Ditemukan 7480 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : apat apet aphi apit apt aput
Penelusuran terkait : Pembatalan apht
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Khusus Perbankan
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Wng
Tanggal 23 Januari 2017 — Penuntut Umum: SIWI PRASETYANI, SH Terdakwa: KUNTI RETNO DEWANTI SP, BINTI ALM SRIYADI MARNO PRAWIRO
216 — 108
  • Kredit dengan plafon Rp.5.000.000, s/d Rp. 49.999.999, SPKdan pengikatan anggunan dan SKMHT dan apabila Debiturmengalami wanprestasi atau tungggakan satu kali angsuranmaka SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan)ditingkatkan menjadi APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan)dengan biaya Debitur yang sudah dicadangkan pada saatpengikatan kredit.c. Kredit dengan plafon Rp.50.000.000, s/d.
    BMPK (Batas maksimalPemberian Kredit), SPK (Surat Perjanjian Kredit) Notariil danpengikatan anggunan dengan APHT ( Akta Pembebanan HakTanggungan) ;2. Anggunan BPKB : Kredit dengan plafon Rp.1.000.000, s/d. Rp.4.999.999, SPK(Surat Perjanjian Kredit) tanpa pengikatan anggunan; Kredit dengan plafon Rp.5.000.000, s/d. 49.999.999, SPK (SuratPerjanjian Kredit) dan pengikatan jaminan fiducia; Kredit plafon Rp.50.000.000, s/d.
    Kalau menghitung tabungan,, bunga dibayar dimuka (Untuk kredit uangtidak masuk pembukuan, harusnya dihitung lengkap seluruh komponenpencairan kredit, tidak hanya bunga, provis, pokok, ada administrasi,percetakaan,materi, Notaris, tabungan, bunga yang dibayar dimuka (Untuk kredit sebrakan), denda dan Cadangan APHT;. Saya meragukan angka yang dimasukan, ada yang dikurangi,disembunyikan, dihilangkan, misalnya No.4 Wahyu Adi Darmawan,diperhitungkan Sdri.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-10-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN PATI Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Pt
Tanggal 14 Oktober 2010 — SUKARNO S.E
69 — 9
  • .137/Pid.B/2010/PN.Pt98dijaminkan hutang oleh terdakwa di BPR BKKPati Kota Cabang Sukolilo, Kayen danGembong karena terdakwa meminjam uang ditiga cabangtersebut = ; Bahwa saksi selaku Direktur Utama BPR BKKPati Kota menarik 3 (tiga) sertifikat atasnama terdakwa yang dijaminkan di 3 (tiga)cabang tersebut dengan tujuan sebagaitindakan penyelamatan / pengamanan ;Bahwa jaminan kredit yang berupasertifikat yang terkait dengan KoperasiJasa Makmur adalah tidak bisa dilelang olehBank, karena tidak diikat APHT
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 134/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : SHANDY RUDYANTO
Terbanding/Penggugat I : FARIDA MAGDALENA ELLEN BR. SIRAIT
Terbanding/Penggugat II : ANI RUKIAH BR. SIRAIT
Terbanding/Penggugat III : TIODORA HENDRIATY BR. SIRAIT
Turut Terbanding/Tergugat II : TIANGGUR Br. MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat III : WILMAR MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat IV : TIGOR GIPSY MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat V : RUMIA Br, MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat VI : PATUA MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat VII : TUJUAN MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat VIII : EDWARD MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat IX : JANUAR MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat X : KEPALA KELURAHAN BANTAN TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat XI : CAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
Turut Terbanding/Tergugat XII : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA KOTA MEDAN
39 — 35
  • Putusan Nomor 134/Pdt/2020/PT MDN10.11.12.Bahwa atas obyek perkara a quo telah ada proses pemeliharaan databerupa kegiatan Pelayanan Pertanahan yaitu Hak Tanggungan Nomor3228/2007 Peringkat (Pertama) berdasarkan APHT PPAT HENRY TJONGSH, Nomor 50/2007 tanggal 11052007 pada Perseroan Terbatas PT.BANK BUMI ARTA Tbk Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta, telahsesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 jo.Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 jo.Pasal
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Umum
Register : 31-03-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN NGANJUK Nomor 53/Pid.B/2021/PN Njk
Tanggal 7 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.SRI HANI SUSILO, SH.
2.RATRIEKA YULIANA,SH
Terdakwa:
SUPRAPTO Bin Alm. SUWIGNYO
91 — 12
  • maupun TerdakwaSUPRAPTO, serta dibuatnya dokumentasi penerimaan uang pencairan;Bahwa pihak Koprasi tidak melakukan pengecekan kebenaran sertifikattanah yang menjadi jaminan ke Notaris karena dalam peraturan diKoperasi Berkah Hidayah, pengecekan kebenaran sertifikat tanah dapatdilakukan di Notaris jika pinjaman/kredit yang diajukan adalah diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untukpinjaman/kredit diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pihakNotaris akan dibuatkan APHT
