SERVASIUS KABUdan Terdakwa II YOSEF OTU, S.Sos sesuai Hasil PenghitunganKerugian Daerah Atas Dana Bantuan Sosial Pada DPPKAD Dan BagianKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sikka Tahun 2009 padaPemerintah Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23/LHPKD/XIX.KUP/2012 tanggal : Juli 2012 ;Perbuatana.........Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo.

SERVASIUS KABU dan Terdakwa IIYOSEF OTU, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama danberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanPrimair melanggar pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55ayat (1) ke KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang UndangNomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturanperundangundangan lainnya yangbersangkutan ;1.43MENGADITLI ......MENGADILI:Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan

Menyatakan Terdakwa TARIJANTO terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nompr 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat DakwaanPrimatr.2.

dalam amar putusana quo:Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagiTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatmelaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;Keadaan yang meringankan: Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kKemudian hari;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor

Cabang Tolitoli kepada PT.Megatamako Mitra Membangun Tahun 2006; Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal 17 dari 49 Hal. Put. No.3/Pid.SusTPK/2015/PT.

2 Ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (I) KUHP;5051Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya point 1 huruf c yakni Terdakwa tidak membuat keputusanpencairan kredit dan memori banding point 3 bahwa Terdakwa tidak dapatdibuktikan melakukan perbuatan

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudahtepat dan benar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudahmemenuhi rasa keadilan.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8a253Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuanketentuan lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Bahwa kemudian pada tanggal 27 februari 2020 Pemohonlangsung mendapatkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B205/P.5.12/FD.2/02/2020 dari Kejaksaan Negeri Tilamuta sebagaiTersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DalamPembangunan Irigasi Air Tahan Dangkal, embung, Dam Parit/LongStorage dan Pintu Air di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018dengan Sangkaan Pertama : Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam DugaanTidnak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, Subsidair Psal 3 Jo. Pasal18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Bahwa Pemohon dijadikan Tersangka oleh Termohon dengansangkaan Pasal Pertama : Primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal55 ayat 1 ke1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat1 ke1 KUHP, Kedua : Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 20Tahun 2001

Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagaiTersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair Psal 3 Jo.

Menyatakan tindakan Termohon menetapkan pemohon sebagaitersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, Subsidair Pasal 3) Jo.

diri Terdakwa sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah) ; e Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara dalam hal iniKeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara dengan suratNomor : R2889/PW 02/5/2008 tanggal 11 Agustus 2008 ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR. ..........SUBSIDAIR: Bahwa, Terdakwa Drs. MJ.

BANTJIN tidak terbukti bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu : Melanggar Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangTindak Pidana Korupsi ; Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas ; 3. Menyatakan Terdakwa Drs. MJ.

Perkara : PDS01/P.3.23/FT.1/11/2008, Para Terdakwa di dakwa dengan Dakwaan PRIMAIRsebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No31 th 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang telahdirubah dan ditambah dengan UU No 20 th 2001 tentang Perubahan atas UUNo 31 th 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana, SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancampidana pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 th 1999 tentang pemberantasan TindakPidana

Menyatakan terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan PRIMAIRPenuntut Umum ; 2.

2 ayat 1 Jo.

Pasal 18 UURI No. 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UURI No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menyatakan dalampertimbangannya bahwa perbuatan terdakwa Abdul Muchid Bin AchmadJamaluddin lebih cocok diterapkan pada Pasal 3 Jo.

Pasal 18 UURI No. 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UURI No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Penuntut Umumsependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSemarang yang menyatakan bahwa terdakwa Abdul Muchid Bin AchmadJamaluddin telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 78.093.500, ( tujuhpuluh delapan juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) yangdapat merugikan

dana PBB, PPJUdan BPHTB yang ditampung pada Rekening Giro Dinas Pendapatan DaerahKota Jayapura tersebut tidak dianggap sebagai penerimaan daerah yangmengakibatkan Pemerintah Kota Jayapura mengalami Penerimaan PiutangPendapatan Asli Daerah Tahun 2006 yang tidak diakomodir dalam APBDTahun Anggaran 2007 sehingga berpontensi dan/atau dapat menyebabkankerugian keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Jayapura.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Muhammad Saleh Raharusun selaku BendaharaKhusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura daritahun 1993 sampai dengan 31 Desember 2005 bersamasama dengansaksi Drs.

menurutPasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri diJayapura tanggal 12 Juni 2012 sebagai berikut:.1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh Raharusun, SE tidak terbuktimelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;.2 Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh Raharusun, SE terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negaraatau

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP dan Majelis akan melihat dakwaan Subsidairitasnya yaitu Pasal 3 JoPasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999.Menimbang bahwa dalam dakwaan Subsidair ada unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Bahwa ternyata tidak ditemukan alat bukti bahwa pembukaan rekening itumengakibatkan Terdakwa bertujuan menguntungkan dirinya

MH,sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanajo.

MH telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaanbersifat Subsidaritas, yaitu Primer melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat(1), (2) dan (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(1)Jo.

