YARKONI Bin ABDURRAHIM sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3)Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR ; 20220 22 ne nnn n nnn nn nnn nnn nnn nnn enn een n ence ne nnsBahwa ia terdakwa Drs.

YARKONI BinABDURRAHIM telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanPrimair yaitu Pasal 2 ayat 1 jo.

Pasal 18 ayat (2) dan (3)Undangundang No. 31 Tahun~ 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 64 ayat Kitab UndangUndang HukumMenyatakan terdakwa Drs. YARKONI ~ BinABDURRAHIM tidak terbukti bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 jo.

negara mengalami kerugian sebesarRp. 925.410.000, (sembilan ratus dua puluh limajuta empat ratus ribu rupiah), dengan rinciansebagai berikute Nilai 3 Unit Kendaraan Puskesmas keli ling =Rp. 597.300.000, (Direalisasikan Rp.199.100.000,00 x 3 Unit )e Denda Keterlambatan= Rp.418.110.000,+e Uang muka 3 Unit yangbelum direalisasikan =Rp. 90.000.000,(Dijadikan sebagai barang bukti sitaan)Total =Rp.925.410.000.000,00Perbuatan terdakwa Yakin, SKM.M.Kes sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1)jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (38) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHP.SUBSIDIAR :Bahwa ia Terdakwa Yakin, SKM.

M.Kes tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1)Jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (8) UU RI No. 31Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana yang telah ditambah dan diubahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasundang undang Rl No. 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa YAKIN, SKM. Mkes dari dakwaanPrimair tersebut;3.

Daftar Kuantitas dan Harga.Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesarRp. 29.330.000, (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SP1009/PW02/5/2008 tanggal 27 Maret 2008 dari Auditor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara atau setidaktidaknya sekira jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanaterdapat pada Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Hal. 5 dari 17 hal.

AHMAD DARWIS RAMBE tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukumbersamasama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 91) ke1 KUHP(Dakwaan Primair);Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan

Telford m3 89,41 89,41 61.299,49Sub Total II 670.007.834, 11.248.757,520 8JUMLAH 670.007.834, 11.248.757,520 8 Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR4384/PW11 /5/2010Tanggal 8 November 2010.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun

Telford m3 89,41 89,41 61.299,49Sub Total II 670.007.834, 11.248.757,520 8JUMLAH 670.007.834, 11.248.757,520 8 Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR4384/PW1 1/5/2010Tanggal 8 November 2010.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun

SULHAM terbukti secara sah danmeyakinkan beralah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (38)Undangundang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pdana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Undangundang Nomor 31tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,sebagaimana dalam Dakwaan Primair.2.

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat(1)jo Pasal 18 ayat(l) huruf b ayat (2) dan 3 UU No: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bayat (2) dan (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterimasedang permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak dengan perbaikanTerbukti Pasal 2 (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Hk dan terdakwa IIDjaelani Nurhadi tersebut di atas maka negara dirugikan sebesar Rp.851.181.000,( delapan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.14Perbuatan para terdakwa telah melanggar dan diancam pidana sebagaimanadiatur dalam pasal. 2 ayat (1) jo.

L.4/26/SKPC/PPLP2NUII/1999 ;Uang tunai Rp. 25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah ) ;yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut oleh Penuntut Umumterdakwa telah didakwa sebagai berikut :Primair : pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPmengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

2 ayat(1) jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakimmemperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya yaitudakwaan subsidair tidak perlu

L.4/26/SKPC/PPLP2NUII/1999 ;77oleh karena barang bukti tersebut berupa fotokopy suratsurat maka haruslah dinyatakan tetapterlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan uang tunai Rp. 25.000.000, harus dirampasuntuk negara ;Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana,maka kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) Ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa ISMAIL ADAM alias KA MUKU selaku pemilik tokobangunan Dinna Bangunan (UD.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRI.

2 ayat (1) Jo.

Didalam memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembalikeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agungdalam tingkat kasasi mengenai pembuktian unsur Pasal pada dakwaanPrimair sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak sependapat terhadappertimbangan Judex Juris tersebut karena pertimbangan tersebutdidasari kepada suatu kekeliruan yang nyata yang berakibat keliru puladalam memberikan putusan terhadap Terdakwa.Unsur keempat dari Pasal 2 ayat (1) jo.

Dengan demikian unsur "merugikan keuangan Negara" tidakterbukti secara sah dan meyakinkan;13.Karena salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud dakwaan primair, maka unsur selanjutnya daripasal tersebut tidak relevan untuk diuraikan lebih lanjut, dengan demikianadalah patut bagi TERDAKWA DRS. AGUSTIN HARDIYANTO,SH,MH,MM, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP,pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8tahun 1981, dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004

Keppres Nomor 38 Tahun1991, dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSUDCengkareng tahun 2003 tidak dapat mempertanggung jawabkan discountsebesar Rp. 346.050.000, (tiga ratus empat puluh enam juta lima puluh riburupiah) pada Tahun Anggaran 2003 ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.346.050.000, (tiga ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) atausetidaktidaknya sejumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 ;ATAU :KETIGA :Bahwa ia Terdakwa. Ir.

