telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2020 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasitanggal 1 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober2020 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini PengadilanTinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa oleh karena pemanggilan RUPSLB

EMRIndonesia yang termuat dalam Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 3 April2006, terdapat cacat formil dari segi tata cara pemanggilan, jangka waktupemanggilan, dan tempat dilaksanakannya RUPSLB, makapelaksanaan RUPSLB PT. EMR Indonesia serta pengangkatanTergugat II sebagai Direktur Perseroan PT.

EMR Indonesia pada tanggal10 Desember 2015 tidak sah menurut hukum:;Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1302 K/Pdt/2021 Bahwa suratsurat yang timbul berdasarkan RUPSLB yang tidak sahtersebut diatas, yakni Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

TD.Pardede No.21 Medan, yangdidirikan pada tahun 1991 sebagaimana tertuang dalam Akta berita acararapat No.6 tanggal 8 Mei 1991 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat,SH.Notaris di Medan, dan selanjutnya sesuai amanat Undangundang No.40tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT ), Anggaran dasarperseroan telah sesuai dengan UU PT, berdasarkan hasil keputusanrapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT pertekstilan ,yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa

AHU03967.AH..01.02 tahun 2010,Putusan Perk.Reg.No.545/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 2 dari 28 Halamantentang persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal25 Januari 2010 dan terahir dirubah melalui Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB ) PT Pertekstilan Tumpal DorianusPardede tanggal 21 Agustus 2014, sebagaimana tertuang dalam Aktaberita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. pertekstilanTumpal Dorianus Pardede No.57 tanggal 21 Agustus 2014 dibuatdihadapan Mauliddin Shati,SH

) PT.Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juli2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.30 tanggal 31 Oktober 2008dengan agenda perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangkapenyesuaian dengan ketentuan Undangundang No.40 tahun 2007tentang perseroan terbatas (UU PT) adalah tidak sah dan harusdibatalkan karena RUPSLB PT.Hotel Danau Toba Internasional tanggal21 Juni 2008 tersebut tidak memenuhi quorum yang disebabkan tidakdihadiri ole ahli waris almarhum pemegang saham TD.

Menyatakan RUPSLB PT.Danau Toba Internasional tanggal 6Juni 2008 dan 21 Juni 2008 tidak memenuhi quorum dan atauPutusan Perk.Reg.No.545/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 12 dari 28 Halamantidak terwakili separuh dari kKepemilkamn saham PT.

Sengketa tersebut berujungpada pemberhentian sdr.Merry Pardede sebagai Direkturberdasarkan RUPSLB PT.PertekstilanTumpal Dorianus Pardedetanggal 21 Agustus 2014;5. Sengketa tersebut menempatkan tergugat dalam posisi sulit untukmenentukan akan berhadapan dengan pihak yang mana yang dinilaisah menurut hukum ;6.

Notaris di Kabupaten Bekasi untuk rencana diadakannya RUPSLB pada tanggal 23 Agustus 2011 ; Bahwa rencana RUPSLB segera dilaksanakan, sehingga pada tanggaltersebut telah dipersiapbkan absendi, berita acara RUPSLB, pernyataanpembagian dividen, dan sebagainya dan sesuai dengan ketentuan telahdiundang ; a. Para pemegang saham ;HaJf6 dari 103 hal. Putusan No.; 9 VIMt.G/2012/PN.JKT.PST.Bb. Komisaris, in casu Tergugat ; c. Para Direksi, in casu Penggugat bersama isteri;Hal 11 dari 103 hal.

Yahya Setiadi (sebagai undangan);Dengan agenda RUPSLB ;a. Persetujuan jual beli saham dari Tergugat kepada Tergugat Il (600 lembar saham); b. Persetujuan jual beli saham Djuliana Suganda sebanyak 300 lembarkepada sdr. Yahya Setiadi; c. Persetujuan jual beli saham dari Penggugat sebanyak 100 lembarkepada Sdr. Yahya Setiadi; d. Perubahan susunan direksi dan komisaris ; a25. Bahwa ternyata yang hadir dalam RUPSLB adalah : a.

