Ditemukan 486 data
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
administrasi pemeriksaan pajak....Pasal12 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasiMAbelumdapatsecaralanqsungmenjadidasarmenagihutangpajakAAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharustetapmelakukan mekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaanbukti permulaan) untukmenghitung besaranpajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ..Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara
41 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1236/B/PK/PJK/2015 (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan undangundang pajak sesuai jalur ataumekanisme yang sebenarnya
291 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaanpajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasiMahkamah Agung belumdapat secaralangsung menjadidasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharus tetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukanpemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusan kasasi MahkamahAgung belum dapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yang menjadi kewajibanAAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalan penuntasankasus pembayaran utang pajak lebih kentara
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderalPajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajibanAAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah
73 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4/B/PK/PJK/2016 melakukan mekanisme administrasi melakukanpemeriksaan biasa (bukan pemeriksaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan ketentuan
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaanpajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasiMAbelumdapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukanpemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara
67 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharus tetap melakukan mekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitungbesaranpajakterutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT Ramayana Halaman 49 dari 135 halaman.
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 768/B/PK/PJK/2015 bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PTRamayana Lestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan UU Pajak sesuai jalur atau mekanisme yang sebenarnyayaitu melalui jalur hukum administrasi.bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr.
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaan bukti permulaan) untuk menghitung besaranpajak terutang yang menjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga moelihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukan terhadapWP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PTRamayana Lestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan UndangUndang Pajak sesuai jalur ataumekanisme yang sebenarnya yaitu melalui jalur hukumadministrasi. Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr. (Jur)Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasi MA belum dapat secara langsungmenjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharustetap melakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahcq Direktoratjenderal Pajakharustetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaranpajakterutang yang menjadi kewajibanAAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah melaksanakan
97 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerincq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukmekanisme administrasi melakukan pemeriksabiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) unmenghitung besaran pajak terutang yang menjkewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bah...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utapajak lebih kentara apabila pemerintah juga melipenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekUtama PT Ramayana Lestari...tampak jepemerintah telah melaksanakan ketentuan UU Pasesuai
434 — 1724 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 74Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusan kasasi MAbelum dapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaanbuktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yang menjadikewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ~...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara
102 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharus tetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasi MA belum dapat secara langsungmenjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara
115 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa(bukan pemeriksaan bukti permulaan) untuk menghitung besaranpajak terutang yang menjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PTRamayana Lestari...tampak jelas pemerintah telah
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
administrasipemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords)bahwa putusankasasiMAbelumdapatsecaraJangsungmenjadidasarmenagih utang pajak AAG.Pemerintahcq Direktoratjenderal Pajakharus tetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara