Ditemukan 561 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : india indi indah indra induk indik indin indil indit indis
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum
Register : 18-05-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN MENGGALA Nomor 242/Pid.B/2020/PN Mgl
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
Ardi Herliansyah SH
Terdakwa:
TRIYONO Bin TARMOTO
163 — 117
  • Dengan sengaja merampas nyawa orang Iain;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting syaratkesengajaan adalah willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui (indie zin kan men opzettelijkk aanduiden als willens en wetens). Kedua syarattersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatuperbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan denganmengetahui dan menghendaki.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-08-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 88 /Pdt G/2013/PN.Ung
Tanggal 20 Agustus 2014 — PARA PENGGUGAT : SUMARMIN, SRI RAHMANTO, KASWADI, HARYONO, AMINAH, HERU HARYONO, Y A S D I, S U D A R , SUTRISNO, SUNGKONO, MARMINI, TUGINO, P A I D I, K U S T A M , SUMARYANTO, P O D O TERGUGAT I : Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa – Tengah C.q Bupati Ungaran, Kab. Semarang yang berkedudukan di Jalan Diponegoro nomor 14 Ungaran Kab. Semarang TERGUGAT II : Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq. BPN Provinsi C.q BPN Kab Semarang yang berkedudukan di jalan Gatot Subroto nomor 18 Ungaran, Kab Semarang TERGUGAT III : 3 Pimpinan / Direktur PT. Perkebunan Nusantara IX di Semarang yang berkedudukan di Jalan Mugas Dalam ( atas )
93 — 24
  • Di wilayah tersebut sebelumnyasejak dari jaman Nederland Indie abad 19, diantaranya sudah ada pemukimanpenduduk bahkan telah membentuk suatu pedusunan.
Pengadilan PN BITUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-12-2019 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN BITUNG Nomor 275/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat : JULIANA PANGEMANAN lawan Tergugat : 1. PEMERINTAH R.I. Cq. PRESIDEN R.I. Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN/MENTERI KEHUTANAN R.I., DKK
121 — 55
  • Besluit van den Governeur Nederlands Indie (GB) No.6 stbl. 90tanggal 12 Februari 1919, penunjukkan sebagai kawasan CagarAlam dengan luas 4.446 Ha.b. Gouvernement Beslui/GB tgl 2 April 1932 No. 38, seluas 8.768ha.c.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Anak
Putus : 15-12-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN.Tgt
Tanggal 15 Desember 2015 — -SOERIP HERLAMBANG Bin KUSMAN
75 — 36
  • dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahansubjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PT MANADO Nomor 9/PDT/2021/PT MND
Tanggal 15 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : LIT NYONG
Terbanding/Tergugat : PT MULTI NABATI SULAWESI
162 — 105
  • CodePenal dianggap sebagai penghinaan.Ternyata kemudian adalah menjadi maksud dari pembuat undangundanguntuk menyelaraskan perumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 1372KUHPerdata dengan perumusan tindak pidana penghinaan dalamKUHPidana.Jadi, dengan berbuat begitu pembuat undangundang memang tidakbermaksud untuk memberikan pengertian tersendiri tentang penghinaanyang berbeda dengan pengertian penghinaan dalam KUHPidana.Karena pada waktu yang lampau dalam bidang hukum Indonesia(maksudnya; Nederlands Indie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — LUTFI ATTAMIMI, DK VS. MISUN, DK.
84 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . / 70. dan / atau Stamboeken Ambtenaren OosenWest Indie. No 2.10.36. 10 t/m dan No 2.10.36.112.dan/ atau Stamboeken Ambtenaren 18361936, No 2.10.36.22. Folio 198 (2.1007) dan/ atau= Microchip Data 523 No 3.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-03-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 57/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
Ir. NANIK YUNIATI, S.H., M.H
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
101 — 63
  • Bukti P43: Fotokopi sesuai dengan aslinyaSosialisasi tentang Pelaksanaan Kebijakan dan StrategiNasional (Jaktranas) dan P4GN di Koordinator IkatanKeluarga Musik Indie (IKMI Jatim);44. Bukti P44: Fotokopi sesuai dengan aslinyaSosialisasi tentang Pelaksanaan Kebijakan dan StrategiNasional (Jaktranas) dan P4GN di Kanwil Kumham Jatim;45. Bukti P45: Fotokopi sesuai dengan aslinya MerdekaTanpa Narkoba Oleh Ir Nanik Yuniati SH. M.Hum;46.
