JAKSEL) yang beralamat di Jalan Prapanca RayaNo. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 30 Juli 2012 untukdifasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut,DISNAKER JAKSEL telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugatdan Tergugat ke kantor DISNAKER JAKSEL, dan kemudian beberapa kalimelakukan sidang mediasi;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal

30Oktober 2012 DISNAKER JAKSEL telah mengeluarkan anjuran atasPerselisihan Hubungan Industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan"Agar Tergugat membayar bonus/insentif kepada Penggugat antara lain : untuktahun pertama Rp. 315.000.000, dan untuk tahun kedua Rp. 43.597.690,sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesarRp. 358.597.690,;Bahwa atas anjuran tersebut Tergugat dengan tegas menyatakan penolakannya,dan sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan

Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat tidak memberikan Commission/Bonus Prestasi sesuai dengan anjuran Disnaker Jaksel;Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upayaBipartite dan Tripartite sebagai diatur dalam UndangUndang lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatanmaka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan Hubungan Industrial;15 Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan

Penggugatadalah sesuai dengan anjuran dari DISNAKER JAKSEL dan juga sudah sesuaidengan perhitungan Commission/Bonus Prestasi atas target pendapatan usahabaru setiap tahunnya yang diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat totalnyasejumlah Rp. 358.597.960, (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratussembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincianseperti tersebut diatas (gugatan angka 5,6,7, dan 8);16 Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat dan anjuran dari DISNAKERJAKSEL

) domisili dari perusahaantersebut berkedudukan, namun Peraturan Perusahaan yang dimiliki oleh TermohonKasasi dahulu Tergugat ternyata tidak disahkan oleh institusi yang berwenang incasuoleh Suku Dinas dan Tenaga Kerja (DISNAKER) setempat;17 Bahwa perlu diketahui Judex Juris Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.IPeraturan Perusahan yang memuat hak dan kewajiban antara Pekerja dengan pemberikerja jika tanpa disahkan oleh DISNAKER setempat sesuai dengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Tangerang No. 567/522/Disnaker, tertanggal 11 Juni 2007 dan telah dibaca dandimengerti isi anjuran tersebut bahwa Penggugat menolak secara tegas anjuran yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang UP Pegawai Perantaraatau Mediator karena sangat subjektif dan tidak mendasar;Bahwa sejak Penggugat diterima bekerja, hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat berlangsung baik, hal mana Penggugat telah bekerja di PT.

DONG JUNG INDONESIA Jabatan setelahmenjadi Ketua Serikat, Penggugat di Demosi dengan jabatan bagian umum dengan UpahRP.886.200,/bulan ;Bahwa Penggugat pada tanggal 18 April 2007 melaporkan (membuat suratpengaduan bertindak atas nama ketua serikat) kepada Kepala Disnaker mengenai halnormatif yaitu tentang keterlambatan bayar upah salah satu anggota (SyamsuddinSiregar);Bahwa Penggugat pada tanggal 18 April 2007 melaporkan (membuat suratpengaduan bertindak atas nama Ketua Serikat) kepada Kepala Disnaker

mengenai halnormatif yang belum dijalankan ;Bahwa pada tanggal 23 April 2007 pihak Tergugat telah memanggil danmelakukan perundingan bipartit ke I namun tidak ada titik temu ;Bahwa Pegawai Perantara Disnaker telah mengeluarkan Anjuran tanggal 11 Juni2007, melalui surat No. 567/5222/Disnaker dimana Penggugat dinyatakan di PHKdengan Pesangon X ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 ;Bahwa Terhitung mulai bulan April 2007 hingga bulan Juni 2007Tergugat belum membayar upah Penggugat sebesar Rp. , dengan perinciansebagai

DONG JUNG INDONESIA;Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, berkenan memeriksa dan memutuskansebagai berikut:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan bahwa anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No.567/522/Disnaker tanggal 11 Juni 2007 adalah tidak sah dan Batal Menurut Hukum ;3.

GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATURE) UNTUKDIAJUKAN ;1 Bahwa gugatan PENGGUGAT di samping kabur dan tidak jelas juga terlaludini untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), faktanya sebagai berikut:Tergugat menerima anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No.567/522/Disnaker adalah pada tanggal 19 Juni 2007, sedangkan Penggugat menerimaanjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No. 567/522/Disnaker adalahpada tanggal 20 Juni 2007, oleh UndangUndang diberi kesempatan

Yakjin Jaya Indonesia dengan Surat PemutusanHubungan Kerja No. 01/YJI/SPHK/VI/2009 ;Bahwa Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan tidakdiberikan haknya sebagaimana diatur dalam UndangUndang KetenagakerjaanNo.23 Tahun 2003 ;Bahwa Penggugat kemudian mengadukan perbuatan Tergugat tersebutke Disnaker ;Bahwa Penggugat mulai bergabung dan bekerja di PT.Yakjin JayaIndonesia pada bulan Juni 2007 dengan jabatan terakhir sebagai ManagerProduksi dan terakhir menerima upah bulan Mei 2009 sebesar Rp

No. 085 K/Pdt.Sus/2011Bahwa Disnaker sudah memberikan anjuran sebagai berikut (terlampiranjuran dari Disnaker) :1. Agar Pekerja Saudara Farid Fardiana dapat menerima PHK sejak tanggal30 Juli 2009 ;2. Agar pihak perusahaan memberikan konpensasi kepada Pekerja SaudaraFarid Fardiana sebagai berikut :a. Uang Pesangon 3x 2 x Rp.9.300.000, = Rp.55.800.000,b. Uang Penggantian : 15% x Rp.55.800.000, = Rp. 8.370.000,Perumahan, Pengobatan serta Kesehatanc.

Menyatakan Tergugat harus menjalankan Anjuran Disnaker tertanggal 7Agustus 2009 (terlampir Anjuran Disnaker tertanggal 7 Agustus 2009) yangmemuat anjuran sebagai berikut:Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 085 K/Pdt.Sus/20111. Agar Pekerja Saudara Farid Fardiana dapat menerima PHK sejak tanggal30 Juli 2009 ;2. Agar pihak perusahaan memberikan konpensasi kepada Pekerja SaudaraFarid Fardiana sebagai berikut :f. Uang Pesangon :3 x 2 x Rp.9.300.000, = Rp.55.800.000.g.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatterhitung sejak tidak dijalankannya anjuran dari Disnaker yaitu terhitung sejakbulan Agustus 2009 hingga pelunasan pembayaran seluruh hak Penggugatdengan ganti rugi perbulannya sebesar Rp.9.300.000, (sembilan juta tigaratus ribu rupiah), jika ditotalkan dengan ganti rugi sampai dengan bulanFebruari 2010 maka pihak perusahaan harus memberikan konpensasikepada Pekerja Saudara Farid Fardiana secara sekaligus dan seketikasebesar :7 bulan (Agustus

Pemutusan Hubungan Kerja tidakmemenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;Kesalahan fatal dari judex facti adalah kekeliruan dalam mengambil sumberdata dan fakta, yaitu (pada halaman 2) : Menimbang bahwa terhadap buktiP.5 tentang Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.567/2699/TKT 02/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008, Majelis Hakim berpendapatdan seterusnya ;Pemohon Kasasi / Penggugat menilai pantas putusannya otomatis salah,yang benar P.5 itu Anjuran Disnaker Pemkab Sumedang

HARAPAN INDAH TRANSPORT
Turut Tergugat:
1.UPTD ANGKUTAN MASSAL TRANSKUTARAJA/DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH
2.DISNAKER KOTA BANDA ACEH

Adapun alasan penolakan terhadap AnjuranMediator Disnaker Batam adalah sebagai berikut:1 Anjuran Mediator Disnaker Batam berdasarkan halusinasi dariMediator sendiri.

2011, maka Penggugat akan melakukan upaya hukumselanjutnya ke Pengadilan Hubungan Industrial di Tanjung Pinang sertaupaya hukum lain berdasarkan UndangUndang yang berlaku di Indonesia;Adapun penjelasan atas alasan penolakan Anjuran Mediator Disnaker Batamsebagaimana yang termaktub dalam surat Penggugat yang berisi penolakanatas Anjuran Mediator Disnaker Batam tertanggal 28 Juli 2011 adalahsebagai berikut:1 Anjuran Mediator Disnaker Batam berdasarkan halusinasi dariMediator sendiri.