Pengadilan PN SUNGAI LIAT
Register : 18-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Sgl
Tanggal 22 April 2015 —
514 — 237
  • Di dalam butir cDasar Perjanjian Kerjasama disebutkan:Menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas sertifikat HakGuna Usaha atas lahan koperasi yang terdaftar atas nama Pihak Pertama kepadaBank sebagai jaminan kredit, yang ditetapkan dalam perjanjian kredit, yang akanditandatangani antara Bank dan Pihak Pertama, Perjanjian mana merupakan satukesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-01-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 12/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
Tn. LO HOK KIONG alias RUDY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
155 — 90
  • Bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor2665/2013 Peringkat 1 (Pertama) APHT, dihadapan PPAT Abdul Muis,SH.MH Nomor 2101/2012 bersama persil M. 23244/ Tamalanrea Jaya,atas bidang tanah dimaksud dijadikan Hak Tanggungan pada PT BankMuamalat Indonesia, Tbk ;9. Bahwa pada tahun 2016, berdasarkan Surat Roya Nomor 098/RY/BMI/CMKS/X1I/2016 dan PT.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-11-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 1 Nopember 2016 — Rury Lustiani, Direktur UD Sejahtera Lawan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dkk
37 — 9
  • pelelangan umum yangdilakukan oleh Kantor Lelang Negara (angka (8) Acara Parate Executiehalaman 457)".Bahwa sebagaimana Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.7tanggal 7 Juli 2011 yang berbunyi:Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.7 tanggal 1Juli 2011 pada halaman 8 (delapan) yang berbunyi:"Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabiladebitur/Penggugat cidera janji;Pasal 2 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2700 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — ERMAN DONI lawan RIHARNI YUNIUS DT. PENGHULU BESAR (IYANG), DKK dan ANIZAR ILYAS, DKK
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut dijaminkan untuk pelunasan utang pada Bank Muamalat (Tergugat41), dan telah dibebani dengan hak tan ggungan berdasarkan Sertipikat HakTanggungan Nomor 338/2013 yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Lima Puluh Kota dengan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT)Nomor 266/2012 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat dihadapan sayaselaku Pejabat Pembuat Akta tanah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkanSurat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 02 tanggal 01Nopember 2012 yang dibuat
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 341/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 6 April 2016 — - PT.PUPUK SUBUR MAKMUR (PENGGUGAT) - PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG MEDAN (TERGUGAT I) - PT. SATRIA DHARMA PUSAKA CRAWFORD THG, (TERGUGAT II) - PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN (TERGUGAT III)
157 — 76
  • Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.589/2005 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 7/2005 tanggal 4 Maret 2005,tidak ada aslinya, diberi tanda TT 6b;8. Fotocopy dari fotocoy SHM No.646/Desa Pematang Johar tanggal18 Agustus 2005 an. Samsudin Wijaya, tidak ada aslinya, diberi tanda TT 8a;9.
    Fotocopy dari fotocoy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama)No. 3074/2005 tanggal 2 Januari 2006 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 347/2005 tanggal 17 November 2005, tidak adaaslinya, diberitanda TT 8b;10. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 58/Pdt.G/2006/PN. Mdn.tanggal 14 Agustus 2006, sesuai dengan aslinya, diberitanda TT 9;11.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tdn
Tanggal 22 Oktober 2018 — Pemohon:
MUKHDI SYAFI'IE
Termohon:
1.Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kapolri cq. Kapolda Babel cq. Kapolres Belitung
2.Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Jaksa Agung RI cq. Kajati Babel cq. Kajari Belitung
240 — 67
  • ini harus dengan sungguhsungguhdipahami mengenai hak kepemilikan maupun hak keperdataan; Bahwa yang dimaksud dengan hak kepemilikan adalah untuk hartatidak bergerak seperti tanah / bangunan, adalah siapa yang tercantumnamanya pada sertifikat, sedangkan yang memiliki hak keperdataanadalah pihak yang memegang phisik sertifikat dimaksud secara sahmisalnya permohonan kredit ke bank, maka bank memegang serifikatHalaman 53 dari 87 Putusan Nomor :2/Pid.Pra/2018/PN Tdnyang dijadikan jaminan dan dipasang APHT
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 01-03-2024
Putusan PT KUPANG Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG
Tanggal 27 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : JERMIAS PENNA, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.
109 — 94
  • Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;

