Faktur Pajak, Rekening Koran,Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas buktibukti dan penjelasan yangdisampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelismenguraikan faktafakta sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat PersetujuanPenanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 33/I/PMDN/1993 jo. Nomor:464/II/PMDN/1995, jo.

Nomor: 583/III/PMDN/1995 jo. 228/III/PMDN/1999 dan No. 573/T/PERTANIAN/INDUSTRI tanggal 6 Juli 2007,diketahui bahwa Pemohon Banding telah mendapatkan Izin UsahaTetap dari BKPM sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawitHalaman 14 dari 45 halaman.

Pemohon Banding melakukan penjualan akhir berupa CPO dan Kernel;adbahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding,diketahui halhal sebagai berikut :bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :111007011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalahPerkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatra Utara, dengan LuasLahan adalah 2.087,91 Hektar dengan

perusahaan penanaman modalasing (yang dikenal dengan sebutan PMA), yang didirikanberdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta NotarisNomor 18 tanggal 20 Maret 2000 yang telah disetujui oleh MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam SuratKeputusan Nomor C25463 HT.01.01.TH.2000 tanggal 19 Desember2000 dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk perubahan statusperusahaan non penanaman modal dalam negeri/penanamanmodal asing (Non PMDN

dengan demikian, penerbitan Surat TagihanPajak pada Tahun 2013 oleh Tergugat kepadaPenggugat untuk menagih hutang pajak penghasilanTahun 2008 adalah bertentangan dengan Pasal 14ayat (1) huruf a UU KUP;Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas:Pasal huruf A.2.a Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993menyatakan bahwa:STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayarbagi Wajib Pajak: Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;Perusahaan Negara/Daerah;Perusahaan PMA dan PMDN

oleh TERMOHON PK kepada PEMOHON PK untuk menagihhutang pajak penghasilan Tahun 2008 adalah bertentangandengan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU KUP.Sejalan dengan hal tersebut di atas:Pasal huruf A.2.a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993 menyatakan bahwa:"STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar bagiWajib Pajak:Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 698/B/PK/PJK/2016Perusahaan Negara/Daerah,Perusahaan PMA dan PMDN

Bahwa Terlawan berperkara di Pengadilan Negeri Medan denganTerlawanll dan Turut Terlawan dengan Nomor Register Perkara No. 611/Pdt.G/2011/PMDN tanpa melibatkan Pelawan dan sama sekali tidakdiketahui oleh Pelawan.2.

Bahwa dalam perkara NO.611/Pdt.G/2011/PMDN telah diletakkan sitajaminan tanah dan bangunan milik Terlawanll oleh Pengadilan NegeriMedan.

Pertambahan Nilai; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumendokumen yang disampaikan TerbanPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Kantor Pelayanan PajakKetapang No PEM437/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Klasifikasi Lapang:(KLU) adalah Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani;bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 34/I/PMDN

KEPENTINGAN PENGGUGATo Bahwa perlu diketahui kiranya, kelompok lapangan usaha Penggugatmenurut pembagian berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesia (untuk selanjutnya disingkat KBLI) berdasarkan dokumenperizinan yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah Daerah maupunPusat yang dimiliki Penggugat berupa Keputusan Kepala PenanamanModal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tentang Izin PrinsipPenanaman Modal Nomor : 28/32/IP/PMDN/2013, tanggal 20 Mei 2013dan Nomor : 25/32/IU/PMDN/2015

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor :38/32/IPPL/PMDN/ 2017, tanggal 07 Desember 2017 diterbitkanoleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi JawaBarat disebutkan sebagai berikut : Nama Perusahaan : PT. EcoPaper Indonesia. Bidang Usaha : Industri kertas dan papan kertasbergelombang. Kode KBLI : 17021. Produksi jenis barang : duplex,kertas B kraft dan kertas medium ;3.5.

Eco PaperIndonesia, tanggal 17 Agustus 2012 dikeluarkan olehLembaga OSS Pemerintah Republik Indonesia(Fotocopy sesuai dengan fotocopy).Zin Prinsip Penanaman Modal Nomor28/32/IP/I/PMDN/2013, tanggal 20 Mei 2013 atasnama PT.

Bukti P122016, dengan jenis usaha : industry kertas dan papankertas bergelombang, dikeluarkan oleh Kepala BadanPenanaman Modal Dan Perijinan Terpadu ProvinsiJawa Barat atas nama Menteri PerdaganganRepublik Indonesia (Fotocopy sesuai dengan aslli).IzZin Prinsip Perluasan Penanaman Modal DalamNegeri Nomor : 38/32/IPPL/ /PMDN/2017, tanggal 7Desember 2017 atas nama PT.

Izin Prinsip Penanaman Modal No.28/32/IP/I/PMDN/2013 tanggal 20 Mei2013 dengan bidang usaha : Industri kertas, papan kertas bergelombang,Halaman 125 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDGwadah dari kertas dan papan kertas, dengan jenis produksi barang :kertas roll untuk kemasan, KBLI :17021 atas nama PT. Eco PaperIndonesia (Vide Bukti P6)..

Lubuk Naga;Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari KetuaBadan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28Agustus 1987;Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK120/D3.6777/88K tanggal 24September 1988 dari Direktur Jenderal Departemen Pertanian;Surat Keputusan Ketua BKPMD Provinsi Daerah Tingkat SumateraUtara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli SerdangNomor 530.8/17/K/BKPMD/Tahun 1988 tanggal 2 Maret 1989tentang Pemberian Izin Bangunan keperluan Pembangunan IndustriBudidaya

/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya danMakanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT.

Lubuk Naga;Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua BadanKoordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus1987;Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK120/D3.6777/88K tanggal 24September 1988 dari Direktur Jenderal Departemen Pertanian;Surat Keputusan Ketua BKPMD Provinsi Daerah Tingkat SumateraHal. 42 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G/ 2020 / PN.

Srh12.13.14.Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor530.8/17/K/BKPMD/Tahun 1988 tanggal 2 Maret 1989 tentangPemberian Izin Bangunan keperluan Pembangunan IndustriBudidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya danMakanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT.

SrhBudidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya danMakanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT.

Fotokopi Surat Persetujuan Penggabungan/Peleburan Usaha*) dari KetuaBKPM bagi Wajib Pajak PMA/PMDN; atau Surat Keputusan Izin PrinsipPen ggabungarL/Peleburan Usaha*) dari Departemen Keuangan bagi WajibPajak Bank;5.a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kotamadya/Kabupaten dimana tanah dan/atau bangunantersebut berada;b.

Foto copi Surat Persetujuan Penggabungan/Peleburan Usaha dariKetua BKPM bagi Wajib Pajak PMA/PMDN, atau Surat KeputusanIzin Prinsip Penggabungan/Peleburan Usaha dari DepartemenKeuangan bagi Wajib Pajak Bank, dan,5.a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten dimana tanahdan/atau bangunan tersebut berada;b.

Foto copi Surat Persetujuan Penggabungan/Peleburan Usaha dari KetuaBKPM bagi Wajib Pajak PMA/PMDN; atau Surat Keputusan Izin PrinsipPenggabungan/Peleburan Usaha dari Departemen Keuangan bagi WayibPajak Bank; dan,27iv.5.a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kotamadya/Kabupaten dimana tanah dan/atau bangunantersebut berada.b.

Pemohon Banding melakukan penjualan akhir berupa CPO dan Kernel;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding,diketahui halhal sebagai berikut :bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :111007011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalahPerkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatra Utara, dengan LuasLahan adalah 2.087,91 Hektar dengan

;tentang Surat Persetujuan Perubahan StatusPerusahaan Non Penanaman Modal DalamNegeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) MenjadiPenanaman Modal Asing (PMA) (untuk ~ selanjutnyadisebut Persetujuan PMA) :2.2.

PERsedangkan pembuatan jalan yang sepanjang lebih kurang + 71 Km di peruntukan untukpengangkutan Batubara kapasitas 30, ton;e Bahwa ada pihak yang mengaku dariPT.WKS ada PT.WKS, tapi tidak ada suratsuratnya;e Bahwa adapun izin yang sudah di terbitkanuntuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Dermaga adalahe Izin prinsip Penanaman Modal Nomor : 07/1500/IP/I/PMDN/2012 tanggal 12Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala BPMP dan PPT. Prop. Jambi An. Dr. H SAYIDSYEKH, SE, M.

