TPK /2014/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : YANTOTITIS Bin TITIS SANG RATUTempat lahir : MenggalaUmur / tgl.lahir : 43 Tahun /05 Februari 1971Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Cemara Komplek Pemda

RinaldiPendidikan : SD (tidak tamat)PENAHANAN :e Oleh Penyidik Polres Tulang Bawang TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN.e Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dengan jenis penahananRUTAN sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November2014.e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala dengan jenispenahanan rutan sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan dilimpahkan kePengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.e Majelis Hakim Tipikor Tanjungkarang

sejak tanggal 11 Desember 2014 sampaidengan tanggal 09 Januari 2015e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 10 Januari 2015 sampaidengan tanggal 10 Maret 2015.e Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Tanjungkarang Sejaktanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015.e Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor TanjungkarangSejak tanggal 10 April 2015 Sampai dengan tanggal 09 Mei 2015.Terdakwa didamping oleh Penasehat Hukum yang bernama Oktonoventa, SH

April 2015 dengan susunan Majelis, MARDISON,SH. sebagai Hakim KetuaMajelis, SURISNO, SH, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) sebagai hakim anggotaI, danA.BAHARUDDIN NAIM,SH.MH.

TIPIKOR) Hakim anggota I3. ABAHARUDDIN NAIM SH. MH (Ad Hoc. TIPIKOR) Hakim anggota IIDarmawati Panitera Pengganti134135

PUTUSANNOMOR :725/PID.B/2014/PN.JKT.PST.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub. Industrial Jakarta Pusat yang memeriksadan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :1.Nama lengkap : TAUFIK HIDAY ATTempat lahir : JakartaUmur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Juli 1992Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.

PUTUSANNomor 205/PID.B/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang mengadili perkaraperkara Pidana pada Pengadilan TingkatBanding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaraTerdakwa;Nama lengkap : SUDIRMAN, DT aTempat lahir : Payakumbuh (Sumatera Barat) QRUmur/tanggal lahir : 67 Tahun / 28 September 1949 WYJenis kelamin : Lakilaki LYKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Pramuka

Kancil No.01,Anduonohu, Kota Kendar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04Juli 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan NegeriKendari pada tanggal 15 Juli 2014, dibawah Leg.

Nomor 186/tipikor/VII/2014/PN.Kdi;Pengadilan Tipikor tersebut;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dan suratsuratyang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar pembacaan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;Telah mendengar pembacaan Pendapat penuntut Umum;Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan para saksi, ahli, saksi Ad Charge, ahliAd Caharge dan Terdakwa;Telah membaca dan meneliti buktioukti

Perkara :PDS05/RP3/Fd.1/06/2014, dibacakan dipersidangan Tipikor Kendari padatanggal 03 Nopember 2014, yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Tipikor Kendari agar Terdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan membebaskan Terdakwa Ir.

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Unsur ke1 : Setiap orang :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam pasal iniadalah siapa saja yaitu baik orang perorangan maupun suatu korporasi yangmerupakan subjek hukum, dalam hal ini telah melakukan perbuatan pidanadan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ialakukan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah Ir.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Kamis,tanggal 13 Nopember 2014, oleh kami oleh kami JARASMEN PURBA, SH.,sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI, S.H. danKUSDARWANTO, S.H. S.E.

cues somes Rp. 5.000,00~ ROAKSIL....... 0. ccc cceec ccc eccecueeccceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeueeeneeeaes Rp.5.000,00 M@TeV Al... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeaaaees Rp. 6.000,00~ JUMMAN ooo eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeaaaees Rp.196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

., M.S, yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimana dalamPasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.

HERDIANSYAH, M.Si,Terdakwa YANSAR, M.Pd, dan AdJIl WIWEKO dapat disangkamelanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, oleh karenaakibat dari perbuatan mereka bertiga diindikasikan terjadi kerugianHalaman 109 dari 198 Putusan Nomor 42/Pid.