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum
Putus : 07-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN MENGGALA Nomor 242/Pid.B/2020/PN Menggala
Tanggal 7 September 2020 — Triyono Bin Tarmoto
104 — 31
  • Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN MglMenimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting syaratkesengajaan adalah willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui (indie zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens). Kedua syarattersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatuperbuatan dengan sengaja, jika perouatan tersebut dilakukan denganmengetahui dan menghendaki.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN ATAMBUA Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Atb
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 44
  • ;bahwa dalam artikel Putusanputusan yang menghargai pidana adat,GuruBesar Fak.Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Nyoman Serikat Putra Jaya,mengatakan sumber hukum pidana di Indonesia bukan hanya pidana tertulis,tetapijuga pidana tidak tertulis, secara formal ketika Belanda Memberlakukan Wetboek VanStrafrecght voor Nederlandch Indie (1 Januari 1918), Hukum Pidana Adat memangtidak diberlakukan.Tetapi secara materiil tetap berlaku dan diterapkan dalam praktekperadilan.dalam Dalam Artikel tersebut
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 03-12-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 230/PDT/2014/PT PBR
Tanggal 5 Februari 2015 — Pembanding/Penggugat : Drs. M. Najib, SMH
Terbanding/Tergugat : Suherman Diwakili Oleh : FIRDAUS AJIS, SH.MH & Rekan
Terbanding/Tergugat : Abu Bakar, SH Diwakili Oleh : EDI AZMI, SH & Rekan
Terbanding/Tergugat : Hj. Darwani
Terbanding/Tergugat : Hermanto
Terbanding/Tergugat : Erizal
Terbanding/Tergugat : Yulimar Diwakili Oleh : ELLYNOVEA SHAFRIE, SH dan HENDRYZAL, SH
Terbanding/Tergugat : Fatimah Any
71 — 55
  • Agrarische Wet (S. 187055) sebagai yang termuat dalam pasal51 wet op de staatsinrichting van nederlands indie (S. 1925447), dan ketentuan dalam ayat ayat lainya dari pasaal itu ;ii. a. " Domeinverklaring " tersebut dalam pasal 1 'Agrarisch Besluit (S.1870 118)b. Algemene Domeinverklaring tersebut dalam S. 1875 119a ;c. " Domeinverklaring " untuk Sumatera tersebut dalam S.1874941 ;Halaman 14 dari 52.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 03-08-2016 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 249/Pdt.G/2016/PN MKS
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
ODELIA ROVARA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI, CQ PANGLIMA TNI RI, CQ PANGDAM VII WIRABUANA
169 — 178
  • Dengan isi surat terjawab bahwa Eig.Verp.3608 tercatat atasnama : Het Government Nedherlands Indie (Pemerintah Hindia belanda)yang diakui oleh tergugat 1 (Kodam VII/Wirabuana) sebagai dasarkepemilikan dengan dasar sebagai berikut :e Sebelah Utara: Jalan Kakatua,e Sebelah Timur : Batas tembok ,Halaman 4 dari 55Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pat.G/2016/PN Mks9.e Sebelah Selatan: Kanal (Selokan) ,e Sebelah Barat : Jalan Cendrawasi,Tergugat (Kodam VII/Wirabuana telah menguasai obyek sengketadengan
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 16-12-2019 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 275/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
JULIANA PANGEMANAN
Tergugat:
1.Cq. Kementerian Kehutanan Menteri Kehutanan RI
2.Cq Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Propinsi Sulawesi Utara
Turut Tergugat:
Cq Lurah Batuputih Bawah
89 — 45
  • Besluit van den Governeur Nederlands Indie (GB) No.6 stbl. 90tanggal 12 Februari 1919, penunjukkan sebagai kawasan CagarAlam dengan luas 4.446 Ha.b. Gouvernement Besluit/GB tgl 2 April 1932 No. 38, seluas 8.768ha.c. Besluit Residen Manado pada 4 Oktober 1940 yang semulaseluas 4.347 Ha (G 144/DS, G1/DS) ditambah seluas 122 ha/ Vrijstaats domein (G 141/DS G 144/DS) menjadi seluas 4.469 ha.d.
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum
Register : 18-05-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN MENGGALA Nomor 243/Pid.B/2020/PN Mgl
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
Ardi Herliansyah SH
Terdakwa:
SUYANTO Alias SUYAN Bin PAINO
383 — 235
  • Dengan sengaja merampas nyawa orang Iain;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting syaratkesengajaan adalah willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui (indie zin kan men opzettelijkk aanduiden als willens en wetens). Kedua syarattersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatuperbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan denganmengetahui dan menghendaki.
