penyelesaian sengketa informasi telah diatur didalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 UU KIP yang padapokoknya mengatur bahwa pemohon informasi publik dapat mengajukan terlebihdahulu keberatannya kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi DanDokumentasi setelah itu apabila belum puas atas tanggapan atasan PejabatPengelola Informasi Dan Dokumentasi dilakukan upaya penyelesaian melaluiKomisi Informasi (Komisi

Informasi Pusat / Komisi Informasi Provinsi / KomisiInformasi Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya), selanjutnya bilamana tidakmenerima putusan Komisi Informasi baru diajukan gugatan ke Pengadilansebagaimana kewenangannya dan bilamana tetap tidak menerima putusanPengadilan upaya yang dapat ditempuh adalah kasasi kepada MahkamahMenimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatasMajelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa sengketa atas obyeksengketa bukanlah sengketa tata usaha negara

Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor69/V/KI Prov. Jatim PSA/2018:3. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur TerhadapSengketa Nomor 69/V/KIProv.JatimPSA/2018, terlalu. dini(Premature);4. Menyatakan permohonan informasi yang diajukan Termohon Keberatantidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;5. Menyatakan bahwa permohonan informasi oleh Termohon Keberatankepada Pemohon Keberatan telah ditanggapi Pemohon Keberatan;6.

informasi Pusat Republik Indonesiatanggal 22 Juni 2011 dengan surat Nomor 104/P/KOMIDRI/VI/2011 Perihal :Permohonan Sengketa Informasi dengan Penggugat karena tidak memberikanpenjelasan dan jawaban kasus yang ditangani oleh Tergugat (buktiP9); Bahwa pada poin 9 (Sembilan) diatas tanggal 10 Nopember 2011 pelaksanaanMediasi Kesepakatan Perdamaian dengan Penggugat dan Tergugat menyatakanbersedia memberikan informasi Perihal : Penjelasan dan Jawaban disertai hasilpemeriksaan yang berlaku di Tergugat

mohon Data Penelitian Terhadap Dokumen, surat dari Penggugat tidakditanggapi oleh Tergugat (bukti P12);Bahwa pada poin 12 (dua belas) diatas Tergugat tidak menanggapi surat Penggugatmaka, tanggal 06 Desember 2011 Penggugat mengirim surat untuk Tergugat Perihal :Surat Keberatan (surat tidak ditanggapi) oleh Tergugat (bukti P13);Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi surat Penggugat sesuai poin 13 (tiga belas)diatas maka, pada tanggal 24 Desember 2011 Penggugat mengajukan sengketainformasi untuk komisi

informasi Pusat Republik Indonesia (bukti P14);Bahwa pada poin 14 (empat belas) diatas maka, pada tanggal 12 Maret 2012dilakukan Mediasi namun gagal Mediasi tersebut karena Tergugat tidak memenuhipermintaan Penggugat yakni Data Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SuratKontrak Kerja antara Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur denganpelaksana Kontraktor PT.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 sidang Ajudikasi non litigasi oleh MajelisKomisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia adalah : a. Mengabulkan Permohonan Pemohon Sebagian; b. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimanadimaksud dalam paragraph (6.2) angka 1 (satu) kepada Pemohon, dalam waktuselambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima olehPemohon; 20.

Sesuai dengan surat Tergugat tanggal 27 Juli 2012 Perihal : Penyampaian DokumenAtas amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor.011/I/KIPPSMA/2012 yangisisnya bahwa surat dari Tergugat Nomor.0451/SRT/0865/BS05/X1I/2012 tanggal 14Nopember 2011 yang menyatakan Selesai atau Case Closed terkait dugaankorupsi (mark up) dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri 07Pagi Cawang, adalah pasal 36 ayat (1) huruf d, e, dan g UndangUndang Nomor 37Tahun 2008 dari instansi yang dilaporkan e substansi

Desa Poteran, Kecamatan Raas, KabupatenSumenep, Jalan Raya Nomor 2 Poteran, Desa PoteranKecamatan Raas Kabupaten Sumenep;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Membatalkan putusan Komisi

Informasi Kabupaten Sumenep Nomor007/KI.KAB.SMPPTS/II/2021, tanggal 03 Februari 2021, yang menolakpermohonan Pemohon;Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memenuhi kewajibannyamenyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasipublik sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan, yangSalinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2018Halaman 1 dari 6 halaman.

permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 27 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 17/G/KI/2021/PTUN.SBY., tanggal 4 Mei 2021;Mengadili Sendiri:Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari PemohonKasasi/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Membatalkan putusan Komisi

Informasi Kabupaten Sumenep Nomor007/KI.KAB.SMPPTS/II/2021, tanggal 3 Februari 2021 yang menolakpermohonan Pemohon;Memerintahkan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untukmemenuhi kewajibannya dengan menyediakan, memberikan dan/ataumenerbitkan informasi publik sebagaimana yang dimohonkan olehPemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, yang berupa:a.

Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Jawa BaratNomor 1039/PTSNMK.MAVKIJBR/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 untukamar putusan poin (6.5) angka 4 dan 5;c.

Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Jawa BaratNomor 1039/PTSNMK.MAVKIJBR/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 untukamar putusan poin (6.5) angka 4 dan 5 serta Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor 79/G/KI/2019/PTUN/BDG, tanggal 8Oktober 2019;c. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;Halaman 2 dari 5 halaman.

sengketasebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor : 1369/XII/KIPPSMA/2014 tanggal 8 Mei 2015 yang diucapkan tanggal 8 Mei 2015,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN:7.1 Membatalkan Penetapan Data dan Informasi yang Dikecualikan Hasil UjiKonsekuensi oleh Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Selaku PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama KementerianKehutanan RI Nomor: $.658/PHM2/2014 tertanggal 10 November 2014 ;7.2 Menyatakan informasi yang dimohon

Informasi Pusat RI tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumattanggal 8 Mei 2015 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Informasi ; Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Pusat RI tersebut,Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan kePengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015 denganRegister Perkara Nomor : 123/G/2015/PTUNJKT, telah mengemukakan

Informasi Pusat yangdimohonkan keberatan a quo, karena belum menyatakan informasidalam dokumen RKUPHHKHT berupa : Bab .

Dengandemikian RPBBI memuat aspek strategi rencana produksi kayu olahan,rencana kebutuhan bahan baku, rencana pemenuhan bahan baku,rencana pemanfaatan/penggunaan bahan baku, dan rencana pemasarankayu olahan, hal mana dikecualikan sebagai dokumen yang bersifatterbuka pada amar Putusan Komisi Informasi Pusat angka 1 halaman 745) Substansi dokumen RPBBI pada dasarnya sama dengan dokumenRKUPHHKHA dan RKUPHHKHT terkait produksi, penggunaan, danDENJUBIAN 5 ~~~~~~ nnn nn nnn nnn nnn nnn nn tn en eenmininnmemnmnninmmeemnninre6

) Komisi Informasi Pusat dalam putusan yang dimohonkan keberatan aquo telah menyatakan bahwa dokumen RKUPHHKHA terkait sistemsilvikultur (menyangkut pengaturan produksi), penggunaan, danpenjualan dan dokumen RKUPHHKHT terkait dengan kelestarian fungsiproduksi telah dikecualikan.Berdasarkan hal tersebut, maka analog dengan Putusan Komisi InformasiPusat yang dimohonkan keberatan a quo pada angka 1 dan 2 halaman 74seharusnya dokumen lengkap RPBBI diatas 6.000 m yang masih berlakusampai dengan tahun

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/X/KIAPSA/2018tanggal 21 Oktober 2019:Mengadili Sendiri:1. Menolak permohonan Pemohon/Termohon Keberatan untuk seluruhnyaatau sekurangkurangnya menyatakan permohonan Pemohon/TermohonKeberatan tidak dapat diterima;2.

BNA;Mengadili Sendiri:Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;Menyatakan informasi yang dimintakan dikuasai oleh Termohon Kasasi;Menyatakan informasi yang dimintakan bukan informasi yang dikecualikan;Rk WN >Menguatkan Keputusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/X/KIAPSA/2018 tanggal 21 Oktober 2019 untuk seluruhnya;5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk menyerahkan fotocopysalinan Hak Guna Usaha Nomor 143, atas nama PT.

