Dalam soal pertentangan posita gugatan dengan petitumgugatan, dapat ditunjukan pada gugatan Penggugat butir 5, 6, 7 dan 8dimana Penggugatmempersoalkan keabsahan RUPSLB tanggal 15November 2013 sebagai tidak sah dan menuntut dalam petitumgugatan agar RUPSLB tanggal 15 November 2013 dstnya dinyatakantidak sah.

15 November 2013) telahmelanggar beberapa ketentuan di dalam UUPT khususnyamengenai prosedur Penyelenggaraan RUPSLB;1.2.

penyelenggaran RUPSLB maka PemohonKasasi/ Penggugat juga tidak pernah mengeluarkanpemanggilan untuk penyelenggaran RUPSLB~ 15November 2013:1.3.3.

Oleh karena prosedur penyelenggaraan RUPSLB 15November 2015 tersebut diatas tidak dilakukan yang jugadiperkuat dengan adanya Bukti P9 dan Bukti P10mengenai kewenangan dan pernyataan dari TermohonKasasi Il/Tergugat Il yang kontradiktif denganpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2015 makakonsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalahterdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasanuntuk dibatalkan;1.3.8.

Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (3);Berdasarkan ketentuan prosedur pemberhentian direksimelalui kKeputusan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 105UUPT diatas dan dikaitkan dengan penyelenggaran RUPSLB 15November 2013 didapat faktafakta sebagai berikut:2.2.1.

NAUFAL PRATAMA ABADI dimaksud tidakdapat dilaksanakan karena tidak tercapai kuorum akibat dari tidak hadirnyaTuan ANANDA FADJARI SJAMSU;Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2019 diadakan RUPSLB PT.NAUFAL PRATAMAABADI kedua, dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melaluiundangan 28 Januari 2019 namun RUPSLB PT.

NAUFAL PRATAMA ABADI atas inisiatif Pemohonsebagai direktur telah melaksanakan RUPSLB kesatu dan kedua yang faktanyadalam RUPSLB tersebut Andana Fadjari Sjamsu yang dalam akta pendirian PT.berkedudukan sebagai wakil direktur tidak pernah hadir meskipun terhadapnyatelah diundang secara tertulis sehingga dalam RUPSLB tersebut tidak mencapaikourum;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon dimana pihakwakil direktur yaitu Andana Fadjari Sjamsu setiap hendak dilakukan rapat (RUPSLB) telah

Sri Agus Rachmawati yang menerangkan benarterhadap undangan RUPSLB yang pertama maupun yang kedua kepada AndanaFadjari Sjamsu pernah diundang untuk RUPSLB namun dia tetap hadir dan dariketerangan Nurul Hidayati yaitu istri dari Andana Fadjari Sjamsu membenarkanbahwa suaminya pernah diundang oleh PT.

dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2019 dan RUPSLBkedua dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019 dengan demikian tenggangwaktu antara RUPSLB pertama dan kedua telah memenuhi ketentuan yaituminimal 10 hari dan maksimal 21 hari setelah pelaksanaan RUPSLB sebelumnyabaru dilaksanakan RUPSLB selanjutnya;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yangdidasarkan dari bukti yang diajukan dan saksi yang dihadirkan maka untuk RUPSLB ketiga dapat dilaksanakan selambatlambatnya 21 (dua puluh

Menetapkan kuorum RUPSLB PT. NAUFAL PRATMA ABADI ketiga 1/5 (satuperlima) dari keseluruhan saham perseroan;3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPSLB PT. NAUFALPRATAMA ABADI ketiga selambatlambatnya pada hari Selasa, tanggal 25Februari 2020;4.

) PT Mandiri Alam Sejahtera dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yaitu dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang saat ini menjabat;
2. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera yang baru, yaitu:

(1).

Tuan Simeon Setyabudi sebagai Komisaris PT Mandiri Alam Sejahtera;

1. Memutuskan agenda lain yang disetujui dalam rapat;

4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham PT Mandiri Alam Sejahtera;

5. Menetapkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) PT Mandiri Alam Sejahtera dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurang 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera untuk seluruh agenda rapat;

6. Menetapkan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam

jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dalam Penetapan

ini;

8. Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mandiri Alam Sejahtera berdasarkan Penetapan ini;

9. Menetapkan PEMOHON berwenang untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di tempat kedudukan PT Mandiri Alam Sejahtera;

10.

