Ruko di atas tanah seluas 115 M² (seratus lima belas meter persegi), terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 9, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Akta Jual Beli No.115/2012 tanggal 3 April 2012 atas Sertifikat Hak Milik No.23301/Tamalanrea Indah tanggal 28 September 2009 atas nama Djesniany Tedang;

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan telah terlaksana peralihan hak ruko secara tuntas kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.115/2012 tanggal 3 April 2012 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.50 tanggal 19 Mei 2010 dan Akta Surat Kuasa Menjual No.08 tanggal 18 Mei 2010 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.23301/Tamalanrea Indah tanggal 28 September 2009 atas nama Djesniany Tedang;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan

, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.23301/Tamalanrea Indah tanggal 28 September 2009 atas nama Djesniany Tedang;

Bahwa, Karena dalam perkara Perdata Nomor : 12/PDT.G/2001/PN.ur.tersebut, sampai saat ini PenggugatPembanding tidak pernah mengajukanPermohonan Eksekusi, maka TergugatTerbanding beranggapan bahwaperkara tersebut masih belum tuntas atau selesai dan jika PenggugatPembanding beranggapan perkara ini sudah tuntas tentunya TergugatTerbanding dipanggil oleh Pengadilan guna diberikan teguran untukmemenuhi Bunyi Putusan Pengadilan tersebut;.

sekarang dan salah satudiantara keduanya tidak pernah murtad.Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap pernikahanPemohon dan Pemohon Il, karena pernikahan Pemohon denganPemohon Il telah diketahui dan diresmikan kepada masyarakatbanyak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.Bahwa keperluan Pemohon dan Pemohon II mengurus pengesahannikah karena pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tidakmemiliki bukti nikah.Bahwa Pemohon dengan Pemohon II ada mengurus administrasipernikahan tapi tidak sampai tuntas

termuat dalam posita 7 dan 8 Gugatan PEMOHONBANDING yang mana menjadi tuntutan pokok dalam perkara a quo.Adapun berkaitan dengan petitum PEMOHON BANDING yang memintaagar Jual Beli dinyatakan sah secara hukum dan permintaan PEMOHONBANDING dinyatakan sah secara hukum objek menjadi milik PEMOHONBANDING merupakan petitum turutan yang sejalan dengan dalildalilposita gugatan PEMOHON BANDING.Bahwa Majelis Hakim nyatanyata keliru maksud dalil PEMOHONBANDING yang menyatakan jual beli belum terlaksana atau tuntas

PEMOHON BANDING telah membayar lunas harga jual belinamun TERMOHON BANDING belum memperalihkan Objek SENGKETAnya kepada PEMOHON BANDING.Terhadap dalil PEMOHON BANDING yang menyatakan jual beli belumterlaksana atau tuntas yang dimaksud adalah pelaksanaan Para Pihaksesuai yang mana ditindaklanjutti secara formal yang diatur peraturanperundangundangan, yakni adanya perbuatan jual beli yang ditandaidengan adanya dokumen Akta Jual Beli (AJB) dan proses administrasipencatatan peralinan hak.

tentang permintaan PEMOHONBANDING dinyatakan sah secara hukum objek menjadi milik, MejelisHakim Pengadilan Negern Purworejo berpendapat bahwa petitummenyangkut hak milik mendasarkan adanya suatu alasan hak danPenggugat tidak menguraikan tidak menguraikan dengan jelas atastuntutan tersebut apa yang menjadi dasar atau alas hak Penggugatdinyatakan Pemilik karena dalil positanya sendiri Penggugat jugamenyatakan pelaksanaan pernanjian belum selesai sampal sekarang.Bukankah secara hukum Jual Beli baru tuntas

Bahwa fakta hukumnya dalamperkara a quo, Jual Beli belum tuntas atau dengan bahasa lain secaralegal belum ada, namun Perikatan Jual Beli yang menimbulkan hak dankewajiban sebagai PENJUAL dan PEMBELI telah ada, yakni karenaPEMBELI (PEMOHON BANDING) telah melunasi harga jualbeli, makakewajiban PENJUAL (TERMOHON BANDING) untuk memperalihkanhaknya dengan cara menandatangani dokumen Akta Jual Beli (AJB).Namun karena menolak, maka diajukanlah gugatan Perkara a quo yangputusannya diharapkan menyelesaikan

Keguguran yangdisebabkan Misoprostol boleh jadi tidak tuntas sehingga menyebabkanpendarahan yang dapat berbahaya, rawat inap, kemandulan ataukematian ibu atau janin ;Hal. 9 dari 24 hal. Put.

