Ditemukan 7235 data
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUM No.131/1974 seluas 3.682 m2 an Hj. Santini Sudharno jumlahyang diterima Rp.3.799.824.000,2. SHM No. 144/1974 seluas 1.955 m2 an Sudharno Mustafa, jumlahyang diterima Rp.2.017.560.000,3. SHM No. 150/1974 seluas 4.240 m2 an Hj. Santini Sudharno, jumlahyang diterima Rp.4.375.680.000,4. SHM No.152/1974 seluas 3.160 m2 an. Hj. Santini Sudharno, jumlahyang diterima Rp.3.261.120.000,5. SHM No. 155/1974 seluas 2.263 m2 an.
82 — 32
PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan suratkepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM '/2011Hal. 30 dari 412 hal. Put.
PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan suratkepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM 1/2011Perihal Permohonan lin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan Ill danProduksi Energi Listrik PLTA untuk Masyarakat menyampaikan bahwaproduksi energi listrik PLTA Asahan Ill dengan kapasitas 2x87 MWseluruhnya digunakan untuk keperluan masyarakat Sumatera Utara, dengankonfigurasi 10 MW akan disalurkan kepada masyarakat di desa sekitar lokasiPLTA Asahan Ill di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan
95 — 34
kemudian ditambahkan keuntungan maksimal 15% dan Pajak PPN 10 % (sesuai Perpres 54 Tahun 2010 danperubahannya.Bahwa terdakwa menyusun Perkiraan HPS diatas harga pagu, makaHPS ditetapkan sebesar nilai pagu anggaran yang tersedia yaitu Rp17.500.000.000, (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) HPS tersebutdigunakan untuk menilai Kewajaran harga penawaran (dasar untukHalaman 90 dari 135 hal Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2017/PN Bnamenetapkan batas tertinggi penawaran yang sah), karena jenis kontrakLaam Sum
294 — 308
Angkasa No. 18, Jakarta 10160 herrebyirrevocally and unconditionally guarantee the payment to company orsuch other entities of persons for the time being entitled to thebenefit hereof a sum or sums not exceeding in aggregate theamount USD. 246,233.75 (Two hundred forty six thousand thirtythree UD Dollar seventy five cents) and accordingly, covenant andagree the upon the failure by the Contractor to fulfill any of theconditions of the Contract, as determined by Company in its absolutejudgement, we
80 — 40
Benyamin Nomleni sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatanpembangunan gedung SMA 2 Takari termasuk jenis kontrak lump sum yaitu jeniskontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batasvaktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yangHalaman133 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung olehpenyedia barang/jasasebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keputusan
96 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluas + 100M2 dan luas bangunan 5 x 8 M2 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat : Rumah Lubis; Sebelah Timur : Rumah Agian; Sebelah Utara : Rumah lbu Janda; Sebelah Selatan : Jalan;Mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)bangunan semi permanen sebagai akibat dibongkar ;Biskeron Hutabarat memiliki kerugian dengan luas tanah seluas + 100M2 dan luas bangunan 6 x 8 M2 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat : Rumah Cinta Nainggolan; Sebelah Timur : Rumah Sum
92 — 50
Perkara No.71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl> tidak ada penawaran yangl ulus evaluasi penawaran;> dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat;> harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuandan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dariHPS;> selurun harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sumdiatas HPS;> sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau> calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelahdilakukan
162 — 55
Saksi hanyamengetahui harga penawaran PT Prima Sum a dalam lelang itupun saksiketahui setelah ada pengumuman lelang yang disampaikan oleh Poppy,dimana Poppy mengatakan bahwa harga penawaran untuk PT. PrimaSuma adalah sebesar Rp.8.389.912.000, dan ternyata PT Prima Sumakalah dalam lelang tersebut. Padahal Terdakwa telah menjanjikan akanmemenangkan PT Prima Suma dalam lelang Pengadaan Alat KesehatanLaboratorium dan penunjang layanan RSUD Cibabat Cimahi TahunAnggaran 2011.
128 — 221
dihadapan penyidikkejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan keterangan dalam Berita AcaraPenyidikan benar keterangan saksi yang saksi baca dan tandatangani;24Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil DisporaProvinsi Jawa Barat, jabatan staf pelaksana, dan sekarang dalam prosesfungsional sebagai Widiaswara di Provinsi Jawa Barat.Bahwa di Provinsi Jawa Barat ada Program Pendananaan KompetisiIndeks Pembangunan Sum
116 — 44
Anggaran;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa AnggaranPerjalan Dinas DPRD Kabupaten Kutai Kertanegaratahun 2005 yang terpakai;Bahwa penggunaan uang Surat Perintah PerjalananDinas (SPPD) Sekretariat DPRD menggunakansistem paket Lump sum dengan perincianpenggunaan sebagai berikut:e Uang saku;e Uang Penginapan;e Uang Transport;e Uang makan;e Dan penggunaan lain terkait perjalanandinas; Bahwa prosedur dan mekanisme pencairanuang perjalanan Dinas Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005adalah
101 — 36
PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepadaGubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM 1/2011 PerihalPermohonan jin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan Ill dan ProduksiEnergi Listrik PLTA untuk Masyarakat menyampaikan bahwa produksi energilistrik PLTA Asahan Ill dengan kapasitas 2x87 MW seluruhnya digunakan untukkeperluan masyarakat Sumatera Utara, dengan konfigurasi 10 MW akandisalurkan kepada masyarakat di desa sekitar lokasi PLTA Asahan Ill di DesaTangga Kecamatan Aek Songsongan
130 — 83
tokopakaian di Pasar Laelangi yang awalnya pada tahun 1997 hanya mengontrak,namun sekarang telah menjadi milik PENGGUGAT (Penggugat I):Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telahditemukan 1 (satu) unit Toko Pakaian bernama Toko Anugrah berada diPasar Swalayan Laelangi Lantai II, Blok E, dengan ukuran kurang lebih 2 x7,2 Meter disewa oleh S.U sampai dengan tahun 2025, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Toko milik Ahmad; Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Sum
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
EDI SUKARDI, ST.
