Ditemukan 5096 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-08-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2119 K/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — HERRY PRASETYO VS PT MAYAPADA, Tbk. KANTOR CABANG MAGELANG, dk
3722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsidair: Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat kurang pihak; Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (onrechmatige ofongegrond);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut
Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3333 K/PDT/2019
Tanggal 19 Nopember 2019 — SURATNO vs HARDI, dkk
4315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat II, dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya padaTergugat II:6. Menghukum Tergugat Il mengembalikan sertifikat: Sertifikat Hak Milik Nomor 0993 atas nama Hardi luas 192 m?
Putus : 06-08-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1702 K/Pdt/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — PAKARUDDIN, dk lawan YULIA CHRISTINE RISWANTYO
3614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukanperbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dan penghunian liar(wilde occupatie);7. Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk suratsurat, bukti tertulisapapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanahPenggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepadaPara Tergugat atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum;8.
Register : 02-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 54/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : WALIKOTA SAMARINDA c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Samarinda Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda c.q Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor Nol Dua Enam Saat ini Nol Nol Sembilan Samarinda Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Terbanding/Penggugat : H. ABDULLAH, SE., MM
3217
  • Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumoleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaaa);4. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian materiil dan imateriil,yaitu:a. Kerugian MateriilMenghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dariTERGUGAT untuk menyerahkan secara fisik tanah Surat PenyataanKuasa Tanah (SPPT) atas nama H. ABDULLAH, SE., MM nomor :591.21/148/KASI/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011, luas tanah 1.131,43m?
    Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum olehPenguasa (onrechmatige overheidsdaadq);4.
Putus : 04-01-2012 — Upload : 11-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1467 K/Pdt/2010
Tanggal 4 Januari 2012 — HENDRITETI VS ASRIL NAWIJAN pgl. ALEN, DKK
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halimah (alm) kepadaTergugat B.1, maka oleh sebab tindakan Halimah/ibu kandung para Tergugat semasahidupnya yang telah menggadaikan tanah obyek perkara Bidang 1 kepada Tergugat B.1(Ermayati/I Atinaca) tanpa setahu dan seijin dari Penggugat terlebih dahulu adalah tidaksah dan merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan perbuatan melawan hukum(Onrechmatige daad);Kemudian tanah objek perkara Bidang 2 sebagaimana disebutkan pada poin 2 diatas, sekitar pada tahun 1994 juga tanpa setahu dan seijin
    Kijah/Kiyah (alm) dan paraPenggugat tanah tersebut telah digadaikan saja oleh Halimah (alm) atau oleh ibukandung para Tergugat A. kepada Tergugat B.2 (Warni), maka untuk itu tindakanHalimah/ibu kandung para Tergugat A semasa hidupnya yang telah menggadaikan tanahobyek perkara Bidang 2. kepada Tergugata B.2 (Warni) tanpa setahu dan seijin dariPenggugat terlebih dahulu adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang sangatbertentangan dan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);Bahwa untuk menyelesaikan
Register : 18-01-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mkd
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat:
ISTIKOMAH
Tergugat:
1.MUHAJIR
2.KASTINAH
15011
  • kepada para Tergugatdengan cara menjual tanah terlebih dahulu tetapi para Tergugat tetap padapendiriannya dan tidak mau menyerahkan kembali tanah yg dikuasainyakepada Penggugat;Bahwa dengan terjadinya perbuatan penguasaan obyek tanah yang awalnyahanya mengelola yang selanjutnya dikuasai dengan maksud untuk dimilikikarena sebab hutang yang belum terbayar merupakan suatu upayamelegalisasi kepemilikan, hal ini menunjukan bahwa perbuatan yangdilakukan oleh para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige
    Daad), hal tersebut adalah jelasjelas merupakan penistaanterhadap nilainilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkankerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luasmengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undangHalaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4/Pat.G/2021/PN Mkd14.15.1617.18
Register : 19-05-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pyh
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
NURMALENA
Tergugat:
1.HENDRA GUNAWAN PUTRA
2.INDRAWATI
3.PT.BANK MANDIRI Persero Tbk cq Kantor Cabang Payakumbuh
4.SRI REJEKI SUKSESILAWATI,SH
5.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN R.I di Jakarta Cq Kakanwil ATR BPN Prop.Sumatera Barat Di Padang Cq.Kepala Kantor ATR Badan Pertahanan Nasional BPN Kota Payakumbuh
6.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL cabang Bukittinggi
Turut Tergugat:
SUJARWO
10633
  • seseorang atau badanhukum perdata;Menimbang, bahwa pengertian Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara termuat dalam angka 8 undangundang tersebut yaitu badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan KewenanganMengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau PejabatPemerintah (Onrechmatige
    Overheidsdaad) diatur bahwa perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tatausaha Negara, yang mana Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untukHalaman 36 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pyhmenyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan,atau tidak mempunyai
    2 Tahun 2019 Tentang PemberlakukanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagianRumusan Hukum Kamar Perdata tentang Perdata Umum disebutkanbahwa dengan berlakunya Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige
Putus : 05-05-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1096 K/PDT/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — PT TRUST INVESTAMA, VS PT BIMA MULTI FINANCE
197121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara a quobertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1348jJuncto Pasal 1267 KUH Perdata (exceptio onrechmatige ongregond);3.
Register : 08-11-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
TOMY
Tergugat:
1.HARRY SANTOSO
2.NOTARIS RITA IMELDA GINTING SH
3.INDAHWATY
4.CHEN KAI
5.HON KHONG
692324
  • Citra Bumi Minerindo dan TurutanturutannyaadalahsuatuPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang telah menimbulkankerugian Materil maupun Moril bagi Penggugat dan Pihak lainnya ;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :PETITUM:1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) ;3. Menyatakan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham di PT. BumiSulawesi Persada Mining tanggal 21 September 2015, Notulen Rapat UmumPara Pemegang Saham di PT. Bumi Sulawesi Persada Mining tanggal 19Oktober 2015, Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham di PT. Eka BumiIndonesia tanggal 21 September 2015, Notulen Rapat Umum Para PemegangSaham di PT.
    dalam Petitum angka 1, Penggugat memohon agarGugatannya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat,bahwa tentang apakah Petitum angka 1 ini dapat dikabulkan atau tidak, terlebihdahulu harus dipertimbangkan PetitumPetitum berikutnya dan untuk itu MajelisHakim akan mempertimbangkannya seperti di bawah ini ;Tentang Petitum angka 2 :Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2, pada pokoknya Penggugatmenuntut agar Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige
Putus : 12-09-2011 — Upload : 15-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521 K/Pdt/2011
Tanggal 12 September 2011 — NY. Hj. HANIA MASRUN VS H. RUNA
158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 521 K/Pdt/2011Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar dengan tidak menikmati tanahmiliknya sampai sekarang), karenanya atas tindakan untuk tetap bertahantersebut jelas bersifat melawan hukum (onrechmatige daad) dan melawan hak ;9.
    No. 521 K/Pdt/201110.11.Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugatuntuk tetap bertahan/menguasai obyek sengketa adalah tindakan yangbersifat melawan hukum (onrechmatige daad) dan melawan hak ;Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat darvatau siapa saja yang mendapat hakdi atasnya, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalamkeadaan kosong dan sempurna, jika perlu melibatkan jasa aparat keamanan ;Menyatakan menurut hukum bahwa putusan atas perkara dapatdilaksanakan
Register : 13-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 124/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Penggugat : CV. ABADI JAYA Diwakili Oleh : GERSOM HANUNG UTOMO, SH & Rekan
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN PUSAT Tbk. JAKARTA CQ PT. BANK BUKOPIN Tbk. CABANG SOLO.