TUTI SUHARTATI meninggalkan RUPSLBlebih awal dibanding peserta RUPSLB lainnya;Bahwa Saat selesainya RUPSLB, tidak ada penandatanganan danpenyerahan notulen kepada Saksi TUTI SUHARTATI;Notulen hasil RUPSLB PT.

SAP;37Bahwa saat berlangsungnya RUPSLB, saksi Tuti Suhartati tidakmemberikan kartu nama kepada para peserta RUPSLB.

SAP.Sepengetahuan Saksi, Para TERDAKWA hanya menandatangani daftarhadir peserta RUPSLB layaknya perserta RUPSLB yang lainnya;PARA TERDAKWA dan peserta RUPSLB PT. MLU dan PT.

SAP dengan RUPSLB PT. ML PT.

pascapelaksanaan RUPSLB PT.

Lampiran mana berupa :1) Daftar hadir RUPSLB Kedua;2) Surat Dari Direktur, bahwa Direktur Utama tidak berwenang untukmengundang Rapat Direksi, hingga perkara No.706/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. berakhir;) Undangan RUPSLB untuk tanggal 18 Maret 2008;) Draft Berita Acara RUPSLB;5) Draft Berita Acara RUPSLB, dengan tanda terima; W6) Suratsurat Suara Pemegang Saham;Bukti P3);Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Doktrin hukum Munir Fuady, S.H.,M.H.

Bahwa dalam petitum Gugatan, Penggugat menuntut hasil RUPSLBcacat hukum dan Akta Berita Acara RUPSLB dinyatakan batal, denganalasan dalam RUPSLB tersebut tidak ada putusan rapat yangdikeluarkan oleh Pemegang Saham dan rapat hanya membahasmengenai siapa yang berwenang sebagai pimpinan rapat;1.3. Bahwa pihakpihak yang terlibat dalam RUPSLB adalah Penggugatdan Tergugat II s/d Tergugat IV selaku Pemegang Saham, Direksi danKomisaris.

No. 2658 K/Pdt/201 118tidak konsisten dan terdapat kontradiksi serta tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum;2.2.Bahwa Penggugat dalam RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 telah hadirdalam rapat dan memberikan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut.Kehadiran Penggugat dalam RUPSLB tersebut atas undangan dariDireksi yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat Il.

RUPSLB dilakukan atas undangan Tergugat selaku Direksi Perseroan; Keputusan untuk memilih dan menetapkan Tergugat Il sebagai KetuaRapat berdasarkan hasil pemungutan suara dan disetujui serta diputuskan olehmayoritas Pemegang Saham dalam RUPSLB.

fundamentum petendi (posita) tersebut Penggugat memintaagar diadakan RUPSLB kembali dan RUPSLB dipimpin oleh Penggugat Videpetitum poin 5 dan 6 gugatan.

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 danAkta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolak, karena:Hal 121 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI1.

No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015).

Oceania Development,ILE.1.Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (AkataRUPSLB No.t untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLBNo. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harusditolak karena Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yangHal 172 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKImenghasilkan keputusan para pemegang saham yang dituangkandalam Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015,Akta RUPSLB

, incasu Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan AktaRUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) tidak berdasar dan tidakadarelevansinya;.88.Berdasarkan uraian fakta di atas, maka terbukti bahwa TuntutanPenggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) adalah tidakberdasar dan tidak ada relevan karena tuntutan pembatalan

apabila hanya karena Penggugat tidaksetuju dengan hasil RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015, lalu Penggugatmengajukan gugatan wanprestasi dan menuntut pembatalan atas aktaakta hasil RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015, incasu Akta RUPSLB (AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015).

TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN RUPSLB TANGGAL 10 MEI 2005 :Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 6 TanjungUncang Batam, namun RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan di Ruang KartikaBasement 2 Wisma Pondok Indah Jakarta, maka RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 tersebutbertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPSyaitu :di.

