Ditemukan 3400 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-12-2010 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 27-04-2011
Putusan PA TEGAL Nomor 0737/Pdt.G/2010/PA.TG Tanggal 26 Januari 2011 — Pemohon dan Termohon
50 — 7
50 — 7
menerus ;benar jika gaji Pemohon pada saat ini tiap bulannya tinggalsekitar Rp 1.800.000 , dan benar gaji yang diberikan / ditransfer tiap bulannya sekitar Rp.900.000, juga ada hasiltambahan lain yaitu dari pelayanan Pembayaran Rekening Listriktapi besarnya tidak mencapai Rp. 750.000, tapi berkisar Rp.500.000, per bulan sedangkan kios makanan/minuman ringan/pulsahanya dinikmati anak anak Pemohon dan Termohonbenar jika Termohon telah membuat perngaduan kepada kepadaatasan Pemohon agar Pemohon diberi sangsi
Register : 27-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 720/Pdt.G/2019/PN Sgr Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 22
45 — 22
yang padapokoknya samasama menerangkan bahwa pada awal perkawinan Penggugatdan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak beberapa tahun belakanganmulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena belum dikaruniaiketurunan, dan saling menyalahkan, sehingga sejak Februari 2019 mereka telahpisah tempat tinggal:;Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuatSurat Pernyataan Cerai tertanggal 18 Maret 2019, dengan disaksikan olehKelian Dadya Pasek Gelgel Bila Tua, Kelian Dadya Dalem Sangsi
Putus : 23-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/PID/2015 Tanggal 23 Juni 2015 — BUDIAWAN bin HARUN ; dk
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juni 2014 sehingga Terdakwa dan Terdakwa Il hanyamengiyakan semua pertanyaan dari Penyidik dan pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Il juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka alasanpenyangkalan Terdakwa dan Terdakwa II tersebut bisa diterima dan cukupberalasan ;Bahwa menurut kami pertimbangan Hakim adalah keliru karena memakaipertimbangan dari keterangan Para Terdakwa sedangkan keterangan Terdakwaitu sendiri tidak disumpah jadi menurut kami bisa saja Tersangka menyangkalkarena tidak ada sangsi
Register : 17-12-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 209/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 12
20 — 12
AgamaKabupaten Madiun dengan regester nomor: 1150/AD/0209/P/19 tanggal 17Desember 2019 dan telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (Kartu TandaPengenal Advokat) dari PERADIN ( perkumpulan Advokad Indonesia ) yangmasih berlaku hingga 31 Desember 2020 serta menunjukkan dan melampirkanfoto kopi Berita Acara Pengambilan Sumpah di Pengadilan TinggiSurabaya,sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Advokatmasih bisa melaksanakan prakteknya, sepanjang tidak ada pencabutan kuasahukum dari kliennya atau sangsi
Register : 28-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 42/Pid.Sus/2017/PT AMB Tanggal 10 Agustus 2017 — RUSLANI RENIWURYAAN Als. ALAN
101 — 38
101 — 38
sebagaiberikut:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama dalam putusannya menjatuhkan pidana dibawah pidana minimaldengan alasan ternyata terdakwa mengakui perobuatannya dan antaraterdakwa, keluarga terdakwa serta keluarga korban telah memaafkanperbuatan yang dilakukan terdakwa yang diselesaikan secara hukum adatKei dimana apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilanggartidak sesuai dengan normanorma hukum yang berlaku dan hidup di dalammasyarakat, maka ia akan dikenakan sangsi
Register : 28-12-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Tanggal 1 April 2013 — ETI RATNAWATI BINTI WAGINO EFENDI
58 — 11
58 — 11
Apabila distribusi raskin melawan hukum maka akan dikenai sangsi pidana.
Apabilah distribusi raskin melawan hukum maka akan dikenai sangsi pidana. Bahwa satker raskin selama periode tahun 2009 sudah melaksanakan pendistribusianraskin sebagaimana surat perrmintaan alokasi (SPA) yang dikirim oleh Bupati Ciamiskepada Kasub Divre Ciamis. Bahwa dalam periode tahun 2009 berdasarkan data yang ada di Satker Raskin tidak adatunggakan karena pertanggal 27 lanuari 2010 seluruh piutang raskin Kabupaten Ciamisuntuk tahun 2009 sudah lunas.
