Ditemukan 5561 data
96 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 311 K/TUN/20132) Penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diterlantarkan,sehingga masuk dalam putaran politik dan ekonomi pertanahan;3) Mewujudkan tanah sebagai sumber kemakmuran dan meningkatkankesejahteraan rakyat;4) Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan;5) Tanah tidak sebagai sumber sengketa dan konflik;Tujuan Penertiban tanah terlantar adalah sebagai berikut:1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;2) Menciptakan lapangan kerja;3) Mengurangi kemiskinan;4) Meningkatkan
126 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 518 K/TUN/20132. SATRIO BUDIYONO, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JI. Bhakti IVNo.27 RI/RW 003/009, Kelurahan Kemanggisan, KecamatanPalmerah, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasakepada :1. FERDINAND LUBUK, S.H;2.
Putusan Nomor 518 K/TUN/20132. Bahwa tanah terperkara berdasarkan data yang ada dan merupakanpetunjuk, adalah sebagian dari Tanah Negara bekas Tanah PartikelirTegalwaroe Landen Eigendom Verponding Nomor 53, 57 DAN 693,tertulis atas nama NV.
189 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M.VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/PP/M.VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan
141 — 57
/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Pmscampur ketua pengadilan negeri (bukan peraturan menteri Keuangan RINo. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak tanggunganUU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertiandan kepastian penggunaan ketentuan tersebut.
84 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
rugi selisih kurs yangdilakukan Terbanding belum meliputi semua transaksi yang terkaitdengan valuta asing, sedang hasil penghitungan selisin kurs yangdilakukan oleh Pemohon Banding sudah dilakukan dengan benar dansudah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik PriceWaterhouse Cooper yang tertuang dalam Laporan Audit, dengandemikian maka koreksi rugi selisin kurs sebesar Rp. 701.748.273, untukTahun Pajak 2006 tidak dapat dipertahankan;"Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/20132
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1374/WPUJ.19/2014tanggal 27 Juni 20142) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/217/IX/2013 tanggal 02September 20133) Fotokopi SKPKN PPn BM Masa Pajak Juni 2012 Nomor00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 20132
148 — 105
Dankonsekuensi hukumnya, transaksi jual beli saham tersebut Bataldemi hukumPDR/TDK bersedia menyerahkan dan mengembalikan sahamsahammilik PTDR/PPDK sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.PTDR/PPDK mengakui dalam gugatannya butir 5, PDR/TDK telahmelakukan pembayaran awal kepada Para Penggugat sebanyak duakali, yaitu:1) Rp. 50.000,000, pada tanggal 16 3uli 20132) Rp. 200.000.000, pada tanggal 17 Juli 2013Dikarenakan perjanjian jual beli saham tersebut batal demi hukummaka PDR/TDK menuntut PTDR
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2 22 Desember PUT.46895/PP/M.IV/16/014 2014 20132 739/B/PK/PJK/2 22 Desember PUT.46897/PP/M.IV/16/014 2014 20133 741/B/PK/PJK/2 22 Desember PUT.46893/PP/M.1V/16/014 2014 2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusanputusantersebut di atas menyatakan antara lain adalah karena dalam perkaraa quo pengkreditanatas Pajak Masukan haruslah dikaitkan denganbidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding(sekarang TermohonPeninjauan Kembali) sebagai PKP
188 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 481 K/TUN/20132. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor808/13.32.73/V/2012 tanggal 18 Juni 2012, Perihal : PermohonanPenerbitan Sertipikat atas Tanah Hak Milik Adat seluas 5510 M2 yangterletak di Jalan Sukamulya RT 005 / RW 06 Sukagalih, KelurahanSukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang dimohonkan olehPenggugat ;3.
88 — 40
Agus Panglong Rp. 100.000.000, Rp. 52.058.269. 80/SPK/KUR/IX/20Guntoro Kayu 13 tanggal26 September 20132. Wahyu Toko Listrik Rp. 100.000.000, Rp. 21.481.524,20 86/SPK/KUR/X/201Sudrajat dan Perabotan 3 tanggalRT 4 Oktober 20133. Muzammil Warung Rp. 60.000.000, Rp. 7.701.826,40 85/SPK/KUR/X/201Klontong 3 tanggal4 Oktober 20134. Lilis Efendi Penjualan Rp. 250.000.000, Rp. 177.180.593, 90/SPK/KUR/IX/20Komputer dan 13 tanggalSparepart 23 Oktober 20135.