PT.PER telah membangunjalan tersebut diatas tanah yang dibeli dari warga penduduk setempat dan pembangunanjalan a quo ternyata telah memberi manfaat kepada warga masyarakat desa setempat,karena dapat digunakan untuk membawa hasil bumi dari desa ke kota;e Bahwa ternyata pihak PT.Permata EnergyResources(PT.PER) telah memiliki dokumen pendukung untuk memulai pekerjaanpembangunan Dermaga dan Jalan berupa ijin prinsip dan rekomendasi yang terdiri dari: Izin prinsip Penanaman Modal Nomor:07/1500/IP/I/PMDN

penduduk setempat dan2627pembangunan jalan a quo juga telah memberi manfaat kepada warga masyarakat desa setempat, karena dapat digunakan untuk membawahasil bumi dari desa ke kota;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, pihak PT.PermataEnergy Resources(PT.PER) sebelum memulai pekerjaan pembangunan Jalan sebagaimanadidakwakan dalam perkara a quo ternyata telah memiliki dokumen pendukung berupa ijinprinsip dan rekomendasi yang terdiri dari: Izin prinsip Penanaman Modal Nomor:07/1500/IP/A/PMDN

Terbanding maupun Pemohon Banding sepakatnilainya adalah Rp131.509.521,00 dan tidak ada sengketa formalatas penerbitan Faktur Pajak yang disengketakan;Atas pendapat Terbanding yang menyatakan pada saatpemeriksaan sesuai Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP31/WPJ.13/KP.0600/2013 tanggal 4 Maret 2013 di lokasi usahaPemohon Banding hanya ada perkebunan kelapa sawit tidakterdapat pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan PK, pendapatTerbanding apabila dikaitkan dengan Surat PersetujuanPenanaman Modal Nomor 146/I/PMDN

Putusan Nomor 1782/B/PK/PJK/2016Pemohon Peninjauan Kembali menilai bahwa walaupunTermohon Peninjauan Kembali memiliki Surat PersetujuanPenanaman Modal Nomor 146/I/PMDN/2007 tanggal 30 Agustus2007 terkait dengan perusahaan sawit terintegrasi, namun faktayang ada di lapangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidakmemiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dan hanya menjalankankegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkanproduk TBS.

1993terhadap tanah Negara, yang padanya telah berdiri sebuahbangunan/rumah batu permanent kepunyaan dokter Meyer, atasnama YULI RANGGINA SARUNGALLO, merupakan perbuatan yangmenyebabkan surat wasiat istimewa nomor. 86 tanggal 18Pebruari 1987, yang berlaku pada tanggal 21 Pebruari 1995,menjadi tidak sah menurut hukum ;Bahwa selain dari kedua perbuatan melawan hukum tersebutdiatas, ternyata Tergugat dan Tergugat II telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan : KeppresNomor. 32 Tahun 1979, Junastis PMDN

Telah memohon penerbitan sertifikat hak atas tanahNegara yang terletak dijalan kasuari Nomor. 2Makassar, tanpa memperhatikan hak prioritas yange.diberikan oleh Peraturan perundang Undangan kepadadokter Meyer (pemilik bangunan) ;Memohon penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanahNegara di jalan Kasuari Nomor. 2 Makassar, yangbertentangan dengan keppres Nomor. 32 tahun 1979Junetis PMDN Nomor. 3 tahun 1979 dan Surat DirjenAgraria Nomor.

Berdasarkan PMDN Nomor 1 Tahun 1967 yang telah diganti dengan PMDNNomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang, khususnya bagi DIY,PMDN Nomor 6 Tahun 1972 masih ditangguhkan berlakunya denganKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1972. Dengan demikianmendasarkan Pasal 1 juncto Pasal 2 PMDN Nomor 1 Tahun 1967, padaprinsipnya kewenangan keagrariaan ada di tangan Gubernur Kepala DaerahDIY dan tidak ada wewenang untuk Bupati maupun Walikota.

Diterbitkan oleh Tergugat III telah memenuhiaturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang Tata Cara Permohonan HakCq Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 6/1972 yangmengatur tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah ;Bahwa terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386 seluas 28.275m2 a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas Bumi Negara( PERTAMINA ) adalah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang TataCara Permohonan Hak Cq Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)No. 6/1972 yang mengatur tentang Pelimpahan Wewenang76Pemberian hak Atas Tanah :3. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 386 seluas 28.275 m2a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas BumiNegara ( PERTAMINA ) diterbitkan oleh Tergugat Ill telah memenuhiaturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang Tata Cara Permohonan Hak CqPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 6/1972 yang mengaturtentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah =;Bahwa, kemudian terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386seluas 28.275 m2 a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas BumiNegara ( PERTAMINA ) diterbitkan oleh Tergugat III telah memenuhiaturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang Tata Cara Permohonan Hak CqPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 6/1972 yang mengaturtentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah ; Bahwa, kemudian terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386seluas 28.275 m2 a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyakdan gas Bumi Negara ( PERTAMINA ) diterbitkan oleh Tergugat IV DalamGugatan Intervensi II telah memenuhi aturan hukum yang berlaku denganmengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973tentang Tata Cara Permohonan Hak Cq Peraturan Menteri Dalam Negeri(PMDN) No. 6/1972 yang mengatur tentang Pelimpahan WewenangPemberian hak Atas Tanah ; Bahwa, kemudian terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386seluas 28.275 m2 a.n.

