opset) maka pengukuran iniadalah pengukuran rekonstruksi Wajib disaksikan atau mendapatpersetujuan tetangga perbatasan;Oleh karena perbuatan Tergugat IV menggabungkan SHM Nomor 4459 danSHM Nomor 220/Kelurahan Gayam/2012 atas nama Tergugat sudahmenyalahi peraturan perundangundangan yaitu PP Nomor 24 Tahun 1997Juncto Peraturan Mentri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 1997 sehingga perbuatanperbuatan Tergugat dan Tergugat IVtersebut dikualifikasikan sebagai pembuatan melawan hukum(onrechmatige

Tidak demikian denganposita gugatan angka 19 dan 21 perbuatanperbuatan Tergugat danTergugat IV dikualifikasikan sebagai pembuatan melawan hukum(onrechmatige daad) atau perbuatan Tergugat dan Tergugat IV dikwalifisirperbuatan melawan hukum (onrecht matige overheid daad), penyebutandan penggabungan perbuatan demikian menjadi tidak jelas sehingga haltersebut berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), oleh karena

Il /654 Yogjakarta tanoa membayar Uang Sewa dan / atau Uang Kontrakadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat telahmengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa :3.a. Kerugian Material = Rp 300.000.000.3.6.

Il / 654Yogjakarta tanopa membayar Uang Sewa dan / atau Uang Konitrak adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad), Vide petitumgugatan No. 1, tanpa menjelaskan di bagian sebelah mana dan berbatasandengan siapa saja sebagian tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No. 01255tersebut yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat , Tergugat ll dan TergugatIll;Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukanoleh Majelis Hakim pada tanggal 5 September 2017, maka diketahui bahwatanah

., tanggal 13Nopember 2000 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II ;DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II dalam menguasai tanahsengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) ;Menyatakan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa No. 1694/BPN atas namaTergugat Il (HARRY SUMAMPAU) tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah

Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II dalam menguasai tanahsengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daaqd) ;3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa No. 1694/BPN atas namaTergugat Il (HARRY SUMAMPAU) tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan atastanah sengketa yang dilakukan Juru Sita sesuai dengan Berita Acara No.01/BA.Pdt.G/2000/PN.KB. ;5.

ribu rupiah).Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 15Desember 2016 No. 540/PDT/2016/PT.DKI juncto putusan MahkamahAgung RI No. 2155.K/PDT/2017 Tanggal 19 Oktober 2017, secara hukum(yuridis) Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah bangunan rumahmilik Tergugat sesuai PENETAPAN No. 216/PDT.G/2015/PN.JKT.BRTTanggal 11 Juni 2015 adalah Sah dan Berharga, artinya perbuatan Tergugat menjual tanah bangunan miliknya kepada Tergugat II adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige

DH.Lumbanradja,SH; 3.Sri Widijati Wiratmo Soekito, SH.Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat aquo telah memenuhiketentuan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihaklain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Bahwa karena perbuatan onrechmatige daad yang dilakukan oleh ParaTergugat, maka Para Penggugat telah menderita

PadaPasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahandan Kewenangan Mengadili Perobuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) denganjelas menyebutkan :Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;c.

UndangUndang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan PejabatPemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukandan/atau. tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan;Bahwa lebih lanjut hukum acara penyelesaian sengketa TindakanAdministrasi Pemerintahan diatur di dalam Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige

gugatan yang menjadi pokok permasalahan dalamincassu perkara merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tata UsahaNegara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 85 ayat(1) dan Penjelasan Umum alinea ke5 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga berdasarPasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige

yangseharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama 31 warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, menurutMajelis Hakim, hak subyektif Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa telahdilanggar oleh Tergugat dan II, sehingga salah satu kriteria perbuatan melanggarhukum terpenuhi, oleh karena itu Tergugat yang telah melakukan jualbeli tanahsengketa dengan TergugatIl dapat dikategorikan telah melakukan perbuatanmelanggar hukum ( onrechmatige

Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Penggugat, sebagaimanatelah dipertimbangkan di atas, perbuatan Tergugat yang menjual tanahsengketa kepada Ter gugatIl dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelanggar hukum ( onrechmatige daad ) dan karenanya batal demi hukum,oleh karena itu petitum angka 5 dapat dikabulkan ; 3.

Menyatakan TergugatI dan Tergugatll telah perbuatan melawanhukum ( onrechmatige daad ) ;4. MenyatakanDO neers / Hal.232. Menghukum Tergugatl dan Tergugatll dan atau siapa saja yangmendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan tanahsengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari bebanapapun juga dan tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan aparatkeamanan negara ;3.