Unisem Batamyang ditandatangani oleh Dokter Ciska Irma Tehupeiory tertanggal 10Maret 2010 sampai dengan terbitnya surat Anjuran Disnaker Batambernomor :B.2946/TK4/VI/2011, tertanggal 19 Juli 2011, makaPenggugat telah terlebih dahulu mengajukan Pemutusan Hubungan Kerjakepada Tergugat melalui pertemuan Tripartit, sebagaimana yangdibunyikan dalam surat anjuran Mediator Disnaker Batam, bernomorB.2946/TK4/VI/2011, tertanggal 19 Juli 2011;Hal. 11 dari 52 hal. Put.

Pendapat dan anjuran Mediator Disnaker Batam, sebagaimana yangtermaktub dalam surat Anjuran Mediator Disnaker Batam bernomorB.2946/TK4/VII/2011, tertanggal 19 Juli 2011 bertentangan dengan UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 172, Pasal 93ayat (3) huruf a,b,c dan d dan Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a,serta fakta hukum yang ada;3 Bertentangan dengan faktafakta hukum yang ada; faktafaktahukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:1 Mediator Disnaker Batam sebagaimana yang termaktub

Adapun alasan yuridis sebagai berikut;berdasarkan alat bukti formil yang dimiliki Penggugat sekarang Termohonkasasi berupa Surat Anjuran Mediator Disnaker Batam Nomor B.2946/TK4/VII/2011, yang ditanda tangani oleh Mediator Disnaker Batam Hendra Gunadi,Penata TK I dan diketahui oleh Kepala Disnaker Batam; Rudi Sakyakirti, SH,MH, Pembina Utama Muda, tertanggal 19 Juli 2011 (asli) (P4).

;Oleh karena Perundingan Bipartit gagal, sesualketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat telahmengajukan Permohonan dan Mendaftarkan PenyelesaianTripartit PHK atas PHK Tergugat Marizal Sikumbang, SE. keDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang melalui SuratPermohonan No. 002/IV/2009/BMPLB/SK tanggal 30 April2009 ;Bahwa, pihak Disnaker Palembang selaku MediatorPerundingan Tripartit telah mengundang Penggugat danTergugat untuk melakukan perundingan

Penggugat selalumemenuhi undangan Perundingan Tripartit dari Disnaker KotaPalembang. Sebaliknya, Tergugat tidak memenuhi undanganPerundingan Tripartit dari Disnaker Kota Palembang denganberbagai dalih atau alasan.

Secara faktual, Tergugat adadatang menemui Mediator, namun di luar jadwal mediasi yangditetapkan ex Risalah Penyelesaian Perselisihan WHubunganIndustrial yang dibuat Mediator Disnaker Kota Palembangtanggal O06 Juli 2009 ;Bahwa, atas Mediasi Tripartit yang dilakukan; mediatorDisnaker Kota Palembang telah mengeluarkan Anjuran tanggal02 Juli 2009 No. 567/953/26.8/Disnaker yang intinya1.

No. 658K/PDT.SUS/2010Bahwa, pada 09 Juli 2009, Penggugat telah menyatakansikap menerima Anjuran Mediator Dsinaker serta siapmelaksanakannya ex Surat No. 27/PILO/VII/ 2009 ;Namun, sampai saat gugatan ini didaftarkan pihakTergugat tidak menyatakan sikap terhadap Anjuran Mediator,justru) menyampaikan Somasi kepada Mediator Disnaker denganberbagai dalih.

Ipso jure, Tergugat dianggap menolakAnjuran Mediator Disnaker dalam Perundingan Tripartit,sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Perundingan Tripartittelah gagal menyelesaikan sengketa PHK terhadap Tergugatoleh Penggugat.

Indoprima Gemilang Plan , Jalan MayjenSungkono Nomor 10 Desa Prambangan, Kebomas Kabupaten Gresik masa baktitahun 2015 2018 serta berdasarkan tanda bukti pencatatan Disnaker KabupatenGresik Nomor 57/XII/SPG/2015:Halaman 1 dari 20 hal.Put.

SPSI PTIndoprima Gemilang Plan Gresik Jalan Mayjen Sungkono Nomor 10 DesaPrambangan, Kebomas Kabupaten Gresik;Pada tanggal 18 Desember 2015 juga mengajukan pencatatan Serikat Pekerjake Disnaker Gresik.

Indoprima Gemilang Plan ,Gresik telah tercatat di Disnaker Kabupaten Gresik pada tanggal 31 Desember2015 dan diberikan Tanda Bukti Pencatatan, juga setelah perundingan gagal diperusahaan saksi melaporkan langsung ke Disnaker Gresik.

Selanjutnya padatanggal 11 Pebruari 2016 saksi mendapatkan panggilan dari Disnaker Gresikdan saksi hadir tapi perusahaan tidak hadir hanya telpon ke Disnaker bahwatidak bisa menghadiri panggilan tersebut;Pada tanggal 19 Pebruari 2016 mendapatkan panggilan lagi dari DisnakerGresik untuk klarifikasi permasalahan PHK., perusahaan hadir di wakili 2 orang,pekerja hadir hasil klarifikasi yang difasilitasi oleh Disnaker Gresik untukberunding lagi di tingkat perusahaan (Bipartite);Kami mengajak berunding

Pada sidang yang ke2 di Disnaker Kabupaten Gresik yang dihadiri olehMediator (Bapak Sumardi) perwakilan PT Indoprima Gemilang Plan , Gresikserta perwakilan Serikat Pekerja 3 Orang di kasusnya Sdri.

Kab.Bekasi telah melakukan pemanggilan melalui surat dengan nomor 565/1797/Disnaker tertanggal 10Mei 2019, agar kepada para pihak untuk dapat hadir pada hari Rabutanggal 15 Mei 2019 bertempat Disnaker Kab.

Bekasi;bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 kedua belah pihakmenghadiri Panggilan dari Kantor Disnaker Kab Bekasi dan dalammediasi tersebut belum tercapai kesepakatan dan mediatorDisnaker Kab Bekasi menjadwalkan Mediasi selanjutnya pada hariRabu tanggal 22 Mei 2019;bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pihak Penggugat hadirdalam Mediasi namun Tergugat sampai dengan Jam 1450 wib tidakhadir;bahwa selanjutnya Mediator Disnaker Kab.

Bekasi kembali menjadwalkan mediasi lanjutan;Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 95/Pdt.SusPHI/2021/PN.Badg.20.720.820.9bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 kedua belah pihakmenghadiri Panggilan dari Kantor Disnaker Kab.Bekasi dan dalammediasi tersebut tidak tercapai kKesepakatan dan mediator DisnakerKab. Bekasi akan menerbitkan Anjuran tertulis mediasi;Selanjutnya Mediator Dinas Disnaker Kab.

Bekasi menerbitkan Anjuran tertulis melalui Surat nomor 565/4204/Disnaker tertanggal 19Agustus 2019 perihal anjuran yang diterima pada tanggal 19 Agustus 2019, dimana isi Anjuran Mediator Disnaker Kab. Bekasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :Menganjurkan1. Agar PT Roxy Prameswari (Pengusaha) mempekerjakan pekerja(sdr.Ritchie Febrian Maulany) pada jabatan semula sebagaiDriver;2.

Bekasi melalui surat nomor 565/4204/Disnaker tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya Penggugat melalui surat tertanggal 25 Agustus 2019 yang diterima Tergugat pada tanggal 28Agustus 2019, telah menyampaikan kepada Tergugat bahwaPenggugat Menerima Anjuran Mediator Disnaker Kab.

Kota BandarLampung untuk menghadiri Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial atas Pengaduan Penggugat yang telah mencatatkanPerselisinan Hak di Disnaker Kota Bandar Lampung tertanggal 3 Februari2020 yang mana Tergugat berpandangan belum dilakukan Upaya Bipartitnamun telah masuk ke Upaya Tripartit di Disnaker Kota Bandar Lampung ;Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor : 16/Pdt.SusPHI/2020/PN.