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pengadilan Pajak1 738/B/PK/PJK/ 22 Desember PUT.46895/PP/M.VI2014 2014 /16/20132 739/B/PK/PJK/ 22 Desember PUT.46897/PP/M.VI2014 2014 /16/20133 741/B/PK/PJK/ 22 Desember PUT.46893/PP/M.VI2014 2014 /16/20134 742/B/PK/PJK/ 22 Desember PUT.46898/PP/M.VI2014 2014 /16/20135 743/B/PK/PJK/ 22 Desember PUT.46899/PP/M.VI2014 2014 /16/20136 740/B/PK/PJK/ 22 Desember PUT.46894/PP/M.VI2014 2014 /16/20137 508/B/PK/PJK/ 23 September PUT.50645/PP/M.VI2015 2015 A/16/2014Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim
166 — 182
Surat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. 001/01/20/UPP*Mgr14yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Kepala KantorUPP Kelas Manggar, tanggal 4 Februari 2014 (TI10)Surat Sertifikat Klasifikasi Mesin yang diterbitkan oleh Kantor BiroKlasifikasi Indonesia, tanggal 31 Januari 20132 (TI11)i. Surat Sertifikat Klasifikasi Lambung, yang diterbitkan oleh Kantor BiroKlasifikasi Indonesia, tertanggal 31 Januari 2013 (TI12)Hal 13 Put.
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1687 K /Pid.Sus/ 20132)Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPPLS Bantuan Sosial, denganmencantumkan rekening pemohon khususnya untuk pengajuan di atasRp.5.000.000.
No. 1687 K /Pid.Sus/ 20132) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud padaayat (1) huruf b terdiri dari :a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuankegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksanakegiatan, rincian pembiayaan dan jadual kegiatan yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompokmasyarakat dibubuhi cap dan susunan pengurus / kelompok;b.
No. 1687 K /Pid.Sus/ 20132) Kepala SOPD / Kepala Bagian terkait sebagaimana dimaksud padaayat (1), memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksudpada Pasal 17;3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukankepada Pengguna Anggaran / Kuasa Penggunaan Anggaran;4) Formatformat yang berhubungan dengan rekomendasi, tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Walikota ini.Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor : 107 tahun 2010 menyatakan:1
391 — 150
terhadap terdakwa YULIETTY RAJAGUKGUK BINTIPAHALA RAJAGUKGUK, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan. dan membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,(sepuluhmilyar),apa bila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan.3 Menyatakan Barang bukti berupa :1 1 (satu) lembar asli formulir pengaduan nasabah yang dikeluarkan oleh Bank BTPNtertanggal 29 April 20132
Cikidang Sukabumi, dan pembelian lahantersebut baru di cicil sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 08Januari 2013 sebesar Rp. 37.950.000, (tiga puluh tujuh jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 07Pebruari 2013 sebesar 37.952.500, (tiga puluh tujuh jutasembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :1 1 (satu) lembar asli formulir pengaduan nasabah yang dikeluarkan oleh Bank BTPNtertanggal 29 April 20132
SEPSTIAN TARIGAN,SH
Terdakwa:
WARSITO
76 — 19
Medan Selayan KotaMedan Provinsi Sumatera Utara 20132 HP. 085270378138, berdasarkanPenetapan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn tertanggal 1 Maret 2021, laludiperlinatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan kedalam berkasperkara;Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supayamemperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkantelah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;Selanjutnya atas perintah Hakim
42 — 28
Keputusan Penyerahan Perkara dariDanrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep /03/11/2013 tanggal 28 Maret 20132. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/107/IV/2013 tanggal 4 April 2013.3. Surat Penetapan Kadilmil I07 Balikpapan tentangPenunjukkan Hakim Nomor: Tap/19/PM.107/AD/IV/2013tanggal 17 April 2013.4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari SidangNomor : Tap/19/PM.107/AD/IV/2013 tanggal 19 April2013.5.
469 — 31
Direktur Utama tersebut berdasarkan KeputusanWalikota Palangka Raya Nomor 262 tahun 2013 tanggal 12 Agustus 20132) Badan Pengawas berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya No.47tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang penetapan badan pengawasperusahaan daerah Isen Mulang (PDIM) P.
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 316 K/Pid.Sus/ 20132.
82 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1347/WPJ.19/2014tanggal 25 Juni 20142) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/197/VII/2013 tanggal 10 Juli 20133) Fotokopi SKPKN PPn BM Masa Pajak April 2012 Nomor00003/548/12/092/13 tanggal 16 April 20132
259 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
negara di bidang perdagangan, yang bersifat :Konkrit : yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapatditentukan, yakni SuratSurat Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 717/MDAG/SD/4/2012 tanggal 27 April2012 Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH &GADING dan Nomor : 716/MDAG/SD/4/2012 tanggal 27 April2012, yang ditandatangani oleh Direktur JenderalStandardisasi dan Perlindungan Konsumen atas namaMenteri Perdagangan (mandat) ;Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/20132