Bahwa pada saat RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 10 Mei 2005,PENGGUGAT memberikan kuasa tertanggal 02 Mei 2005 kepada Tuan BondanHindarwoto untuk mewakili PENGGUGAT dalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 danPenerima Kuasa hanya diberi kewenangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidakdiberikan kuasa untuk menjual / mengalihkan saham PENGGUGAT kepadaTERGUGAT II..

Bahwa keputusan RUPSLB huruf E poin 3 sudah terang dan jelas menyatakanSegera menyusun anggota Direksi dan Komisaris pada RUPS luar biasa yangakan datang . dan belum pernah ada pelaksanaan RUPSLB sesuai denganamanat RUPSLB tanggal 10 Mei 2005, untuk menyusun anggota Direksi danKomisaris tersebut di atas, maka sekali lagi bahwa TERGUGAT II telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyuruh meletakanketerangan yang tidak benar dalam akta Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006 yangdibuat dihadapan Notaris

Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARDtanggal 10 Mei 2005, tetapi tidak diberiwewenang hak/ kuasa untuk menjual danmengalihkan saham Penggugat kepada TergugatIl;13.

Biasa(RUPSLB) selanjutnya untuk menyusun anggotaDireksi dan Komisaris.Bahwa perlu Terggugat I sampaikan untukkelangsungan dan agar perseroan berjalan denganbaik maka diadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAIINDUSTRI SHIPYARD tanggal 20 April 2013dengan susunan sebagai berikut :: Tn.

Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yangakan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran

atas hasil rapatumum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepadaKementerian Hukum dan HAM RI:Halaman 2 dari 7 hal.

Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/ataukuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi denganmata acara rapat sebagai berikut: Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan Menyetujuli pembentukan komitekomite dalam perseroan dalamrangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik olehperseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;3.

Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon Kasasi untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;6.

Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PemohonKasasi untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasilRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TermohonKasasi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.8.

Eco, namun Penggugat telahmengundurkan diri dalam jabatannya selaku Direktur Utama di PT.Eco tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011, Tergugat telahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang dalam RUPSLB tersebut dipimpin oleh Tergugat II;Bahwa kemudian Tergugat II telah menuangkan RUPSLB tanggal 21Mei 2011 tersebut kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma WigatiKartono, S.H, Notaris di Batam (Akta Nomor

Penyelenggaraan RUPSLB tanggal 21 Mei 2011 yang diadakan olehPara Tergugat pada dasarnya telah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku, di mana hal ini dapatdilihat dari penyimpangan acara RUPSLB yang berbeda denganagenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPSLB, yaitusebagai berikut:a. Agenda Rapat Dalam Surat Undangan RUPSLBAdapun agenda dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 2 Mei2011 yang disampaikan oleh Komisaris Utama (in casu TergugatIl) PT.

dalam agendadalam Surat Undangan RUPSLB adalah tidak sah dan batal demihukum;Bahwa ketidaksahan tersebut tidak hanya berkaitan dengankeputusan yang timbul untuk mata acara rapat yang tidak terdapatdalam Surat Undangan RUPSLB saja, tetapi juga seluruhkeputusan yang timbul dari RUPSLB tersebut adalah tidak sahdan batal demi hukum;Halaman 4 dari 28 hal.

Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat;Bahwa dalam Surat Undangan RUPSLB tertanggal 2 Mei 2011,terdapat mata acara rapat lainlain yang seharusnya tidak dapatdiambil keputusannya dalam acara RUPSLB tertanggal 21 Mei2011 dikarenakan dalam RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011tersebut tidak dihadiri olen seluruh Pemegang Saham dan atauperwakilannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bagiana tersebut di atas;Fakta hukumnya adalah ketidakhadiran seluruh Pemegang

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;Fakta hukumnya adalah bahwa sebelum RUPSLB tertanggal 21 Mei2011 tersebut diselenggarakan, tidak pernah ada permintaan resmidan sah baik dari salah satu Pemegang Saham maupun DewanKomisaris kepada Direksi PT. Eco untuk menyelenggarakan RUPSLB;Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebutdi atas, penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 secarasepihak oleh PT.

SOESANTO selaku Kuasa dari CHENG YONG CHIENdengan Saham %;Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan di Batam tersebut di atas mengambilKeputusan dengan mengangkat Terdakwa HENDARTO ACHMAD selaku Direktur PT.SIS, akan tetapi oleh karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Pemegang Sahamdan / atau Direksi PT. SIS yaitu Drs. M. SALIM SIREGAR, ICHWAN SIREGAR danR. TUSRIN sehingga Berita Acara RUPSLB PT. SIS oleh Pemegang Saham dan / atauDireksi PT.

WULAN ARYATI demikian pulaTerdakwa tidak dapat menunjukkan alasannya bertindak selaku Ketua Rapat, dan olehkarena Notaris juga tidak adit"maka RUPSLB PT. SIS tersebut belum terjadi, makasetelah makan siang bersama, saksi M. SALIM SIREGAR dan ICHWAN SIREGARpulang dan tidak dibuat adanya Berita Acara RUPSLB PT. SIS saat itu;Bahwa walaupun RUPSLB PT. SIS tidak jadi dilaksanakan akan tetapi ternyataTerdakwa melalui saksi ARBAYAH SATRIYANA membuat Berita Acara RUPSLBPT.

SIS yakni CHENG YONG CHIENsebagai pihak yang mengundang untuk Acara Pelaksanaan RUPSLB PT. SIS;Bahwa dengan adanya penolakan dari saksi Drs. M. SALIM SIREGAR dansaksi ICHWAN SIREGAR untuk memberikan persetujuan dan menandatangani BeritaAcara RUPSLB PT. SIS tanggal 10 Mei 2005, maka Terdakwa mengajukan BeritaAcara RUPSLB untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB PT.

Sintai Industri Shipyard berikutperubahanperubahannya dan Asli Notulen RUPSLB PT.

.= Bahwa majelis hakim a quo sama sekali tidak memperhatikanketerangan saksi ARBAYAH SATRIYANA selaku Notulen Rapatpada RUPSLB PT. SIS tertanggal 10 Mei 2005 dengan mengatakansaksi tidak mengetahui siapa saja yang menyetujui denganmembubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara RUPSLB PT. SIS.Sehingga dapat disimpulkan masih ada anggota RUPSLB yangtidak ingin menandatangani berita acara RUPSLB PT.

dan/atau Kuasanyauntuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON denganMata acara Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) adalah Perubahansusunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ;Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHONberdasarkan penetapan ini ;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yangakan diselenggarakan berdasarkan

I I/PEMOHON ASAL di persidangan dan SuratPermohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

;Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79ayat (5) UUPT, TERMOHON INTERVENSI tidak pernah menerimapemanggilan RUPSLB dari Direksi TERMOHON INTERVENSI II ;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTERMOHON INTERVENSI II, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6)huruf a UUPT, TERMOHON INTERVENSI kemudian mengajukanpermintaan Penyelenggaraan RUPSLB kepada Dewan KomisarisTERMOHON INTERVENSI II sSebagaimana termuat dalam SuratNo.003/BBPDIRUT/XII/19, tanggal 9 Januari

TERMOHON INTERVENSI I, perihal RUPSLBPermohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Dewan komisaris ;Dewan komisari atau Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS/RUPSLBbersarkan permintaan dengan membuat surat tercatat disertai alasanalasan untuk pengadaan RUPS/RUPSLB oleh Dewan Komisaris kepadaDireksi ;Prosedur untuk melakukan RUPS/RUPSLB adalah :1. Permintaan RUPS/RUPSLB diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya ;2. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewa Komisaris ;3.

RUPSLB PT SBTI.

Seperti dinyatakanPenggugat dalam angka 8 Gugatannya, pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dilakukan dengan surat panggilan RUPSLB pada tanggal19 Desember 2012. (Bukti TI dan TII: 15). Berdasarkan undangan tersebut,RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 3 Januari 2013.

Dengan kata lain, dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana49agenda/mata acara rapat dalam undangan RUPSLB telah sesuai dengan apa yangdibicarakan dalam RUPSLB dan TIDAK ADA AGENDA LAIN YANGDIBICARAKAN DALAM RUPSLB, seperti yang telah dicantumkan dalamundangan RUPSLB, ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPT tidak dapat digunakan dalamRUPSLB tanggal 3 Januari 2013, karena memang RUPSLB tidak diselenggarakandengan acara yang berbeda.

Hal inidikarenakan penyelenggaraan RUPSLB PT.

Dengan kata lain, dalamRapat Umum Pemegang Saham di mana agenda/mata acara rapat dalam undanganRUPSLB telah sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam RUPSLB dan TIDAKADA AGENDA LAIN YANG DIBICARAKAN DALAM RUPSLB, seperti yangtelah dicantumkan dalam undangan RUPSLB, ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPTtidak dapat digunakan, karena memang RUPSLB tidak diselenggarakan denganacara yang berbeda.

diaktakan dan dilaporkanpada Menteri dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak putusanRUPSLB, atau 30 hari kalender sejak RUPSLB tersebut diaktakan,maka keputusan RUPSLB termaksud akan ditolak oleh Menteri.Dengan tidak dilakukannya pelaporan kepada Menteri, RUPSLB tanggal23 Februari 2018 menjadi tidak memiliki makna hukum, dan sebagaikonsekuensi yuridisnya masa kerja Penggugat sebagai Direktur Utamapada Perseroan Tergugat tetap berakhir pada tanggal 13 Maret 2018.Tidak diaktakan dan tidak dilaporkannya

RUPSLB termaksud kepadaMenteri, merupakan tanggungjawab atau kelalaian dari Penggugat,karena pada saat RUPSLB tanggal 23 Februari 2018 diadakanPenggugat berkedudukan sebagai Direktur Utama Perseroan danpemimpin rapat dalam RUPS tersebut.Terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir (5) s/d (6) dan butir (8) s/d(9) gugatan, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwaPenggugat diberhentikan sebagai Direksi/Direktur Utama PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa oleh Tergugat melalui RUPSLBtanggal

18 Mei 2018, dengan alasan yang tidak jelas serta proseduryang tidak tepat (bertentangan dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) dan(2) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas).Bahwa RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 merupakan produk hukum daripemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa,bukan merupakan produk hukum yang dibuat oleh Tergugat, oleh karenaitu Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan,bahwa tindakan Tergugat melalui RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 yangmenyebabkan

pemegang saham dalamPerseroan Tergugat (PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa),oleh karena itu ada atau tidaknya tandatangan Penggugat dalamRUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa tanggal 18Mei 2018, menurut hemat Tergugat tidak serta merta atau tidakberpengaruh pada keabsahan RUPS/RUPSLB tersebut.Terhadap dalil Penggugat pada butir (10) s/d (11) dan butir (14) s/d (15)gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa pemberhentianPenggugat oleh Tergugat melalui RUPSLB tanggal 18 Mei

Penggugat.Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan RUPSLB tanggal 18Mei 2018 cacat hukum haruslah ditolak, karena Penggugat tidakmenyertakan pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa sebagai pihak dalam perkara aquo.Bahwa dalam dalilnya Penggugat selalu mengikatkan Tergugat dalamputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018, menurut hemat kami daliltersebut sangatlah tidak berdasar karena sebagaimana telah kamisampaikan dalam bab eksepsi, sesuai ketentuan UU RUPSLB adalahkewenangannya

perseroan justru mengirimkan surat kepada Pemohontertanggal 20 September 2006 perihal Permohonan DispensasiPenyelenggaraan RUPSLB, yang pada pokoknya menolak permintaanPemohon agar Direksi perseroan menyelenggarakan RUPSLB denganagenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris)Hal. 3 dari 25 hal.

No.376 PK/Pdt/2007termasuk hasil RUPSLB, serta pihakpihak lainnya Uika diperlukan);e. Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk akantetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepadaPerseroan;13.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengundang para PemegangSaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB diJakarta;5.

Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengundang Para PemegangSaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB diJakarta;5.

No.376 PK/Pdt/20078.4.8.5.RUPSLB Perseroan. Jadi alasan Direksi Perseroan memohonpenundaan RUPSLB Perseroan bukan peninjauan kembailiperkara kepailitan PT.