,M.Farm. telahmenerangkan secara jelas bahwa dalam brosur obat merk Gastrul dicantumkanPeringatan dan Perhatian yang diantaranya berbunyi Misoptostol tidak bolehdiberikan kepada ibu hamil dan Misoprostol adalah penyebab keguguran.Keguguran yang disebabkan Misoprostol boleh jadi tidak tuntas sehinggamenyebabkan pendarahan yang dapat berbahaya, rawat inap, kemandulan ataukematian ibu atau janin.

Keguguran yangdisebabkan Misoprostol boleh jadi tidak tuntas sehingga menyebabkanpendarahan yang dapat berbahaya, rawat inap, kemandulan ataukematian ibu atau janin ; Belum ada penelitian yang dilakukan atau yang membenarkan pemberlanobat Gastrul untuk ibu hamil tua dengan tujuan untuk membuka pintuHal. 14 dari 24 hal. Put.

Keguguran yang disebabkan Misoprostol bolehjadi tidak tuntas sehingga menyebabkan pendarahan yang dapat berbahaya,rawat inap, kemandulan atau kematian ibu atau janin.

tidakmemenuhi syarat formil oleh karena itu dikualifikasikan mengandung cacatformil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont VanKeliijk Ver Klaard);Menimbang, bahwa cacat plurium litis consortium atau gugatan kurangpihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yangditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dalam arti masih ada orang lain yangharus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yangdipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas

pihakdalam gugatan ini, karena sertifikat objek sengketa tersebut keberadaannyadikuasai oleh PT Bank Perkreditan Restu Artha, sehingga antara Penggugatdengan PT Bank Perkreditan Restu Artha mempunyai hubungan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian masih ada pihak lain yangseharusnya dijadikan sebagai pihak oleh Penggugat atau dengan kata lainpihak yang didudukan sebagai Tergugat/Turut Tergugat tidaklah lengkap (ex juriterti) yang berakibat sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikansecara tuntas

perbuatanperbuatan nyata, antara lain tanah sudahdiserahkan kepada Penggugat dan Penggugat telah pulamembayar lunas seharga Rp. 48.320, dan sudah pulamenghadap Perbekel Sibang Gde mengutarakan maksudnyauntuk mejual tanah tersebut...(........000. ) oleh PengadilanTinggi diputuskan: tanah sengketa sah terjual kepadaPenggugat);Perbuatan Melawan Hukum Tergugat;13.Bahwa setelah pembelian tanah sebagaimana tersebut di atas,kemudian Penggugat berniat untuk menyelesaikan proses pembeliantersebut secara tuntas

terhadap Penggugat;20.Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga telah merugikan Penggugat21.22.23.yang adalah pembeli dengan itikad baik, yang dalam alasanpenjualan tanah tersebut sebagai bantuan kepada Tergugat untukmengatasi kesulitan keuangan;Bahwa jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat yangtelah terurai tersebut adalah cara jual beli tanah sesuai kebiasaanyang telah berlaku, yaitu dengan membayar terlebih dahulu,sebagaimana telah diuraikan di atas, dan setelah itu menyelesaikansecara tuntas

2009seharga Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dengan luas +1.200 m2, yang terletak di belakang rumah Penggugat yaitu diDedekadu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak,Kabupaten Sumba Barat, NTT, yang merupakan satu kesatuansertifikat yang dibawa oleh Tergugat;e Bahwa selanjutnya juga telah dilakukan beberapa kali pembayaransecara tunai oleh Penggugat dan suami Penggugat kepada Tergugat,namun pada saat Penggugat berniat untuk menyelesaikan prosespembelian tersebut secara tuntas

berpendapat bahwa terdapat cacat pl/urium litis consortium dalamgugatan Penggugat, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagaipihak yang berperkara dan merupakan satu kesatuan dari gugatan yangerror in persona, dimana subyek hukum yang kurang dalam perkara iniadalah istri dari Tergugat selaku subyek hukum yang telah terjalin suatuhubungan hukum antara satu sama lain sebagai suami istri yang harusdiposisikan sebagai pihakpihak yang berperkara guna untuk kepentinganpenyelesaian perkara ini Secara tuntas