TTHP raskin diberikan kepada pelaksana distribusiraskin setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutane Pelaksana raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB raskin kepada Satker Raskine Apabila distribusi raskin melawan hukum maka akan dikenai sangsi pidana.
Register : 04-11-2016 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2466/Pdt.G/2016/PA.Bjn Tanggal 22 Juni 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 2
10 — 2
setelah Majelis Hakim menunda persidangan selama enam bulanPenggugat dan Tergugat belum juga memperoleh izin untuk melakukanperceraian dari Pejabat, maka Majelis Hakim memperingatkan Penggugat akansangsisangsi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpamemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat, dan atas PeringatanMajelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan melanjutkan perkaranya dansiap menerima sangsisangsi tersebut dengan melampirkan Surat PernyataanKesanggupan menerima sangsi
Register : 03-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 564/Pdt.P/2020/PA.Pra Tanggal 18 Mei 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 6
20 — 6
Jadi dalam konteks ini, merar dipahami sebagai sebuah cara untukmelakukan prosesi pernikahan, di Samping cara untuk keluar dari konflik social yangterjadi di masyarakat;Menimbang, bahwa jika perkawinan tidak dilaksanakan setelah adanyamerari, maka kedua belah pihak keluarga akan mendapatkan sangsi adat dandianggap satu aib dikalangan masyarakat dimana kedua belah pihak keluargatinggal:;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak
Register : 01-10-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 23-03-2021
Putusan PA ARGAMAKMUR Nomor 581/Pdt.G/2018/PA.AGM Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 28
91 — 28
Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurangselama 5 tahun, kemudian pada bulan juni 2018 Pemohon mengetahui darikeluarga Pemohon bahwa Termohon memiliki hubungan percintaan denganlakilaki lain yang bernama Onah warga Desa Senabah disaat Pemohonmasih bekerja di Malaysia, kemudian mengetahui hal tersebut Pemohonpulang ke Desa Senabah, dan pada tanggal 22 Juli 2018 dilaksanakan cucikampung sebagai sangsi denda adat, dan pada hari itu juga Termohonlangsung pergi meninggalkan Desa
Putus : 18-03-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 18 Maret 2014 — Kgs. IRWAN SANI VS PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, disingkat PT. PLN (Persero) WS2JB)
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN (Persero) Wilayah S2JB Nomor: 139.K/47/GM S2JB/2005 adalahsah berdasarkan hukum ;Bahwa mengingat sampai dengan saat ini Tergugat masih tercatat sebagaipegawai Penggugat yang menyebabkan Penggugat harus membayar gajiTergugat secara penuh, sementara dapat dikatakan Tergugat melakukanpelanggaran disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkunganPT.PLN (Persero) mengenai penyalahgunaan uang rekening pelangganyang dapat dikenai sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;Bahwa berdasarkan halhal
Register : 18-01-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Bjn Tanggal 8 Juli 2019 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 4
14 — 4
sebab musyawarah tidak bisa dilaksanakan, danmenyatakan sudah tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai perangkat Desa yang dipersamakankedudukannya dengan PNS, telah diberikan waktu yang cukup untukmengurus surat Izin dari atasan, menyatakan tidak berhasil mendapatkansurat izin dengan alasan atasannya tidak mau memberikan izin karenaada indikasi berpihak pada Tergugat dan Penggugat tetap bertekadmelanjutkan gugatannya dan menyerahkan surat pernyataan siapmenerima sangsi
Putus : 19-10-2005 — Upload : 28-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 223-K/PM.II-09/AD/X/2005 Tanggal 19 Oktober 2005 — Sertu YOYO SUNARYO
33 — 19
33 — 19
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yangbaik sesuai falsafah Pancasila.
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1776/Pdt.G/2018/PA.PLG Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
11 — 1
Bukti surat tersebut telahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti(P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;Asli Surat Pernyataan Siap Menerima Sangsi, a.n. RR(Penggugat), tanggal 20 Februari 2019. Bukti surat tersebut telahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudiandiberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;2.
