, yang disewa (charter) oleh Tergugat II untukpengangkutan pulp Penggugat dari Perawang menuju kePelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;Bahwa di dalam fixture note yang dibuat antara TurutTergugat dan Tergugat I, dengan tegas ditentukankewajiban kewajiban dan atau jaminanjaminan dari Tergugat sebagai pemilik Kapal MV Northstar, diantaranya sebagaiberikut:12) Stowage as per master instruction and to be accordingto normal charge handling.15) The vessel shall be clean, free from debris and oilystains.

No. 218PK/Pdt/2010 dll)Bagian kapal 2.140.968Bagian mill 70.000Departemen buruh 6.050.55010 Biaya keselamatan (tali ikat) 7.500.000Biaya material 20.200.00011 Biaya keselamatan (tali ikat 1.100.250tambahan)Biaya material 6.640.00012 Penggunaan truk sampah 28.099.49013 Penggunaan motor cepat 33.063 .95214 Penggunaan listrik 16.654.87215 Penggunaan alat berat 774.144.00016 Biaya pengawasan gudang 9.600.00017 Biaya kebersihan di gudang 29.315.55018 Biaya penyimpanan 18.216.00019 Biaya handling gudang

34.290.00020 Biaya handling terminal 19.371.576Total 1.799.555.502(Bukti P8);Bahwa berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 68 UndangUndang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, adalah:Seluruh kewajiban atas pembongkaran pulp dari Kapal MVNorthstar, pembuangan minyak Kapal MV Northstar yang tumpahke sungai, jasa penyelam, biaya safety , pemakaian alat alatberat, peralatan peralatan, biaya lembur para pekerja,listrik dan lain lain dan biayabiaya yang timbul adalahtanggungan dari Pihak Tergugat , Tergugat II,

Surat Edaran dari Security Administrator tanggal 20 Oktober 2008 tentangRoll Out Intruction for Complex Structured Finance Transaction (CSFT)and Information Handling/Data Privacy;Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat telah dilakukan perundingan bipartit pertama pada tanggal12 Maret 2009 dilanjutkan dengan Bipartit Kedua tanggal 23 April 2009, akantetapi kedua belah pihak tetap pada pendiriannya sehingga tidak tercapaikesepakatan ;Bahwa oleh karena tidak tercapai

Melaksanakan Handling White Sugar dari kapal hingga barang masuk kegudang;c. Secara periode Penerima Kuasa memberikan laporan kpeada PemberiKuasa, (bukti P4);. Bahwa selain itu Tergugat juga membuat Nota Kesepakatan KerjasamaImport White Sugar Nomor BANK/03.00 tanggal 30 Desember 2003 denganTergugat V (bukti P5), selain itu Tergugat atas nama Tergugat V telahmelaksanakan kewajiban kuasa dari Tergugat V, yaitu wajib membuatHal. 4 dari 105 Hal.

Others (LainLain):1.Indo Incidental expenses (estimatedin Total) (Biayabiaya tak terdugayang dikeluarkan di Indonesia(diperkirakan dalam jumlah total) USD 1,461 ,198.46Import Handling CHG For USD 4.5Special Loan granted for extendedvalue/ quantities (paid to SCB 6May 2004)Biaya Handling ImportsejumlahUSD 4,5 pinjaman khusus untuknilai jumlah tambahan (dibayarkan keStandard Chartered Bank padatanggal 6 Mei 204) USD 75,000.00. Accrued Lawyer Fee Mr.

Others (LainLain):1.2.Indo Incidental expenses (estimatedin Total) (Biayabiaya tak terdugayang dikeluarkan di Indonesia(diperkirakan dalam jumlah total) USD 1,461,198.46Import Handling CHG For USD 4.5Special Loan granted for extendedvalue/ quantities (paid to SCB 6May 2004)Biaya Handling ImportsejumlahUSD 4,5 pinjaman khusus untuknilai jumlah tambahan (dibayarkan keStandard Chartered Bank padatanggal 6 Mei 204) USD 75,000.00. Accrued Lawyer Fee Mr.

Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke saksiOctaviani Candra Sari secara tunai dan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTOmendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) setiapbulannya ;Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT PerusahaanPelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya1.Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuanantara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biayapengurusan container di

Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuanantara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biayapengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dandokumen Deposit Container /Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 20 FeetRp 2.000.000,0040 Feet ;2.

memerintahkan Terdakwa SEPTIANHERVIANTO yang berperan untuk mengkliringkan atau mencairkan danatersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke Octaviani Candra Sarisecara tunai dan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisisebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya ;Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT PerusahaanPelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya ;1) Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuanantara lain DTHC (Destination Terminal Handling

Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuanantara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biayapengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dandokumen Deposit Container /Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 20 FeetRp 2.000.000,0040 Feet ;2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of lading) kepada staff Impor ;3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yangtelah ditentukan dalam sistem ;4.

Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuanantara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biayapengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dandokumen Deposit Container /Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 20 FeetRp 2.000.000,0040 Feet ;2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of lading) kepada staff Impor ;3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yangtelah ditentukan dalam sistem ;Hal. 36 dari 96 hal. Put.

Putusan Nomor 1588/B/PK/PJK/2016Peneliti, Wajib Pajak menjelaskan bahwa alokasi biaya yangdibayarkan Wajib Pajak kepada Chevron Overseas Services Ltd.Merupakan alokasi biaya umum dan administrasi (overhead)berkaitan dengan pengurusan board dan lodging keryawan CPI diSingapura, pengurusan ground handling pesawat di Singapura;Dari penjelasan Wajib Pajak Tersebut, tim peneliti beroendapat bahwaWajib Pajak (CPI) menerima manfaat atas pembayaran/alokasioverhead berupa jasa/services yang diberikan Wajib

disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sebagai pemenuhan permintaan data dandokumen dari Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), Wajib Pajak menjelaskan bahwa alokasibiaya yang dibayarkan Wajib Pajak kepada ChevronOverseas Services Ltd. merupakan alokasi biaya umumdan administrasi (overhead) berkaitan denganpengurusan board dan lodging karyawan CPI diSingapura dalam rangka training, medical treatment,pengurusan keimigrasian karyawan CPI di Singapura,pengurusan ground handling

Penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,00;Merupakan biaya handling dari gudang pemuatan Bgr sebanyak191,622 Mt dari Pengangkutan Lintang Karya;2. Penerimaan uang sebesar Rp5.250.788,00;Merupakan biaya handiing dari gudang pemuatan Bgr sebanyak264 Mt dari Pengangkutan Lintang Karya;3. Penerimaan uang sebesar Rp5.608.184,00;Merupakan biaya handiing dari gudang pemuatan Bgr sebanyak282 Mt dari Pengangkutan Lintang Karya;4.

Karya Lestari;Bahwa kapalkapal yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dari perusahaan pelayaran tersebut di atas kemudiandisewakan kembali kepada Total E & P Indonesia guna melayani pengangkutandan handling oilfield supplies, bahan bakar dan air, pengangkutan karyawanperusahaan, dan memberikan pelayanan safety stand by operations diHalaman 11 dari 21 halaman.

;Berdasarkan keterangan lisan danKementerian Perindustrian danTerbanding, informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan tidakdapat dipertanggungjawabkandengan alasan hingga saat ini belumada kejelasan kapan tarif PPnBMyang baru akan berlaku; 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114 dari439 unit (termasuk Barang ImporObyek

Karena kantorDitjen Bea Cukai sudah tutup makaPemohon Banding tidak dapatmelakukan pemasukan danpengiriman data Barang ImporObyek Sengketa pada tanggal 16April 2014 dan oleh karenanya tidakbisamendapatkan nomorpendaftaran PIB dari sistemkomputer Ditjen Bea Cukai padatanggal 16 April 2014; 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114

Karya Lestari;Bahwa kapalkapal yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dari perusahaan pelayaran tersebut di atas kemudiandisewakan kembali kepada Total E & P Indonesie guna melayanipengangkutan dan handling oilfield supplies, bahan bakar danair,pengangkutan karyawan perusahaan, dan memberikan pelayanan safety standby operations di lingkungan kerja perusahaan penyewa (diperuntukan untukoperasional di perairan Sungai Mahakam);Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa

Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohonberstatus janda cerai dengan 2 (dua) orang anak.Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Temohon rukun danharmonis, tinggal di xxxxxxx xxxxx Serangan, sampai dikaruniai dua oranganak, yakni :a) XXXXXXXXXXxXxX, lahir di Denpasar, tanggal 25 Maret 2016.b) XXXXXXXXXXxXxX, lahir di Denpasar, tanggal 10 April 2019.Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Pemohon.Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja sebagai xxxxx menyelam,sedangkan Termohon sebagai xxxxx handling

Putusan Nomor 1006/B/PK/Pjk/2017 TanggalKejadianKeterangan 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114 dari439 unit (termasuk Barang ImporObyek Sengketa).PemohonDalam hal iniBanding melakukanpembayaran PPnBM Barang ImporObyek Sengketa sebesar 75%sesuai tarif yang berlaku dalam PPNo. 41/2013;PemohonBanding segeramenindaklanjuti pembayaranPPnBM

