Selanjutnya posita gugatan a quo point10 (sepuluh) lebih lanjut dituntut secara tegas oleh PENGGUGATkepada TERGUGAT pada Petitum a quo point 3 (tiga).Akan tetapi in concreto, didalam Petitum Gugatan PENGGUGAT a quopada point 4 (empat)sangat berbeda atau bertentangan denganposita a quo point 10 (sepuluh) dan petitum point 3 (tiga), dimanaPENGGUGAT a quo menuntut: "Menghukum Tergugat!

U Turut ta in iudi di tepi ial ' liatmaupun ditempat yang terbuka yang dapat dikunjungi olehkhalayak umum kecuali jika penyelenggaraan judi itu telah adaizin oleh pihak yang berwenangMenimbang, bahwa kata turut serta atau de/nemen tidak diartikansebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP melainkanharus diartikan pengertiannya umum menurut bahasa seharihari sehinggaorang yang secara in concreto berjudi itu disebut sebagai telah turut sertaberjudi.

EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA).1.Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalahbertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek SHARPNESS +LOGO Daftar No.IDM000382156 dengan tanggal penerimaan (filingdate) 15 Maret 2011 dengan tanggal pendaftaran merek 21 Januari2013;Bahwa dengan demikian, in concreto merek SHARPNESS + LOGODaftar No.IDM000382156 milik tergugat aquo telah mendapatkanperlindungan hukum lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggalpendaftaran 21 Januari 2013;Bahwa

pihak dalam perkara aquo, maka jelasmenjadikan gugatan Penggugat telah KURANG PIHAK, sehinggasepatutnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvantkelijk Verklaara);EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARGA).Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalahbertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek SHARPNESS +LOGO Daftar No.IDM000382156 dengan tanggal penerimaan (filingdate) 15 Maret 2011 dengan tanggal pendaftaran merek 21 Januari2013;Bahwa dengan demikian, in concreto

yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara yang diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing untuk dapat menempuh upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa diantaramereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

Bahwa, Pemohon mengetahui in concreto perkara yang disangkakankepada diri Pemohon saat pemeriksaan Pemohon sebagai saksi hari Senintanggal 29 April 2019, yaitu terkait adanya pembayaran yang belumdiselesaikan oleh PT. Sari Opal Nutrition atas pembelian kopi dari PT. OpalCoffee Indonesia sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli2018 sebesar Rp398.739.000, (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuhratus tiga puluh sembilan rupiah);9.

ternyata gugatan Penggugat baik dari sumber, bentuk maupunwujudnya, Penggugat secara tidak sadar telah mencampuradukkan antaraperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang terkandung dalamtuduhan Penggugat tentang adanya suatu penipuan atau tipu muslihat didalam perikatan jual beli tanah dengan syaratsyarat adanya wanprestasiyang termuat dalam perikatan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat telah keliru merumuskan dalil onrechtmatige daaddalam gugatannya karena yang terjadi in concreto

Karena putusanhakim itu pembentukan hukum in concreto, maka peristiwa yang telahditetapbkan dianggab benar, sehingga memperoleh kekuatanpembuktian yang sempurna. Kekuatan bukti Sempurna itu berlaku baikantara pihakpihak yang berperkara maupun terhadap pihak ketiga.Terhadap peristiwa yang lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas,atau sebagai persangkaan saja.

Bahwa selain modal sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat in concreto anaksulung Tergugat I juga terlibat aktif membantu Tergugat I mengurus apa sajakeperluan Tergugat I atas PSPD Reo termasuk membantu pengurusan peningkatanstatus PSPD ke SPBU sehingga berdasarkan rangkaian kenyataaan tersebut, makapada tanggal 12 Juni 2009 Tergugat I secara sukarela memberikan kuasa kepadaPenggugat untuk bertindak sebagai penanggung jawab pembangunan SPBU Reodan termasuk pengelolaannya;.

Terlawan Eksekusi datang menghadap kuasanya: YUSRIL SABRI,S.H. dan AMRI SC, S.H.j2o nent Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim telah menganjurkan danmemberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk dapat menempuh upayaperdamaian dalam penyelesaian sengketa diantara mereka; Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

SondangElisabeht Silitonga ;Berkenan Dengan Penerapan Hukum Kelalaian ;Hoge Raad tanggal 3 Februari 1913 N.J. 1913 halaman 571.W.9459, Arrestnya menyatakan :Culpa dalam Pasal 359 KUHP sebagai suatu Grove of aanmerkelijkeonvoorzihtigheid of onoplettendheid atau sebagai suatu kekurangan hatihatian atau sikap kurang perhatian yang bersifat berat atau bersifatmencolok ;Hazewinkel Suringa menyatakan :Dalam menangani masalah culpa sebagai unsur normatief itu Hakim harusmenguji perbuatan seseorang in concreto