Sedang terhadapperbuatan AJI WIWEKO dapat disangka melanggar ketentuanPasal 2 UU Tipikor, karena telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, yang dapatmerugikan keuangan negara.Bahwa yang dimaksud dengan unsur pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor adalah pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,yakni pengertian

SusTPK/2018/PN Smrkedudukan atau jabatan tertentu dan digaji yang berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk didalam unsurpegawai negeri sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor, karena termasukorang yang menerima gaji atau upah dari kKeuangan negara.Bahwa yang dimaksud dengan unsur menjalankan suatu jabatan umumsecara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagaimana dalamPasal 9 UU Tipikor adalah orang yang secara insidentil diberi tugasmenjalankan pekerjaan yang bersifat

SusTPK/2018/PN Smrsebagai pegawai negeri, telah dengan sengaja memalsu bukubuku ataudaftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi kegiatanPengadaan Penggandaan Bahan Ajar (Hanjar) kegiatan PSKGJ, sehinggaperbuatannya memenuhi unsurunsur subyektif dan unsurunsur obyektifdalam Pasal 9 UU Tipikor.

Tipikor Smg. Sejak tanggal19 September 2011 s/d. tanggal 18 Oktober 2011 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang tanggal11 Oktober 2011 No. 63 / Pen. Pid. Sus. / 2011 / PN. TIPIKOR. Smg.Sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d. 17 Desember 2011.Penetapan Pembantaran Hakim Pengadilan Tipikor Semarangtanggal 28 Oktober 2011 No. 74 / Peng.Pid / Sus. / H / 2011 / PN.TIPIKOR. SMG. dilakukan pembantaran sejak tanggal 31 Oktober2011 s/d 09 Nop. 2011 ;.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 8 Desember 2011 No. 106/Pen.Pid/TPK/2011/PT.Smg. Sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d. 16 Januari 2012.5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor KE2 pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 11 Januari 2012 No. 7 /Pen.Pid./TPK/2012/PT.Smg. Sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d. 15 Pebruari 2012Terdakwa di persidangan didampingi oleh YOS BAMBANGSUHENDARTO, SH. MH., ARYO GARUDO WIDODO, SH.

Sumbing No.490 Cacaban Timur Magelang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2011 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang, di bawah Nomor 182/Pid/KKH/2011/PN.Smg ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 27 Juni 2011 No.50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg. tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal O05 September 2011Nomor : 50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang PerubahanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini.3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri 24 Juni 2011 Nomor : B538/0.3.13/Ft.1/6/2011 tentang pelimpahan perkara ini untuk diperiksa menurutacara pemeriksaan khusus .4.

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di PengadilanNegeri Semarang tertanggal 30 Juni 201 No. 50/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang penetapan hari persidangan perkara ini.5. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2011 NO.REG.PERKARA : PDS02/MGL/06/2011 .6.

tanggal 21 Januari 2009 perihalPembahasan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Papua beserta lima lembar lampirannya;Dua lembar Surat Nomor: 523/22/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihalPeringatan atas Hasil Temuan BPKRI Perwakilan Provinsi Papua;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 33/TIPIKOR

perihalPembahasan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Papua beserta lima lembar lampirannya;14 Dua lembar Surat Nomor: 523/22/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihalPeringatan atas Hasil Temuan BPKRI Perwakilan Provinsi Papua;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;6 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 8/Tipikor

Banding/2013/PT.JPR tanggal 11 Juli2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 33/Tipikor/2012/PN.Jpr, tanggal 20 Maret 2013 yangdimintakan banding tersebut;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam keduatingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi

Bahwa Pemohon Kasasi adalah termasuk dalam kategorimasyarakat tidak mampu;2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Pengadilan Klas IA Jayapura karena tidak meneliti berkastuntutan Perkara Nomor: 33/TIPIKOR/2012/PN.JPR Dalam pemeriksaanperkaranya Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan surat hasil auditinspektorat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi terbukti. SuratKeterangan BPK dan KPK yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasibersalah.

