;

O1/NotK/V/2014tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris LIEZSAVITRI MATURIDI, S.H.64) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat No.1101CHDIRIV/DCG/2016 tanggal11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat danditandatangani oleh Sdr. HARYO BIMO ARIANTO.65) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr.

NAMYOON JU, sehingga akhirnya pada tanggal 28 Februari 2014 dibuatlan BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang seolaholahtelah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di KantorPerseroan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 16, Jl.Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pukul 12.00 wib.dengan dipimpin oleh Presiden Direktur PT. DCG Indonesia saksi Mr. ROH JAECHUNG dan dihadiri oleh Mr. BRENT G.

UtrAlmarhumah YANNIE menandatangani Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut di Kota Casablanca sebelum tanggal 28Februari 2014 tersebut.Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),tertanggal 28 Februari 2014 tersebut kemudian diaktakan pada Notaris LIEZSAVITRI MATURIDI, S.H., sehingga terbitlah Akta No. 02 tanggal 26 Maret 2014tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan akta itu telah dipergunakan oleh Mr.BRENT G WOO selaku Presiden Direktur PT.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesiatanggal 28 Februari 2014, saksi Mr.

Utr64.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat No.1101CHDIRIV/DCG/2016 tanggal11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat danditandatangani oleh Sdr. HARYO BIMO ARIANTO.65.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr. ROH JAE CHUNG.66.1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.1425 tertanggal 17 Mei 2016 dibuatdihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.

Bank Pembangunan DaerahLampung yang memasuki masa pensiun diberi uang pesangon sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) kali gaji terakhir sebagaimana termuat dalam Halaman 24 Point 4Risalah RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011Tanggal 11 April 2011, atas hal tersebutmaka Pemegang Saham memberikan persetujuan terhadap Direksi yang pensiundiberikan uang penghargaan/pesangon sebesar 30 (tiga puluh) kali sebagaimanatermuat dalam halaman 29 Risalah RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011Tanggal 11April 2011;Bahwa dengan adanya masa

Bank Lampung dalam mengambil keputusandalam RUPSLB Th. 2011 berdasarkan Agenda RUPSLB atau bahan rapatyang telah diberikan sebelum rapat;Bahwa bahan rapat atau agenda RUPSLB Tahun 2011 telah dibuat dalambentuk tulisan atau makalah atau buku dengan agenda pokok yaitu:1 PEMBUKAAN.2 LAPORAN REALISASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMLUAR BIASA TAHUN 2010.USULANUSULAN4 PENUTUP.OwBahwa sebelum RUPSLB Tahun 2011 tersebut dilaksanakan pada tanggal 11April 2011, PT.

Bank Lampung, dan dalam mengirim suratpanggilan/undangan tersebut, dilampirkan jugabahan rapat atau Agenda RUPSLB Th. 2011 dalam bentuk tulisan/makalah/buku;Bahwa dalam pelaksanaan RUPSLB Tahun 2011 tersebut, selain memberikanAgenda RUPSLB Th. 2011 yang dibuat dalam bentuk tulisan/makalah/bukukepada Para Pemegang Saham juga dibuat dan ditampilkan/ditayangkan dalamlayar lebar yang dapat dilihat oleh para pemegang saham PT. Bank Lampung;Bahwa Agenda RUPSLB PT.

Bank Lampung.Bahwa gugatan Para Penggugat angka 10 halaman 25, intinya mengharuskan Tergugatdalam memberikan uang pesangon wajib untuk didasarkan pada keputusan RUPSLB.Padahal dalam RUPSLB Tahun 2011 tidak ada keputusan tentang pembayaran uangpesangon kepada Pegawai PT. Bank Lampung dan merupakan kesalahan yang fatalapabila pembayaran Pesangon berdasarkan RUPSLB Tahun 2011 karena tidak adakeputusan tentang pembayaran uang pesangon kepada Pegawai PT.

Bank PembangunanDaerah Lampung Nomor 63/Dit/SDM/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011, bukan berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

) Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggalHal. 88 dari 306 hal.

SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 6Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurusdan Bonus Kepada Karyawan PT Bank Pemb.

Daerah Maluku Tahun2013;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 06/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 6Hal. 89 dari 306 hal. Put.

Daerah Maluku;1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB)Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 29 April 2014tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi MalukuHal. 126 dari 306 hal. Put.

Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 17April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT Bank Pembang.