Menyatakan batal dan/atau tidak sah Putusan Majelis Komisioner KomisiInformasi Propinsi Jawa Tengah Nomor 006/PTSA/V/2018 tanggal 30Mei 2018 tentang Putusan Komisi Informasi antara Independent, S.H,M.H & Partners dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;4.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor006/PTSA/V/2018 tertanggal 30 Mei 2018;4. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatanmerupakan pihak yang berhak dan/ atau pihak yang berkepentingan untukmendapatkan informasi berupa salinan Visum Et Repertum atas namaKhurun Khalina Silvia Binti Arifin Nomor klien/ 511904/ x/ 2016 tanggal 18Oktober 2016 dan salinan dokumen hasil/ isi dari visum et repertum atasnama Khurun Khalina Silvia Binti Arifin:5.

Memperbaiki amar putusan komisi informasi pusat nomor 027/I/KIP-PS-A-M-A/2014 tanggal 21 mei 2014, menjadi ;(6.1) mengabulkan permohonan pemohon untuk sebgaian;(6.2) Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan pemohon berupa;1. AMDAL perusahaan pertambangan untuk;a. PT. sandai Inti Jaya Tambang;b. PT. Harita Prima Abadi Mineralc. PT. ketapang karya utama;d. PT. Lamang Mininge. PT. Kendawang Putra Lestari;2.

Telah membaca Berkas perkara yang bersangkutan; 7777 TTT TTT TtTENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Komisi Informasi Pusat telah melakukanpemeriksaan sengketa informasi publik melalui proses ajudikasi antaraPemohon Informasi in casu Pemohon Keberatan melawan DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang sebagai/Termohon informasiin casu Termohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi dan telahmenjatuhkan putusan sebagaimana didalam amar putusannya Nomor :027/V/KIPPSAMA/2014, tanggal 21 Mei 2014

PENETAPANNomor 100/Pdt.P/2016/PN.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikanPenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :ZAENAL ABIDIN :Pekerjaan Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah,Alamat Jl. Pergiwati 1/19, RT.005/RW.006, Kel.

ISDIANTO :e Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007 ;e Bahwa Saksi samaSsama seprofesi sebagai wartawan denganPemohon ;e Bahwa Pemohon adalah sebagai Komisioner Komisi Informasi JawaTengah;e Bahwa nama Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran adalah ZaenalAbidin ;e Bahwa Pemohon selama ini dikenal dikalangan temanteman danMasyarakat luas dan Instansi Pemerintah dan swasta adalah ZaenalAbidin Petir ;e Bahwa Pemohon juga sebagai wartawan, dalam laporan penulisannyaditulis dengan nama Petir ;e

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan TengahNomor 007/XI/KI KALTENGPSAMA/2017 tanggal 17 Januari 2018:4.

Putusan Nomor 439 K/TUN/KI/2018Pemohon Informasi Dalam Kasasi memohon kepada MahkamahAgung Republik Indonesia di Jakarta kiranya dapat berkenanmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Palangka Raya di Palangka Raya tanggal 12 April 2018 Nomor5/G/KI/2018/PTUN.PLK dalam perkara/Sengketa Informasi dan kembalimenguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor007/XI/KIKALTENGPSAMA/2017 tanggal 17 Januari 2018, danmenghukum Termohon Informasi Dalam Kasasi untuk membayar

Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2019Menolak Permohonan Informasi dari Termohon Keberatan/PemohonInformasi untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan TengahNomor 003/X/KI KALTENGPSA/2018 tanggal 22 November 2018;Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang tidak dapat memberikan data HGU berupa :a. Daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudahmemperoleh HGU;b.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan TengahNomor 003/X/KI KALTENGPSA/2018 tanggal 22 November;3.

Seberang MusiKabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor162/VII/KIPBKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomorW1TUN8/700/HK.06/4/2019;80.1 (satu) bundel map dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yangditujukan kepada Kepala Desa Benuang Galing Kec.