,Notaris di Amlapura, Akta Nomor 74 tanggal 25 Juli 2011 ("RUPSLB 25 Juli2011) (bukti P1) dan RUPSLB yang kedua yang diselenggarakan padatanggal 5 Agustus 2011 yang risalahnya tertuang dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yang dibuat dihadapan KetutSarjana S.H., Notaris di Amlapura, Akta Nomor 18 tanggal 5 Agustus 2011("RUPSLB Kedua 5 Agustus 2011) (bukti P2);Kedua RUPSLB tersebut dilakukan diluar pengetahuan Penggugat, dengantujuan: (i) Tergugat dan Tergugat Ill memperoleh

Sebagai akibat tidak adanya akses atau kKemampuanuntuk membaca surat kabar harian tersebut, Penggugat menjadi tidakmengetahui Pengumumanpengumuman RUPSLB tersebut dimana padaakhirnya Penggugat kehilangan hak suaranya dalam RUPSLB 25 Juli 2011dan RUPSLB Kedua 5 Agustus 2011;.

Nomor 2000 K/Pdt/2013mengeluarkan Keputusan dalam RUPSLB.

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana Para Tergugat, melaluipemanggilan dan pelaksanaan RUPSLB 25 Juli 2011 dan RUPSLB Kedua 5Agustus 2011 telah melakukan perobuatan yang melanggar ketentuan UUPT,melanggar hak subyektif Penggugat, melanggar kewajiban hukum masingmasing Tergugat, dan melanggar kepatutan dan kehatihatian sehinggamemenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum;a. Alasan Dilakukannya RUPSLB 25 Juli 2011 dan RUPSLB Kedua 5 Agustus2011;Hal. 9 dari 36 hal. Put.

melanjutkan pengurusan dan pengawasan Perseroan, akibatdiadakannya RUPSLB 25 Juli 2011 dan RUPSLB Kedua 5 Agustus 2011;.

Bahwa Penyelenggara RUPSLB tanggal 10 JANUARI 2017 yangtelah diadakan oleh PARA TERGUGAT pada dasarnya telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, di mana hal ini dapat dilihat dari penyimpanganAcara RUPSLB yang berbeda dengan agenda yang tercantumdalam Surat Undangan RUPSLB, yaitu sebagai berikut :a. Agenda Rapat Dalam Surat Undangan RUPSLB Pembahasan dan Pertanggungjawaban laporan keuanganPT. ASMORO JATI SUBUR TAHUN 2016.

Yulianto sebagai Pemegang Saham 20%terkait dengan adanya Keputusan RUPSLB tangga 10 Januari 2017 karena:a.Penggugat tetao menjadi Pemegang Saham dengan jumlah kepemilikan saham yang sama, baik sebelum penyelenggaraan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 maupun setelah terselenggaranya RUPSLB tersebut: Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 yang bersangkutan tetap diangkat menjadi Direktur Operasional: Sebagai Pemegang Saham 20 persen, Penggugat tetap diberikan segala hakhaknya termasuk pembagian

Mengingat pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB telah dilakukansesuai dengan ketentuanketentuan tersebut di atas maka seluruhkeputusan yang diambil dalam RUPSLB adalah sah dan mengikatsecara hukum baik mengikat Perseroan maupun para PemegangSaham.

Yulianto sebagai PemegangSaham 20% terkait dengan adanya Keputusan RUPSLB tangga 10 Januari2017 karena:a. Penggugatmasih tetap sebagai Pemegang Saham dengan jumlah kepemilikan saham yang sama, baik sebelum diselenggarakannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 maupun setelah terselenggaranya RUPSLB tersebut;b. Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 Pengqugat masih tetap mempunyai jabatan dalam perseroan yaitu diangkat menjadi Direktur Operasional PT. Asmoro Jati Subur; c.

danPenyelenggaraan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 yang dilakukan olehTergugat Il pada saat itu sebagai Komisaris, dapat kami sampaikan uraiandan kronologis pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB tersebutsebagai berikut:a.

Asrul Masir Harahap,M.Pd/PemohonVIl untuk melakukan pemanggilan danmenyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPA Consultants:Menetapkan Mata Acara RUPS LB PT PPA Consultants antara lainsebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon untuk tahun Buku Perseroanterhitung sejak Desember 2016 sampai dengan Desember 2017;b.

Nomor 2951 K/Pdt/2019dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujuipaling sedikit 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd./PemohonVIlsebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PT PPA Consultants;Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir pada rapatumum pemegang saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalampermohonan a quo;8.