HERRY SANJAYA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, dalamdakwaan Kedua ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

No. 20Tahun 2001 atau Kedua Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 UndangUndang No. 20 Tahun 2001 atau Ketiga Pasal 8 jo.

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/5 Kendari nomorLP02/A2/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perkara Terdakwa disidik diDenpom VII/5 Kendari, dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindakpidana Korupsi ;Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidanadalam :Alternatif Kesatu: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 #4Tahun~= 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo UndangUndang18Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) kKe1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IIIl16Makassar tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Kapten Sukarso, NRP. 419794 tersebut terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi yangdilakukan secara bersamasama atau sendirisendiri, sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2), ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Dengan mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal

Sugendi Samudin, M.Si diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Ir.

berkas perkara putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor85/Pid.SusTPK/2016/PN Pal, tanggal 4 April 2017, memori bandingHalaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT PALPenasihat Hukum Terdakwa serta memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tersebut di atas, berpendapat bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pada surat Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahu 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 65 ayat(1) KUHP telah tepat dan benar;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alin sebagai pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara inidalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan TingkatPertama harus dikuatkan

tetap dinyatakan bersalahdan dihukum, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untukmembayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebagaimana tercantum dalam amarputusan dibawah ini :Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan,maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakanTerdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Mengingat, ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, KUHP serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp.914.285.486,00(Sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh Lima ribuempat ratus delapan puluh enam rupiah).Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Halaman 14 dari 74.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa drh.Nellyarwisma danterdakwa II Mirza Fadli,S.Pi bersamasama dengan Effendi Sefrial,STNegara mengalami kerugian sebesar Rp. 36.700.000, (tiga puluhenam juta tujuh ratus ribu rupiah).Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (

2 ayat (1), jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor:31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.DanDakwaan KeduaPrimair: Melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, jikaDakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiarmelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) keL KUHP;Bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding antara

TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang telah dikemukakan pada pertimbangansebelumnya akan dijadikan tolak ukur bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untukmempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun secarasubsidiaritas, maka menurut sistim pembuktian terlebin dahulu akan dipertimbangkandakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999

Menyatakan Terdakwa EFRAIM,SP tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair danoleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaanKesatu Primair tersebut

2 ayat(1) Jo.

Menyatakan Terdakwa MANSUR UMAHUK;,SE. terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 31 dari 60 halamanPutusan Nomor: 03/Pid.SusTPK/2014/PT.TTEPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Bahwa unsur secara melawan hukum dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidalam dakwaan Primair tidak terbukti, karena Terdakwa selaku pekerja biasa tidak adaikatan kontrak dan tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan pihak Dinas PerhubunganKabupaten Kepulauan Sula selaku pengguna anggaran/jasa maupun dengan saudara RizalAdam, SE

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, danTerdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesarRp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapatdibayar, diganti dengan pidana

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 193 dan pasal241 KUHAP Jo pasalpasal lain dari UndangUndang yang bersangkutan;MENGADILI:1.

;Akibat perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara atau Pemerintah Daerah Kota Palembangsebesar Rp.916.824.800, ( sembilan ratus enam belas juta delapan ratusdua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang

SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebutdalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1)KUHP dan menyatakan

H.SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

danBendahara, kemudian diserahkan langsung kepada si penerima bantuan atau dikirim/ditransfer melalui rekening pemohon dan dibuatkan berita Acara Serah Terima Bantuan;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersamasama dengan Terdakwa II telahmemperkaya diri para Terdakwa, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 235.726.172, (Dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratustujuh puluh dua rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undangundang R.I.

FAISAL bin ABDUL, tidak terbukti bersalahsecara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ~KORUPSI SECARABERSAMASAMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPRIMAIR, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3)UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999Hal. 7 dari 28 hal. Put.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung perlumemperhatikan halhal sebagai berikut :Hal yang memberatkan :e Perbuatan Para Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;Hal yang meringankan :e Para Terdakwa belum pernah dihukum; Sebagai Pegawai Negeri Sipil bagaimanapun Para Terdakwa telah berjasaterhadap Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan22perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Para

Tolitoli sebesar Rp. 109.180.700,(seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus ribu rupiah).Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHPidana.SUBSIDAIR:BahwatTerdakwa Rr.

SETYOWATI HARISAKTI, SH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair danoleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.2.

dakwaan yang subsidair;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan subsidaritas dapatdibaca sebagai dakwaan alternatif tersebut, Pengadilan Tingkat Bandingtidak sependapat karena hal tersebut tidak memiliki landasan hukum danmenurut teori serta praktik peradilan yang dianut selama ini hal tersebut tidaktepat;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapTerdakwa adalah disusun secara subsidaritas sebagai berikut:Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair: melanggar Pasal 3 Jo.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoromenderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah),sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara tanggal 03 Mei2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Jawa Timur ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telahdiperbaharui dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang TindakPidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. H.

BAMBANG SANTOSO, MM.Msi. binMULYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanAlternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 2258 K/PID.SUS/2010huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;.

2 ayat (1) jo.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian KeuanganPemerintahan Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah GuwosariNomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangankami berkeyakinan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalahdakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo PasalG4 ayat (1) OUPDP eseeewescreeeeremeereenes2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 2035Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa RAHMAT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Ginting Alias Nande Putri tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.