sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapipelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut kembali dikerjakanterdakwa dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebin dahulu oleh Kantor LingkunganHidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam danmanfaat dari kayu hitam, terdakwa menyalurkan bibit kayu hitam kepada KelompokMasyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP.Subsidiair:Bahwa ia terdakwa H.

PATTALASANG tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsiJo. UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasHal. 8 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi. Jo.

AHMAD ALI SALIM sebesar Rp. 729.526.414, (tujuh ratus duapuluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belasrupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55

Menyatakan Terdakwa ENI YUNIARTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan tindak pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam dakwan Primair;2.

Menyatakan terdakwa Eni Yuniarti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengn UU Nomor 20 tahun 2001 Jo.Paal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam dakwaan Primair;3.

Menyatakan Terdakwa MUADHIN BIN KHODLIRI terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.2.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sapuan Bin Wahab dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b.

(tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta duaratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b.

atau tidaknya paraTerdakwa yaitu : terdakwa SAPUAN Bin WAHAB, maka akan dipertimbangkanterlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SAPUAN BinWAHAB sebagaimana faktafakta hukum tersebut diatas, telah memenuhiunsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum dalam Surat Dakwaannya :Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telahdidakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidairitassebagai berikut ;PRIMAIR ;Didakwa Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2),ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR ;Didakwa Melanggar Pasal 3 jo.

Menyatakan Terdakwa Sapuan Bin Wahab dengan identitas sebagaimanatersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b. Ayat (2), Ayat(3) UndangUndang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangR.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64ayat (1) KUHP;2 Membebaskan terdakwa SETIAWAN IRWANTO dari Dakwaan Primairsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor :20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU selaku Salesman Semen danNon semen pada PT.

Pasal 8 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor : 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriGorontalo tanggal 8 April 2014 sebagai berikut1Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAID MADIU denganpidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan subsidair6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesarRp200.000.000,00

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KitabUndangUndang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan oleh PenuntutUmum pada Analisa Yuridis dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas namaTerdakwa Muhammad Said Madiu, di mana dalam analisa Yuridis

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 sertaperaturan

langsung diserahkan kepada SATKERRASKIN dan dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (kuitansi atau TTHPB RASKIN) rangkap 3 oleh SATKER RASKIN ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang HPBRaskin Tahun 2009 dan 2010 mengakibatkan Negara Cq, Bulog SubdivreLahat mengalami kerugian sebesar Rp. 145.720.000 + Rp. 278.593.600 =Rp. 424.331.600, (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus rupiah) ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;ATAUSubsidair :Bahwa ia Terdakwa ANTORIK BIN ALI HANAFIAH selaku SekretarisLurah Pasar yang diangkat sebagai Bendahara Raskin Kecamatan TebingTinggi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat

No. 123 K/Pid.Sus/201331 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPalembang tanggal 2 Juli 2012 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa ANTORIK Bin ALI HANAFIAH terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah

Di manadalam amar tuntutan Penuntut Umum meminta pada Majelis HakimPengdilan Negeri Palembang sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa ANTORIK Bin ALI HANAFIAH terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayal (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tenang Pemberantasan

2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,di mana salah satu unsurnya adalah merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dibebankanpengembalian kerugian Negara sebagai upaya recovery asset

Jumlah realisasi pengeluaran yang didukung 103.200.000,00bukti (a *b)Nilai Kerugian Keuangan Negara (12) 856.765.000,00 Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMRdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

Yassan Romli bersalah melakukan tindakpidana korupsi dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil derek pada DinasPerhubungan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2004, sebagaimanadalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.

H.Yassan Romli didakwa bersamasama dengan Terdakwa atas nama Ir.Pandijanto Malik melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Hal. 15 dari 20 hal. Put.

Bahwa putusan Judex Facti telah menafsirkan keliru tentang Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dengan alasan sebagai berikut : Perbuatan Terdakwa Drs. H.

Rini Valianti untuk bulanMaret 2009 jumlah Rp. 358.600, ;Perbuatan terdakwa YANI REDIANI BINTI OJAK ROJAK sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa YANI REDIANI BINTI OJAK ROJAK adalah Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis No. 811/KP/KWK.10/12/V1985 tanggal

2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UU No. 20 tahun tentang Tindak Pidana Korupsi jo.

dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal30 Mei 2011 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :iL,Menyatakan terdakwa YANI REDIANI Binti OJAK ROJAK tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secara melawanhukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain,atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak PidanaKorupsi jo.

Menyatakan terdakwa YANI REDIANI Binti OJAK ROJAK tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkayadiri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UU RI.

Menyatakan Terdakwa DADANG PRIJATNA, ST BIN TJUTJU SJAMSU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;3.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Lindung Pitua Hasiholan Sihombing tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkapdalam persidangan, Terdakwa terbukti merupakan perbuatan melawanhukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum,oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengandakwaan primair Penuntut Umum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwaterbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

., tanggal 3 Januari 2018,untuk kKemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasHal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2412 K/Pid.Sus/2018UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Oleh sebab ituputusan judex facti harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakanbersalah atas dakwaan primair;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwaterbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair, maka permohonan kasasidari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;Menimbang bahwa dengan demikian

Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung

2011 Nomor : 015/LPKT/XI/2011Bab III Pasal 4 ayat :4 Pihak kedua berkewajiban menyelenggarakan panatausahaan penggunaankeuangan dana hibah dari pihak pertama sesuai ketentuan dan peraturanyang berlaku.7 Pihak kedua wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan danbersedian diprses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengannilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalampenggunaan dana hibah.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.Subsidair :Bahwa terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO J selakuPenanggungjawab/ Direktur LPK.

ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum,seperti termaktub dalam Requisitoir Reg.Perk: PDS04/SAMARI/04/2015, tanggal 12Agustus 2015, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama/ PN.Samarinda memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam dakwaan primair ;2 Membebaskan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO olehkarena itu dari dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagimana diubah dan ditambah dengan

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa Adi Susanto tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

IMAM ZARKASI, S.Pd bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU. RI. No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2.

IMAM ZARKASI, S.Pd bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU. RI. No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI.

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) ) huruf b Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

AMIN sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

HAMIN, tidak terbukti bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalamSurat Tuntutan Nomor Reg. Perk.

RINGAU T. terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratrus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan;.

2 ayat (1) jo.