. : 1082/PDT.G/2007/PN.Jak SelDefinisi(Onrechmatige Daad) sesuai Pasal 1365 dan 1366 K.U.H.Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Bahwaunsur terpenting dalam keduaPasal : 1365 dan 1366 K.U.H Perdatatersebut menurut pendapat PemohonKasasi, adalah adanya Azaz KepatutanHal. 29 dari 39 hal.

No.1649 K/Pdt/2010yang menjiwai kedua pasal tersebut ;Bahwa Implementasi tentang PerbuatanMelanggar Hukum adalah Perbuatan yangTidak Patut dan Tidak Terpuji berupaIngkar Janji (Wanprestasi), yangmenimbulkan Kerugian bagi orang lain,yang Implikasinya (Konsekwensinya)adalah Keharusan Mengganti Rugi ;Adanya Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) yang dilakukan olehPT. Yala Persada Angkasa Termohon Kasasi dan PT.

Perbuatan Melawan Hukum= yangdilakukan oleh Termohon Kasasi danTermohon Kasasi sangat MerugikanPemohon Kasasi baik materil maupunimmaterial ;Bahwa begitu juga kerugian materil danimmaterial yang dialami oleh RakyatIndonesia akibat kejadian ini, dimanaPemohon Kasasi sangat bersungguhsungguh dan serius untuk MenuntutMasalah ini sampai ke tingkat MahkamahInternasional di Den Haag NegeriBelanda, jika adascwtendensi bahwaPemerintah R. maupun PemerintahMalaysia telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige

Sutoyo (dahulu dikenaldengan Jalan Bangsal) 10 meter;Selatan : berbatas dengan Tanah Nawi 20 meter;Barat : berbatas dengan Tanah Magdaria Manalu (dahulu tanahT.Harahap) 10 meter;Utara : berbatas dengan Tanah Hasan Pane 20 meter (yangdijual kepada Hasan Pane) : 20 meter x 5 meterMenyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat sampai dengan VIIImenguasai atau menyerobot tanah milik Penggugat tanpa seijin dariPenggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);Menyatakan dalam hukum sertifikat Hak

Bay Pass;4, Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6.

Tergugat agar mau menyerahkan tanah obyek sengketa secarabaikbaik melalui kantor Kepala Desa setempat, namun Tergugat tetapmempertahankannya sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkanTanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dan tetapmenguasainya tanpa alasan yang jelas dan tanpa alas hak yangdibenarkan oleh hukum, dengan demikian tindakan Tergugat tersebutadalah telah melanggar hak subyek orang lain yang merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige

(onrechmatige daad);4. Menyatakan Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanyauntuk segera mengosongkan dan menyerahkan Tanah obyek sengketatersebut kepada Penggugat tanpa beban atau syarat apapun, bilamanaperlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsebesar Rp10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) pertahun hingga putusan inimempunyai kekuatan hukum yang tetap;6.

Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (Onrechmatige Daad) yang telah merugikan kepentingan ParaPenggugat.. Menyatakan segala surat Surat maupun perbuatan hukum apapun yang telahataupun yang akan diperbuat oleh Tergugat atau pihak lain atas objek perkarayang dikuasai tanpa seizin dari ahli waris lainnya harus dinyatakan tidak sahdan batal demi hokum..

Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (Onrechmatige Daad) yang telah merugikan kepentingan ParaPenggugat.. Menyatakan segala surat Surat maupun perbuatan hukum apapun yangtelah ataupun yang akan diperbuat oleh Tergugat atau pihak lain atas objekperkara yang dikuasai tanpa seizin dari ahli waris lainnya harus dinyatakantidak sah dan batal demi hukum..

Sonny Firstionodari harta peninggalannya tersebut secara suka rela, dan jika tidak dapatdibagi secara fisik atau secara damai , maka dapat dilakukan eksekusilelang melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang;Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad );Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugianPenggugat sebesar759.375.000, ( Tujuh ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah ).Menghukum Tergugat dan Turut

Nomor 1051 K/Pdt/201810.11,Menyatakan hukum tindakantindakan Para Tergugat menguasai objektanah sengketa selama kurun waktu lebih dari 10 tahun yang dilakukansecara tidak sah dan melawan hak adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad), yang merugikan hak kepentingan Para Penggugatselaku para ahli waris Lalu Judin alias Haji Abdurrahman;Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan atau peralinan hak atastanah oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatanmelawan hukum, karenanya segala

; Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan tanah milik Jarkasi dansekarang berbatasan dengan tanah milik Pemerintah KotaBanjarbaru; Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Rencana jalan dansekarang berbatasan dengan jalan; Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Jarkasi dansekarang berbatasan dengan tanah milik Rabiatul Adawiyah ; Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan rencana jalan dansekarang berbatasan dengan jalan kampung;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige

Menyatakan perbuatan para tergugat II yang telahmendirikan bangunan~ kedai diatas tanah obyekperkara secara tanpa hak dan tanpa izin penggugatadalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)5. Menyatakan perbuatan tergugat I mengizinkan paratergugat II mendirikan bangunan kedai diatas tanahmilik penggugat adalah juga perbuatan melawanhukum ;6.