Adapun surat tersebut disambung surat tanggal 5 Februari2016 perihal Ralat pengundang RUPS Tahunan 2011 sd 2014dan RUPSLB PT.Modular Alkesindo.

Modular Alkesindo (sahammayoritas) dengan menyelenggarakan RUPSLB PT.

Modular Alkesindo yang akan diadakan pada tanggal18 April 2016, tanpa mengindahkan adanya Surat Undangan RUPSTahunan dan RUPSLB tanggal 5 April 2016 yang dikirimkan olehPENGGUGAT ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, TERGUGAT Il danTERGUGAT Ill tidak datang menghadiri RUPS Tahuan dan RUPSLB yangdilaksanakan oleh PENGGUGAT.

No.467/ Pdt/2017/PT.DKI33.Pelaksanaan RUPSLB tersebut melanggar ketentuanketentuan yangtertuang baik Anggaran Dasar Perseroan maupun UU Perseroan TerbatasNo 40 Tahun 2007 ;Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan oleh PARA TERGUGAT tersebuttidak sah, cacat hukum dan melawan hukum.

TERBANDING Il, TERBANDING IIl dan TERBANDING IV TELAHMENYELENGGARAKAN RUPSLB YANG TIDAK SAH DANMELAWAN HUKUM (RUPSLB yang diselenggarakan olehPEMEGANG SAHAM HARUS MENDAPAT PENETAPAN DARIPENGADILAN1) Bahwa dipersidangan TERBUKTI berdasarkan Bukti P14, P16 dan P23, TERBANDING V mengatasnamakan TERBANDING Il telahmenyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. ModularAlkesindo secara TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM.Halaman 97 dari 100 halaman Put.

Lagipula, terhitung sejak perubahan Anggaran Dasar Perseroanyang telah disahkan melalui Surat kKeputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHU30960.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Juni2010 tersebut, di atas, tidak pernah ada lagi Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)POPSOLO AN; naan nnn nnn nnn nnn nce cece nce canna ann nn ncaa nanan naa17.Bahwa tibatiba PARA PENGGUGAT memperoleh informasi bahwa sahammiliknya masingmasing, seolaholah telah dijual

pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya,Pasal 86 ayat (1) : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariYe (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undangundang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;23.Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT sebagai pemegang sahamPerseroan tidak pernah mengadakan RUPS/RUPSLB

, atau tidak pernahdiundang untuk menghadiri RUPS/RUPSLB, tidak pernah menghadiriRUPS/RUPSLB atau mengirim kuasa untuk mewakili guna menghadiriRUPS/RUPSLB, maka jika RUPS/RUPSLB yang mengatasnamakanRUPS/RUPSLB PT.

JOHN ERNEST RISINGER untukmengatasnamakan RUPS/RUPSLB atau pemegang saham, maka RUPS/RUPSLB tersebut adalah RUPS/RUPSLB yang tidak sah, sehinggakeputusannya yang diaktakan dihadapan Notaris ETTY ROSWITHA MULIA,SH dan dimohonkan pengesahannya, seharusnya sesuai dengan ketentuanPasal 27 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, TERGUGAT wajib menolak untuk mengesahkannya karenaperubahan Anggaran Dasar tersebut bertentangan dengan ketentuanmengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana

Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang ini;2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah sahamdicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;Bahwa dengan demikian sejak RUPSLB ditutup dan setelah adanyapencatatan para pemegang saham dalam daftar pemegang saham yaituAdavale Resources Limited dan Adavale Indonesia PTY LTD, maka sejak saatitu Para Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan kepentingan di dalam PT.PRIMA PERKASA ABADI melainkan ADAVALE RESOUCES LIMITED

RE Martadinata, Jakarta Utara;

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal, DeniYohanes,SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris nomor : 153 tanggal 29 Januari2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Vikri Abadi Groupnomor: 33.Halaman 24dari 48 Halaman No.9/Pid.SusTPK/2018/PT.BGL.80.81.82.83.84.85.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

Vikri Abadi Groupnomor: 33.80.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

., Notaris di Jakarta Timur,bukti T.lll14 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Tergugat IV, tanggal 18 April 2011, bukti T.lll15 yaitu Akta PernyataanKeputusan Rapat Tergugat IV No. 139, tanggal 18 Mei 2011, yang dibuatdihadapan Tergugat V, bukti T.IV13 yaitu Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) bawah tangan, tanggal 18 April 2011, bukti T.IV13Ayaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 139, tanggal 18 Mei 2011, yangdibuat dihadapan H.