77 — 108
.=" Bahwa berdasarkan Summary Report dalam dokumen pengadaanuntuk belanja modal pengadaan Instalasi Biogas di KSB tahun 2013menggunakan Jenis Kontrak Lump Sum yaitu jenis kontrak ataspenyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai denganpersyaratan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu denganjumlah harga yang pasti, tertentu dan tetap yang disetujui secaratertulis sebelum pekerjaan dimulai=" Bahwa dapat dipastikan bahwa pekerjaan yang diserahterimakan olehPenyedia tidak sesuai dengan
56 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetapi oleh Terdakwa tidak diperhitungkan atau dikurangkan daripembayaran kepada masingmasing kontraktor sehingga itu. merupakanperbuatan melakukan pembayaran yang melebihi hak kontraktor dan karena ituadalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan pasal36 ayat 1 ,2,3 Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah tidak benar dan justruputusan Judex Facti adalah bertentangan dengan Pasal 51 Keppres 54 Tahun2010 karena kontrak antara Terdakwa dengan penyedia barang dan jasa adalahkontrak lump sum
141 — 66
Anggaran;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa AnggaranPerjalan Dinas DPRD Kabupaten Kutai Kertanegaratahun 2005 yang terpakai;Bahwa penggunaan uang SuratPerintah PerjalananDinas (SPPD) Sekretariat DPRD menggunakansistem paket Lump sum dengan perincianpenggunaan sebagai berikut:e Uang saku;e Uang Penginapan;e Uang Transport;e Uang makan;e Dan penggunaan lain terkait perjalanandinas; Bahwa prosedur dan mekanisme pencairanuang perjalanan Dinas Anggota DPRDKabupaten Kutai Kertanegara tahun 2005adalah
59 — 11
membacakan sertifikatDB.1 yang dimulai dengan pembacaan untuk perolehan suara DPR RI yang sudah diperbaikiakan tetapi pada saat itu masih terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara dalam DB. 1DRI tersebut dan kembali diminta untuk memperbaiki sertfikatDB.1 tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2014 KPU Lubuklinggau kembali membacakanSertiikat DB.1 untuk DPR.RI yang diperbaiki dan pada saat itu sudah tidak ditemukankesalahan lagi lalu baru dilanjutkan pembacaan sertifikat DB.1 untuk DPRD Propinsi Sum
97 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahap selanjutnya, Bendahara Penerima membuatpembagian jatah untuk masingmasing fakultas yang besarnya disesuaikandengan Surat Keputusan Rektor.Bahwa Pada tahap Pengelolaan, setelah menerima daftar jatah per fakultasdari Bendahara penerima, Bendahara Pengeluaran Universitas membuatpermintaan dana PNBP berupa Uang Persediaan (UP) atau TambahanUang Persediaan (TUP) serta dana Lump Sum (LS) ke KPPN Ambonsesuai dengan kegiatan yang diusulkan oleh Fakultas.Bahwa Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang
MetekohyPembayaran Lump Sum Dekan ke Promosi D. Rumerung di MakasarRp1.350.00034Asli 35Kuitansi, tanggal 11 Juli 2012, diterima Istana Bunga & DekorasiKharismaPembayaran Bunga Duka Cita Rp380.000,00 Alm.
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
selaku serikat pekerja dalam mewakili anggota harusmendapat sum kuasa dari anggota yang hendak diwakili kepentingannya sebagaitanda persetujuan ;Bahwa, pemberian surat kuasa kepada serikat pekerja adalah hal mutlak yangsecara jelas diatur dalam Pasal 1972 KUH Perdata "Pemberian Kuasa ialah suatupersetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yangHal. 87 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.SusPHI/2012menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikankuasa "( engelbrecht
72 — 46
Bambang HR, S.Sos, M.Si (masingmasing didakwa dalam dakwaan berbeda/splitsing) bahwa barangbarang yang diadakan oleh pihak rekanan pengadaanpekerjaan paket (1) dan (2) sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 29 Desember2011 belum diserahterimaan sesuai kontrak, seharusnya para Terdakwa tidakmelakukan serah terima hasil pekerjaan tersebut, karena diketahui oleh para Terdakwakontrak yang telah disepakati merupakan facta sum servanda bagi mereka;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK)
92 — 71
pembanding perlu;Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN PikBahwa menurut Kepres Nomor 80 tahun 2003, jabatan PA dijabat oleh kepalaSKPD demikian juga jabatan PPK bisa juga dijabat kepala SKPD kalau tidakdibentuk secara tersendiri;Bahwa jika ada beberapa item barang yang tidak dilaksanakan/diadakan olehpenyedia barang maka jaminan pelaksanaan pekerjaan akan dicairkan dan kalaukontrak tersebut kontrak harga satuan maka dibayarkan sesuai denganprestasinya, tapi kalau kontrak tersebut lump sum