Keberatan Penjatuhan HukumanBahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhnkan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Aceh dengan Nomor : 23/PIDTIPIKOR/2015/PT.BNA tanggal 14 September 2015, menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa ELFINA binti DJAKFAR N dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun adalah suatu putusan pemidanaan yang terlalu. ringansehingga tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang jelasjelasmerugikan keuangan Negara serta bertentangan dengan rasa keadilanmasyarakat, disamping itu juga

tidak hanya merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, akan tetapi juga telah merupakan pelanggaranterhadap hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telahmenimbulkan keresahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat,bangsa dan Negara sehingga telah digolongkan sebagai suatu kejahatanyang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secarameluas yaitu harus lebih berat dari tindak pidana lainnya ;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatunkan olehPengadilan Tinggi/Tipikor

berdaya gunadan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakatumumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telahdilakukannya.> Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untukdiri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagiperbuatannya.Dengan alasanalasan hukum yang telah kami uraikan diatas jelasbahwa putusan yang telah diambil Judex Facti maka berdasarkankebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap terhadap putusanPengadilan Negeri/Tipikor

Keberatan terhadap Uang PenggantiBahwa jumlah uang pengganti yang diputuskan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Aceh dengan Nomor : 23/PIDTIPIKOR/2015/PT.

SALINANPUTUSANNomor : 1/ PID / TPK/ 2017/ PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat bandingtelah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDINTempat Lahir : Teluk BetungUmur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 16 Agustus 1970;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 23Desember 2016 No.24/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada hari Kamis, 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnyatelah mengajukan Memori

Banding tertanggal 23 Desember 2016 yang diterimadi kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 18 Januari 2017 dan memoribanding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan RelaasPenyerahan Memori banding Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. pada tanggal18 Januari 2017.Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umummengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2017 dan telahdiserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 1Februari

pemberitahuanmempelajari berkas perkara tanggal 20 Januari 2017;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

Pengadaan PLTMHElelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga MikroHidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengantanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/KHal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT JAPPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan Pengadaan ListrikTenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31 Oktober 2011sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentuantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

PN Jap dan permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patutHal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT JAPkepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 dan permintaanbanding Terdakwa tersebut telah pula diberitahnukan secara seksama dan patut kepadaPenuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari masingmasing Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2015/PN Jap olehJurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

sedangkanpekerjaan pabrikasi turbin dan pipa pesat belum di pasang atau dikerjakan, namunbarang barang tersebut sudah berada di gudang Dinas Pekerjaan Umum KabupatenYalimo, atas dasar pemikiran itu Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yangdilakukan oleh terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Tipikor

AsingBerBadan Hukum Indonesia ;Bahwa dengan kata lain, Disnaker Kota Bandung, yang mewakiliPemerintah NKRI Cq Pemerintah Kota Bandung, telah tidak melaksanakandengan baik Politik Hukum NKRI sebagaimana yang tersebut dalam pembukaanUUD NKRI Tahun 1945, alinea ke4 ;Bahwa melalui gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentangPerselisihan Hak inilah, Penggugat selaku pekerja sekaligus pencari keadilaningin mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari PengadilanNegeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR

aktifitas kerja yangdibekukan (frozen) secara sepihak oleh Tergugat I,IL,IIl menyebabkan Penggugatselaku pekerja (Haryanto Utomo pemegang ID 89151200), tidak berpenghasilanselama bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni, daripadadigantungkan tanpa penyelesaian, maka lebih baik Pekerja Haryanto Utomomengajukan, PHK Efisiensi dan menuntut seluruh hakhaknormatifpekerjaselama 15 tahun bekeria pada Terqugat 1,11,111.Bahwa sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan PerselisihanHubungan Industrial/ TIPIKOR

PETITUM:Berdasarkan halahal yang telah diterangkan dan diuraikan dalam Posita,mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, KelasIA Bandung, berkenan memutuskan:PRIMER:171. Menyatakan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, Kelas IABandung adalah Pengadilan yang berwenang mengadili;2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai Perselisihan Hakdengan Tergugat I,Il, Il;4.

kepada TermohonBanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudahmemenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan UndangUndangyang berlaku.Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kamiPenasihat Hukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sangatkeberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kami PenasihatHukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sependapat denganputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkandan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No:37/Pid.Sus/2020/PNLSK tertanggal 21 April 2020.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan bahwa Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALIterbukti bersalan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri.AtauBila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum tertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding

Empaja Utra RT.08, Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 11 Oktober 2011 ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT :Telah Membaca ;Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diperbuat oleh KejaksaanTinggi Kalimantan Timur, No.PDS23/Fd.1/07/2011, tanggal 12 Juli 2011 ;Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Tenggarong Nomor : B19/Q.4.12/Ft.1/09/2011, tanggal27 September 2011 ;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda,No.25/ Pid.Tipikor

Tipikor/2011/PNSmda,tanggal 04 Oktober 2011, tentang Penentuan hari sidang pertama untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah mendengar :Keterangan para saksi dan Terdakwa ;Pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut UmumNo.Reg.Perk.:PDS24/TNGGA/09/2011, tanggal 13 Desember 2011, yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa H.M.

puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satuunit rumahnya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 04/PIDTIPIKOR/2014/PTBNA tanggal 22 Juli 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telahmenjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalammemeriksa dan mengambil keputusan perkara telah melakukan kekeliruandengan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehinggapidana yang dijatuhkan dan besar uang pengganti yang harus dibayar olehTerdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, hal tersebut dapat dilihat daribanyaknya faktafakta di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi

/ Tipikor Banda Aceh, antara lain sebagai berikut :a.

Terdakwa yang berakibat tujuandimaksud tidak terpenuhi;Bahwa dengan mendasarkan pada program pemerintah yang sedang giatgiatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, di manaTerdakwa selaku Kepala Desa Pantan Reduk seharusnya memberikancontoh atau sebagai teladan yang baik bagi masyarakat, maka penjatuhanhukuman yang dijatunkan terhadap Terdakwa terlalu ringan belummemenuhi rasa keadilan masyarakat;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan olehPengadilan Tinggi Tipikor

Banda Aceh yang lebih rendah dari putusanPengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada diri Terdakwa, maka jika dilihatdari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (Sesuai dengan bunyiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatunkan oleh PengadilanTinggi Tipikor Banda Aceh belum memberikan dampak positif gunamendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkarayang

H.SUNOTO) walaupun ada berkaitan dengan masalah Penggugat yangpernah melakukan tindak pidana Korupsi dan tuntutan akhir dari JaksaPenuntut Umum/ancaman pidana penjaranya 2 (dua) tahun dan telahdiputus oleh Majelis Hakim Tipikor Semarang a quo dengan dijatuhi(divonis) putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan(vide Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg tanggal 19 Januari 2015 yang telahHalaman 4 dari 47 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Blamemperoleh

Putusan Tipikor a quo tidak ada yang melakukan upaya hukum,sehingga telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat juga telahselesai melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana suratlepas kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa TengahLembaga Pemasyarakatan Klas Semarang atas nama Penggugattanggal 3 Oktober 2015 (vide bukti P9) atau dengan kata lain saatTergugat mengajukan calon pengganti antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Blora dari Partai golkar, Penggugat telahbebas/selesai melaksanakan

Tipikor. Smg (Vide bukti P7), sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut jelasmerupakan tindakan yang bertetangan dengan kewajiban hukum;. Bertentangan dengan kesusilaan (qoede zeden ) :Bahwa berdasarkan doktrin hukum DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

SUNOTOtelah melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PutusanPengandilan Tipikor Semarang Nomor : 95/Pid. Sus/2014/PN. Tipikor.Smg (Vide Bukti P7);2.

,SIK selaku Penyidik, untuk menghadap kepada BripkaHusain Noho di ruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hariJumat tanggal 24 Juni 2016 jam 10.00 Wita untuk diminta keterangansebagai SAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana PencemaranNama Baik yang terjadi pada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 di wilayahKelurahan Biawao Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimanadimaksud dalam rumusan pasal 310 KUHPidana.

,SIKselaku Penyidik untuk menghadap kepada Bripka Husain Noho diruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hari Rabu tanggal 27Juli 2016 jam 10.00 Wita untuk dimintai keterangan tambahan sebagaiSAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baikmelalui media elektronik yang terjadi pada hari kamis tanggal 9 Juni2016 di wilayah Kelurahan Biawao Kec.