2 ayat (1) Jo.

barang bukti dalam perkara ini ; Setelah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yangdibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primairdan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : 1 Menyatakan terdakwa SUPANGAT Bin MUHILAN, bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum padadakwaan Primair yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3)UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan tambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64ayat (1)2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahundikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan ;3 Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000, (duaratus

BRI sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atau setidak tidaknya kurang lebih sejumlah itu .Perbuatan terdakwa SUPANGAT Bin MUHILAN sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan tambahdengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah denganHalaman 7 dari 30 Putusan No.28/PID.SUSTPK/2018/PT SBYUndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa AGUS WIBOWO selaku Kepala Desa Watutulis yangmenjabat pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang diangkatberdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/543/404.1.3.2

2 ayat( 1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo.

Menimbang, bahwa olehkarena terdakwa selaku Kepala Desa Watutulis mempunyai kewenangansehingga Majelis berpendapat terdakwa tidak tepat dan tidak cocok apabiladiterapkan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 01 Juli 2010s/d 29 Agustus 2010 ;Pengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca dst ;Menimbang, dst ;Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP danUndang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peratutan Perundang Undangan yang beerkaitan dengan perkara ini ;

2 ayat (1) jo.

Menyatakan terdakwa WISRAN LAUDIU, S.Pi terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumdisusun secara subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebin dahuludakwaan primair tersebut, dan apabila tidak terbukti dakwaan primair makaakan dibuktikan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa didalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwamelakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

(Seratus delapan puluh juta empat ratus empatpuluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen);Mengingat, dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiserta UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Esrom Lande, MM merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) ke1K.ULH. Pidana, nnnn0nnane nnn nnn nennnnane nen nennnn ane sonnennenenannenannanaanenannennneDANKEDUA:waneao= Bahwa terdakwa Drs.

YohanesPaulus Sani Ledor merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) K.U.H. Pidana. 222072 2n2 noon nnn nnn nn n=Subsidair:KESATU:nann= Bahwa terdakwa Drs.

Esrom Lande, MM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimanaDakwaan Primair Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU.RI No.20 tahun 2001Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Primair Kedua yaitu melanggarPasal 2 ayat (1) Jo.

Yohanes Paulus Sani Ledor terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Kedua yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana.3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa . Drs.

Pasal 64 ayat (1) KUHP karena seharusnya terdakwa dinyatakan bersalahberdasarkan alatalat bukti yang sah dan faktafakta yang ditemukandipersidangan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair kesatu yaitu pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo.

(satumilyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan PenyimpanganPengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R6761/PW.02/5/2012 tanggal 30November 2012.Perbuatan terdakwa Suparman, S.Pd sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan terdakwa SUPARMAN, S.Pd telah terbuktiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Pidana Secara bersamasama Melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagiamana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2.

Surat Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Oktober2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagaiberikut :Menyatakan Terdakwa SUPARMAN S.Pd. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

(satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan PenyimpanganPengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R6761/PW.02/5/2012 tanggal 30November 2012.o Perbuatan terdakwa Mursyid, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Menyatakan terdakwa MURSYID, S.Pd telah terbukti terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindakPidana Secara bersamasama Melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagiamana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURSYID, S.Pd dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulandengan perintahagar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000 (lima puluhjuta rupiah)subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.Menjatuhkan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telahdirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUH Pidana, dan UU No.8 Tahun 1981tentang KUHAP serta pasalpasal dari peraturan yang bersangkutan ;MENGADILIL:e Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan

.=== Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

PERKARA :PDS18/STABAT/12/2012, tanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknyamenuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa MARLI telah terbukti terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersamasamaMelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiamana diubahdengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP :. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARLI dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agarterdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan..

dengan mengambil alih pertimbanganpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggidapat disetujui dan dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenaitu. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 21 November 2013 Nomor : 05/Pid.Sus.K/2013/PNMdnharuslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhihukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ;Mengingat, pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No: 31 Tahun 1999,sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

(satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai denganLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian NegaraAtas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Uang Kas pada KoperasiPegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kabupaten Langkat Nomor :R6761/PW.02/5/2012 tanggal 30 November 2012.Perbuatan terdakwa Hadi Pranoto, S.Pd sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Menyatakan terdakwa HADI PRANOTO,S.Pd telah terbukti terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak PidanaSecara bersamasama Melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagiamana diubah dengan UU Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;2.

pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkatbanding;29Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medantanggal 21 Nopember 2013, Nomor : 04/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakanbanding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikeduatingkat peradilan;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telahdirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUH Pidana, dan UU No.8 Tahun 1981tentang KUHAP serta pasalpasal dari peraturan yang bersangkutan ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan

JUMLAH 652.280.000,TOTAL ......eeeeeeeeees Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) keLKUHPidana.SUBSIDIAIR: Bahwa ia TERDAKWA Ir.

PAINO, M.P. terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimanadiubah dengan UU No. 20. Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ir.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Kami Penuntut Umum dalamperkara ini dengan penuh keyakinan berkesimpulan bahwa seluruh unsurunsur dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidaana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum dan pertimbangan Hakim tingkat

;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi jo.

(satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan PenyimpanganPengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R6761/PW.02/5/2012 tanggal 30November 2012.o Perbuatan terdakwa Mursyid, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Menyatakan terdakwa MURSYID, S.Pd telah terbukti terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindakPidana Secara bersamasama Melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagiamana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURSYID, S.Pd dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulandengan perintahagar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000 (lima puluhjuta rupiah)subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.Menjatuhkan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telahdirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUH Pidana, dan UU No.8 Tahun 1981tentang KUHAP serta pasalpasal dari peraturan yang bersangkutan ;MENGADILIL:e Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan