Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), VS 1. PT COSL INDO, DK
312 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kalau mungkin dalam PT kan kita tahu ada RUPS,nah kalau di BUT WHCML itu bisa tolongdijelaskan?;Hal. 74 dari 139 hal Put. Nomor 952 K/Pdt.SusKPPU/2017SaksiKuasa Hukum T1SaksiKuasa Hukum T1Anggota MajelisKuasa Hukum 11SaksiDi BUT HCML organ tertinggi adalah ManagementCommitte atau kita sebut singkat dengan Mancom,Management Committee memiliki rapat bulananrutin setiap bulan akan mengadakan rapat rutinatau rapatrapat insidental yang bisa dilakukaninsidental juga.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 12-11-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bjb
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
EDHA AKHMADIYAH
Tergugat:
1.FARIAL,SH.
2.ANAS MUHARAM,SH.
3.RUDY INDRA KESUMA,SH.,M.Kn.
4.HAJJAH NURRUL HIDAYAH
5.ELLY WAHYUNI
6.ETTY ARIFAH
Turut Tergugat:
1.AKHMAD YUSUF
2.NOTARIS FAUZAN KHALIK, S.H., M.Kn
3.NOTARIS LYDIA AMELIA, S.H., M.Kn
4.Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
195 — 131
  • Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun1997 dibuat sebelum adanya UU Peradilan Agama yang mengaturtentang kewarisan dalam arti tidak adalagi hak opsi tetang waris yaitu UUNomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan asas lex posterior derograt legipriori atau hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, makaAhli berpendapat yang digunakan fatwa Pengadilan Agama dan bukandari kelurahan; Bahwa kalau relaas akta adalah akta yang dibuat oleh Notarismengenai redaksi dan lain hal itu Notaris yang membuatnya sepertidalam RUPS
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2012 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/PID.SUS/2012/P.Tipikor MKW
Tanggal 18 Juli 2012 — -DR. WAHIDIN PUARADA, M.Si
178 — 89
  • yang salah dari keterangan saksi bahwaAbdurrahman bukan termasuk/ pihak Altamim, yang mana uangpun sudah dikirim.9 Saksi ANIS MUHAMAD :e Bahwa sesuai panggilan saksi oleh Kejati Papua terkaitTipikor atas pengelolaan dana 4 milyar rupiah olehPemkab Fakfak yang dialihkan kepada pihak swasta,Altamim;e Saksi mengenal tersangka, yang mana saat itu sebagaibupati sedangkan saksi sebagai pembeli kayu log di kab.Fakfak;e Saksi selaku direktur utama PT Indasuri Internas sejak20022006 berdasarkan hasil rapat RUPS
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
TINUS, SE. anak dari SAMUEL NGAMPUN Alm.
132 — 35
  • tersebut digunakan dan dikelola oleh Terdakwa dan yangmendapat keuntungan adalah Terdakwa, Perusda Witeltram tidak mendapatkankeuntungan dari proyek tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjalankan dan mengelolakegiatan proyek tersebut ;Bahwa sepengetahuan Saksi, Perusda Witeltram tidak ikut dan tidak menanglelang proyek tersebut, karena yang ikut adalah Terdakwa;Bahwa sepengetahuan Saksi, di bawah kepemimpinan Terdakwa, PerusdaWiteltram tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum
Register : 26-02-2024 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp
Tanggal 13 Mei 2024 — Penuntut Umum:
MARTHIN PARDEDE, SH
Terdakwa:
CIEN SIONG Als. ASIONG
58 — 47
  • 1 (satu) eksemplar fotocopy salinan RUPS PT. KASP, tertanggal 25 Maret 2019, yang telah dilakukan nazegel/pameteraian oleh Kantor Pos Medan pada tanggal 30 Oktober 2023.

Yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, berupa:

  • Fotocopy percakapan whatsapp, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-1);
  • Fotocopy Akta Pendirian Usaha Dagang UD. Bintang Berlian No: 04 Tanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan Notaris Drs.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 25-06-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 25 Juni 2012 — TUGIARTI,S.Sos Binti SUPARDI
86 — 10
  • Sesama tidak pernah mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari penunjukkan PT. Sesama sebagipengelola dari pengadaan bibit sawit ;Bahwa saksi hanya memegang kas kecil saja di PT. Sesama ;Bahwa sepengetahuan saksi didalam pelaksanaan pengadaan bibit sawit olehPT.