Seberang MusiKabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor161/VII/ KIPBKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomorW1TUN8/699/HK.06/4/2019;83.1 (satu) Bundel Putusan Komisi Informasi Provinsi BengkuluNomor.160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 07 Desember 2018;84.4 (empat) Lembar Surat Penetapan Komisi Informasi ProvinsiBengkulu Nomor: 160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 10 April2019 dengan Surat Pengantar Nomor: W1TUN8/698/HK.06/4/2019;Halaman 8 dari 140 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019

Seberang MusiKabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor161/VIl/ KIPBKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomorW1TUN8/699/HK.06/4/2019;1 (satu) Bundel Putusan Komisi Informasi Provinsi BengkuluNomor.160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 07 Desember 2018;4 (empat) Lembar Surat Penetapan Komisi Informasi ProvinsiBengkulu Nomor: 160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 10 April 2019dengan Surat Pengantar Nomor: W1TUN8/698/HK.06/4/2019;3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) PemerintahDesa

Informasi Publik nomor161/VII/KIPBKL.PSI/A/2018 antara LAIBPAN Kab.Kepahiang melawan KepalaDesa Talang Babatan, Komisi Informasi Publik nomor 162/VII/KIPBKL.PSI/A/2018 antara LAIBPAN Kab.Kepahiang melawan Kepala DesaBenuang Galing, putusan Komisi Informasi Publik nomor 163/VII/KIPBKL.PSI/A/2018 antara LAIBPAN Kab.Kepahiang melawan Kepala DesaBayung, penetapan eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara bengkulu nomor160/VII/KIPBKL.PSI/A/2018 antara LAIBPAN Kab.Kepahiang melawan KepalaDesa Cirebon Baru

Seberang Musi KabupatenKepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor 161/VII/ KIPBKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomor W1TUN8/699/HK.06/4/2019;1 (satu) Bundel Putusan Komisi Informasi Provinsi BengkuluNomor.160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 07 Desember 2018;4 (empat) Lembar Surat Penetapan Komisi Informasi Provinsi BengkuluNomor: 160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 10 April 2019 denganSurat Pengantar Nomor: W1TUN8/698/HK.06/4/2019;3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor- 018/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 019/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 020/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 021/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 022/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 023/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 024/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 025/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 026/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 027/X/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 028/X/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 029/X/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 030/X/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;- 031/X/KI-BANTEN-PS-M-A/2012;

Mengajukan sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi DIY,dan berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DIY Nomor001/VIVKIPDIYPS/2013 antara Bardjiyan (ahli waris Dullah Marzuki Pemohon) melawan Kepala Desa Wedomartani (Termohon),menyatakan mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untukSODAGIAN j =o 22 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne nn nnn nnn nnn ne nn ce nen re ene nec.

YKsekaligus menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DIY Nomor001/VIVKIPDIYPS/2013 yang pada mulanya hanya mengabulkanpermohonan untuk sebagian, menjadi mengabulkan untukseluruhnya. Berikut amar putusan PTUN Yogyakarta Nomor19/G/2013/PTUN.YK; 222 2n nn nn nnn nnn nn nnn nnn nee ene1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 001/VII/KIPD lYPS/20 13 ;3.

YKdokumen rahasia, sehingga kemudian Komisi Informasi Provinsi DIYmenyatakan bahwa dokumendokumen tersebut adalah dokumenTRIGA, 22205 00 2 nnn en nnn nne nnn ce cencne Bahwa, Tanah Desa adalah Tanah Lungguh, merupakan tanahkasultanan yang di manfaatkan desa 52 22 nnn ne ne nnn Bahwa, Tanah Desa dapat di buatkan sertipikat, pensertipikatan dikembalikan kepada kasultanan dan pemanfaatan di kembalikan ke desa ; Bahwa, Sebelum penggabungan kalurahan lama dalam nomen klatur tidakada sebutan Modin / ahli

yang beriktikad baik;

Informasi Aceh Nomor 008/III/KIA-PS-A/2022, tanggal 14 Maret 2023;

Seberang MusiKabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor162/VIV/KIPBKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomorW1TUN8/700/HK.06/4/2019;1 (satu) bundel map dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yangditujukan kepada Kepala Desa Benuang Galing Kec.