,SIK selaku Penyidik untuk menghadap kepada BripkaHusain Noho di ruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hariKamis tanggal 11 Agustus 2016 jam 10.00 Wita untuk dilakukanpemeriksaan Tambahan sebagai SAKSI dalam perkara dugaan TindakPidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik yang terjadipada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 di wilayah Kelurahan Biawao Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimana dimaksud dalam rumusanpasal 310 KUHPidana atau Pasal 27 (3) UU No.11 Tahun 2008 tentangInformasi

Kalengkongan No.31 Gorontalo di ruang Unit Il (tipikor) pada hari Jumat tanggal 16Desember 2016 jam 09.00 Wita untuk dimintai keterangan Tambahansebagai SAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana PencemaranNama Baik, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 27 (3) UUNo.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik jo pasal 310 KUHPidana.

pernahmengarahkan PEMOHON untuk meminta maaf melalalui Koran danmembuat pernyataan akan tetapi ditolak oleh PEMOHON sebabPEMOHON merasa tidak pernah melakukan perbuatan pencemarannama baik yang disangkakan tersebut.Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 PEMOHON menerima SuratPanggilan Nomor : S.Pgl/55/I/2017/ResGtlo Kota dari TERMOHON yangditandatangani Ajun Komisaris Polisi Tumpal Alexander Sillagan, SIKselaku Penyidik untuk menghadap kepada Brigadir Adi Junaidi Botutihe,SH di satuan reskrim unit TIPIKOR

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T.22) ;23 Foto copy Penghargaan Adiwiyata Sekolah Peduli dan BerbudayaLingkungan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan MenteriPendidikan Nasional kepada SMKN Losarang (Bukti T.23) ;SELURUHNYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR

No. 1450 K/PID.SUS/201138Jadi apabila tidak ada perbuatan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, makahalhal di atas adalah merupakan alasan pembenar sehingga Terdakwa tidak dapatdihukum atas perbuatannya ;Apabila SK No. 972/Kep.09.A.Disdik/2008 tersebut tidak berdasarkan denganPermendagri No. 13 Tahun 2006, maka kesalahan Terdakwa tersebut hanyalahkesalahan administratif belaka dan tidak dapat dipidana ;Bahwa sehingga dengan demikian layak dan patut putusan Pengadilan TinggiBandung No. 13/TIPIKOR

Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah jelas menunjukan tidak dilaksanakannya caracara mengadili menurut undangundang ;Bahwa sehingga dengan demikian layak dan patut putusan putusan PengadilanTinggi Bandung No. 13/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 03 Mei 2011 jo. putusanPengadilan Negeri Indramayu No. 336/Pid.B/2010/PN.Im. tanggal 14 Februari 2011layak dan patut serta berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;C PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYABahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya

tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, Majelistelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR

NAWAWI tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 03 Mei 2011 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 336/Pid.B/2010/PN.Im. tanggal14 Februari 2011 ;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. SUHAELI, M.Si. bin (alm.)

Pengadaan Buku pada 34 SD di KabupatenTTU Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 tidak ditemukankerugian negara yang harus ditagih untuk dikembalikan kepada Negara/Kas Daerah dengan demikian atas dasar apakah Termohon Praperadilanmenyatakan adanya kerugian negara dan Pemohon Praperadilan adalahpelakunya, sebab Kejaksaan bukannya lembaga Auditor Negara yangberhak menentukan ada tidaknya kerugian negara, apalagi membatalkanHasil Audit BPK tanggal 29 Juni 2012;Bahwa di dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor

melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ............... dst;Tentang ada tidaknya perbuatan Pemohon Praperadilan yang melawanhukum untuk memperkaya diri sendiri, harus didasarkan pada PerjanjianKerja (Kontrak) antara Pemohon dan Dinas PPO Kabupaten TTU apakahdari 14 pasal perjanjian tersebut Pemohon tidak melaksanakan pasalyang mana akan tetapi Pemohon telah menerima pembayaran yangmengakibatkan kerugian Nagara;Bahwa di dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor

RECAKSI...........cccccceccseeceeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 116.000,(Seratus enam belas ribuJumlah rupiah)Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ XII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon(FERAWATI)Banda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaHalaman 9 dari 7 Halaman, Penetapan