Bandung Internasional Aviation, bukti T.1V42G yaitu Form Kartu Suara,bukti T.IV43 yaitu Berita Acara Risalah Rapat Umum Pemegang SahamTahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 10 Juli 2017, bukti T.VIII8 yaitu Berita Acara RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat(1) dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB telahmemenuhi syarat dan ketentuan perundangundangan yang berlaku dankarenanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

., Notaris diJakarta Timur, bukti T.1V48A yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0023473.AH.01.02 Tahun2017, tanggal 9 November 2017, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkanUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal25 September 2017 kepada Para Pemegang Saham maka pada tanggal 10Oktober 2017 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bandung Internasional Aviation, tanggal 10 Oktober 2017didasarkan atas ketentuan Pasal 78 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwapenyelenggaraan RUPSLB dapat dilaksanakan setiap waktu, sedangkanRUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perseroan dan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Aktebernomor 12 tersebut menerangkan perihal tentang telah dilakukan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris IKHSANLUBIS SH yang mana RUPSLB tersebut untuk pengalihan seluruh saham PTRIZKINA MANDIRI PERDANA kepada saksi H IVAN ISKANDAR BATUBARAdan PT Sumatera Borneo Palm Oil dan perubahan Manajemen PT RIZKINAMANDIRI PERDANA yang sebelumnya terdakwa SAFWAN LUBIS dan parapemegang saham lainnya sebagai pengurus PT RIZKINA MANDIRIPERDANA berubah menjadi IVAN ISKANDAR BATUBARA sebagai

HenriPardede, saksi Ingrita Pulungan tidak pernah datang menghadap NotarisIKHSAN LUBIS SH untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) sebagaimana yang dituangkan dalam Akte Notaris Nomor12.

Akte bernomor 12 tersebutmenerangkan perihal tentang telah dilakukan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris IKHSAN LUBIS SH yangmana RUPSLB tersebut untuk pengalihan seluruh saham PT RIZKINAMANDIRI PERDANA kepada saksi H IVAN ISKANDAR BATUBARA dan PTSumatera Borneo Palm Oil dan perubahan Manajemen PT RIZKINAMANDIRI PERDANA yang sebelumnya terdakwa SAFWAN LUBIS dan parapemegang saham lainnya sebagai pengurus PT RIZKINA MANDIRIPERDANA berubah menjadi IVAN ISKANDAR BATUBARA sebagai

Henri Pardede :aoa WNBahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkaradugaan pemalsuan akte No. 12 tahun 2007 ;Bahwa akte itu tentang pemalsuan RUPSLB (Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) PT. Rizkina Mandiri Perdanamasalah pengalihan saham dari PT. Rizkina Mandiri Perdanakepada PT. Sumatera borneo Palm Oil ;Bahwa pengurus di dalam PT. Rizkina Mandiri Perdanaawalnya ada ada 7 (tujuh) orang yaitu :.

kepada Pengadilan NegeriPalangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015dan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016 yang diwaarmerking oleh Notaris Tatang Suryana, Sarjana Hukum;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat;Menyatakan batal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham(RUPSLB

) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan Akta Nomor 04, tanggal4 Agustus 2015, dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 08,tanggal 4 Agustus 2015, yang semuanya dibuat oleh dan di hadapanAgustri Paruna, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya;Menyatakan batal dan tidak berlaku semua Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati yang dilakukan olehTergugat;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

DalamRekonvensi/Pembanding untuk sebagian;Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015dan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016 yang diwaarmerking oleh Notaris Tatang Suryana, Sarjana Hukum;Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat DalamRekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) terhadap dan membawa kerugian kepada PenggugatDalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding;Menyatakan batal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham(RUPSLB

) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan Akta Nomor 04, tanggal4 Agustus 2015 dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 08, tanggal4 Agustus 2015 yang semuanya dibuat oleh dan di hadapan AgustriParuna, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya;Menyatakan batal dan tidak berlaku semua Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati yang dilakukan olehHalaman 7 dari 13 hal.

PerusahaanDagang Johny Sakti (Penggugat) mengadakan Rapat Umum Para PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui dan menetapkan pencabutanseluruh kuasakuasa yang pernah diberikan kepada Tergugat termasuk jugakuasa yang terdapat didalam Persetujuan dan Kuasa Nomor 51 tertanggal 14September 2012 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

Surya Sakti yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, SH (Bukti P6);Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 pemegang saham mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui danmenetapkan pemberhentian Tergugat secara permanen dalam jabatanyaselaku Direktur Perseroan PT. J.