Register : 02-05-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PA SANGGAU Nomor 0110/Pdt.G/2014/PA.Sgu Tanggal 9 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
21 — 4
21 — 4
Batang Tarang dan belum dinikahi Pemohon,namun perempuan tersebut telah hamil dengan Pemohon danmelahirkan seorang anak perempuan, sehingga Termohon tidakmau kembali tinggal bersama dengan Pemohon;Bahwa, setahu saksi perempuan bernama Maya beragama Kristen,dan rencana masuk Islam;Bahwa, Pemohon siap menikah dengan Maya dan tetapmemertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namunTermohon tidak mau dimadu atau dipoligami;Bahwa, atas perbuatan Pemohon dan Termohon tersebut Pemohontelah dikenakan sangsi
Putus : 13-07-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280 K/PDT/2017 Tanggal 13 Juli 2017 — NY. YAYU SRI RAHAYU, S.Pd., dk. VS PT TIRTA LARASTAMA DINAMIKA FINANCE, dkk.
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap konsumen", dan Pasal 16menyebutkan: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasamelalui pesanan dilarang (a) tidak menepati pesanan", dan Pasal 18 ayat(1), huruf (d), huruf (h), ayat (2) ayat (3) dan ayat (A) dengan sanksi pidanaPasal 62 ayat (1) antara lain menyebutkan: "Pelaku usaha yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)", sangsi
Sangsi pidana Pasal 62 antara lain menyebutkan "Pelaku usaha yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 18dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dendapaling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Oleh karenanyaTergugat Rekonvensi nyatanyata telah melakukan perbuatan melawanhukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi. Oleh karenaitu menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi dapat menuntut ganti rugi;11.
Sangsi pidana Pasal 62 antara lainmenyebutkan: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 18 dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyakRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".
Register : 31-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Jbg Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
ADI BASKORO, SH.
Terdakwa:
SUGAR ANDREE LEONARD als. AGA Bin GATOT ISWOKO
373 — 12
ADI BASKORO, SH.
Terdakwa:
SUGAR ANDREE LEONARD als. AGA Bin GATOT ISWOKO
373 — 12
IUP, IPR,IUPK sesual pasal 158 UURI Nomor 4 tahun 2009 tentangpertambangan mineral dan batubara; Bahwa terdakwa melakukan kegiatan dengan mengambil pasir danmengangkutnya untuk menjualnya adalah termasuk dikategoriikan kegiatanusaha pertambangan ; Bahwa Ahli menerangkan surat keterangan dari desa yang dimiliki terdakwatidak bisa dibuat untuk dasar melakukan kegiatan pertambangan ; Bahwa orang yang hanya mempunyai surat keterangan dari Desa sajauntuk melakukan kegiatan penambangan dapat dikenakan sangsi
tahun 2009 tentang pertambangan mineral danbatubara, kemudian terdakwa melakukan kegiatan dengan mengambil pasir danmengangkutnya untuk menjualnya adalah termasuk dikategoriikan kegiatanusaha pertambangan Selanjutnya surat keterangan dari desa yang dimilikiHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN.Jbgterdakwa tidak bisa dibuat untuk dasar melakukan kegiatan pertambangansedangkan orang yang hanya mempunyai surat keterangan dari Desa sajauntuk melakukan kegiatan penambangan dapat dikenakan sangsi
Register : 19-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PA METRO Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Mt Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 27
72 — 27
Saya mohon dengan Hormat Bapak/Ibu Hakim Pengadilan AgamaMetro untuk memberikan keadilan yang Seadiladilnya pada kasus perkaraperdata saya ini.Petitum:Hak asuh anak jatuh di tangan saya (Pemohon), jika Termohon mengambilnyapaksa tanpa seizin saya Indria Yulianasari tolong berikan sangsi karenatermasuk tindak penculikan.Menurut Pasal 156 akibat perceraian sesuai dengan UndangUndang kompilasiHukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuan nya, sekurangkurangnya
Jika ayahmelanggarnya tolong berikan sangsi kepadanya (Termohon).Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulissebagaimana suratnya tertanggal 03 Oktober 2020 yang isi lengkapnyaberbunyi sebagai berikut:1. Bahwa, Saya (Tergugat) menolak dengan tegas seluruh dalildalil ReplikIstri saya (Penggugat), kecuali mengenai halhal yang secara tegas diakulkebenarannya.2. Bahwa keterangan pada point 4 yang tertera di Replik istri saya tidakbenar.