No. 2813 K/Pdt/2011Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalildalil Pelawan tersebut diatas karena dalildalil tersebut sangat tidak memiliki dasar hukum dalammengajukan perlawanan (onrechmatige of ongeground), sehingga perlawananPelawan patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;Bahwa sudah tepat dan benar prosedur hukum yang dilakukan olehTerlawan, dengan mengajukan permohonan eksekusi lelang ke PengadilanNegeri Jepara akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Pelawan, dan Terlawanmensomir agar Pelawan

Rimayati, Iwan Gunawan, Sopianto,dan wanudin Rudianto yang notabene adalah karyawan Penggugat sendiri,menurut Majelis tidak dapat diyakini netralitasnya dalam memberikanpendapat;Sebaliknya, Judex Facti menggunakan keterangan saksisaksi dari pihakTermohon Kasasi (Semula Penggugat/Terbanding) dalam menguatkanpertimbanganya dalam pertimbangan Judex Facti pada alinea 3 halaman37, sebagai dasar dalam menetapkan sahnya surat pernyataan bukti P2(T4) sebagai suatu perjanjian untuk perbuatan melawan hukumnya(onrechmatige

Jakarta CargotamaHandeling tersebut adalah dilakukan tanpa izin Penggugat, maka perbuatanTergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);Bahwa dengan demikian terjadi pertentangan (kontradiksi) antarapertimbangan yang satu dengan yang lain, mohon Majelis Hakim Agungyang mulia untuk mempertimbangkanya;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah menerapkan

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkankerugian itu mengganti kerugian tersebut.Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) dalam hukumperdata diartikan secara luas, mengandung makna bukan hanya perbuatanyang melanggar undangundang semata tetapi juga meliputi kKepatutan dankepantasan dalam hidup bermasyarakat, baik itu suatu perbuatan aktifmaupun perbuatan pasif dan/atau suatu perbuatan sadar yang dimengertikonsekuensinya

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukumperdata lebih dikenal dengan onrechtmatige daad sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUHPerdata, di mana untuk dapat menyatakan suatu perbuatansebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimanadalam Pasal 1365 KUHPerdata, harus memiliki unsurunsur sebagai berikut: Adanya perbuatan yang melawan hukum; Harus ada kesalahan pada pelaku; Harus ada kerugian; Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa melawan hukum (onrechmatige

dikuasai oleh bapak DeniRajak akan diserahkan ke Pemerintah Desa Dulohupa adalah sangatmerugikan Penggugat dan seluruh ahli waris dari kakek almarhum Akukoyang berhak, karena tidak dapat menggarap tanah tersebut, sehinggaKepala Desa Dulohupa dan Camat Telaga digugat sebagai Tergugat II(Camat Telaga) dan Tergugat III (Kepala Desa Dulohupa);Bahwa perbuatan Tergugat II (Camat Telaga) dan Tergugat III (Kepala DesaDulohupa), sebagaimana terurai dalam poin 10 dan 11 diatas adalahperbuatan melawan hukum (onrechmatige

oleh Para Ahli Warisnya;Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli Waris dari Kakekalmarhum Akuko melalui anaknya almarhum Rajak Akuko yang berhakmewarisi tanah peninggalan tersebut di atas disamping ahli waris lain darikakek almarhum Akuko;Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daadc);Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar mengosongkan tanah objek sengketa tanpasyarat dan beban apapun dan selanjutnya

Nomor 1420 K/PID/2015Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa (putusan terlampir) yang mana dalam pertimbanganhukumnya adalah berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari1919, melawan hukum (Onrechmatige daad) ialah tidak lagi hanyaberarti apa bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangandengan kewajiban hukum si pelaku melainkan juga apa yangbertentangan dengan tata susila dengan kepatutan

Selain Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum sebagaimana tersebutdiatas, bila berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal26 Juli 1990 Nomor 1601 K/Pid/1990 dan berdasarkan Putusan Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919, melawan hukum (Onrechmatige daad), sertaTerdakwa PONTEN CAHAYA SURBAKTI melakukan pengulangankejahatan (recidive) di atur dalam Pasal 486 yang pada umumnya mengenaikejahatan terhadap Harta Benda diantaranya Pasal 378, 372 KUHP makaPutusan Majelis Hakim seharusnya tidak membebaskan