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 167/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 30 Maret 2011 — SYAMSUL ARIZAL, DIPL. ATP
114 — 86
  • Arga Citra Buana, atau dengankata lain, Rapat umum pemegang Sahan (RUPS) dari PT.Arga Citra Buana tidaklah pernah merubah anggarandasar dari Perseroan tersebut relevansi dengankapasitas Heri Roce sebagai kuasa dari direktur,sehingga dengan demikian nama dari Heri Rocetersebut, de jure tidaklah pernah tercantum namanyadalam Anggaran Dasar dari PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
704 — 1216
  • kita sudah mempermasalahkan diwaktu BPPN mengambilalih semua wewenang dari pemegang saham dan wewenang dari pada apapengurus bank pada tahun 1999, sekaligus itu membebaskan Pengurus danpemegang saham dari kepengurusan selanjutnya dari bank tersebut, namunkalau bisa dibuktikan sebaliknya direksi, komisaris dan pemegang sahammelanggar ketentuan anggaran dasar yang itu tetap harus bertanggung jawabtetapi setelah diserahkan kepada BPPN sesuai dengan dokumen yangdiserahkan itu direksi komisaris dan RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suwir Laut bukan merupakan Pengurusataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalamAAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 3007 mengaturRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 02-03-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — H. SYARIFUDDIN, S.H., M.H
565 — 1462 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tannata Cempaka Saputra,kepada Puguh Wirawan dan Michael Marcus Iskandar;2 (dua) lembar draft RUPS Luar Biasa PT. Tannata CempakaSaputra, perihal Pemberian Kuasa kepada Direksi dan Komisarisuntuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untukmelaksanakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan denganbukti kepemilikan SHGB Nomor 7251;1 (satu) lembar Surat dari Surosoh Suhaimi kepada PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid. Sus/2013/TPK/PN Dps
Tanggal 30 April 2014 — INDERAPURA BARNOZA
84 — 73
  • tersebut, PT Angkasa Pura I (Persero) dibebani biaya pengelolaanyang harus dibayarkan kepada PT Penata Sarana Bali sesuai perjanjian sebesar 25%dan Pajak Parkir sesuai Perda sebesar 20%.Bahwa Ahli menerangkan pengurangan penyetoran pendapatan bruto daripengelolaan areal parkir milik PT Angkasa Pura I (Persero) yang tidak sesuaidengan perjanjian pengelolaannya menimbulkan kerugian keuangan negara.Bahwa Ahli menerangkan Deviden yang dibagikan oleh PT Angkasa Pura I(Persero) berdasarkan keputusan RUPS
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 25-06-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 39/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 25 Juni 2012 — MARYONO Bin MARJANI
102 — 10
  • Sesama tidak pernah mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ;e Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari penunjukkan PT. Sesama sebagipengelola dari pengadaan bibit sawit ; Bahwa saksi hanya memegang kas kecil saja di PT. Sesama ;e Bahwa sepengetahuan saksi didalam pelaksanaan pengadaan bibit sawit olehPT. Sesama Alm Dasuki bertindak arogan dan sewenangwenang;Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.9.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 02-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 129/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 4 Juni 2018 — ROYAL AKIRA PANGARIBUAN VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
76 — 58
  • Bahwa berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PerkebunanNusantara Il Nomor : PTPN II/RUPS/01/X/2014 Nomor : SK50/D1.MBU/10/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 24,tanggal 23102014 yang dibuat di Notaris NANDA FAUZ IWAN, SH,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, diketahui bahwa Para PemegangSaham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dariPerusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II menjadiP.T.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suwir Laut bukan merupakan Pengurus ataupun pihakyang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkaraini.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Halaman 101 dari 131 halaman Putusan Nomor 449/B/PK/PJK/2016Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 03-08-2012 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 158/Pid.Sus/2012/PN.Btl
Tanggal 31 Oktober 2013 — BUN SURYANTO, SE Bin BUN DJONG KONG
120 — 83
  • PT.Smart mempunyai kebun sendiri;Bahwa perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh masingmasing direksi PT.Smart maupun PT.Tapian Nadenggan;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa BUNSURYANTO, SE Bin BUN DJONG KONG menyatakan keterangan saksi cukup;34.Saksi PEDY HARIANTO Bin SOETOPO, telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di PT.tapian Nadenggan sebagai direktur logistik danpembelian, sejak tanggal 21 Agustus 2009 berdasarkan RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 523/B/PK/PJK/201611.12.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam undangundang ini;Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur Direksiadalah
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
324 — 506
  • Adanya akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Eksploitasi dan Industri Hutan IIdisingkat PT. INHUTANI II Nomor: 21 Tanggal 30 Oktober 2014 (Bukti P4);4. Adanya akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT.Eksploitasi dan Industri Hutan Il (PT. INHUTANI II) Nomor: 01 Tanggal 28Januari 2019 (Bukti P6);Halaman 133 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.5. Adanya Peraturan Direksi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
77 — 356 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suwir Laut bukanmerupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2011 — Putus : 17-10-2011 — Upload : 12-01-2012
Putusan PN PARIAMAN Nomor 133 / PID.B / 2011 / PN.PRM
Tanggal 17 Oktober 2011 — DINASRIL AMIR Pgl. NAS
152 — 35
  • Foto Copy tanpa aslinya Ekpedisi (Titipan Kilat)Untuk Mengantar Undangan RUPS luar biasa PT.TBNtertanggal 20 JULI 2007 dengan alamat = yangdisalahkan. Selanjutnya disebut sebagai Bukti T51 ;52. Foto Copy tanpa aslinya Akta Notaris RINA ADRIANISH No.02 tanggal 4 Juni 2008 tentang rapat umumpemegang saham PT.TBN. yang mengangkat DASWATI DTBUNGSU sebagai Direktur mengantikan DINSARILAMIR. Selanjutnya disebut sebagai Bukti T52 ;353.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 485/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : Tn. Eric Gunawan Diwakili Oleh : Adi Setiawan, S.H, M.H. Ani Pursiani, S.H., M.H. Elly Puspita Sari., S.H., Ctl
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
245 — 127
  • Bahkan, demikian pula telah timbul stigma negatifdikalangan RUPS PT. Tugu Beton Semesta Abadi (Ic. Penggugat Ildr./Tergugat III dk), yang menganggap bahwa direksi (Incasu Penggugat dr/Tergugat II dk.) telah bertindak tidak hatihati dengan menyewa tanahdalam keadaan sengketa (Quod Non), sehingga berpotensi menimbulkankerugian materiil terhadap PT.