Bahwa dengan telah selesainya pembayarantersebut maka tuntas kewajiban dari Pihak Kedua (Tergugat) kepada PihakPertama (Penggugat) ;n nnn nnn renner con cen nen nnn nnn cence cen cee nenaSetelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada keduabelah pihak, maka mereka itu) masingmasing menyatakan menyetujuiSEIUFURNYd, 181 SLUPAL TILU.~~ nn nomen nnn ninemsn einenSetelah Majelis Hakim bermusyawarah dan menjatuhkan putusansebagai berikut : = nn nn enna nnn nn nn nnn nn eenPUTUSANNO : 10 /

Tergugat untuk memberikan jaminan tambahanHal. 2 dari 5 Halaman, Putusan Perkara No. 83/Pdt.G/2017/PN.Tng.1.3.2.1.22.2.3.apapun kepada PENGGUGAT sehubungan dengan pelunasan HutangPokok ;PARA PIHAK sepakat dengan ditangatanganinya KesepakatanPerdamaian ini oleh PARA PIHAK, maka demi hukum permasalahan,gugatan terhadap objek perkara yang diajukan oleh PENGGUGATberdasarkan alasanalasan yang dikemukakannya dalam perkara No.83/PDT.G/2017/PN.Tng maupun karena alasanalasan lainnyadinyatakan selesai secara tuntas

Majelis Hakim telahmemerintahkan para Pemohon untuk hadir di persidangan, namun pada harisidang yang ditetapkan tersebut, tanpa adanya kejelasan alasan ketidakhadiranpara Pemohon;Menimbang, bahwa dengan prosedur yang telah dilakukan MajelisHakim untuk terlaksananya persidangan yang telah ditetapkan, dan telahternyata tidak menampakkan kejelasan mengenai alasan ketidakhadiranPemohon, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat perkara voluntairadalah perkara yang bersifat kepentingan sepihak dan tuntas

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Damai ini dan uangkompensasi telah dilunasi pada tanggal 13 April 2019, maka semuapermasalahan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dinyatakan telah selesaidengan tuntas, dan tidak ada tuntutan baik secara pidana ataupun perdataserta tuntutan apapun dikemudian hari;4.

Para Pihak Sepakat menyatakan permasalahan gugatan ini telah selesaidengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian initidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga.148. Surat Perjanjian Perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segalaakibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlakudi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.9.

PUTUSANNomor : 62/Pdt.G/2012/PN.Kar.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tersebut ;Setelah mendengar dan meperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belahpihak yang berperkara seperti tersebut di atas ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;16Menimbang, bahwa meperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belahpihak dimaksud, maka Majelis hakim berpandapat sebagai berikut :Bahwa syarat yang pertama, suatu perjanjian perdamaian haruslahmengakhiri perkara secara tuntas

sengketa atau dengan jalan musyawarah di luar Pengadilan.Secara ekstrim dari aspek kewenangan mengadili perkara waris makaPengadilan Negeri melayani proses penyelesaian sengketa waris bagi warganegara Indonesia non Islam, sedangkan Pengadilan Agama melayani prosespenyelesaian sengketa waris bagi warga negara Indonesia yang beragamaIslam ;20Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangai para pihakdipandang tidak tuntas

dari atas tanahsengketa sampai tanah sengketa benarbenar bersih dan kosong daripilarpilar batas tersebut pada waktu 3 hari kalender terhitung sejakputusan ini telah berkekuatan hukum tetap;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa apabilalalai melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diktum 7 tersebutdi atas sebesar Rp250.000,00 sen/hari terhitung mulai jangka waktuselama 3 hari telah lewat sampai Tergugat Rekonvensi telah selesaimencabut kembali pilarpilar batas tersebut secara tuntas

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa apabilalalai melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diktum 7 tersebutdi atas sebesar Rp250.000,00 sen/hari terhitung mulai jangka waktuselama 3 hari telah lewat sampai Tergugat Rekonvensi telah selesaimencabut kembali pilarpilar batas tersebut secara tuntas dan sekaligus;9.

Bahwa Penggugat terus melakukan segala upaya untuk dapat bertemudengan Tergugat dan Isteri Tergugat, Marsunah, dengan tujuan meminta agarTergugat bisa dengan segera merealisasikan atau melaksanakan Surat JualBeli Tertanggal 1 Pebruari 1983 tersebut secara tuntas, sehingga balik namadan/atau peralihan nama dari Tergugat kepada Ahli Waris Almarhum H.Rachmat dapat segera terlaksana dan dilakukan dihadapan Notaris dan/atauPejabat Pembuat Akta Tanah.