Surya Sakti pada saat itu juga, serta rapatumum pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) telah memberhentikan seluruhpengurus perseroan yang lama dan telah menyetujui dan menetapkanpengangkatan susunan pengurus perseroan baru yakni sebagai berikut: Direktur Utama Jhonny Pardede Direktur Keuangan Anny Pardede Direktur Operasional DR.

Perusahaan Dagang Jhony Surya sakti Periode2009 s/d 2014 atas kesepakatan jual beli yang dibuat oleh Tergugat denganTergugat Il (Bukti P8);Bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Para PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Saktidisingkat PT. J.

Notaris di Medan maupunterhadap kuasakuasa lainnya tanpa ada yang dikecualikandibatalkan/dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi sesuai dengan Akta No.98, tertanggal 26 Juli 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Saktidisingkat PT. J.

Demikian pula di dalam Pasal 111 dari UndangUndangNo.40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas ditegaskan, bahwa yangmengangkat dan memberhentikan Komisaris adalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) ;Bahwa hal yang sarna dalam pertimbangan hukum Pengadilan Judex Factietelah mengangkat kembali Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama,padahal Termohon Kasasi tersebut telah diberhentikan dalam Rapatpemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 16 Januari 2006

Daya Mulia.Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 UndangUndang No.40 Tahun 2007,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris.

DayaMulia adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) vide Pasal 92 ayat 6UndangUndang No.1 Tahun 1995 jo. Pasal 106 UndangUndang No.40Tahun 2007 (Lex Specialist Derogat Lex Generalis).

Pasal 106 ayat 4UndangUndang No. 40/2007 telah dilakukan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB)) di mana Termohon Kasasi tidak hadiruntuk membela diri vide Pasal 92 ayat 5 UndangUndang No. 1/1995 jo.Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007. Semua keputusan yangdiambil oleh RUPSLB sudah dibicarakan dalam forum rapat.Maka diputuskanlah dalam RUPS tersebut Termohon Kasasi tetapdiberhentikan untuk seterusnya.

Jika ada pihakpihak yangmerasa kepentingannya telah dilanggar dalam posisi kedudukannya selakuKomisaris, Direksi maupun pemegang Saham Perseroan, maka hal itudapat ditempuh melalui satu bentuk penyelesaian intern perseroan denganmengadakan Rapat Umum pemegang Saham (RUPs) maupun RapatUmum Luar Biasa Pemegang saham (RUPsLB).Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) maupun dalamRapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) baik itu yangdiadakan oleh pemegang saham Mayoritas maupun pemegang sahamHal

pada tanggal 1 Oktober 2019, P2 juga adalahpanggilan kepada pemegang saham untuk RUPS dan pada tanggal 1 Oktober2019.Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Daftar Hadir RUPS dan RUPSLB ke 1,dimana menurut bukti ini) RUPS dan RUPSLB dihadiri oleh semua pemegangsaham.Menimbang, bahwa bukti P5 adalah Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2019dan Han Hyeon Suk kepada H.

Rusan Sudjana, SH. yang membuktikan bahwapada RUPS dan RUPSLB tanggal 15 Oktober 2019 tersebut Han Hyeon Sukdihadiri oleh kuasanya H.

hadir dalam RUPS dan RUPSLB tanggal 1 Oktober2019, namun karena ada perbedaan pendapat mengenai laporan keuangan PT.New Castle Abadi Prima dan masih perlu untuk mempelajarinya maka saksikeluar dan minta RUPS ditunda.Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Berita Acara RUPS dan RUPSLB PT.

kedua yang dilangsungkan pada tanggal 15Oktober 2019 sudah memenuhi kuorum kehadiran dan keputusan yang diambilsudah sesuai dengan kuorum yang ditetapbkan dalam UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon P7, P8 dan P9 yaitu suratpanggilan untuk RUPS dan RUPSLB kedua, yang dilangsungkan dengan buktiP10 dan P11 yaitu Risalan RUPS kedua dan Daftar Hadir RUPS kedua, sertabukti termohon T3, bahwa RUPS dan RUPSLB kedua telah dilangsungkanpada tanggal 15 Oktober

New Castle Abadi Prima walaupun dalam suratpanggilan RUPS kedua tersebut telah di agendakan mengenai perubahanAnggaran Dasar Perseroan tersebut;Menimbang, bahwa karena RUPS dan RUPSLB kedua tersebut tidak adamelaksanakan perubahan terhadap anggaran dasar perseroan, makaketentuan mengenai kuorum yang berlaku adalah sebagaimana yang diaturdalam pasal 86 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang PT. yaitu ....

Hardlent Medika Husada yang bergerak dalambidang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat(PUKM) telah mendapatkan ijin operasional dari Menteri Kesehatan RIberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1744/BM/DJ/BPSM/XI1/1997tanggal 20 November 1997.Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagaipimpinan rapat adalah Tergugat Il dan Penggugat telah menyampaikankepada peserta rapat agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012dengan terpaksa Penggugat meninggalkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada, sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada dilaksanakantanpa kehadiran Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Direktur UtamaPT.

(mengenai RUPSLB). (Novum ; PK.12)13) Surat KeteranganPaulus Oliver Yoesuf, S.H., tanggal 13 Desember2013. (Novum ; PK.13) ;14) Salinan Putusan No. : 142 / Pid.B / 2013 / PN.MLG tertanggal 23Desember 2013 dengan Terdakwa dr. Hardi Sutanto M.M(Pemohon Peninjauan Kembali) yang amar / diktum putusannyamenyatakan Terdakwa bernama : dr.

Hardlent MedikaHusada, namun Termohon Peninjauan Kembali selalu menghindardengan alasan modal perusahaan masih diputar dan perusahaanmasih menunggu pembayaran dari rekanan, sehingga padaakhirnya dilaksanakan pemanggilan dan undangan untuk RUPSLB PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 01/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan,Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan DewanKomisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba BersihPT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 03/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian DividenKepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem kepadaPengurus dan Bonus kepada Karyawan PT.

BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan PengangkatanDirektur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara ;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 05/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan DirekturUmum PT.

Tim. telah mengundang Penggugat dalamHal 5 Putusan Nomor 390/PDT/2019/PT.DKIacara RUPSLB PT KWINTO VIRATUS akan tetapi Penggugat melakukanpenolakan secara tertulis; bahwa adapun tindakan Penggugat dengan menggugat Tergugat 1,II danIll jelas adalah tindakan untuk mengalinkan permasalahan, dimanaPenggugat sendiri tahu secara langsung adanya Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Timur tersebut; bahwa terkait dengan hal tersebut jelas Penggugat mengertipembahasan permasalahan dalam gugatan tersebut seharusnya

ada didalam forum RUPSLB PT KWINTO VIRATUS sesuai Penetapan aquo.Sehingga Pengadilan Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkaraperdata aquo.

Bahwa pengalihan permasalahanyang dimaksud adalah agar tidak terjadinya RUPSLB yang telahditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui PenetapannyaNo.04/PDT.RUPS/2015/PN.Jkt.Tim., dan sudah seharusnyapermasalahan tersebut dibahas dalam RUPSLB tersebut. BahwaHal 7 Putusan Nomor 390/PDT/2019/PT.DKIadapun Tergugat ditetapkan selaku penyelenggaranya dan Penggugatsendiri tahu dan telah menerima undangan RUPSLB PT Kwinto Viratusaquo;10.

Vajaul Indonesia hal ini menimbulkan tanda tanya ada apa Tergugat II mengatakanbahwa para Penggugat telah dipecat dari kepengurusan PT.Vajaul Indonesia tanpa melaluiRUPS atau RUPSLB sebagaimana aturan umum yang berlaku bagi Perseroan Terbatas lebih lebih sebagaimana terdapat dalam anggaran dasar No. 14 dalam akta pendirian PT.

Vajaul Indonesia;Bahwa kemudian Penggugat telah pula melaporkan tindakan para Tergugat kepada Kepolisiannamun sampai saat ini tidak ada kejelasannya;Bahwa kemudian tanggal 30 September 2010 jam 07.00 pagi di Sumbawa tanpa sengajaPenggugat I membaca di Koran Lombok Post tentang pengumuman RUPSLB Koran terbitan17 September 2010, yang isinya pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa( RUPSLB ) yang akan dilaksanakan di PT.