    54. 1 (satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn. atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an.

    asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 Tanggal 11 Oktober 2016;

    106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 Tanggal 11 Oktober 2016;

    107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 Tanggal 11 Oktober 2016;

    108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 Tanggal 11 Oktober 2016;

    109. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT

Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 26-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
Iwan Dharmadi Wangsa
Tergugat:
1.Wayan Setia Darmawan
2.Nanik Anike
3.Novi Leni Sanitri
4.Veronika Dewi Puspitasari
5.Ni Wayan Trinadi, SH.MKn
6.Tri Wahyuni Sudina
7.Putu Kharisma Ayu Pangestu Sudina
8.Made Billy Christ Lukito Sudina
9.Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
171 — 121
  • 57 dari 103 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Dpsakta harus dipastikan dahulu apakah ada perjanjian kawin atau tidak danapakah perjajian kawinnya dibuat sebelum putusan MK atau sesudahnyadan kalau misalkan ada perjanjian kawin juga harus dilihat terlebih dahuluapakah dia berwenang sekaligus mewakili bertindak untuk diri sendiri, itulahuntuk pembuatan akta notaris dan juga untuk akta PPAT tetapi kalau untukPPAT dibatasi hanya 8 akta saja yaitu jual beli, tukar menukar, hibah,inbreng, SKMHT, APHT
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-11-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 27 Nopember 2012 —
171 — 49
  • realisasi untuk provisi KI tanggal 04 Oktober 2007 (2 lembar) ;Asli Pembukuan biaya realisasi untuk administrasi kredit tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar) ;Asli Pembukuan biaya realisasi untuk provisi KMK tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar) ;Foto Copy Kwitansi biaya Notaris untuk akta persetujuan membuka kredit nomor 29, aktaSKMHT nomor 30 dan 31 tanggal 6 Nopember 2007 (1 lembar);Foto Copy Kwitansi biaya Notaris untuk pengecekan HGB nomor 212/ Jakarta, SHM nomor447/ Bogor, pengurusan roya 2 sertifikat, 2 APHT
    Oktober 2007 (2 lembar) ;11 Asli Pembukuan biaya realisasi untuk administrasi kredit tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar) ;12131415161718192021ae2324353Asli Pembukuan biaya realisasi untuk provisi KMK tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar) ;Foto Copy Kwitansi biaya Notaris untuk akta persetujuan membuka kredit nomor 29, aktaSKMHT nomor 30 dan 31 tanggal 6 Nopember 2007 (1 lembar);Foto Copy Kwitansi biaya Notaris untuk pengecekan HGB nomor 212/ Jakarta, SHM nomor447/ Bogor, pengurusan roya 2 sertifikat, 2 APHT
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama Harta Bersama
Register : 14-12-2015 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1754/Pdt.G/2015/PA.Bdw
Tanggal 22 September 2016 —
62 — 5
  • keuanganyang digunakan untuk membeli Obyek Sengketa , maka hal ini menjadi buktibahwa keberadaan obyek sengketa telah dibenarkan oleh Tergugat, olehkarenanya walaupun Penggugat tidak menunjukkan aslinya, majelis dapatmenerima bukti P.1 tersebut ;Menimbang bahwa secara meteriil bukti P.1 =menunjukkan bahwaobyek sengketa telah dibeli pada tanggal 1 April 2008 oleh Tergugat , yangberarti saat itu Tergugat sedang terikat pernikahan dengan Penggugat, akantetapi Obyek Sengketa dibebani Hak Tanggungan berdasar APHT
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Wakaf
Register : 25-08-2015 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PA JEMBER Nomor 3875/Pdt.G/2015/PA.Jr
Tanggal 13 April 2017 — PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I , TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI II , PENGGUGAT INTERVENSI
301 — 105
  • Kemudian pada tahun1996, diletakkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) pertamaPPAT Yun Yanuaria S.H., Notaris tanggal 9 Oktober 1996No.207/Bss/tgl/X/1996, sebesar Rp 29.250.000,00 bersamaM441/Tanggul weta,. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1018/1996.Di.301., No.7315.1II/1996 atas pinjaman ke Bank Dagang Negara(Persero) berkedudukan Pusat di Jakarta. Kemudian tahun 2011 diroyasesuai dengan Surat Roya Nomor : RCO.SBY/JBR.048/2011 tanggal 17Januari 2011 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tok.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 20-05-2024 — Putus : 24-06-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan PT KUPANG Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG
Tanggal 24 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Rachmat, SE alias Rafi alis Rahmat Vicky Caesaria Ahmad S.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JERMIAS PENNA, S.H
125 — 78
  • Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;
  • 1 (satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn. atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an.
    2016;
  • 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 Tanggal 11 Oktober 2016;
  • 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 Tanggal 11 Oktober 2016;
  • 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 Tanggal 11 Oktober 2016;
  • 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 Tanggal 11 Oktober 2016;
  • 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-08-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 23 Agustus 2017 — HEN HEN GUNAWAN
107 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Syariah Mandiri yang sebagaimana telah diakui secarategas dalam Surat tertanggal 11 Agustus 2014 tidak pernah ada AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) terhadap 4 (empat) Sertipikat HakMilik atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min dengan HakTanggungan.Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan amar putusan yangdituliskan pada halaman 117 di Putusan Nomor 1015 K disebutkan bahwa:1. Fotokopi SHM Nomor 924, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 925M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny.
Pengadilan PN TUBAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-03-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN TUBAN Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Tbn
Tanggal 22 Maret 2013 — Hj. Dra. HAENY RELAWATI R.W., M.Si(P)
. DEWI FATIMAH, S.H. (T.I)
NURUL YAKIN, S.H. (T.II)
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN(Trt. T)
496 — 383
  • Photo copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 210/ 76/ APHT/ TBN/ 2004tertanggal 10 Juni 2004, yang dibuat oleh Nurul Yakin, S.H., Notaris di Tuban,selanjutnya diberi tanda T.I6 ;7. Photo copy Surat Keterangan No. 98/ 2012, tertanggal 05 Oktober 2012, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,selanjutnya diberi tanda T.I7 ;8.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 02-07-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN SORONG Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 2 Maret 2021 — ARIF KARTONO
416 — 257
  • pertanahannasional) yaitu sebagai berikut :Jika ada nasabah yang disetujui untuk kredit uang maka saksi selaku loanadmin menghubungi notaris.saksi menyiapkan surat orderan notaris yang didalam surat tersebutbertanda tangan branch manager dan analis kredit.Menyiapkan dokumen yang notaris butuhkan seperti KTP Pasutri/KTPpenjamin, Foto copi sertifikat, tanda bukti pembayaran PBB sudah dibayar.Kemudian dokumen tersebut di bawa ke notaris.Notaris menyiapkan cover note (kapan notaris bisa menyelsaikan sertifikat/ APHT
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 18-07-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 09-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Bit
Tanggal 25 Januari 2018 — Penggugat:
1.LANNY PRASETYO
2.REGINA EDITH FABIANIE TILAAR
3.ANDY CHRISTIAN KURNIAWAN TILAAR
4.ERLANGGA VINCEBTIUS BUDIAWAN TILAAR
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. PUSAN DI JAKARTA CQ BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK MANADO DI MANADO CQ BANK RAKYAT INDONEISA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BITUNG DI BITUNG
2.CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO
3.MEIDY LAMSYAH
4.HANNY TILAAR, SE
5.CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
6.NASRUN KOTO, SH.,MH
42 — 34
  • Putusan No.84/Pdt.G/2017/PN.Bitdengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 294/2005 berdasarkan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 100/APTH/BTGH/VII/2005tanggal 1 Juli 2005 untuk kepentingan PT BRI (Persero) Tbk; haktanggungan peringkat II Nomor 503/2008 berdasarkan APTH Nomor97/2008 tanggal 24 April 2008 untuk kepentingan PT BRI(Persero) Tokdan hak tanggungan peringkat III Nomor 126/2010 berdasarkan APTHNomor 15/2010 tanggal 20 Januari 2010 untuk kepentingan PT BRI(Persero) Tbk..