;Bahwa Belum ada musyawarah atas keberatan Penggugat tersebut ;Bahwa Musyawarah tersebut diupayakan bulan Maret 2019 ;Bahwa Pada bulan November 2019 dari Panjang ke Palembang melaluiwhatsapp dengan tujuan ke Koperasi Panjang ;Bahwa Saksi lupa terkait panggilan dari Disnaker tentang Klarifikasi ;Bahwa Surat panggilan dari Disnaker tersebut untuk melakukanmusyawarah ;Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor : 16/Pdt.SusPHI/2020/PN.

sebanyak 1 (Satu) kalipada bulan November 2019 ;Bahwa Saksi lupa apa isi Surat dari Disnaker tersebut ;Bahwa Pihak koperasi tidak hadir karena tidak sama alamat surat.

Kota Bandar Lampung tersebut ;Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan agar permasalahan hakhak pensiunnya tidak terkatung katung karena tidak ada tanggapan danpenyelesaian yang jelas dari Tergugat yang mana menurut Penggugat pihakTergugat dianggap telah menolak perhitungan hakhak pensiun hasilperhitungan Disnaker Kota Bandar Lampung tersebut maka kemudianPenggugat mencatatkan perselisihan tersebut ke Disnaker Kota BandarLampung untuk dilakukan proses Mediasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti

Tanggapan : Dari pihak Pak Arifin meminta kesepakatan dengan perhitungan denganmenggunakan gaji dibawa pulang dan sesuai dengan hitungan Disnaker. Dari Pihak Koperasi KKSB untuk pembayaran pesangon karyawanmengacu sesuai dengan SOP dan kemampuan Koperasi yang ada.3. Keputusan :Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor : 16/Pdt.SusPHI/2020/PN.

MALINDO KARYA LESTARI Palas dan surat tersebutditembuskan kepada Disnaker Kota Pekanbaru dan DisnakertransdukPropinsi Riau, akan tetapi saat itu tidak ada respon dari perusahaan PT.MALINDO KARYA LESTARI, kemudian Pengurus Komisariat dan AnggotaFBI mengirimkan lagi surat pemberitahuan kepada Pimpinan PT.

MALINDO KARYA LESTARI kemudian membuatkanHal 13 dari 61 Halaman Putusan No.503/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.permohonan pencatatan di Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru dan padabulan April 2016 keluarlah bukti pencatatan dari Disnaker No. 14/PKFBI/PKU/Pect/IV/2016 tanggal 20 April 2016.Bahwa saksi bersamasama saksi LAMHOT SILAEN, saksiHERMANSYAH LUBIS dan saksi FIRMAN YUNIAS setelah menerimapencatatan dari Disnaker Kota pekanbaru langsung membuat suratpemberitahuan ke perusahaan PT.

Malindo Karya Lestari, DPRD Kota Pekanbaru,Disnaker Kota Pekanbaru dan Disnaker Propinsi Riau.Bahwa setelah dilakukan unjuk rasa pihak perusahaan mau melakukanperundingan pada tanggal 17 April 2017 yang difasilitasi oleh DinasTenaga kerja untuk melakukan Bipartit dan disepakati PerjanjianBersama (PB), namun setelah PB ditandatangani sekira tanggal 20 April2017 Anggota Serikat (LIANA ROHA dan IRFAN LAW) langsung di PHKdengan alasan kotrak habis dan dilanjutkan dengan anggota lain sepertiSdr.

MalindoKarya Lestari.Bahwa saksi bersama saksi ADRIANTOS (DPW FBI) LAMHOTSILAEAN, HERMANSYAH LUBIS, pergi ke Disnaker Kota PekanbaruHal 22 dari 61 Halaman Putusan No.503/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.untuk meminta pencatatan Serikat perkerja melalui surat pengantarbeserta kelengkapannya, kemudian pihak Disnaker Kota Pekanbarumenyatakan memferifikasi dan memproses surat tersebut.

Bahwa kemudian Pengurus Baru melaporkan ke Disnaker KotaPekanbaru untuk mencatatkan perubahan struktur organisasi dansetelah bukti pencatatan tersebut keluar maka saksi bersama pengurusmelaporkan hal tersebut ke manajemen perusahaan.

Dan atas perbuatan Tergugat Idan atau Tergugat II tidak bersedia memberikan surat tugas secara tertulis kepadapara Penggugat maka para Penggugat pada tanggal 11 Juni 2007, mohon bantuankepada pihak Disnaker untuk membicarakan masalah penugasan atau mutasi yangdilakukan Tergugat I dan atau Tergugat II tanpa Surat Tugas dengan para Tergugat;12 Bahwa, atas, permohonan para Penggugat tersebut di atas, pihak Disnaker langsungmenindaklanjutinya, dengan mendatangi para Tergugat di lokasi kerja pada hari

itujuga, Senin, tanggal 11 Juni 2007, untuk membicarakan permasalahan PenugasanTergugat I dan atau Tergugat II terhadap para Penggugat dan membicarakan SuratTugas yang diminta para Penggugat kepada para Tergugat;13 Bahwa, upaya pihak Disnaker untuk membicarakan permasalahan secaramusyawarah tersebut di atas oleh para Tergugat tidak ditanggapi bahkan pada hariSelasa, tanggal 12 Juni 2007, para Tergugat selain melarang para Penggugat masukHal. 3 dari 17 hal.

Bahwa, atas permohonan mediasi yang para Penggugat ajukan kepada Disnaker,19.pihak Disneker telah menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap paraTergugat dan para Tergugat memenuhi panggilan Disnaker dengan kehadiran paraTergugat pada pertemuan tanggal 4 Juli 2007 untuk melakukan musyawarah denganpara Penggugat yang dipimpin pihak Disnaker, akan tetapi musyawarah tersebutbelum mendapatkan kata sepakat antara para Penggugat dengan para Tergugat;Bahwa, sehubungan belum adanya kata sepakat

antara Penggugat dengan paraTergugat pada pertemuan pada tanggal 4 Juli 2007, telah disepakati oleh paraPenggugat maupun para Tergugat untuk melakukan musyawarah kembali akan tetapiupaya, Disnaker untuk menyelesaikan permasalahan para Penggugat dengan paraTergugat melalui mediasi ini tidak mencapai titik temu, maka Disnaker mengeluarkananjuran sebagaimana dalam Anjuran Mediator Hubungan Indistrial No.117/PHK.IX.2007 tanggal 10 September 2007 antara P.T.

No. 61 PK/Pdt.Sus/201 2anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Disnaker, masingmasingsebesar : Penggugat I dengan masa kerja 12 tahun;Upahbulan Juni, Juli dan Agustus, 3 x Rp.746.000, =Rp. 2.238.000,2x Pasal 156 ayat 2 = 2 x (Rp.746.000, x 9) = Rp.13.428.000,1x Pasal 156 ayat 3 =7 x Rp.746.000, = Rp. 5.222.000,1x Pasal 156 ayat4= 15 % x Rp.13.428.00, = Rp. 2.014.000.

Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018, Penggugat mencatatkan perselisihanini ke Disnaker Kota Balikpapan, kemudian pada tanggal 26 Juli 2018dilaksanakan klarifikasi, kemudian pada tanggal O02 Agustus 2018dilaksanakan sidang mediasi dan terakhir dilakukan sidang mediasi IIpada tangagl 10 Agustus 2018.Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018 Disnaker Kota Balikpapanmenerbitkan anjuran No:567/1694/Disnaker, dan disampaikan kepadapihak Penggugat dan Tergugat, yang pada intinya berisi agar Tergugatmempekerjakan

Hakhak Penggugat sesuai diktum 1 (a dan b) anjuran No.567/1694/Disnaker Kota Balikapapan sebesar Rp 51.807.097,b.

Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas KetenagakerjaanKota Balikpapan No. 567/1694/Disnaker tertanggal 22 November2018 khususnya bagian Keterangan dan Pendapat Pihak Pengusaha;b.

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018 Disnaker Kota Balikpapanmenerbitkan anjuran No:567/1694/Disnaker, dan disampaikan kepadapihak penggugat dan tergugat, yang pada intinya berisi agar tergugatmempekerjakan kembali penggugat dan membayar hakhak penggugatsenilai Rp 51.807.097, terbilang (lima puluh satu juta delapan ratus tujuhribu Sembilan puluh tujuh rupiah), (Terlampir).10.Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018 penggugat memberikanjawaban tertulis dan menerima putusan anjuran Disnaker tersebut danHalaman

Tanggal 28 Mei 2010 saya meminta kepada Disnaker Kota Pekanbaruuntuk memberikan saran, dan mediasi antara saya pihak PT.ZonaSangangiti Grafika;.

