keputusan Direksi saja, karena tidakdipublikasi, dan Tahun 2017 itu hanya aspresiasi mendapatkan bonusdua kali dan pembayarannya diberikan 50 %50 % untukmeningkatkan kinerja;Saksi tidak mengetahui kinerja karyawan menurun;Halaman 33 dari 55 halaman, Putusan No. 207/Pdt.SUSPHI/2018/PN.Bdg Saksi mengetahui Pengurus Serikat Pekerja secara otomatis mewakilisemua karyawan dan menjadi kuasa harus sesuai Anggaran Dasar ,sepanjang yang terdaftar; Saksi mengetahui semua karyawan menggugat dan melaporkan keDewan

danmemperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai denganpermintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa ;Bahwa selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapatdilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat 2 huruf d UU Pers).Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikanpertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakatatas kasuskasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers ;Bahwa pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga keDewan

Pers dengan prosudur Pengaduan ke Dewan Pers berdasakanPeraturan Dewan Pers Nomor: 01/ PeraturanDP/VII/2017 tentangProses Pengaduan Kedewan Pers ;Bahwa Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhiratas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers yangdilakukan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Sanksi ataspelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan danatau perusahaan pers;Bahwa Termohon maupun Pelapor NAHOT PARULIAN MANIK yangmelaporkan Pemohon

di hitung dengan jari dan kalaupun masuktidak masuk di ruangannya tapi duduk di lantai bawah dikantor Pusat ;Bahwa Penggugat pernah memberi keterangan kepada Perstentang kasusnyaBahwa penyalahgunaan jabatan yang dilakukan olehPenggugat adalah : kredit fiktif dan kredit topengan ;Bahwa direksi tidak bisa me mutasi karyawan karena alasansuka atau tidak sukanamun berdasarkan penilaianBahwa proses terbitnya SK Mutasi adalah adanya kesimpulandari tiga divisi baru dilaporkan ke direksi dan dilaporkan kedewan

No.32/Pra.Pid/2016/PN.Mdn Page 415.16.Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum DanPerlindungan Kemerdekaan Pers yang menentukan: apabila pihak kepolisian mengetahui dugaan telah terjadi tindak pidana akibatperselisinan/sengketa antara masyarakat dengan wartawan/media akanmengarahkan para pihak yang berselisih/oersengketa khususnya kepadapihak pengadu untuk melaksanakan langkahlangkah secara bertahap danberjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan keDewan

bahwaseorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikatpekerja/serikat buruh di satu perusahaan karena Para Penggugat saat terjadiperselisihan tanggal Januari 2013 adalah anggota Serikat Buruh Kerakyatan(SBK) sesuai surat pengantar Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor :560/2194/436.6.12/2013 dan anjuran mediator Nomor : 46/PHK/V/2013tertanggal 10 Mei 2013 ditujukan kepada Federasi Serikat Buruh Kerakyatan(SBK) Jawa Timur sedangkan gugatan Para Penggugat aquo dikuasakan keDewan

Kelompok Tani Pantan Tengah, Terdakwa III selakuKetua kelompok Tani Pantan Jerik, saksi RUTA selaku Ketua Kelompok Tani SariCoklat dalam pertemuan tersebut saksi RUTA tetap meminta pencairan dana tahap IIkepada PPK dan saksi RUTA juga menyatakan dana tahap I dalam rekeningKelompok Tani Sari Coklat belum dipergunakan, namun oleh karena pekerjaanmasih belum sesuai dengan RUKK tahap I permohonan pencairan dana tahap IItidak diterima.Bahwa saksi RUTA melaporkan penolakan permohonan pencairan dana tahap II keDewan

Kelompok Tani Pantan Tengah, Terdakwa HI selaku Ketuakelompok Tani Pantan Jerik, saksi RUTA selaku Ketua Kelompok Tani Sari Coklatdalam pertemuan tersebut saksi RUTA tetap meminta pencairan dana tahap II kepadaPPK dan saksi RUTA juga menyatakan dana tahap I dalam rekening Kelompok TaniSari Coklat belum dipergunakan, namun oleh karena pekerjaan masih belum sesuaidengan RUKK tahap I permohonan pencairan dana tahap II tidak diterima.Bahwa saksi RUTA melaporkan penolakan permohonan pencairan dana tahap II keDewan

Apabila melanggar bisa diajukan keDewan Displin dan Investigasi dengan ancaman sanksi bahkan pencabutan izin ; Bahwa tahapantahapan (Audit Planning, Pemeriksaan, Clearence) tersebutberlaku untuk Audit AtasLaporan Keuangan, Audit Laporan Investigatif, AuditProsedur yang disepakati secara umum berlaku sama, hanya saja lebih spesifik berlakuuntuk Audit Atas Laporan Keuangan.