/Pemohon Kasasi VII/Pemohon VII untuk melakukanpemanggilan dan menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;3. Menetapkan mata acara RUPSLB PT PPA Consultants/TermohonKasasi I/Termohon antara lain sebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon Kasasi l/Termohon untuktahun buku perseroan terhitung sejak Desember 2016 sampaidengan Desember 2017;b.

Menetapkan jangka waktu) pemanggilan RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon adalah paling lambat 14(empat belas) hari sebelum diadakannya RUPSLB;5. Menetapkan kuorum kehadiran yakni paling sedikit % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sahjika disetujui paling sedikit 2 (satu perdua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan;6. Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.

/PemohonKasasi VIl/Pemohon VII sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PTPPA Consultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;7. Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir padaRUPSLB sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi danTermohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23Halaman 6 dari 9 hal. Put.

PPA CONSULTANTS(TERMOHON1);Atas permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh PARA PEMOHONtersebut, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) TERMOHONII wajibmelakukan pemanggilan RUPSLB terhitung 15 (lima belas) harisetelah menerima permintaan dari PARA PEMOHON ;Akan tetapi TERMOHONII pada faktanya tidak beritikad baikmenjalankan amanah undangundang sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) ;5.

1) ;PARA PEMOHON MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR, LAYAKDAN CUKUP UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RUPSLB ;Hal 7 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pat.P/2018/PN Jkt.SelBahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan kuat bagi PARAPEMOHON meminta diselenggarakannya RUPSLB sebagaimanadimaksud dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :7.1.

Terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 6 dan hal. 7 yakni: (kutipan)TERMOHONII TIDAK MELAKUKAN RUPSLB YANG DIMINTA OLEHPARA PEMOHON, DAN KARENANYA PARA PEMOHON MEMPUNYAIHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PENGADILANUNTUK MENETAPKAN PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN SENDIRIPEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RUPSLB ;3.

Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON mengajukan PermohonanPermintaan RUPSLB, yang kali ini ditujukan kepada TERMOHON IIImelalui Surat Tercatat tanggal 12 Maret 2018 dengan tembusankepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PI. PPACONSULTANTS (TERMOHON!), dimana pengajuan permohonanpermintaan RUPSLB ini adalah sesuai dengan pasal 79 ayat (6) huruf(a) dan huruf (b);Akan tetapi Permohonan Permintaan RUPSLB ini juga tidakditindaklanjuti oleh TERMOHON III;.

Bahwa dengan tidak diselenggarakannya RUPSLB oleh TERMOHON Il maupun oleh TERMOHON .

Tiga Pilar Sejahtera (Dalam PKPU)(Surat Permintaan RUPSLB), ditandatangani oleh Sdr. HengkyKoestanto yang mengatasnamakan Direktur Utama Pemohon selakuanggota Direksi yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22 Oktober2018;Bahwa faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, RUPSLB tanggal 22Oktober 2018 yang mengangkat Sdr.

DANPERMOHONAN PENETAPAN RUPSLB DARI PEMOHON (PT.

RUPS Lainnya menurut Penjelasan atas Pasal 78 tersebut dalampraktik lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini berkaitanizin penyelenggaraan RUPSLB terhadap PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU)tanggal 27 Juli 2018 dan RUPSLB PT.

Oleh karena Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat tersebut, makaPemohon meminta penyelenggaraan RUPSLB kepada Komisaris PT.

Permohonan Pembatalan RUPSLB Tertanggal 5 Februari 2016 DanGanti Kerugian ;12.

Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Lebihlebih TURUT TERGUGAT tidak pernah menyetujuidilaksanakannya RUPSLB karena tidak melalui prosedur sesuaidengan Anggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa TERGUGAT telah menuangkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV (Notaris Elsa, SH) ;Bahwa PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan RUPSLB tanggal 5Februari 2016 yang selanjutnya dituangkan kedalam Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan

Apakah perbuatan para Tergugat dalam pelaksanaan RUPSLB padatanggal 5 Februari 2016 dan pemberitahuannya pada tanggal 2Februari 2016 yang selanjutnya dtuangkan kedalam risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan terbatasPT.

) tertanggal 5 Februari 2016 yangdituangkan di Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.