahwan, tidaklama kemudian datang Petugas dari Polsek Indra Makmur, Koramil Indra Makmur danMasyarakat sekitar lalu Sertu T. Guntur Dahwan dan barang bukti beserta empat orang sipiltersebut diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Indra Makmur sedangkan Sertu T.

Sopyan di Desa Landing Kec. yang kebetulan kenal dekat denganKapolres Aceh Timur dengan maksud untuk koordinasi lebih lanjut mengenai tiga orang sipilyang ditahan di Polres Aceh Timur.36 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Lhoksukonmenuju ke Pos A 13, Terdakwa mendapat telephone dari Danyonif 113/JS yang menanyakanlagi tentang kronologis kejadian penembakan gajah dan senjata yang digunakan ada berapapucuk, kemudian Danyonif 113/JS juga menyampaikan ingin bicara

OBYEK GUGATAN:Putusan Nomor 35/G/2017/PTUN.MTR 4Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/121/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/417/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuslimah ;Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal

LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan No. 80/G/2019/PTUN.BKL153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi hukuman tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan,yang memerintahkan segeramelakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PegawaiNegeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan paling lama bulan

Putusan No. 80/G/2019/PTUN.BKL182/6597/SJ Nomor: 15 Tahun 2018 Nomor: 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang berkekuatan Hukum tetap karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatantanggal 13 September 2018 (Sesuai Dengan Copynya) ; 4. Bukti T.4 Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu Sekretaris DaerahNomor: 005/3472/BKD/2018 Kepada: 1.

Putusan No. 42/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/128/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/427/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiAstuti;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/128/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/427/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiAstuti;3.

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/011/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/085/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Nasir.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;3.