BPN No.3 tahun 1997), PMDN No.6tahun 1972 (dirubah dengan PMNA/Ka BPN No.3 tahun 1997) PMDNNo.5 tahun 1973 (dirubah dengan PMNA/ Ka BPN No.9 tahun 1999).Oleh karena itui dapat dinyatakan tidak berkwalifikasi secara hukumuntuk dijadikan Tergugat IV dengan demikian gugatan yang diajukanoleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima.Penggugat menyatakan di dalam gugatannya bahwa Penerbitansertifikat Hak Guna Bangunan No.2311/ Kelurahan Manggaryangditerbitkan oleh

BPN No.8 tahun 1961), PMDNNo.5 tahun 1973, PMDN No.6 tahun 1972 dan PMDN No.7 tahun 1973.Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengaturmengenai perbuatan melawan mensyaratkan dalam suatu perbuatanmelawan hukum harus terdapat suatu) perbuatan melawanhukum/perundangundangan yang dilanggar. Namun dalam gugatanPenggugat tidak menjelaskan peraturan perundangundangan manayang dilanggar oleh Tergugat IV.Halaman 28 dari 48 halaman Putusan No. 168/PDT/2017/PTSMR4.

PMNA/ ka.BPN No.3 tahun 1997), PMDN No.6 tahun 1972 (dirubah denganPMNA/Ka BPN No.3 tahun 1997) PMDN No.5 tahun 1973 (dirubahdengan PMNA/ Ka BPN No.9 tahun 1999).Bahwa Tergugat IV akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan yangdikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara aquo telahberkekuatan hukum yang tetap (In Kracht van Gewijsde) danmenjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukumlembaga ini, disamping tidak menyimpang dari Putusan Pengadilan,sesuai dengan apa yang dituntut

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.300.271.491 (1.300.271.491) Bahwa keputusan Terbanding tersebut di atas diterbitkan setelah Terbandingmelakukan koreksi kredit pajak karena terdapat Pajak Masukan yang tidakdapat dikreditkan sesuai Dasar Hukum: Pasal 16 B ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas koreksikoreksi tersebut diatas dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa sesuai 39/I/PMDN

/1992 jo.Perubahan terakhir No. 364/III/PMDN/1994 tanggal 30 Agustus 1994dengan persetujuaan BKPM No.Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 922/B/PK/PJK/2017mengenai Izin Usaha Perkebunan dan Izin Usaha Industri Nomor25/1/IU/II/PMDN/PERTANIAN/INDUSTRI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dalambidang usaha perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannyamenjadi minyak sawit (CPO) dan Inti Sawit;Bahwa kegiatan/bidang usaha Pemohon Banding merupakan kegiatanusaha terpadu/terintegrasi (integrated).

Maksud dari terpadu atau terintegrasi(integrated) di sini adalah bahwa industri pengolahan CPO PemohonBanding menyatu (terintegrasi) dengan usaha perkebunan kelapa sawit(TBS) Pemohon Banding dalam satu entitas usaha, dimana TBS tersebutmerupakan bahan baku untuk diolah menjadi CPO (Crude Palm Oil/Industriminyak kasar);Bahwa berdasarkan catatan dalam Surat Izin Prinsip Perubahan PenanamanModal No. 364/111/PMDN/1994 yang dikeluarkan oleh BKPM tersebut jugaditegaskan bahwa TBS kelapa sawit seluruhnya

telah ada suatu keputusanhukum yang bersifat tetap tentang pembatalan atas kedua Sertifikat Hak milikNomor 37 dan Nomor 38 atas nama Tindak Djioen sebagaimana P15 dan P16 tersebut di atas";Bahwa secara hukum Pasai 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa : "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu: Karena Undangundang; Karena Hukum Adat; Karena Penetapan Pemerintah; "Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN

A.P Parlindungan, S.H., dalam bukunya Komentar atas UndangUndang Pokok Agraria menyatakan bahwa:Sebagai alas hak untuk memperoleh hak milik, dapat kita katakan berasal darisuatu keputusan dari pemerintah untuk pemberian hak yang luas danketentuannya terdapat dalam PMDN Nomor 6 Tahun 1972 yang mengaturwewenang untuk pemberianhak milik atau hak tanah";Bahwa secara hukum, Pemohon Kasasi memperoleh tanah dengan hak milikberdasarkan Penetapan Pemerintah yaitu Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat

tidak beralasan menurut hukum, sehingga terkait dengan tuntutan ParaPenggugat/Para Terbanding untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangakanlagi dan gugatan a quoharus ditolak untuk seluruhnya;Bahwa secara hukum Pasal 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa: "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu:e Karena Undangundang;e Karena Hukum Adat;e Karena Penetapan Pemerintah;"Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN

Pemberian Hak dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No. 593.5/SK.109BKPMD/92 tanggal 25 Agustus 1992 dantelah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 7November 2032 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN ProvinsiJawa Barat No. 497/HGB.BPN.32/2011 tanggal 2 Desember2011; Bahwa penerbitan SHGB No. 80/Lambang Jaya telah sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat sesuaiPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN

Putra Alvita Pratama telah mendapatkan SPT (suratPersetujuan Tetap) dari BKPM sesuai surat tanggal 30 November 1987No. 506/I/PMDN/1987 jo. Tanggal 6 Juni 1988 No. 109/II/PMDN/1988sebagimana uraian dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat No. 593.5/SK.109BKPMD/92 tanggal 25 Agustus 1992konsideran memperhatikan angka 1 sehingga PT.

Putra Alvita Pratamabisa mengajukan permohonan Hak kepada Gubernur sesuai denganPasal 5 ayat (1) PMDN No. 12 Tahun 1984 yang berbunyi dikutipPermohonan Hak Atas Tanah diajukan kepada Gubernur KepalaDaerah Tingkat cg. Ketua BKPMD menurut prosedur sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan ini;Halaman 19 dari 61 Halaman Perkara No. 63/G/2019/PTUNBDG4.

PutraAlvita Pratama cacat hukum dari segi formal, prosedural maupunmaterial substansial dengan tidak mempertimbangkan hak prioritaspenggugat dan tidak pernah melihat adanya proses pengukuran ;Bahwa Tergugat adalah lembaga Pencatat administrasi Pertanahanyang dalam menerbitkan SHGB No. 80/Lambang jaya telahmempertimbangkan aspek hukum yuridis dengan mengacu pada UUPANo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, PPNo. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN

Putra Alvita Pratama dan telah diperpanjang sampaidengan tanggal 7 November 2032 secara administrasi dan yuridis telahsesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai UndangUndang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)No. 12 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 TentangHalaman 22 dari 61 Halaman Perkara No. 63/G/2019/PTUNBDGPendaftaran Tanah jo.

NONMIN ukuran 240 ml, 508 ml,600 ml, 1500 ml yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : > Bahwa ia terdakwa adalah sebagai Pelaku Usaha dengan bidangusaha perdagangan eceran minuman tidak beralkohol dan Industri airminum dan air mineral berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah dari Kantor Pelayanan Perizinan Nomor62/5106/SIUPPM/VI/PMDN/ PERDG/2016 tanggal 30 Juni 2016,dengan nama perusahaan CV.

NONMIN ukuran 240ml, 508 ml, 600 ml, 1500 ml, yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut :> Bahwa ia terdakwa adalah sebagai Pelaku Usaha dengan bidang usahaperdagangan eceran minuman tidak beralkohol dan Industri air minumdan air mineral berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah dari Kantor Pelayanan Perizinan Nomor : 62/5106/SIUPPM/VI/ PMDN/ PERDG/2016 tanggal 30 Juni 2016, dengan namaperusahaan CV.

NONMIN ukuran 240 ml, 508 ml, 600 ml, 1500ml, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa ia terdakwa adalah sebagai Pelaku Usaha dengan bidangusaha perdagangan eceran minuman tidak beralkohol dan Industri airminum dan air mineral berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah dari Kantor Pelayanan Perizinan Nomor62/5106/SIUPPM/VI/ PMDN/ PERDG/2016 tanggal 30 Juni 2016,dengan nama perusahaan CV.