Dewala sebagai subjek hukum yangtidak dapat membuktikan dirinya mengenai keabsahan maupunlegalitasnya, maka hal ini merupakan dan menjadi suatu alasan sumberhukum yang mengikat bagi pihak yang berperkara dan dapat dijadikanbukti hukum yang mengikat pula didalam perkara a quo;Bahwa oleh karena apabila segala ketentuanketentuan tersebut di atastidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi, maka hal ini apabilasepanjang tidak dapat dibuktikan ataupun dibantah maka dapatdijadikan suatu hukum/fakta in concreto

mendalilkanHalaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2020/PN Lbssebagai alasan untuk menyatakan batal suatu perjanjian, namun Hakim secaraex officio wajid mempertimbangkannya.Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan surat P1 sampai dengan P5,ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu syaratsyarat dalamSuatu perjanjian kredit tersebut yang tidak masuk akal atau bertentangandengan hukum, sehingga perjanjian harus dinyatakan batal demi hukum, olehkarena itu Majelis Hakim tidak secara in concreto

., menyatakan bahwa yangdimaksud dengan pembuat undangundang adalah hukum "in abstrakto"(Secara umum), sedangkan Hakim adalah hukum "in concreto" (secara khas);Bahwa sedangkan Sudikno Mertokusumo, menyatakan bagi Hakim dalammengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwadan bukan hukumnya.

TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOW).Bahwa Tergugat II dalam Konpensi menolak secara tegas dalil Penggugatdalam Konpensi sebagaimana posita poin ke26 tentang Lembaga UangPaksa (dwangsom), sebab dalil Penggugat dalam Konpensi tersebut tidakdidukung dengan alasanalasan yang secara in concreto menjelaskan denganpretensi apa dan secara bagaimana Tergugat II dalam Konpensi yangdidalilkan akan lalai melaksanakan isi putusan; Selain itu, sebagian besarPetitum Penggugat adalah tuntutan ganti kerugian berupa uang

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya HukumAcara Perdata (Sinar Grafika Jakarta, 2012 him. 456) menyebutkan:dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkanmencampuradukan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukumdalam gugatan dan dianggap keliru merumuskan dalil PerbuatanMelawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in concreto secararealitas adalah wanprestasi.255s Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung(MA) No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 mengenaipenggabungan wanprestasi

tersebut;Menimbang, bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan nyawamerupakan delik materiil yang menitikberatkan pada akibat, sehingga de /eervan de causaliteit atau teori hubungan kausalitas menjadi penting karena akibatyang ditimbulkan merupakan unsur delik, di mana tidak akan ada perbuatanpidana pembunuhan jika tidak ada akibat mati dari perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman kepadateori individualisasi/ajaran causa proxima yang melihat peristiwa pidana secarain concreto

adalah orang yang dapat dimintaiHalaman 68 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PN Mdnpertanggungjawaban atas pekerjaan Pembukaan Jalan dan Pembangunan TPTJembatan Lanjutan dengan jumlah realisasi dana yang digunakan untukPekerjaan Pembangunan Jembatan Lanjutan dan Pekerjaan Pembukaan Jalandan Pembangunan TPT Jembatan Lanjutan APBDes tahun anggaran 2019Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas pada terbukti atautidaknya alasan pembenar dan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwadalam kasus in concreto

sebagai Bendahara, kemudian peminjamanatau pemakaian Saksi Fransiskus Valentino dari Kasa Desa sejumlahRp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta uang yang dipergunakan SaksiFransiskus Valentino yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlahRp50.689.500,00 (lima puluh juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu limaratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di depanpersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwamaupun alat bukti lain dalam kasus in concreto

Dikatakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa untuk culpa iniharus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindakdalam keadaan yang in concreto terjadi.

Hal tersebut adalah sesuaidengan alasan tidak terpenuhinya batasan kelalaian sesuai teori yang diuraikan di atas,yaitu cukuplah yang menjadi dasar dijadikan tolak ukur culpa adalah ukuran kehatihatian in concreto (sesuai realitas) yang ada dalam masyarakat. Dan bersesuaian puladengan keterangan ahli, yaitu keterangan ahli Eduardus Mario Bo, SH. MS, dan ahliSetiyono, SH.

Pdt/1985 tanggal 15 Maret 1987 yang memberikan catatan terhadapputusannya: ... hasil yang patut dan adil tergantung dari kedudukan yangseimbang antara para pihak (gelijkwaardigheid van partijen ) ;Bahwa dengan demikian pelaksanaan dari penjanjian yang dicapai antaraPenggugat dengan Tergugat adalah hasil yang tidak seimbang dan tidaksesuai (tidak patut dan adil ; ongelijkwaardigheid van resultaat) ;Bahwa hal ini tidak sesuai dengan kehendak dari Pasal 1320 B.W dimanahanya apabila dalam keadaan in concreto

Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jikayang teradi in concreto adalah wanprestasi;3. Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi,sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara obyektif adalahPMH.27.