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum
Register : 21-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Agm
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
RIANTO ADE PUTRA, S.H.
Terdakwa:
SLAMAT WIDODO Als BUNGKEK Bin Alm.SUTEODIO
107 — 67
  • disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalahsejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang HukumPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurlijkke person (manusia) dan hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-10-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 318/Pid.B/2014/PN. BGR
Tanggal 30 April 2015 — David Diki Bin Liong Kieng Kie
195 — 37
  • DiIndonesia seiring dengan pemberlakuan Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi Wetboek Van strafrecht voorNetherland Indie yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (W.v.S).KUHP Belanda yang diberlakukan sejak tahun 1 september 1886 itumerupakan kitab undangundang yang cenderung meniru pandangan CodePenalPerancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum Romawi.Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang yang terdapat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 147/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 25 April 2019 — Pembanding/Tergugat I : HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIJAYA
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
100 — 78
  • Lab : 6249/DTF/2005tanggal 2 Desember 2005 pada pokoknya menyatakan danmenyimpulkan bahwa :Alat bukti tersebut baik kertas zegel van Nederland Indie(vide Surat Hibah maupun cap stempel Raad van JustitieTeBatavia yang tertera pada 2 (dua) lembar In Deer NaamKoningin Acte Van Eigendom tanggal 7 Januari 1933 danSurat Hibah tangggal 13 Desember 1934) merupakanproduk cetak dan produk cap stempel yang berbeda denganKertas Zegel Van Nederland Indie emisi 1934 dan Capstempel Raad van Justitie Te Batavia
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-06-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 66/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Tuan MANGARAJA HATOGUAN PAKPAHAN
2.Nyonya TIURMA PAKPAHAN
3.Nyonya SURYATI PAKPAHAN
4.KORBELANDI PAKPAHAN
5.Nyonya FEBRINA PAKPAHAN
6.Tuan DASALOMO PAKPAHAN
7.Tuan NISSANTO PAKPAHAN
8.Tuan FALCONAUSI PAKPAHAN
Tergugat:
1.KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
1.PT.TJITAJAM (DIWAKILI ROTENDI)
2.PT.TJITAJAM (DIWAKILI OLEH DRS.CIPTO SUSILO)
111 — 61
  • Bahwa berdasarkan data yang terdaftarpada Buku Daftar TanahTanah Partikelir/Eigendom Verponding yangmenunjuk kepada obyek sengketa semula status tanahnya adalahtanah Negara ex Eigendom Verponding No.35 Rest Meetbrief 1937No.202 atas nama Gouvernement van Nederlandsch Indie yangdinasionalisasikan menjadi PT.
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum
Register : 22-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN BUOL Nomor 34/Pid.B/2020/PN Bul
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
1.Irpan
2.Rizal N. Gobel
3.Sawal
4.Abdul Manap
5.Zakir
6.Idris
7.Jumadil Sawal
68 — 26
  • Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam pasal ini sejatinyamerupakan terjemahan dari unsur Hij die dalam naskah asli wetboek vanstrafrecht voor Nederlandsch Indie. Unsur ini menunjuk pada subyek hukumyang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta padadirinya tidak terdapat keadaankeadaan yang menghapuskan pidana atasperbuatan pidana yang dilakukannya.
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum
Register : 22-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN BUOL Nomor 33/Pid.B/2020/PN Bul
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
1.Abidin Suleman
2.Ahmad alias Dede
3.Suprianto
4.Kamarudin Ahmad
5.Irwan
6.Salam
93 — 39
  • Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam pasal ini sejatinyamerupakan terjemahan dari unsur Hij die dalam naskah asli wetboek vanstrafrecht voor Nederlandsch Indie. Unsur ini menunjuk pada subyek hukumyang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta padadirinya tidak terdapat keadaankeadaan yang menghapuskan pidana atasperbuatan pidana yang dilakukannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 01-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/PID/2015
Tanggal 1 Juni 2015 — HERU SOETRISNO, M.Sc, dkk
119 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CASSUTTO:"De materieele handeling bij oplichting wordt gevorderd bewegen totafgifte",Artinya perbuatan materiil pada penipuan adalah menggerakkan untukmenyerahkan;(vide: Het Straffecht in Nederlandsch Indie, Tweede Deel, De SpecialeDelicten, Mr.ls. Cassutto, vierde druk, G.C.T.