RUPSLB dan mengatakan untuk komisaris, saya yang bertanggung jawab ...";27. Bahwa selain itu, Tergugat Ill dengan nada yang keras dan memaksa jugameminta hak dividen Tergugat dengan mengatakan bahwa saham Tergugat sebenarnya adalah milik Tergugat Ill dan isterinya Efi Supriyati, in casu Tergugat Il ;28.

Bahwa dalam kesempatan tersebut, Tergugat Ill juga telah memaksa Sar.Miko (salah satu staf Perseroan) yang hadir dalam RUPSLB) untukmenandatangani surat atas nama Tergugat , selain itu Tergugat Ill jugamenandatangani dokumen RUPSLB, daftar hadir dan serah teri.na deviden atas nama Tergugat ;29. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka RUPSLB dikatakan olehHal 12 dari 103 hal. Putusan No.: 91/?

49.Bahwa ketika Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang sahamdan Direktur Utama Perseroan hendak memenuhi undangan RUPSLB,ternyata Penggugat tidak diijinkan masuk dan kantor berada dalam posisiterkunci. Sehingga Penggugat dan isteri Penggugat baik dalam kedudukansebagai pemegang saham dan dewan direksi tidak diberikan kesempatanmenjelaskan duduk masalah dalam RUPSLB ; Hal 20 dari 103 hal.

Bhakti Wira Satria Perkasa,termasuk juga Ahli Waris dan Pelaksana Wasiat dari Ibu Lily Husni untukdapat terselenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(selanjutnya disebut RUPSLB).

Undangan RUPSLB tertanggal 30 Mei2014 untuk dilakukan RUPSLB pada tanggal 20 Juni 2014 dengan agendapembahasan permasalahan Perseroan yang sudah tidak ada kegiatan lagi,persetujuan atas likuidasi Perseroan, persetujuan atas pembagian asetHalaman 4 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN BtmPerseroan, dan halhal lain. Undangan tersebut disampaikan melalui surattercatat yang telah dicantumkan secara lengkap tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat.

Dengan demikian pemanggilan RUPSLB ini memenuhiketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 mengenai tata carapemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;11. Bahwa pada saat tanggal 20 Juni 2014 dimana terselenggaranyaRUPSLB PT.

kehadiran dari RUPSLB Kedua tersebut adalah50% (lima puluh persen) dari jumlah saham perseroan, maka juga tidakmemenuhi ketentuan minimum jumlah kuorum kehadiran RUPS yangditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) maupun Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007.

dariIbu Lily Husni untuk hadir di dalam RUPSLB Kedua yang diselenggarakan padatanggal 16 Juli 2014, yang disampaikan dengan Surat Undangan Tercatattertanggal 1 Juli 2014.

., notaris di Jakarta (Akta No. 114 tanggal 17 Maret 2005 BuktiPP8).Sekalipun tidak memiliki kuasa untuk mewakili Para Pemohon danmengeluarkan suara dalam rapat, RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 05) tetap diselenggarakan dengan dihadirioleh Termohon II sendiri yang mengaku sebagai sebagai kuasa dari ParaPemohon.

Berdasarkan Akta RUPSLB PT.CTPI No. 16 Tanggal 18 Maret 2005 diputuskan mau melaksanakanInvestment Agreement dengan memberikan 75% saham kepada PT.Berkah/Termohon 2, sedangkan berdasarkan Akta RUPSLB PT. CTPI No.114 Tanggal 17 Maret 2005 diputuskan bahwa para pemegang saham lamaPT.

Untuk itu, ataskedua versi RUPS / RUPSLB ini berbeda berdasarkan komposisiPemegang Saham dan Susunan Dewan Direksi.Bahwa salah satu badan hukum dari PT.

Undangan ditujukan kepada kepada ParaPemohon selaku para pemegang saham Pemohon VI, tetapi dialamatkan dandikirim kepada Termohon Il yang disebut dalam undangan tersebut sebagaikuasa Para Pemohon.Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon melihat adanya itikad tidakbaik dari Termohon Il yang hendak menguasai Pemohon VI secara melawanhukum, pada tanggal 17 Maret 2005, Para Pemohon sebagai pemegang sahamPemohon VI mengadakan RUPSLB (RUPSLB tanggal 17 Maret 2005).RUPSLB ini memutuskan antara lain memberhentikan

Sutanto bahwa surat kuasa mutlakadalah dilarang karena dalam praktek sering disalah gunakan ;Menimbang, bahwa meskipun surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 telahdicabut pada tanggal 16 Maret 2005 , namun RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 05) tetap diselenggarakan dengan dihadiri olehTermohon II sendiri yang mengaku sebagai kuasa dari Para Pemohon, dimanadalam RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 itu, Termohon II telah mengeluarkansuara dengan mengambil keputusan yang mengatasnamakan Para Pemohonyang

Hardlent Medika Husada yang bergerak dalam bidangPenyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PJKM) telahmendapatkan izin operasional dari Menteri Kesehatan RI berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan No. 1744/BM/DJ/BPSM/XI/1997 tanggal 20 November1997;Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTHardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagai pimpinan rapatadalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikan kepada peserta rapat agarRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012 dengan terpaksaPenggugat meninggalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Hardlent Medika Husada, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagai pimpinan rapatadalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikan kepada peserta rapat agarRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husadatidak dilaksanakan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyetorkan kedalam perseroan dan Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan sebagai KomisarisUtama dan Komisaris tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Hardlent Medika Husada,sehingga segala perbuatan hukum terkait dengan pelaksanaaan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

) PTJasa Alam Sejahtera yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2010dengan tujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan perseroanatau portefel untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modaldisetor pada perseroan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ataumengeluarkan saham simpanan dari 500 lembar saham menjadi1.000 lembar saham adalah sah:Karena pemanggilan RUPSLB telah dilakukan dalam jangka waktuyang cukup yaitu selama 14 hari sesuai dengan

Pasal 82 Ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham lebih dari setengahbagian dari jumlah seluruh saham sesuai dengan Akta PendirianPerseroan Pasal 22 Ayat (1.a) jo.

Pasal 86 Ayat (1) UUPT in casusebanyak 410 saham terdiri saham Pemohon Kasasi I sebanyak 230lembar saham dan Turut Termohon Kasasi I sebanyak 180 lembarsaham, sehingga RUPSLB quorum dan sah mengambil keputusan;Bahwa walaupun Termohon Kasasi pada RUPSLB pada tanggal 27Mei 2010 tidak hadir tetapi RUPSLB tersebut sah dan putusan yangdiambil juga tetap sah karena telah disetujui oleh lebih dari setengahbagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalamAkta Pendirian Perseroan Pasal 22

agenda RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 (vide bukti: T2)diambil secara proporsional oleh para pemegang saham denganperincian sebagai berikut:a Nana Widjaja sebanyak 90 saham;b Suwarno Bambang sebanyak 180 saham;Cc171819Lukman Sucipto sebanyak 230 saham;Bahwa peningkatan saham yang ditawarkan kepada para pemegangsaham oleh RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 diberikan jangka waktusampai dengan tanggal 7 Juni 2010 (vide bukti: T2 dan T3c) untukmelakukan pembayaran harga saham yang diambilnya dan apabilasampai batas

pada tanggal 27 Mei 2010 yaitu sampai dengan tanggal 7Juni 2010;Bahwa penerapan Pasal 43 ayat (2) UUPT pada halaman 41 alineakedua Putusan Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg adalah keliru karenaPasal 43 ayat (2) berbunyi: dalam hal saham yang akan dikeluarkanuntuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinyabelum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahuluadalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlahsaham yang dimilikinya.Bahwa klasifikasi saham yang dikeluarkan pada RUPSLB

., Notaris di Jakarta (Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 Bukti PP8);Sekalipun tidak memiliki kuasa untuk mewakili Para Pemohon danmengeluarkan suara dalam rapat, RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 2005) tetap diselenggarakan dengan dihadirioleh Termohon Il sendiri yang mengaku sebagai kuasa dari ParaPemohon.

(Penebalan kata sengaja dilakukan) (RUPSLB inidiselenggarakan oleh Para Pemohon selaku parapemegang saham PT.

Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II dalam gugatan tersebut)atas kemauan Termohon II sehingga hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005(Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005) tidak dapat didaftarkan padaMenteri Hukum dan HAM; dan (ii) pengadaan RUPSLB sendiri olehTermohon II pada 18 Maret 2005 serta dibukanya akses SISMINBAKUMoleh Tergugat Il sehingga hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 (AktaNomor 16 tanggal 18 Maret 2005) dapat didaftarkan di KementerianHukum dan HAM; merupakan perbuatanperbuatan yang termasuk

Bahwa dengan demikian seolaholan ada 2 (dua) versibadan hukum yaitu versi hasil RUPSLB TPI tanggal 17Maret 2005 dan versi RUPSLB tanggal 18 Maret 2005.Akan tetapi yang diakui sah dalam Putusan BANI tersebutadalah versi Badan Hukum Dengan RUPSLB TPI Tanggal18 Maret 2005 yaitu Pemohon Intervensi yang diakuisebagai pihak dalam Putusan BANI oleh Majelis Arbiterseperti dikutip di atas;. Bahwa bukti bahwa Pemohon Intervensi adalah PT.

: Hotman Paris & Partners;Setelah memeriksa buktibukti, mendengarkan saksisaksi fakta danketerangan ahli, maka Majelis berpendapat bahwa RUPSLB 18Maret 2005 beserta turunannya adalah RUPSLB TPI yang sah danoleh karenanya dapat menjadi dasar pembenar yang kuat bagipelaksanaan tindakan hukum selanjutnya;8.

AMT yang tidak sah) mengirimundangan Nomor : 001/DirRUPSLB/II/2013 kepada Direktur PT.AMT yang sah (Drs. lbrahim Hasan), untuk dapat hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AMTyang diselenggarakan versi Sdr. Firdan Jaya Lesmana tanggal 14Maret 2013, bertempat di JI.

Firdan Jaya Lesmana yang isinya menyatakanmenolak dengan tegas dan tidak mengakui apa yang dimaksudsebagai RUPSLB PT. AMT tersebut.

FirdanJaya Lesmana tetap bersikeras melaksanakan apa yangdisebutnya RUPSLB PT. AMT, pada 14 Maret 2013 ;Bahwa Penyelengaraaan RUPSLB PT. AMT tanggal 14 Maret2013 tersebut, di Notarilkan dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. AMT Nomor : 12 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuatdan ditandatangani oleh Notaris Yanses Saam, SH., Notarisberkedudukan di Padang, yang diadakan oleh Sdr. Firdan JayaLesmana (yang mengaku sebagai Direktur) didasarkan pada AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.

AMT No. 12 tanggal 25 Maret 2013 tersebut tidak sah dan telahdibatalkan melalui RUPSLB PT. AMT yang sah tanggal 30 Juli2012, yang dinotarilkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatPT. AMT No. 26 tanggal 17 September 2012, yang dibuat oleh dandi tandatangani dihadapan Notaris Jaafar, SH. Notaris di Padang.Sehingga PT.

ObjekSengketa yang di dasarkan pada Akta Pernyataan KeputusanHalaman 19 dari 32 Putusan Nomor 429 K/TUN/2015Rapat dari RUPSLB tidak sah yang dibuat oleh Sdr.

Agenda RUPSLB tersebut diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2015, sekitar pukul 1.00PM WIB, bertempat di Kantor Notaris Soehendro Gautama, S.H., Batam.Namun demikian Termohon sebagai Komisaris dan sekaligus pemegangsaham 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham perseroan tidak menghadiriundangan tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum.

dalam kedudukannya sebagai Direkturdalam perkara Permohonan perkara a quo, oleh Pemohon Kasasi melaluiMemori Kasasi ini sengaja menyorotinya secara lebih mendalam,diantaranya pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan NegeriBatam dalam putusan perkara a quo pada halaman 19 alinea 3 sebahagianyang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidanganberdasarkan alat bukti surat T7, T8 serta keterangan saksi Suryawantelah ternyata, bahwa sebelum diselenggarakan RUPSLB

Bahwa Pemohon Kasasi menolak pemberhentian Pemohon Kasasisebagai Direktur perseroan PT EMR Indonesia sebagaimanapertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Batam halaman 19 alenia 3sebahagian yang berbunyi sebagai berikut:beees dan oleh karenanya pula pemberhentian Pemohon sebagai DirekturPT EMR Indonesia melalui forum RUPSLB yang diselenggarakan olehTermohon sebagai Komisaris PT EMR Indonesia, meskipun tanpadidahului adanya agenda pembelaan diri dari Pemohon sebagai DirekturPT EMR Indonesia, tetap

), sesuai agenda pada dokumen (vide bukti P1, P2/T2, T3);Bahwa Panggilan untuk RUPSLB ditolak semuanya oleh Termohon Kasasiatas alasan adanya penyelewengan dana dalam kewenangan Penyidik,serta menggunakan alasan adanya agenda pembubaran perusahaan (videbukti T4).

Nomor 2277 K/Pdt/201610.11.kesepakatan Rapat Pemegang Saham tertanggal 22 September 2014sesuai bukti P3/T1 dan atau ketentuan mengenai RUPS yang di aturdalam Undang Undang Perusahaan Bab V Undang Undang PT Nomor40 tahun 2007 serta Anggaran Dasar Perusahaan PT EMR Indonesiasebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 15 tanggal 3 April 2006Notaris Soehendro Gautama;Bahwa penolakan Termohon Kasasi untuk diselenggarakannya RUPSLB yang dengan tegas salah satu alasannya adalah terkait LaporanPenyelewengan Dana

Stempel Perseroan

Disita dari NORMAN :

• 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No. 020/KOMUT/SKB/I/2015, Tanggal 23 Januari 2015.
• 1( satu ) Bendel Salinan AKTA PERYATAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUNWAY KREASI BESTINDO NOMOR 04 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015, DARI KANTOR IRWAN SANTOSA ,S.H., M.Kn yang telah dicocokan dengan aslinya.

Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

Keputusan RUPSLB telah disetujui lebin dari 50 + 1suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, makakeputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.wonnen naan Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASIBESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkanseluruh dokumendokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, kuncikantor PT.

Berdasarkan surat somasi tanggal 16 Februari 2015 tersebuttelah dijawab oleh Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI denganmenyatakan tidak menyetujui halhal yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal11 Februari 2015 dan menyatakan akan bersama dengan Terdakwa II YUSRIselaku pemegang saham menempuh jalur hukum yang diperlukansehubungan dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut.

Keputusan RUPSLB telah disetujui lebin dari 50 + 1suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, makakeputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.wonnan nena Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASIBESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkanHal9 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKIseluruh dokumendokumen asli PT.

Stempel PerseroanDisita dari NORMAN : 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT.SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No.020/KOMUT/SKB/I/2015, Tanggal 23 Januari 2015. 1( satu) Bendel Salinan AKTA PERYATANKEPUTUSAN RAPAT PT.