Akan tetapi hingga saat ini Tergugat tetap tidakmelaksanakan Surat Jual Beli Tertanggal 1 Pebruari 1983 secara tuntas,dengan alasan bahwa Isteri Tergugat tidak memberikan jjin untuk menjualtanah tersebut ; 18. Bahwa Tergugat berupaya melakukan upaya untuk tidak melaksanakanSurat Jual Beli Tertanggal 1 Pebruari 1983 dan Surat Kuasa Tertanggal 1Pebruari 1983 tersebut, dimana Tergugat melalui Hari Saptono pada tanggal17 Juli 2005 melaporkan Hj. Kodijah, Isteri Almarhum H. Rachmat (Bukti P7),Drs.

dengan bukti kepemilikanSHM No. 2716/Eka Jaya atas nama Ahmad Syarif Sambana, yang terletak diPerumahan Villa Sentosa Indah, Jalan Sentosa VIII No. 12, Kelurahan EkaJaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi (vide Pasal 17APerma No. 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara PenyelesaianGugatan Sederhana);Bahwa, apabila Tergugat tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranselurun kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas

Pokok sebesar Rp40.959.149,00 (empat puluh juta sembilan ratuslima puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), KewajibanBunga sebesar Rp26.252.766,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluhdua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), Kewajiban Denda sebesarRp25.583.832,00 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribudelapan ratus tiga puluh dua rupiah) serta biayabiaya yang timbul secaraHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Padt.G.S/2020/PN Jmbseketika, sekaligus dan tuntas

sebagaimanatersebut di dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, yaitumembentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa, dan mempersempit perceraian karena perkawinan adalahikatan atau perjanjian yang kokoh dan abadi, maka dengan telah terjadiperdamaian diantara suami isteri, tujuan dari prinsip UndangUndangperkawinan telah dijalankan dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa persetujuan perdamaian oleh Penggugat danTergugat telah mengakhiri perkara secara tuntas

Pasal 57 ayat(3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006, karenanya akan lebih baikdan tuntas kalau gugatan perkara a quo diperbaharui untukdisempurnakan ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo majelis hakimPengadilan Tinggi Agama menunjuk pada yurisprudensi MahkamahAgung R.I., tanggal 30 September 1972, nomor : 938K/Sip/1973dan tanggal 29 November 1984, nomor : 1669K/Sip/983 yangmengandung abstrak hukum bahwa : Bilamana dalam gugatanpihak pihak yang berperkara

Mitra Patra Abadi;Menimbang, bahwa exceptio plurium litis consortium maksudnya adalahapabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dalam perkaratersebut atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap (kurangpihak), Karena masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugatatau Tergugat sehingga sengketa yang dimasalahkan baru dapat diselesaikansecara tuntas dan menyeluruh dan terhadap eksepsi kurang pihak tersebutmenurut Majelis Hakim walaupun dalam Yurisprudensi Mahkamah

tersebut diatas dilibatkan,minimal mereka mengetahui hasil dari Putusan Pengadilan nantinya, agarmereka tunduk dan patun pada Putusan Pengadilan sehingga sudahsepatutnya pihakpihak tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas dalam gugatan Penggugattersebut ternyata pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih adayang harus dijadikan sebagai Tergugat atau minimal sebagai Turut Tergugat,sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas

mengajukan gugatankepada Pihak Pertama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatansebagaimana Register Perkara No. 1015/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel,tertanggal 2 Desember 2020 yang saat ini masih dalamproses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkaraaquo;5, Bahwa para pihak telah setuju dan sepakat untukmenyelesaikan segala permasalahan hukum yang timbul atasfasilitas kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut denganmelakukan Perjanjian Perdamaian sebagai penyelesaian yangmenyeluruh dan tuntas

Majelis Hakim telahmemerintahkan para Pemohon untuk hadir di persidangan, namun pada harisidang yang ditetapkan tersebut, tanpa adanya kejelasan alasan ketidakhadiranpara Pemohon;Menimbang, bahwa dengan prosedur yang telah dilakukan MajelisHakim untuk terlaksananya persidangan yang telah ditetapkan, dan telahternyata tidak menampakkan kejelasan mengenai alasan ketidakhadiranPemohon, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat perkara voluntairadalah perkara yang bersifat kepentingan sepihak dan tuntas