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala BPN Provinsi Jakarta Cq Kepala BPN Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
6435
  • sebagaimana UndangUndang No. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1) huruf g, h, dan Pasal 18 ayat (3)sehingga terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 99 tanggal 24 Agustus 2017dengan Perubahan Perjanjian Kredit dengan Jaminan No. 156/PPK/SloLgl/VIII/L8 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 101 tanggal 24 Agustus 2017dengan Perubahan Perjanjian Kredit dengan Jaminan No. 157/PPK/SloLgl/VIII/18, dimana telah memuat Klausula Baku, maka Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige
    YaniSebelah Timur : M. 1134Sebelah Selatan : M. 1860Sebelah Barat : M. 296614.Bahwa tindakantindakan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatastindakan tersebut dapat dikatagorikan sebagai tindakan Perbuatan MelawanHukum (Onrechmatige daad), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365KUHPerdata yang menyebutkan :Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Bahwa Tindakan
    Menyatakan Tergugat(Onrechmatige daad); telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Putus : 25-09-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2488 K/Pdt/2019
Tanggal 25 September 2019 — PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA (P.T. CPA) VS HOBBY HUTAURUK
9548 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cahaya Pelita Andhika (PT.CPA) adalahPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) sebagaimanadiatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 KHUPerdata; Menghukum Tergugat atau siapapun yang saat ini menguasaisebagian dari tanah milik Penggugat, berukuran Panjang sebelahTimur 360 meter dan Panjang sebelah Barat 367 meter x ukuranlebar 200 meter dengan luas + 72.700 meter?
Putus : 27-03-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/Pdt/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — NY. SYARIFAH NURZULEKHA VS AIDA binti AGUS ABDULLAH, dkk
3011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa perbuatan TergugatTergugat A1, 2, 3,4, B1, 2, 3, 4,C1, 2,D1,2 sampai dengan E yang mengaku objek perkara adalah hakmilik, membuat laporan kebohongankebohongan dimedia masa sertamelaporkan Penggugat kepihak kepolisian adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daaq);Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt/2018.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/Pdt/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — Ir. EDY SYAIR LAWAN DENNY BOY., dkk
22366 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada unsur perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yangdilanggar;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depokmemberikan Putusan Nomor 8/Pdt/G/2018/PN Dpk., tanggal 4 Juni 2018,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp2.376.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enamribu rupiah);Menimbang, bahwa pada tingkat
Register : 07-08-2019 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Olm
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11023
  • Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuanPasal 1365 KUHPerdata seorang yang karena salahnya telahmenimbulkankerugian bagi orang lain, pengertian perbuatan melanggar hukum(Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luasmengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang undangyang tertulis semata akan tetapi perbuatan kepatutan dalam pergaulanhidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara iniTergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan
    Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugatdan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum(Onrechmatige Daad);4.
    maka bagaimana Tergugat bisa melepaskan hakKepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengajukanpermohonan proses sertipikat kepada Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kupang (Turut Tergugat) karena yang mengajukanpermohonan adalah suami Tergugat Yermias Tupu bukan TergugatI.Bahwa dalil Penggugat point 12 tentang rumusan perbuatan melawanhukum diatur pada ketentuan pasal 1363 KUHP perdata, seorangyang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain,pengertian perbuatan melanggar hukum (onrechmatige
    Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuanpasal 1363 KUHP perdata seorang yang karena salahnya telahHalaman 22 dari 50 Putusan Perdata Nomor:40/Padt.G/2019/PN Olmmenimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian perbuatan melanggarhukum (onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luasmengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undangundangyang tertulis semata akan tetapi perbuatan kepatutan dalam pergaulanhidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara
    danTergugat tidak pernah mengajukan permohonan proses sertipikat kepadaBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang (Turut Tergugat)karenayang mengajukan permohonan adalah suami Tergugat Yermias Tupubukan Tergugat I.Bahwa dalil Penggugat point 12 tentang rumusan perbuatan melawanhukum diatur pada ketentuan pasal 1363 KUHP perdata, seorang yangkarena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertianHalaman 42 dari 50 Putusan Perdata Nomor:40/Padt.G/2019/PN Olmperbuatan melanggar hukum (onrechmatige
Register : 02-01-2013 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PDT.G/ 2013/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Juli 2013 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO >< GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
11030
  • +japperlindungan Konsumen;e pang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah perbuatan melawanhukum olen renguasa (Onrechmatige Overheidsdaad) yang dilakukan olehPara Tergugat sehubungan dengan adanya mal administrasi dalam prosespenerbitan Peraturan Gubernur No. 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkirpada penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan(Pergub Parkir);;Bahwa Pergub Parkir tersebut telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpapersetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang melanggar
    syarat adanya persetujuan DPRD;Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Dupliknya bertetap pada dalildalileksepsinya tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat bukti awal yaitu T.11 s/d T.l5 tersebut sedangkan PenggugatBukti Awal berupa bukti tertulis bertanda P1 s/d P13 tersebut;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatanPenggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut:Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah perbuatan melawanhukum oleh Penguasa (onrechmatige
Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2013
I. KAKANWIL BPN PROV. DKI JAKARTA., II. JIMMY GUNAWAN VS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KETAPANG
9740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 234 K/TUN/201310.11,12.13.Sebalah Selatan : Berbatasan dengan sawah GUMANGSebalah Barat : Berbatasan dengan TANGGULMenyatakan Akta Jual Beli No. 0025/1974 dan No.0026/1974 masingmasing tgl. 1011974 dan SuratPernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 8/7/TKBI/JB/1980 dan No. 57/TKBI/KB/1980 masingmasing tgl.24111980 tidak berkekuatan hukum:;Menyatakan SHGB No. 4067/Kedoya tidak berkekuatanhukum ;Menyatakan Tergugat , II dan III telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad)
    serta Tergugat IV danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum olehPenguasa (onrechmatige over heids daad) dengan segalaakibat hukumnya ;Menyatakan tanah adat Girik C No. 530 Persil No. 58 S.1 dan58 S.
    dengan TANGGULSebelah Timur: Berbatasan dengan sawahICAH/KOYOSebalah Selatan : Berbatasan dengan sawah GUMANGSebalah Barat =: Berbatasan dengan TANGGULMenyatakan Akta Jual Beli No. 0025/1974 dan No.0026/1974 masingmasing tgl. 1011974 dan SuratPernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.87/TKBI/JB/1980 dan No. 57/TKBI/KB/1980masingmasing tgl. 24111980 tidak berkekuatan hukumMenyatakan SHGB No. 4067/Kedoya tidak berkekuatanhukum ;Menyatakan Tergugat , Il dan Ill telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige
    daad) sertaTergugat IV dan Tergugat V telan melakukan perbuatanmelawan hukum oleh Penguasa (onrechmatige overheids daad) dengan segala akibat hukumnya ;Menyatakan tanah adat Girik C No. 530 Persil 58 S. dan58 S.
    Menyatakan Tergugat I, II, dan III telan melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) serta Tergugat IV danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum olehPenguasa (onrechmatige over heids daad) dengan segalaakibat hukumnya;. Menyatakan tanah adat Girik C Nomor 530 Persil 58 S. dan58 S. Il seluas 6490 M2 terletak di Kelurahan Kedoya,Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat, yang dinyatakanstatus aquo oleh Walikota Jakarta Barat diangkat dandikembalikan kepada Para Penggugat;.