Karena kantorDitjen Bea Cukai sudah tutup makaPemohon Banding tidak dapatmelakukan pemasukan danpengiriman data Barang ImporObyek Sengketa pada tanggal 16April 2014 dan oleh karenanya tidakbisamendapatkan nomorpendaftaran PIB dari sistemkomputer Ditjen Bea Cukai padatanggal 16 April 2014; 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114

dalamFormulir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impormenyebutkan: *Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukanbarang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atasnama pemesan (Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang imporantara importir dengan indentor, yang segala pembiayaan impor antara lainpembukaan L/C, Bea, pajak maupun biaya yang berhubungan dengan imporsepenuhnya menjadi beban indentor dan sebagai balas jasa importirmemperoleh komisi (handling

tower 2 unit (145CZ001/145CZ002) di area smelter8) CLslag cooling tower 2 units (140CZ001/140CZ002) di areasmelter9) Waste Heat Boiler untuk S furnace (150WB001) di area smelter10)Waste Heat Boiler untuk C furnace (150WB002) di area smelter11)Electrostatic Presipitator 2 units (150EP001/150EP002) di areasmelter12)Ship Unloader (210LD001) di area jetty13) Jetty and Wharf conveyor (210CV001/210CV002/210CV003) diarea jetty14) Concentrate Reclaim Conveyor (230CV009/230CV010) di areaRMH (Raw Material Handling

dari 45 Putusan Nomor : 342/Pdt.G/2019/PN.Sda.8) CLslag cooling tower 2 units (140CZ001/140CZ002) di areasmelter9) Waste Heat Boiler untuk S furnace (150WB001) di area smelter10)Waste Heat Boiler untuk C furnace (150WB002) di area smelter11)Electrostatic Presipitator 2 units (150EP001/150EP002) di areasmelter12)Ship Unloader (210LD001) di area jetty13) Jetty and Wharf conveyor (210CV001/210CV002/210CV003) diarea jetty14) Concentrate Reclaim Conveyor (230CV009/230CV010) di areaRMH (Raw Material Handling

sebagaimana dalam norma Pasal 76 Ayat (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahan telah menentukan Pengadilan berwenangmenyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan, dalam hal ketika wargamasyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan dari Pejabatyang menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang merugikan.Sehingga dapat dipahami skema proses upaya administratif yang diatur dalamUndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak upayaadministratif (complain handling

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabat yangmenetapkan Keputusan:Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.SRGMenimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling

UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(citizen friendly) dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktifyang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkan jaminanperlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dariimplementasi ajaran negara hukum tanggungjawab (responsibility state);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling

sebagaimana dalam norma Pasal 76 Ayat (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahan telah menentukan Pengadilan berwenangmenyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan, dalam hal ketika wargamasyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan dari Pejabatyang menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang merugikan.Sehingga dapat dipahami skema proses upaya administratif yang diatur dalamUndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak upayaadministratif (complain handling

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabat yangmenetapkan Keputusan:Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.SRGMenimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling

UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(citizen friendly) dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktifyang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkan jaminanperlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dariimplementasi ajaran negara hukum tanggungjawab (responsibility state);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling

sekali.Notulen Rapat tanggal 26 Februari 2001 (P15)Tempat : Ruang Rapat PPD LampungPeserta Rapat : Tim Penyelesaian staff PPD dan pimpinanPT ST / PenggugatKesimpulan rapatHutang Penggugat per 28 / 02 / O01 menurut tergugat Rp.2.200.300.000,Penggugat meminta agar memperhitungkan Rp. 60.300.000,sebagai pembayaran yang telah dilakukanHutang hanya diada ada Tergugat, karena 2.000 ton pupuk KCL itudigunakan sendiri oleh Tergugat.Diharuskan Penggugat mengangsur Rp.250.000.000. tanggal27/02/2001Tagihan Penggugat handling

insidenteldiberlakukan mundur,tetapi pengelolaan gudang dilakukan tetap olehTergugat sampaitgl. 12/12/1999 dan PT Bahtera Adiguna sebagaiagenPemasukan pupuk ditangani langsung oleh TurutTergugat MV Yi Ming 7.459.450 kgMV Alam S 6.050.950 kgMV Kos 9.453.050 kgMV Setya Pratama 3.244.400 kgMV Eco Chases 6.663.100 kgMVMLJet 961.550 kgPindahanGudangMerpati 1.900 kgPindahan Gudang 007 30 kgJumlah pupuk masuk ditangani Turut Tergugat 33.834.430 kgJumlah seluruh pupuk tanggung jawab 39.629.630 kgTurutTergugat Bahwa dalam handling