Register : 02-12-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg Tanggal 21 April 2016 — DICKI FAHMI, dkk. ; Lawan ; PT. UTAX INDONESIA ;
233 — 63
233 — 63
Meskipun Penggugat tidak mau menandatangi Surat Peringatan dantidak mau menerima surat peringatan, Peringatan tersebutsah menurutHukum.Dan selanjutnya Tergugat memberikan sangsi Pemutusan HubunganKerja pada tanggal 11 Februari 2015 sah Menurut Hukum.. Bahwa Penggugat II telah melakukan pelanggaran yang telah diberikanPeringatan kesatu, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga sebagaiberikut:a. Peringatan pada tanggal 9 Mei 2014b. Peringatan Il pada tanggal 6 Juni 2014c.
Meskipun Penggugat tidak mau menandatangi Surat Peringatan dantidak mau menerima surat peringatan, Peringatan tersebutsah menurutHukum.Dan selanjutnya Tergugat memberikan sangsi Pemutusan HubunganKerja pada tanggal 11 Februari 2015 sah Menurut Hukum.. Bahwa Penggugat Ill telah melakukan pelanggaran yang telah diberikanPeringatan kesatu, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga sebagaiberikut:a. Peringatan pada 6 Juni 2014b. Peringatan Il pada tanggal 30 Juli 2014c.
Meskipun Penggugat tidak mau menandatangi Surat Peringatan dantidak mau menerima surat peringatan, Peringatan tersebutsah menurutHukum.Dan selanjutnya Tergugat memberikan sangsi Pemutusan HubunganKerja pada tanggal 11 Februari 2015 sah Menurut Hukum./d. Bahwa Penqqgugat Him 19 dari 57 hlm Putusan Nomor. 232/Pdt. SusPHI/2015/PN.Bdg5.
Register : 15-05-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Krg Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 14
117 — 14
Krg14.15.16.17.18.19.20.21.22.memberikan sangsi hanyalah Bawaslu/Pawaslu atau Para Tergugat,sehingga disini apabila ada pelanggaran pemilu dan Para Tergugatmendiamkan saja maka dapat dikatakan pelanggaran itu tidak akan pernahada;Bahwa dengan demikian dapat dikatakan salah satu unsur penting yangmenentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum yang baik danbersih adalah kinerja dari pada Bawaslu/Panwaslu;Bahwa didalam Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 TentangPenyelenggaraan Pemilu) lembaga
Pejabat daerah meliputianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi danDewan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota;Menyatakan 24 (dua puluh empat) macam larangan dalam kampanyePilkada sebagaimana tersebut diatas apabila ada pihak yangmelanggar oleh undangundang yang diberi kekuasaan untukmemanggil, memeriksa dan memberikan sangsi hanyalah Bawaslu/Pawaslu atau Para Tergugat, sehingga disini apabila ada pelanggaranpemilu dan Para Tergugat mendiamkan saja maka dapat dikatakanpelanggaran itu
Paslon tersebut yang manalarangan tersebut diatur didalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016Tentang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 TentangHalaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2018/PN.kKrgKampanye Pilkada, larangan saat kampanye tersebut ada 24 (dua puluhempat) macam;Bahwa 24 (dua puluh empat) macam larangan dalam kampanye Pilkadasebagaimana tersebut diatas apabila ada pihak yang melanggar olehundangundang yang diberi kekuasaan untuk memanggil, memeriksa danmemberikan sangsi
Putus : 02-07-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 2 Juli 2014 — HENDRIK KUTANTORO VS PT. SENG FONG MOULDING PERKASA
51 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah dimusnakan, itu alasan yangtidak di benarkan dan menunjukkan betapa tidak profesionalnya dalammenangani sebuah perusahaan, dan dokumen apabila belum 5 tahun sebetulnyatidak boleh dimusnakan, apalagi itu ada kaitanya dengan ketenagakerjaanharusnya di simpan rapirapi, karena pada awal pembentukan organisasi SerikatPekerja tidak ada perjanjian sama sekali, baru setelah adanya organisasi berdiripihak perusahaan merasa ketakutan dan akhirnya waktu bulan September tahun2009 pihak termohon member sangsi