Ditemukan 5783 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg Itsbat Nikah [pabtg]
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tahun 1997
387 — 254
  • Tentang : Peradilan Militer
  • organisasi terlarang;paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; danberwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.moaocgcpPasal 53Untuk dapat diangkat menjadi Oditur Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia dan taat kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hu kum
Pengadilan PA SUNGAI LIAT Perdata Agama Perceraian
Register : 14-05-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 04-01-2015
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 356/Pdt.G/2014/PA.Sglt
Tanggal 10 Juli 2014 — RIA ; MAULANDU PUTRA
23 — 10
  • ltrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380 (legima persona standi in judicio) rtlchfcesl af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380charrsid4872264 rtlchfcs1 afO ltrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380 dan mempunyai kepentingan rtlchfcsl af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid 16276059charrsid 16276059h rtlchfes1 af0O ItrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid59 19769charrsid5919769 u rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid16276059charrsid16276059 kum
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 28-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 3295/Pdt.G/2020/PA.Mjl
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 1
  • f1cflinsrsid15356369hichaf1dbchaf31505lochfl Menimbang bahwa Tergugat telahmenyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalildalilgugatan Penggugat dan Tergugat mhichaf1dbchaf31505lochflenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, olehkarenanya pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurnadan mengikat sebagaimana dimaksud pasal 174 HIR Jo.1925 KUHPerdata,namun demikian untuk menghindari adanya penyulundupan hhichaf1dbchaf31505lochf1 uhichaf1dbchaf31505lochfl kum
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 108/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL. Diwakili Oleh : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebakis Inti Lestari .SIL.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
89 — 181
  • KS.33/ Menlhk/ Setjen/ KUM.5/ 9/ 2017,tanggal 12 September 2017, semula sebagai TurutTergugat Il, sekarang sebagai Turut Terbanding II;Halaman 2 dari 151 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.SMR.Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurtanggal 30 Agustus 2018 Nomor : 108/PDT/2018/PT.SMR tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut di tingkat banding;Setelah membaca berkas perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Nnkdan Suratsurat
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
424 — 1353
  • No. 32/G/2019/PTUN.PLKhttps://www.harianterbit.com/nasional/read/111306/DidukungPemdaPertaminaMenertibkanPengeloaanAsetdiBaritoTimur Didukung Pemda, Pertamina Menertibkan Pengelolaan Aset di BaritoTimur, oleh Hendrik Sugara Monitor, Sabtu, 5 Oktober 2019 11:45 WIB;https://monitor.co.id/2019/10/05/didukungpemdapertaminatertibkanpengelolaanasetdibaritotimur/ Didukung Pemda, Pertamina Menertibkan Pengelolaan Aset di BaritoTimur Kumparan.com, Sabtu, 5 Oktober 2019 12:51https://kum paran.com/pertamina
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 26-07-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto
Tanggal 15 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ALEKSANDER RANTE LABI, SH
Terdakwa:
MOH. JAMAL MOODOETO, SE, MH Alias JAMAL
320 — 0

  • 27. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No. 41/KI-KUM/NOT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
    28. 1 (satu) bundel Perjanjin Kredit Notarial No. 41 tanggal 25 Agustus 2015.
    29. Copy 1 (satu) rangkap Asuransi Kredit An. UD. Agro Pratama No. 701/B/LBT/I/2015 tanggal 24 Agustus 2015 kepada Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank SulutGo Pusat.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 22-08-2022 — Putus : 24-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 24 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
DWI KURNIANTO, SH., MH.
Terdakwa:
NURDIANSYAH Bin ABDUL GANI
94 — 16
  • Menyatakan barang bukti berupa
1) 1 (satu) eksemplar Fotocopy yang di Legalisir, Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/032/KUM/2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang I dalam Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016;
2) 1 (satu) eksemplar Fotocopy yang di Legalisir, Surat Keputusan Kepala Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris
Pengadilan PN AMBON
Putus : 08-07-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.AB
Tanggal 8 Juli 2013 —
417 — 5288
  • buktiTAILS ; 10111213141516Fotocopy Keputusan Pemerintah Desa Tawiri Kec Leihitu No. 0166/DTWR/XI/2000tanggal 6 Nopember 2000 , yang diberi tanda buktiTIL ; Fotocopy Surat Kepala Desa Tawiri kepada pejabat Desa laha dengan tembusanKomandan Lanud Pattimura Nomor : 274 /KDTWR/I/01/2009 tanggal 3 Januari 2009,yang diberi tanda buktiT.10 ; Fotocopy photophoto batas tanah Negara Cq pangkalan Udara TNI AU PattimuraAmbon , yang diberi tanda bukti TIL ;Fotocopy Salinan Surat Menteri Perhubungan Nomor :AU/678/KUM
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 04-02-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 58 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 4 Februari 2015 — ASPANI JAYA KHAIRUL, S.AP.
67 — 13
  • Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor188.45/12/KUM/2011 tanggal 13 Januari 2011 Tentang Penunjukanpejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan KabupatenBarito Kuala tahun 2011.c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito KualaNomor 420/050/DISDIK/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DinasPendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011.d.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 64/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 8 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : DEWO ISNU BROTO I.S., SH., dkk.
Terbanding/Penggugat : SULCHA PRIHASTI, SE. MM
199 — 110
  • Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam perkara ini adalahpertimbangan hub. kum yang salah.G: Bahwa Dirjen BAKD adalah lembaga yang dibentuk oleh negarayang diberikan tugas secara teknis mengatur penggunaan keuangandaerah, oleh karena itu apabila di Indonesia ini ada permasalahanmengenai penggunaan keuangan daerah maka muara penyelesaianmasalah menjadi kewenangan Dirjen BAKD.d.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
159 — 73
  • Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secaraberkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setiaop pelaku usaha perkebunan wajidb menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2655/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum: MUH. RIZA PAHLAWAN, SH Terdakwa: H. MULYADI Bin Almarhum H. ROJALI
182 — 40
  • Mulyadi Bangun Simbolon (kuasa Hu kum)dan Pelaksana Pengadaan Tanah Kepala Kantor Pertanahan KabupatenTangerang Himsar (ketua), Sugiyadi (Ssekretaris) Danu Susilo (anggota), Ingkil(anggota) Tim Pendaping antara lain Bambang Sunarso/Ketua dari PT.Angkasa Pura Il (persero) Tim Pembebasan Tanah BSH dimana kedua Beritaacara tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh bukan pejabat yang diberiwewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan ketentuan yang telahditetapkan; sehingga Berita Acara Klaim tersebut
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2018 — PT. SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
828 — 394
  • Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: KS. 3/Menlhk/Set.jen/KUM.6/1/2019 tertanggal 26Januari 2018 Selanjutnya disebut sebagdi................ceeeeeeeee TERGUGAT ;2. PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero), beralamat di Jalan PerakTimur Nomor : 610 Surabaya berdasarkan Akta Notaris ImasFatimah, SH. Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992 sebagimanatelah diubah terakhir dengan akta Notaris Yatiningsih, SH.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I WAYAN WIANTARA, SP
172 — 129
  • PanjarBP Aset Humas Kesra . inta Umumbang kum ngan sasi olehhan BPPSelisihpencairanPanjar JAN 4.212.627.6 oy 60 50.00 85.00 115.00 co.00 125.00 600.00 850.00 4.212.62 4.586.801.5 374.173.9000 , 0 0.000 0.000 0.000 , 0 0.000 0.000 0.000 7.600 00 0FEB 2.971.900.0 80.00 105.0 275.00 860.00 200.00 135.90 1.316. 2.971.90 3.726.000.0 754.100.0000 0.000 00.00 0.000 0.000 0.000 0.000 000.00 0.000 00 0 Halaman 48 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN Dps 0 0MAR 3.375.000.0 0.00 00 600.00 ccooe 100.00
    PanjarBP Aset Humas Kesra . inta Umumbang kum ngan sasi olehhan BPPSelisihpencairanPanjar JAN 4.212.627.6 60 50.00 85.00 115.00 co 00 125.00 600.00 850.00 4.212.62 4.586.801.5 374.173.9000 , 0 0.000 0.000 0.000 , 0 0.000 0.000 0.000 7.600 00 0FEB 2.971.900.0 80.00 105.0 275.00 860.00 200.00 135.90 1.316. 2.971.90 3.726.000.0 754.100.0000 0.000 00.00 0.000 0.000 0.000 0.000 000.00 0.000 00 0 Halaman 56 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN Dps 0 0MAR 3.375.000.0 o0.00 p00 600.00 co 06 100.00
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm
Tanggal 5 Maret 2013 —
43 — 7
  • DalambukunyaBeberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam PembaharuanHukum Nasional, menyatakan bahwa sudah waktunya bangsa Indonesiamencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat para Sarjana Hu kum (ahlihukum) tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi saatini dipandangsebagai Extraordinary Crime oleh karenanya penanggulangannya tidak lagi ditempuhdengan caracara konvensional.
Pengadilan PA SUNGAI LIAT Perdata Agama Perceraian
Register : 12-05-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 04-01-2015
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 350/Pdt.G/2014/PA.Sglt
Tanggal 18 Juni 2014 — Herman ; Halimah
29 — 7
  • ltrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380 (legima persona standi in judicio) rtlchfcesl af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380charrsid4872264 rtlchfcs1 afO ltrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380 dan mempunyai kepentingan rtlchfcsl af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid 16276059charrsid 16276059h rtlchfes1 af0O ItrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid59 19769charrsid5919769 u rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid16276059charrsid16276059 kum
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 109/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 14 Maret 2012 — NADJIB PELUPESSY, S.Pd
107 — 101
  • Ana Pratama) selaku Pihak Pertamadan SABBAN KUM (Kepala SD Negeri 1 Malaku) Selaku PihakKedua;771) Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA padahari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani olehJAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertamadan H.LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Selaku PihakKedua;772) Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA padahari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani olehJAFAR PELU, SH (Direktur CV.
    Ana Pratama) selaku Pihak Pertama danSABBAN KUM (Kepala SD Negeri 1 Malaku) Selaku Pihak Kedua;771)Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hariSelasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFARPELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama danH.LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Selaku Pihak Kedua;Hal 232 dari 272 Hal. Put. No. :109/ Pid.Sus/2011/PN.Msh772)Berita Acara Serah Terima Barang CV.
    AnaPratama) selaku Pihak Pertama dan SABBAN KUM(Kepala SD Negeri 1 Malaku) Selaku Pihak Kedua;771)Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMApada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yangditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. AnaPratama) selaku Pihak Pertama dan H.LUMAELA, S.Sos(Kepala SD Inpres Kaitetu) Selaku Pihak Kedua;772)Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMApada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yangditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 04-07-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM
Tanggal 4 Juli 2013 —
35 — 4
  • MUJIARTO, MS : Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanyakasus adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan perusahaan DaerahRuhui Rahayu Kabupaten Tapin dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun2008; Bahwa peran saksi sebagai anggota Tim berdasarkan surat KeputusanBupati No.188/183/kum/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pembentukan TimPenyelesaian masalah yang dihadapi Perusahaan Daerah Ruhui RahayuKab.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-11-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 22 Nopember 2016 — LIDYAWATI SOETJIPTO melawan EKO NURYANTO, SH.MH., dan SURURI, SH.MH Dkk
104 — 106
  • Sby.61.kum yang disampaikan secara tidak benar dan disembunyikannya fakta hukumyang sebenarnya oleh Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V, dan Tergugat VI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 September 2014 — AMIR RADJAB RAMBE
168 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 13 PK/Pid.Sus/2012Untuk lebih memperjelas landasan juridik Pemohon PeninjauanKembali akan memberikan adanya karakter referensi di bawah inibarang kali dapat melengkapi /ega/ reasoning yang mendasaripeninjauan kembali;Tindak pidana dan tindak pidana korupsi (Sie Infokum Ditama Bin Bang Kum TIPIKOR).N Perihal Tindak Pidana Tindak Pidana KorupsiO (berdasarkan Kitab (berdasarkan UndangUndangUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Hukum Pidana) UndangUndang Nomor 20 Tahun20011 Pengertian Tindak Pidana