Marguna Tarulata Farma melalui DirekturUtama mengajukan komplain menggunakan surat yang ditujukan keDewan Komisaris ;Bahwa tidak tahu dibenarkan atau tidak, deviden dibagikan sebelum tutupbuku ;Bahwa uang yang diambil oleh PAULUS adalah milik perusahaan danjoint account PURWANTO or PAULUS.

Penggugat Itidak boleh bekerja lagi sejak 13 Januari 2013.Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja ProfesionalIndonesia (SPPI), dengan nomor Bukti Pencatatan485/V/N/XII/2006 tertanggal20 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan.Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi ke OrganisasiPekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPPI keDewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telah

Penggugat Itidak boleh bekerja lagi sejak 13 Januari 2013.Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja ProfesionalIndonesia (SPPI), dengan nomor Bukti Pencatatan485/V/N/XII/2006 tertanggal20 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan.Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi ke OrganisasiPekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPPI keDewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telah

Justus Pasaribu,Rahmidawati, dan Dewi Andalinda;Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa pada halaman 3 Nota Pembelaan(Pledoi) yang menyatakan, Dan perlu saya jelaskan lagi bahwa seluruh proses penarikanfasilitas kredit tersebut tidak melalui Kepala Bagian Kredit lagi melainkan langsung keDewan Direksi yang dalam hal ini Direktur dan Direktur Utama, namun ironisnya, Direkturyang turut serta mengambil kebijakan dalam persetujuan pencairan kredit ini sampai saatsekarang tidak dijadikan sebagaitersangka

yang diikat Hendrik Hakim dengan BNI WilayahIX Banjarmasin berdasarkan kuasa Direksi menurut keputusan RUPStanggal 8 Juni 2004, Akta No. 48 tanggal 8 Jui 2004 ternyata tidakpernah disebutkan (digunakan) sebagai dasar pengikatan semuaperjanjian kredit dengan BNI, melainkan berdasarkan Surat Persetujuantanggal 10 Desember 2003.Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 Gusti Syaifuddin tidak benar ada diJakarta, akan tetapi di Bojonegoro untuk menandatangani PerjanjianKerjasama Penambangan Minyak di Kecamatan Kedewan

(Bukti TI/Tll No.6: Perjanjian Kerjasama Penambangan Minyak,Bojonegoro tgl 862004)Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata Register No.15/Pdt.G/2007/PN.Trk telah didengar sejumlah saksi seperti Agus Toni dan Sutirto yangmenerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 Gusti Syaifuddin berada diBojonegoro. menghadiri penandatanganan Perjanjian KerjasamaPenambangan Minyak di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojongoro danjuga memberi pernyataan, sebagai berikut:(a) Sutirto, di samping hadir sebagai saksi di persidangan

Supriyatno; Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah Direksi mengajukan surat keDewan Pengawas terkait dengan uang jasa pengabdian danpenghargaan; Bahwa mekanisme pembayaran uang jasa pengabdian dan uangpenghargaan yaitu direksi kirim surat kepada Dewan Pengawas untukditelaah dan dikaji kemudian Dewan Pengawas mengirim surat kepadadireksi dengan mengeluarkan surat penetapan Dewan Pengawas,kemudian atas dasar surat dari Dewan Penagwas tersebut Direksimeminta kepada Yayasan Kesejahteraan untuk membayar

hukum tahun 2013 namun tidakotomatis berubah karena masih memerlukan penyempurnaan terkait UUPT sehingga masih harus ada penyesuaian dengan peraturan yang baru ;Halaman 99 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pat.G/2019/PN Yyk Bahwa mekanisme pemilinan direksi yaitu direksi melapor kepada DewanPengawas tentang masa jabatan direksi akan berakhir, selanjutnyaDewan Pengawas melakukan seleksi atas calon Direksi kemudian hasilseleksi dibawa pada RUPS untuk dipilih kKemudian diserahkan Kembali keDewan