UUPT mengatur Penyelenggaraan RUPSLB dapat dilakukan setiapsaat.Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPT yang mengatur bahwapenyelenggaran RUPSLB harus didahului dengan penyelenggaraan RUPSTahunan terlebih dahulu.; Bahwa Pasal 78 UUPT, berbunyi, RUPS lainnya atau RUPSLB dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan ; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa Tergugat dan Tergugat Il berhaksewaktuwaktumelaksanakan RUPSLB PT PGAdengan agenda pembubaran

perseroan dan penunjukkan likuidatorsesuaikebutuhan PT PGA, dan tidak ada aturan yang mewajibkan RUPSLBdidahului oleh RUPS Tahunan. ; Bahwa mengingat agenda RUPSLB PT PGA adalah pembubaran perseroandan penunjukkan likuidator dan bukannyapengesahan laporan keuangan,maka tidak ada kewajiban Tergugat dan Tergugat Il menyajikan Laporankeuangan dalam RUPSLB tersebut.

;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka RUPSLB tanpa harusdidahului dengan RUPS Tahunan dan tanpa pembuatan laporankeuanganyang dibuat oleh auditor publik adalah sah dan mengikat. ;Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakankeberatan diadakannyaRUPSLB tanpa didahului RUPS tahunandan pembuatan laporan keuanganperusahaan oleh auditor publik adalah alasan yang mengadaada dan patutuntuk diabaikan.;b.

Rencana Pembubaran PT PGA oleh Tergugat dan Tergugat II dalamforum RUPSLB PT PGA dan permohonan penetapan kuorum RUPSLBdi Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan merupakan perbuatan melawan hukum; Bahwa rencana Tergugat dan Tergugat Il untuk melakukan RUPSLB PTPGA dengan agenda membubarkan perseroan PT PGA adalah merupakanhak dari Tergugat dan Tergugat Il yang diatur oleh undangundang.; Bahwa RUPSLB PT PGA dengan agenda membubarkan perseroan PT PGAtersebut di atas belum dapat dilaksanakan karena tidak

memenuhi kuorumrapat sesuai undangundang yang berlaku, sehingga tidak terbukti Tergugat dan Tergugat Il melakukan perbuatan melawan hukum.; Bahwa sesuai dengan undangundang yang berlaku, agar mencapai kuorumRUPSLB PT PGA, Tergugat dan Tergugat Il harus mengajukanPermohonanPenetapan Kuorum RUPSLB ke Pengadilan Negeri JakartaBaratyang wilayahnya meliputi alamat atau domisili PT PGA.; Bahwa Para Tergugat dan Tergugat Il kemudian mengajukanpermohonanpenetapan RUPSLB dengan agenda Pembubaran PT.

Bank Ratu sebagai Direktur berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ; Bahwa keputusan RUPSLB di atas adalah sah dan mengikat menuruthukum. Keputusan itu tidak dapat dibatalkan tanpa melalui mekanismeyang diatur dalam Undangundang karena Rapat Umum PemegangHal. 7 dari 15 hal. Put.

Bank Ratu yang diangkatberdasarkan RUPSLB PT. Bank Ratu tanggal 21 Pebruari 2000 ;Bahwa Judex factie harusnya mempertimbangkan dan membahas secaraseksama makna dalam isi dan maksud surat Bank Indonesia di atasdengan tidak mengambil begitu saja pertimbangan hukum P4P dan P4DDKI dalam perkara aquo.

Bank Ratu, namun tidakada kalimat yang menyatakan serta merta yang bersangkutan bukan lagiDireksi dan kalimat yang menyatakan hasil RUPSLB PT. Bank Ratutanggal 21 Pebruari 2000 "batal" ;Bahwa fakta hukum PT. Bank Ratu telah dinyatakan sebagai Bank BekuKegiatan Usaha (BBKU) dan penyerahan kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) sesuai surat Bank Indonesia No. 2/25/KEP.DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000, sedangkan surat Bank Indonesiayang memberitahukan Sdr.

Bank Ratu atau RUPSLB lebih lanjut yangmenyatakan bahwa Sdr.

Pasal 39 ayat (1) ayat (2) ;Bahwa dari fakta hukum di atas, jelas RUPSLB telah menugaskan Sar.Hengky Hendratmoko sebagai Direktur dan PT. Bank Ratu tidak pernahmelakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmokosebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernahmengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sadr.Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT.