Seberang MusiKabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor161/VII/ KIPBKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomorW1TUN8/699/HK.06/4/2019;1 (satu) Bundel Putusan Komisi Informasi Provinsi BengkuluNomor.160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 07 Desember 2018;4 (empat) Lembar Surat Penetapan Komisi Informasi ProvinsiBengkulu Nomor: 160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 10 April 2019dengan Surat Pengantar Nomor: W1TUN8/698/HK.06/4/2019;Halaman 8 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl85.86.87.88.89.90

Seberang MusiKabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor161/VII/ KIPBKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomorW1TUN8/699/HK.06/4/2019;1 (satu) Bundel Putusan Komisi Informasi Provinsi BengkuluNomor.160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 07 Desember 2018;4 (empat) Lembar Surat Penetapan Komisi Informasi ProvinsiBengkulu Nomor: 160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 10 April 2019dengan Surat Pengantar Nomor: W1TUN8/698/HK.06/4/2019;3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) PemerintahDesa

Seberang MusiKabupaten Kepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor162/VII/KIPBKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomor W1TUN8/700/HK.06/4/2019;1 (satu) bundel map dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yangditujukan kepada Kepala Desa Benuang Galing Kec.

Seberang Musi KabupatenKepahiang yang berisikan Penetapan PTUN Nomor 161/VII/ KIPBKL.PSI/A/2018 beserta pengantarnya dengan nomor W1TUN8/699/HK.06/4/2019;1 (satu) Bundel Putusan Komisi Informasi Provinsi BengkuluNomor.160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 07 Desember 2018;4 (empat) Lembar Surat Penetapan Komisi Informasi Provinsi BengkuluNomor: 160/VII/KIPBKL.PSI/A/ 2018 tanggal 10 April 2019 denganSurat Pengantar Nomor: W1 TUN8/698/HK.06/4/2019;3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Bahwa PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada TERGUGAT pada Tanggal15 Mei 2013 atas tidak ditanggapinya permohonan informasi PENGGUGAT,sehingga PENGGUGAT mengajukan sengketa informasi pada tanggal 03 Juli 2013,kepada Komisi Informasi Kepulauan Riau ;Halaman 2 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR4. Bahwa, TERGUGAT juga sudah memberhentikan (DROP OUT / DO)PENGGUGAT dari mahasiswa Universitas Putera Batam ;5.

Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2013 TERGUGAT melakukan Banding atasPutusan Komisi Informasi Kepulauan Riau kepada Pengadilan Negeri Batam yangtelah didaftarkan ke Panteraan Pengadilan Batam dengan Nomor Register156/Pdt.G/2013/PN.BTM ;7. Bahwa, pada tanggal 21 November 2013 Majelis Hakim ;a. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;b. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor: 003/VII/KIKepriPS/2013 ;c.

Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor 003/VII/KIKepriPS/2013Tanggal 02 Agustus 20013 ;b. Putusan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 21 November 20013 Nomor:156/Pdt.G/2013/PN.BTM ;c.

maka dengan demikian nilai yang sudahdipublikasikan dianggap tidak ada masalah, dan hasil belajar mahsiswadilaporkan ke Koperts/DIKTI melalui PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi)yaitu Laporan wajib semesteran Perguruan Tinggi Swasta ke DIKTI melaluiKopertis ;Universitas Putera Batam sesunguhnya sudah mengatur mekanisme keberatandari mahasiswa yang tidak puas dengan hasil ujian baik Ujian tengah Semester(UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) ;Bermula dari putusan Penggugat terkait permohonan di Komisi

Informasi Publikyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa kami menyimpulkan Penggugat sudah tidak sabar untuk menunggu hasilyang sedang di upayakan ketua Pengadilan Negeri Kota Batam untukmenyelesaikan kasus antara Penggugat dan Tergugat/ ;Bahwa apa yang telah di tuduhkan oleh Penggugat dalam hal perbuatan melawanhukum tidaklah terbukti yang sebagaimana telah dijelaskan dalam pokok perkarasebelumnya ;DALAM KONVENSI1.

URAIAN FAKTA HUKUM11.12.Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 TERGUGAT I menandatanganiKesepakatan Perdamaian dengan PENGGUGAT dalam Mediasi yangdilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), dimana isinya adalahTERGUGAT siap untuk memberikan Data Pemetaan Potensi Lahan danKebutuhan Garam Nasional serta Data DIPA/MAK Kegiatan PergaramanNasional yang dibiayai oleh APBN 2011 kepada PENGGUGAT.Bahwa TERGUGAT I memberikan salinan Data DIPA/MAK untuk KegiatanPergaraman Nasional yang dibiayai oleh APBN 2011 dimana

