Ditemukan 922 data
106 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2776 K/Pid.Sus/2015pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,serta kelompok masyarakat;d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual,tata cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun panitiapengadaan;e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan pantia/pejabatpengadaan sesuai kewenangannya;f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediabarang/jasa sesuai kewenangannya;g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihakpenyedia
137 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
., membubuhkan tandatangannya di dalam Daftar Berita Acara Addendum Penambahan/Pengurangan Spesifikasi Barangadalah karena berdasarkan Ketentuan point 10 C BAB II Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003,menyebutkan bahwa Perubahan (Amandemen) Kontrak dapat terjadi apabila :a Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihakdalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak ;b Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;c Perubahan
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
233 — 211
MUSA dalam Laporannya menyampaikan bahwaprogress pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai dengan jadual yang telahditentukan, akan tetapi Terdakwa Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si. selaku KPAmerangkap PPK dan SYAFRUDIN NGURAWAN, S.PD. sebagai pelaksanaKontrak Pengawasan yang mempergunakan CV.
68 — 22
Gusti Nanang Hadi, SEPutusan No.36/PidsusTPK/2015/PN.Bjm hal 23 dari 241Bahwa salah satu dari keputusan tersebut menyatakan bahwa AnggotaPanvaslu Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan bersifat ad hocdengan masa jabatan 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertamapenyelenggaraan Pemilihan Umum dimulai dan berakhir paling lambat 2(dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umumselesai sesual jadual tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telahditetaobkan oleh Komisi Pemilihan
Gusti Nanang Hadi, SE Bahwa salah satu dari keputusan tersebut menyatakan bahwa AnggotaPanuaslu Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan bersifat ad hocdengan masa jabatan 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertamapenyelenggaraan Pemilihan Umum dimulai dan berakhir paling lambat 2(dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umumselesai sesual jadual tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telahditetaobkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
93 — 27
disetujui olehKonsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan, Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) dan dapat diterima dengan baik olehPanitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dinyatakan dalam BeritaAcara Pemeriksaan Pekerjaan.e Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi(Kontrak) Kegiatan Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo KidulKota Semarang Tahun Anggaran 2014 Nomor 050/11300, tanggal27 Agustus 2014 : angka 6 huruf (d) yang berbunyi melaksanakandan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual
101 — 51
Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahanpekerjaan yang ditetapkan di dalam kontrak;8. Mengambil langkahlangkah yang cukup memadai untuk melindungilingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguankepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;9.
147 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap Ill di KabupatenMimika, Laporan Draft Akhir, Tahun Anggaran 2010 oleh PTKonsultasi Pembangunan Irian Jaya.1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail EngineeringDesign (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap Ill di KabupatenMimika, Laporan Analisa Topografi dan Pemetaan TA 2010 oleh PTKonsultasi Pembangunan Irian Jaya.1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail EngineeringDesign (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap Ill di KabupatenMimika, Laporan Construction Plan, Jadual
398 — 159
Menyetujui Perencanaan dan Jadual Pengadaan Barang/Jasaberdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan (RKAP) ; . Menetapkan spesifikasi teknis untuk pengadaan barang atau JasaKonstruksi atau Jasa Lainnya, menetapkan kerangka acuan kerja untukpengadaan Jasa Konsultasi ; .
PLN (Persero) tanggal03 Juni 2010 Bab Ketentuan Umum angka 1.6.3.4. yang menyebutkan:"Pengguna Barang/JJasa bertugas dan wajib untuk menyetujuiPerencanaan dan Jadual Pengadaan Barang/Jasa berdasarkankegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan:Lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT.
115 — 47
Alam) Propinsi SulawesiSelatan Nomor : SK.644/ BKSDASS19/ 1/ 2007 tanggal01 Nopember 2007, dimana dalam menjalankan tugas danfungsinya sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasauntuk Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Balai BesarKSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi SulawesiSelatan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8:023Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, pada pasal 10 ayat (5)Terdakwa LA ODE BALI, SH mempunyai' tugas danwewenang sebagai berikutMenyusun jadual
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Ir. RACHMAT MUSA
142 — 45
Muchtar Adam, M.Si selaku KPA, sedangkan padakenyataannya Herson Dukalang tidak pernah menandatangani dokumenBerita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut karena Terdakwa telahmelakukan rekaya tanda tangan Herson Dukalang.Bahwa pengajuan termin II dan termin Ill tersebut dilakukan bersamaankarena adanya keterlambatan progress pekerjaan dari jadual yang ditentukan,sedangkan pada kenyataannya progress fisik pekerjaan terpasang yangTerdakwa sampaikan dalam laporan tersebut telah dilaksanakan tidak sesuaikontrak
Muchtar Adam, M.Si selaku KPA, sedangkan pada kenyataannyaHerson Dukalang tidak pernah menandatangani dokumen Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan tersebut karena Terdakwa telah melakukan rekayatanda tangan Herson Dukalang.Bahwa pengajuan termin II dan termin III tersebut dilakukan bersamaan karenaadanya keterlambatan progress pekerjaan dari jadual yang ditentukan,sedangkan pada kenyataannya progress fisik pekerjaan terpasang yangTerdakwa sampaikan dalam laporan tersebut telah dilaksanakan tidak sesuaikontrak
155 — 30
dengan hasil hargapenawarannya tetap karena pihak calon pemenang akanmempergunakan tenaga kerja dan peralatan yang lebih dari yangditawarkan, sehingga calon penyedia jasa tidak bersedia untukmelakukan negoisasi harga;Selanjutnya Pokja Kebinamargaan menetapkan dan mengumumkan PT.Fathirabizar Karyatama sebagai Pemenang pada Paket PekerjaanPemeliharaan Jalan Beringin II tanggal 15 Oktober 2015;Bahwa isi dalam dokumen penawaran berupa Surat penawaran, daftarkuantitas dan harga, metode pelaksanaan, jadual
Fathirabizar Karyatama sebagai Pemenang padaPaket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Beringin II tanggal 15 Oktober 2015:Bahwa isi dari Dokumen penawaran berupa Surat penawaran, daftarkuantitas dan harga, metode pelaksanaan, jadual pelaksanaan, skema(barchart) penggunaan bahan, tenaga dan alat, spesifikasi teknis, daftarpersonil dan peralatan utama seluruhnya ditandatangani oleh Direktur PT.Fathirabizar Karyatama (sdri.