SPA 0019 01/12/1999 sebanyak 1.989.500kgBahwa bagaimana cara manipulasi yang dilakukan, yang jelas dannyata tidak ada kehilangan pupuk yang ditangani olehTururTergugat .367.B.37Bahwa kesusutan adalah sesuatu yang pasti terjadi untuk pupukseperti sama halnya dengan beras, akibat berbagai penanganan(handling) termasuk kekeringan atau kelembaban cuaca, meminjamistilah Tergugat : pupuk zat air.Dari contoh /7.A. 4.a., 1 s/d 8 untuk penimbangan yangdilakukan menunjukan esusutan rata rata diatas 1.272%.

Bahwa pupuk yang disimpan dan kemudian dipindahkan, mengalamikesusutan, akibat:Penimpanan/penimbunanPengangkutanHandling bongkar dan muatKondisi pupuk makin lama disimpan makin keringToleransi susut handling 1 s/d 8 untuk beras oleh BULOG diberi0.5 %& 3,5%Sepantasnya untuk susut pupuk, PT.

Sehinggadapat dipahami skema proses Upaya Administratif yang diatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak Upaya AdministratifHalaman 91 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG(Complain Handling), dua jenjang berupa Keberatan Administratif dan BandingAdministratif dengan batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telahmengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Tergugat berupa somasi/peringatan

Atas isu hukum tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk dapat mendekati dan menjawab isu hukumtersebut diatas, menurut Majelis Hakim tentunya harus didekati denganmenggunakan orientasi pembacaan kontekstualfaktual, dan tidak hanya sekedardengan pembacaan orientasi tekstual/ex scipta;Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan lembagaUpaya Administratif (Complain Handling) dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya

untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(Citizen Friendly), menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktifserta agar warga masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dalampenyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasi ajarannegara hukum tanggungjawab (Responsbility State);Bahwa Upaya Administratif (Complain Handling) merupakan hak hukumwarga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa AdministrasiPemerintahan

Selain daripada itu, macam dan sifat Objek Sengketa a quomerupakan Keputusan yang bersifat Eenmalig yakni hanya berlaku untuk masawaktu 1 (satu) tahun saja;Bahwa sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya,nilai filsafati yang terkandung di dalam pengaturan lembaga Upaya Administratif(Complain Handling) itu sendiri tidak lain adalah adanya hak hukum wargamasyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa AdministrasiPemerintahan dan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek

Alo Chimitabu Transportama sebagai Staf Handling, dengantugas dan tanggung jawab selaku Staff Handling pada PPJK PT. AloChimitabu Transportama yaitu bertanggung jawab dalam prosesimportasi dari proses awal sampai barang diterima oleh importir ataupemilik barang sebagai contoh tracking BC1.1, mengambil dokumenpelengkap pabean asli seperti packing list, invoice dan B/L dariimportir, dan pembuatan PIB, dan lain lain.Bahwa gambaran umum perusahaan PT.

Alo ChimitabuTransportama adalah PPJK, bergerak di bidang jasa kepabeananuntuk pembuatan dokumen kepabeanan dan handling barang impor.Beralamat di Jalan Gorontalo II No. 1 Sungai Bambu Tanjung Priok.Bahwa prosedur penanganan order untuk impor secara umum yangberlaku di perusahaan PT.

Putusan Nomor 1002/B/PK/PJK/2017 TanggalKejadianKeterangan April 2014 benar maka Pemohon Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114dari 439 unit (termasuk BarangImpor Obyek Sengketa).

Keterangan isansecara langsung ke kantor dan Kementerian PerindustrianKementerian Perindustrian dan dan Terbanding, informasiTerbanding: dalam artikel Kompas.com, belum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkandengan alasan hingga saat inibelum ada kejelasan kapantarif PPnBM yang baru akanberlaku.15dan16 Dengan asumsi bahwa informasi Untuk dapat melakukanApril 2014 dalam artikel Kompas.com adalah pembayaran pajakbenar maka Pemohon Banding kendaraan impor, segera melakukan penangananmendesak (rush handling

Tentang unsur Dilakukan secara berturutturutsehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut(Vorgezete handling) ;Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikatakansebagai perbuatan berlanjut sebagai tersebut dalam unsurini harus memenuhi syarat bahwa perbuatan tersebut timbuldari satu niat perbuatan tersebut harus sejenis, satumaksud yang sama dan mempunyai hubungan yang sedemikianrupa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksidan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sering mengambilbarangbarang