Kuorum sebesar paling sedikit 34 (tiga perempat) bagianjJumlah seluruh saham tidak tercapai dan oleh karena itu makapenyelenggaraan dan hasilhasil RUPS tidak sah dan batal demihukum;Bahwa Judex Facti keliru mempertimbangkan bahwa GustiSyaifuddin dipastikan tidak pernah menghadiri RUPS yang disebutdalam Akta Nomor 48 tanggal 8 Juni 2004, sebab pada tanggal 8Juni 2004, Gusti Syaifuddin berada di kantor Bupati Bojonegoro JawaTimur untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama PenambanganMinyak di Kecamatan Kedewan

Sabam Leo Batubara (Alm), yang keterangannya dalam berita acarapemeriksaan (BAP) Penyidik yang diterangkan di atas janji, dibacakandi persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidikmendapatkan tugas dari Ketua Dewan Pers berdasarkan SuratTugas Nomor: 29/DP/KSA/V/2018 tanggal 23 Mei 2018;Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa, namun mengenal Sdr.Sabardo Enriko Boganova Girsang pertama ketika dia mengadu keDewan Pers Jakarta, kedua ketika

perangkat desadan aturanaturan yang lain juga;Bahwa rekomendasi tidak harus menunjuk nama, tidak ada contoh formnya;Bahwa yang berhak mengangkat sekretaris desa apabila rekomendasi dikembalikan kepada kepala desa dikembalikan ke aturan diatasnya;Bahwa ada 52 desa yang mengadakan pengangkatan perangkat desa;Bahwa dari 52 desa yang diangkat bukan rangking 1 ada 4 desa yaitu DesaNanggongan, desa Baye, desa Sambirejo, yang satu saksi lupa;Bahwa saksi pernah tahu masyarakat pernah menyampaikan aspirasi keDewan

Selanjut Kadis menanyakan kepada kami tentang pogres fisikpekerjaan dan keuangan yang ada di masingmasing bidang kami agardipercepat kemajuan di lapangan mengingat akhir tahun sudah dekat,kemudian kami diminta Kadis untuk memaparkannya, itu saja yangdisampaikan, tapi tidak ada kadis menyampaikan kita ada beban keDewan sebesar Rp. 2.200.000.000, sehingga dibebankan kepadamasingmasing Kabid yakni Kabid Bina Marga Rp. 1.700.000.000, KabidPengairan dan Kabid Cipta Karya sebesar Rp. 500.000.000,Bahwa

Selanjut Kadis menanyakan kepada kami tentangpogres fisik pekerjaan dan keuangan yang ada di masingmasing bidangkami agar dipercepat kemajuan di lapangan mengingat akhir tahun sudahdekat, kemudian kami diminta Kadis untuk memaparkannya, itu saja yangdisampaikan, tapi tidak ada Kadis menyampaikan kita ada beban keDewan sebesar Rp. 2.200.000.000, sehingga dibebankan kepadamasingmasing Kabid yakni Kabid Bina Marga Rp. 1.700.000.000, KabidPengairan dan Kabid Cipta Karya sebesar Rp. 500.000.000,Bahwa

Memutuskan rentang nilai Akuisisi Investasi untuk langsung diajukan keDewan Direksi dan Direktur Utama PT.Pertamina.3. Menyusun prioritas pengembangan usaha melalui kegiatan Merger /Akuisisi / Divestasi.4.

Perkembangan Hasil penyidikan(SP2HPA2) Nomor : B / 220 / IV / 2014 / Dit Reskrim Um tanggal 08April 2014 yang diterbitkan oleh Polda Jabar yang ditujukan kepadasaksi (FIDELIS GIAWA) selaku pelapor dalam perkara dimaksud,dimana isi dari surat tersebut yaitu tentang Pemberitahuan perkarayang dilaporkannya tersebut belum dapat ditindak lanjuti ke Penyidikankarena tidak Cukup bukti ;Bahwa saksi selalu melaporkan setiap ada perkembangan ataslaporan yang telah dilaporkan oleh saksi ke Polda Jabar tersebut kedewan