Obyek gugatan/sengketa dalam perkara a quo berkaitan dengan;e Kesepakatan Perdamaian pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 antaraSaudara Gada Rahmatullah sebagai Pemohon dengan KementerianPerindustrian RI sebagai Termohon yang diwakili oleh Kepala PusatKomunikasi Publik dalam proses mediasi Sengketa Informasi dengannomor perkara: 151/V/KIPPSM/2011 yang difasilitasi olehMediator Komisi Informasi Pusat yang salah satu isinya KementerianPerindustrian RI siap memberikan salinan Data DIPA/MAK untukkegiatan

Hal iniberdasarkan Pasal 39 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yangmenegaskan bahwa "Putusan Komisi Informasi yang berasal darikesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat".e Apabila Saudara Gada Rahmatullah tidak puas dengan hasil mediasi,maka tidak serta merta yang bersangkutan dapat mengajukangugatan ke pengadilan negeri, tetapi harus ditempuh terlebih dahulumelalui proses Ajudikasi sebagaimana diatur dalam BAB IXHUKUM ACARA KOMISI

Putusan Sela No. 16/Pdt.G/2011/PN.Spgpokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I bukanlah perkaraperdata tetapi sengketa terkait Kesepakatan Perdamaian tanggal 8 Juli2011 dalam Mediasi sengketa informasi nomor perkara : 151/V/KIPPSM/2011 yang difasilitasi Mediator Komisi Informasi Pusat dan suratKepala Pusat Komunikasi Publik Nomor : 455/SJIND.8/7/2011 tanggal 29Juli 2011 perihal Tanggapan Keberatan beserta lampirannya berupasalinan Data DIPA/MAK Kegiatan Pengembangan Industri GaramNasional

Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah diterimanya putusan tersebut ".

Magelang dan surat tersebut diterima olehBapak Suroso Pegawai Kantor Desa Sinduadi ;Bahwa hingga beberapa bulan ternyata surat pengajuan tersebut tidakpernah direspon oleh Tergugat, dan pada bulan Oktober 2015 Penggugatkembali menyurati Tergugat namun lagilagi Tergugat tidak pernahmemberikan respon atas surat Penggugat ;Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015, Penggugat mengajukan permohonanpenyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik DaerahIstimewa Yogyakarta (KIP DIY) dengan Tergugat

Kohir 074dalam Letter C No.330 dan tertulis ke kal Sinduadi, Idin tg 28/2 53no.175/Pd memang tidak ditemukan dalam arsip Desa Sinduadi, dansecara de jure objek tersebut tidak masuk dalam catatan tanah Kas Desa;Bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat menganulirtulisan ke kal Sinduadi, Idin tg 28/2 53 no.175/Pd dalam Letter CNo.330 kecuali jika ada Putusan Pengadilan ;Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa YogyakartaNomor: 011/X/KIPDIYPS/2015 tanggal 8 Maret 2016

, Tergugatdiperintahkan untuk memberikan informasi yang diminta Penggugat terkaitdengan objek sengketa termasuk Putusan desa dan Buku Pepriksankepada Penggugat dalam waktu 14 hari kerja ;Bahwa namun demikian setelah 14 hari kerja ternyata Tergugat tidak jugamemberikan melaksanakan Putusan Komisi Informasi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 011/X/KIPDIYPS/2015 tersebut ;Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Yogyakarta telah mengeluarkan Perintah Pelaksanaan PutusanKomisi

Idin tg 28/2 53 no. 175/Pd dalamLetter C no. 330 tersebut adalah salah, yang benar adalah PemerintahDesa Sinduadi telah mencari Putusan desa tersebut tetapi sampai sekarangbelum ditemukan dan Pemerintah Desa Sinduadi telah melayangkan suratsebagai jawaban atas putusan Ketua PTUN Yogyakarta dan diterima olehSaudara Joko Purnomo tanggal 17052016 ditanda tangani dengan bukuexpedisi no 17 tahun 2016 dengan no. reg. surat desa593/072/KD/SIA/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 tentang Pelaksanaan atasPutusan Komisi

Informasi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor011/X/KIPDIYPS/2015 sebagai tindak lanjut perintah dari ketua PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta.Sehingga dalil penggugat dalam posita 19 dan 20 tegas ditolak;Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada YangTerhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusansebagai berikut :.