VajaulIndonesia untuk melihat apakah ada RUPSLB atau tidak;Bahva waktu itu sekitar jam 09.00 pagi waktu setempat atau WITA ternyata di tambak hanyaada komisaris Tergugat I dan begitu melihat para Penggugat langsung dia memanggil TergugatII dengan menunjuknya selaku direktur utama secara sepihak dan memecat para Penggugat,20.tanpa notulen, tanpa rapat, tanpa mendengar laporan dari para Penggugat sebagai Direksi yangsah dan Tergugat HI walau tidak berada di tempat karena berada di Korea Selatan tapi

karena dalam Anggaran Dasardisebutkan syarat syarat RUPSLB yaitu salah satunya rapat dipimpin oleh Direktur, lebihanehnya lagi pada hari yang sama antara RUPSLB dan pembuatan akta di Mataram tidaklahmasuk akal sebab bagaimana mungkin Tergugat I waktu itu masih di PT.

Foto copy Pengumuman dalam Koran tentang Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.Vajaul Indonesia hari Kamis, Tanggal 30 September 2010, yangdiberi tanda P ;2. Foto copy surat PT.Vajaul Indonesia tanggal 24 Januari 2011, Nomor. 64/VI/I/2011, perihalSurat keterangan perpanjangan IMTA LEE JONG MIN dan LEE SOON KEE, yang diberi tandaP2;3. Foto copy surat Tanda Bukti Lapor Nomor.

HITAKARA, TERMASUK MENGENAIHASIL RUPSLB SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AKTANO.01 TANGGAL 2 OKTOBER 2017.DALAM POKOK PERKARA;F.

HITAKARA BELUM MAMPUMENGEMBALIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT 3, MAKADISELENGGARAKANLAH RUPSLB SEHUBUNGAN PIUTANGTERGUGAT 3 UNTUK DIKONVERSI MENJADI SAHAM. HASILNYADALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DIPUTUSKAN AGARSEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3 DIKONVERSI MENJADI SAHAM DITERGUGAT 1. ADAPUN HUTANG YANG DIKONVERSI ADALAHPOKOK PINJAMAN DAN BUKAN BUNGA PINJAMAN.. KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO.

KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO. PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.kami menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam Gugatannyayang pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017adalah tidak sah.

Bahwa pada faktanya, RUPSLB tanggal 2 Oktober2007 adalah RUPS yang sah dan mengikat secara hukum dimanapelaksanaan RUPSLB tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuanhukum dan perundangan yang berlaku.78.

PENGGUGAT TIDAK MENDERITAKERUGIAN APAPUN KARENA KEPUTUSAN RUPSLB AKTA NO.01TANGGAL 2 OKTOBER 2017 TERSEBUT.

Notaris di Jakarta, (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 2 tanggal 1 Desember 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

., Notaris di Jakarta, (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 2 tanggal 1 Desember 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

,Notaris di Jakarta; (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 14 tanggal 11 November 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

ARIGANDA yangbertindak dalam RUPSLB ini sebagai Ketua Rapat;e TERGUGAT Il;e TERGUGAT III, selaku pribadi dan selaku Presiden Komisaris PT.ARIGANDA;e TERGUGAT V; selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VI, selaku pribadi dan selaku Komisaris PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VII; TERGUGAT VIII, selaku pribadi dan selaku Direktur PT.

ARIGANDA.e TERGUGAT IX; Halaman 4 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI10.11.RUPSLB tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuanPENGGUGAT telah mengambil keputusan berupa perubahan direksi dansusunan pemegang saham di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) yangmengakibatkan peralinan kepemilikan 64 (enam puluh empat) lembar sahamAlmarhum Ken Arifin di PT.

ARIGANDA (TERGUGAT IV)Bahwa RUPSLB TERGUGAT IV pada tanggal 7 November 2016 yangdihadiri oleh: TERGUGAT I, selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA yangbertindak dalam RUPSLB ini sebagai Ketua Rapat; TERGUGAT II;e TERGUGAT Ill, selaku pribadi dan selaku Presiden Komisaris PT.ARIGANDA;Halaman 6 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI14.15.e TERGUGAT V; selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VI, selaku pribadi dan selaku Komisaris PT.

aktaakta yang disampaikan TERGUGAT dalam RUPSLB.

Karenanyasecara yuridis RUPSLB tanggal 7 November 2016 dilaksanakan dengan caracara melawan hukum yang mengakibatkan RUPSLB tidak sah dan batal demihukum;Bahwa tindakan jualbeli 64 (enam puluh empat) lembar saham AlmarhumKen Arifin di dalam perseroan PT.