117 — 25
dengan hasil harga penawarannyatetap karena pihak calon pemenang akan mempergunakan tenaga kerjadan peralatan yang lebih dari yang ditawarkan, sehingga calon penyediajasa tidak bersedia untuk melakukan negoisasi harga;* Selanjutnya Pokja Kebinamargaan menetapkan dan mengumumkan PT.Fathirabizar Karyatama sebagai Pemenang pada Paket PekerjaanPemeliharaan Jalan Beringin Il tanggal 15 Oktober 2015;Bahwa isi dalam dokumen penawaran berupa Surat penawaran, daftarkuantitas dan harga, metode pelaksanaan, jadual
Fathirabizar Karyatama sebagai Pemenang pada Paket PekerjaanPemeliharaan Jalan Beringin Il tanggal 15 Oktober 2015;Bahwa isi dari Dokumen penawaran berupa Surat penawaran, daftarkuantitas dan harga, metode pelaksanaan, jadual pelaksanaan, skema(barchart) penggunaan bahan, tenaga dan alat, spesifikasi teknis, daftarpersonil dan peralatan utama seluruhnya ditandatangani oleh Direktur PT.Fathirabizar Karyatama (sdri.
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
250 — 155
Audit berkala (Sesuai jadual kerja tahunan).C. Audit mendadak (keunitunit yang dianggap rawan, misalnya: Unit Kas, Unit Payment Point, dll) .d. Pemrosesan kasus (Sesuai perintah Ketua SKAI).Halaman 93 dari 239 Putusan Nomor 7 /Pid.SusTPK/2021/PN Ambe.
Audit berkala (Sesuai jadual kerja tahunan). Audit mendadak (keunitunit yang dianggap rawan, misalnya: Unit Kas,Unit Payment Point, dll) . Pemrosesan kasus (Sesuai perintan Ketua SKAI).
IWAN ARTO KOESOEMO, SH., MH.
Terdakwa:
ANDRI SALMAN, ST
227 — 100
untuk diisi oleh nasabahmengenai jumlah plafon pengajuan pembiayaan dan persyaratanpengajuannya, setelah nasabah mengisi dan melengkapipersyaratannya, selanjutnya bagian customer service menerima berkaspengajuan pembiayaan tersebut untuk diserahkan kepada pimpinancabang dan dari pimpinan cabang ditindaklanjuti dengan menyerahkanberkas tersebut kepada Account Officer untuk kemudian oleh AccountOfficer ditindaklanjuti dengan memeriksa kelengkapan persyaratantersebut dan menghubungi nasabah untuk jadual
36 — 28
Itu hanya contoh kecil saja sebagai gambaran;Dari jadual kegitan seharihari Penggugat bersama kedua anakanaksangat jelas tergambar betapa posisi Penggugat sebagai ibuHal 39 Dari 145 hal Putusan Nomor : 0363/Pdt.G/2017/PA.Clg11.3kandung mereka sangat penting dan sangat berarti, dan sangat jelaspula dimana posisi Tergugat dalam keseharian bersama anakanak ?
88 — 27
memperolehkeyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerjayang dicapai dengan indicator keluaran.. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama baik)2. nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannyadengan prestasi kerja yang dicapai sesuai specifikasi teknis yangtercantum dalam kontrak)3. jadual
156 — 98
danpengguna Anggaran.Bahwva Pada Pasal 87 Ayat (1) bahwa Dalam hal terdapat perbedaanantara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atauspesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPKbersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrakyang meliputi:a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalamKontrak;b) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;c) mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhanlapangan; ataud) mengubah jadual
53 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaiberikut:aAnggota kelompok/masyarakat mengajukan surat permohonanBantuan Sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiridengan proposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;2 Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari:a.Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuankegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksanakegiatan, rincian pembiayaan dan jadual
95 — 16
seluruhnya atas setiap jumlah uang yangterhutang kepada BANK sebelum jangka waktu Kredit berakhirdengan pemberitahuan tertulis terlebin dahulu selambatlambatnya1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan13.2.2.13.2.3.(6)(7)(8)(9)35pembayaran Kredit yang dipercepat, dan PENERIMA KREDIT wajibmembayar biaya atas pelunasan dipercepat tersebut sebesar 2%(dua) persen dari jumlah Baki Debet.Jumlah pembayaran kembali yang dipercepat harus digunakanuntuk melunasi pembayaran Angsuran menurut jadual
53 — 32
pelaksanaanpengadaan barang / jasa pemerintah, Pasal 9 menyatakan :Tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan barang /jasa adalah:a.b.Cc.menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuanmengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeridan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha keciltermasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri(HPS), jadual