Register : 29-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 108/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5714
  • Negara (TUN) sehingga atasnya berlakuHal. 10 dari 22 Penetapan No.108/Pdt.G/2019/PN.Bppketentuanketentuan Hukum Administrasi Negara, atas perbuatanhukum tersebut seseorang selaku pejabat TUN dapat sajamelakukan perbuatan yang terlingkup sebagai perbuatan yangmelawan hukum baik karena kesalahan (Schuld) maupun akibatkelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, apabila TERGUGATIl sebagai alat perlengkapan negara telah melakukan perbuatanmelawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikansebagai onrechmatige
    hak atas tanah adalah produkPejabat Tata Usaha Negara (TUN) sehingga atasnya berlakuketentuanketentuan Hukum Administrasi Negara, atas perbuatanhukum tersebut seseorang selaku pejabat TUN dapat sajamelakukan perbuatan yang terlingkup sebagai perbuatan yangmelawan hukum baik karena kesalahan (Schuld) maupun akibatkelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, apabila TERGUGATIl sebagai alat perlengkapan negara telah melakukan perbuatanmelawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikansebagai onrechmatige
Register : 27-01-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2610
  • strong>DALAM KONPENSI

    DALAM EKSEPSI

    -Menolak Eksepsi Tergugat

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
    2. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat melakukan Penutupan Gang/Jalan Umum Menuju Rumah Penggugat yang terletak di Sebelah Selatan Rumah Penggugat dan/atau Batas Selatan Tanah/Rumah Penggugat yang ditutup secara sepihak oleh Sihabudin (Tergugat) adalah perbuatan melawan Hukum (onrechmatige
Register : 20-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Lbp
Tanggal 10 Oktober 2019 — PT. Sanobar Gunajaya, diwakili oleh Rolly Piay selaku Direktur Utama sesuai akta pendirian Nomor 30 tanggal 10 Nopember 1994 oleh Notaris Hidayat Aziek, SH telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman yang diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2.1820.ht.01.01-95 tanggal 7 Februari 1995 dan akta penambahan dan perubahan maksud dan tujuan perseroan Nomor: 93 tanggal 27 Desember 2018 oleh Notaris Mauliddin Shati, SH yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0032764.AH.01.02. Tahun 2018, berkedudukan di Medan, Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor: 222-D, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Nainggolan, SH., MH., Yeria Laila, SH., Padian Adi S. Siregar, SH., MH., Aida Susanti, SH., Fitria Ningsih, SH., dan Ardi Pranata Gurusinga, SH., Para Advokat dari Kantor Advokat Ibrahim Nainggolan & Partners, berkantor di Medan, Jalan Durian / HM. Said Nomor 2-I Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor ; W2.U4/185/HKM 00/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sekarang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Deli Serdang beralamat di Lubuk Pakam Jalan Mahoni No. 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Bupati Deli Serdang, beralamat di Lubuk Pakam, Jalan Negara No. 1, Petapahan, Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Deli Serdang, beralamat di Lubuk Pakam. Jalan Negara No. 3, Petapahan, Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
193139
  • Menyatakan tindakan Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum(onrechmatige daaoa);4.
    Menyatakan tindakan Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);4. Memerintahkan tergugat untuk membayar hutang a quo kepada paraPenggugat atas 697 pekerjaan kontruksi swakelola yang telah dikerjakanTahun Anggaran 2014 yang jumlahnya Rp. 175.188.165.510.00 (seratustujuh puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta seratusenampuluh lima ribu limaratus sepuluh rupiah);5.
    Tergugat untuk seluhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatatakan Tergugat (ic.Pemerintah Kabuapaten Deliserdang cq.DinasPekerjaan Umum adalah sah dan berharga mempunyai hutang kontruksiswakelola Tahun Anggaran 2014 atas 697 pekerjaan yang jumlahnya Rp.175.188.165.510.00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus delapan puluhdelapan juta seratus enampuluh lima ribu limaratus sepuluh rupiah); Menyatakan tindakan Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum(onrechmatige
    DinasPekerjaan Umum) adalah sah dan berharga mempunyai hutang kontruksiswakelola Tahun Anggaran 2014 atas 697 pekerjaan yang jumlahnya Rp.175.188.165.510.00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus delapan puluhdelapan juta seratus enampuluh lima ribu limaratus sepuluh rupiah);Hal. 23 dari 35 hal Putusan Nomor 82/Padt.G/2019/PN.LbpMenyatakan tindakan Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);Memerintahkan tergugat untuk membayar hutang a quo kepada paraPenggugat atas 697