Nomor 3692 K/Pdt/2019Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016 tentang PernyataanPenegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Randi Cones Indonesia tidak mempunyaikekuatan hukum,;Menghukum Para Tergugat

Para Pemohon Kasasi tersebut tidakdapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal5 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum,pertimbangannya telah tepat dan benar;Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ParaTergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Raymond Monterie yang belum dibagitanpa seizin dari Penggugat, maka Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016tentang Pernyataan Penegasan Pengukuhan Kembali Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Randi Cones Indonesia tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon' KasasiMARCELLA

Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir Rapat.Daftar Hadir RUPSLB Selanjutnya Fero Zainuddin memintadibuat Contoh / Draf Notulen Rapat Pemegang Saham PT. BinaArdi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina Ardi Abadi;Bahwa untuk penandatanganan Surat Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. BinaArdi Abadi diserahkan Terdakwa Kepada Sadr. IRIANSYAH yaituOrang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukmemintakan tanda tangan kedua orang tersebut, (Ir.

Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi diserahkan Terdakwa / Pembanding Kepada Sdr. IRIANSYAHyaitu Orang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukHal. 18 dari 26 hal. Put. No. 910 K/Pid/2015memintakan tandatangan kedua orang tersebut, (Ir.

Bina Ardi Abadi dan DaftarHadir RUPSLB PT.

Bina Ardi Abadi Dan DaftarHadir RUPSLB PT. Bina Ardi Abadi tersebut;b. Bahwa untuk penandatanganan Surat : Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi diserahkan Terdakwa / Pembanding Kepada Sadr. IRIANSYAHyaitu Orang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukmemintakan tandatangan kepada Ir. Made Suryadana, BahlilLahadalia;c. Bahwa status Sdr. BAHLIL LAHADALIA dan Sdr. Ir.

S.H., di Bintara Kota Bekasi SuratSurat/Dokumen yang dibawa Fero Zainuddin a quo belum lengkap, danharus dilengkapi dengan : Notulen Rapat Pemegang SahamPT Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB Selanjutnya FeroZainuddin meminta dibuat Contoh / Draf Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi;Bahwa untuk penandatanganan Surat : Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT.

., (Tergugat III) versi kKedua (vide Bukti P4) yangjelasjelas telah dipalsukan oleh Tergugat dan Tergqugat Ill karena isinyatidak sesuai dengan faktafakta RUPSLB tanggal 25 Maret 2006....(Garis bawah oleh Tergugat sebagai penegasan);3.

Selain itu juga, Tergugat menolak dalil Penggugat yang menuduh Tergugat telahmemasukan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yangdiputuskan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta No. 12, karenafaktanya pada RUPSLB tanggal 25 Maret 2006, Penggugat hadir dalam rapattersebut dan mengetahui seluruh agenda RUPSLB, serta menyetujui sepenuhnyasegala hasil keputusan dalam RUPSLB tersebut.6.

Bahkan terhadap segala hasil keputusan yang diambil dalam RUPSLB tanggal 25Maret 2006, Penggugat bersamasama dengan Tergugat , dan Ny. Arlina Layinoyang hadir dalam RUPSLB tersebut telah menghadap kepada Pirella Sadrosen, S.H.,Notaris di Riau (in casu Tergugat III) untuk menyatakan keputusankeputusan dalamRUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta Notaris, sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Duri Indah RayaNo. 12.7.

Karena terbuktipelaksanaan RUPSLB tanggal 26 Maret 2006 dan pengalihan saham milikPenggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamanggaran dasar PT DIR maupun UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas.

Duri Indah Raya melakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (selanjutnya disebut RUPSLB) pada tanggal 25 Maret 2006 denganmemanggil selur'uh pemegang saham, dimana agenda RUPSLB adalah untukmemberikan persetujuan dari pemegang saham lainnya atas rencana Penggugatmenjual sahamnya di PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat dan Pengunduran diriPenggugat sebagai Wakil Direktur PT.

BankPerkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga melalui forum Rapat UmumPemegang Saham Luas Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Juni 2011 tanpasepengetahuan dan persetujuan Yayasan Bhakti Yogya ;Bahwa dalam RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011 tersebut Tergugat I dan II sebagaipemrakarsa forum RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011, tidak memberitahu dantidak mengundang Turut Tergugat I sebagai salah satu pemegang saham secaraformal pada PT.

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.TurutTergugat I kemudian menyampaikan kepada pihak Yayasan Bhakti Yogyatindakan Tergugat I dan II yang menyelenggarakan RUPSLB tanggal 27 Juni2011 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Yayasan Bhakti Yogya.

TurutTergugat II hadir melalui kuasanya dalam RUPSLB tetapi tidak mengetahuiagenda RUPSLB yang diprakarsai oleh Tergugat I dan TergugatBahwa berdasarkan Akta Notaris No. 13 : Berita Acara RUPS Luas Biasa yangdibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH Notaris diJakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, menerangkan bahwa pada tanggal 15Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Bhakti Yogya JIn.

Senopati No.43 A Jakarta Selatan dilaksanakan RUPSLB yang agendanya antara lainmenetapkan kembali Keputusan Pemegang Saham yang termuat dalam RisalahRUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tertanggal 27Juni 2011, dan memberhentikan dengan hormat saudari Lorenzia Julie Santososebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.Dalam Akta tersebut pada dinyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tersebutdiselenggarakan atas permintaan Direksi dari PT.

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga setelahdinyatakan dicabut kedudukannya sebagai pemegang saham dandikembalikan kepemilikan sahamnya kepada Yayasan Bhakti Yogya berdasarkanPutusan Pengadilan dalam perkara aquo, selanjutnya harus dilakukan pengesahanmelalui mekanisme RUPSLB oleh Turut Tergugat I,Il, dan I .....II, dan III maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan perkara aquo berkekuatanhukum tetap ; Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmengadili dan

., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum

tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB

Rasico Industry, termasuk pada RUPSLB pada bulan Oktober 2007;Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dibuatkan akta notaris, yaitu AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Nomor 3 tanggal 25Oktober 2007 dan akta pernyataan tersebut digunakan oleh RoedyPanggabean untuk mengajukan permohonan kredit atas nama PT.Rasico Industry kepada PT.

Rasico Industry telah memperoleh persetujuanpemegang saham mayoritas dalam RUPSLB;Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapatdibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnya selama 9(sembilan) huian terhitung sejak adanya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selain itu juga kerugian nonmateriil yaitu pihak PT.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.ratus juta rupiah) dengan rincian sewa kantor, membayar gajiManagemen, menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnyaselama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak adanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selainitu juga kerugian non materiel yaitu pihak PT.

ERIK LUKIMAN selaku Komisaris.Bahwa benar saksi pernah mengikuti RUPSLB (Rapat Umum Pemegangsaham Luar Biasa) PT.

Bahwa benar terdakwa tidak menyetujui atas perubahan Susunan Direksidan Dewan Komisaris didalam pelaksanaan RUPSLB karena tidak adakesepakatan perihal saham dan namanama yang diusulkan didalamrapat, tidak sesuai dengan yang terdakwa ajukan, sehingga terdakwa tidakmenyetujui dengan perubahan nama Direksi dan dewan komisaris.

Bahwa benar, dasar / alasan terdakwa mengatakan RUPSLB tidak syahkarena tidak ada bukti dan tidak ada penyetoran modal dasar dari keduaHal.18 dari 28 hal. Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.pemegang saham SATRIYA AGUS GUNAWAN dan ERIK LUKIMAN,sehingga menurut terdakwa cacat administrasi dan oleh karena itulahalasan terdakwa memegang dan tidak memberikan dokumen perusahanPT.