Tanggal 31 Mei 2010 PT.Zona Sangangiti Grafika memberikan SuratPeringatan Il;10.Tanggal 3 Juni 2010 PT.Zona Sangangiti Grafika memberikan SuratPeringatan Terakhir (PHK);11.Bahwa Kantor Disnaker Pekanbaru telah mengeluarkan anjuranHal. 2 dari 8 hal.Put.No. 142 K/Pdt.Sus/2011No.Naker/C .41565/1089/09/2010 yang mana ditujukan kepada Tergugatdan Penggugat, hal mana perbuatan yang dilakukan para Penggugatadalah merupakan perbuatan PHK sepihak dan tak sah dan bertentangan dengan UndangUndang No. 13/2002

Rp 4.000.000.Cuti 2 tahun terakhir tahun 2008 dan tahun 20092x 12/30 x Rp.2.000.000. = Rp 1.600.000.Total pesangon yang diterima = Rp 48.300.000,Adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak PT.ZonaSangangiti Grafika (Tifany) pada saat pelaksanaan pembahasanperselisihan tenaga kerja adalah :melakukan perekaman secara ilegalyang mana ini merupakan pelanggaran hukum dan pelecehan sebuahinstitusi Pemerintah, dan tidak menunjukkan adanyaitikadbaik.Perekaman ini telah saya sampaikan kepada pihak Disnaker

KotaPekanbaru kepada Ibu Nelwati, SH. sebagai Mediator;Bahwa oleh karena itu Penggugat menginginkan suatu kepastianhukum atas status kerja, maka Penggugat mengadukan permasalahanke Disnaker Kota Pekanbaru guna meminta penyelesaian melaluiMediator Hubungan Industrial, namun tidak mencapai kesepakatan.Sementara Penggugat meminta hakhaknya sesuai dengan ketentuanUndangundang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan ;Bahwa oleh karena perbuatan dilakukan Tergugat kepada Penggugatbertentangan dengan UndangUndang

Semua dugaan yang didakwakan Tergugat kepada Penggugattidak beralasan kuat, dan ini juga telah diakui Tergugat di hadapanMediator Disnaker Kota Pekanbaru;b. Selama bekerja di perusahaan jumlah jam kerja melebihi ketentuanyang telah ditetapkan oleh Pemerintah;c. Tidak adanyauang lembur;d. Selama bekerja hanya satu kali diberikan cuti selama 4 hari;e. Pelaporan Jamsostek tidak sesuai dengan jumlah gaji yangditerima oleh karyawan;f.

. ; Tanggal 04 November 2019 Disnaker Kota Surabaya melakukan panggilanlagi ke saya dan Pimpinan PT. Bukit Jaya Abadi melalui suratNo.566/8770/436.7.8/2019 dari Pihak Tergugat tidak hadir. ; Tanggal 29 November 2019 dan tanggal 06 Desember 2019 atas saran dariDisnaker Kota Surabaya saya membuat undangan bipartite pertama akantetapi dari Pihak Tergugat tidak hadir. ; Tanggal 17 Januari 2020 PT.

Bukit Jaya Abadi memberikan surat kronologisdan pendirian akhir kepada Disnaker Kota Surabaya dengan surat No.DCP017/1.20/SDS dalam kronologis itu saya tercatat sebagai karyawan PT. DutaCiptapakar Perkasa yang dibuat oleh Direktur Komersial lbu SiscaDamayanti dan menerangkan kalau tidak akan membayar Upah tertunggakdan lainnya sebelum ada putusan dari PKPU. ;Padahal suda jelas dalam surat Penerimaan Karyawan No.BJA.375/IX.05/HRD yang dibuat tanggal 05 September 2005 sayaadalah Karyawan PT.

Bukit Jaya Abadi dan sesuai surat PengangkatanSebagai Karyawan Tetap yang dibuat tanggal 03 Januari 2006 dengan8.10.11.nomor surat BJA.009/1.06/HRD 9 ( BuktiTerlampir ) j 22222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn eensDalam hal ini Tergugat telah mengelabui dan memberikan informasiPalsu kepada Pihak Disnaker Kota Surabaya dengan membuatKronologis yang menyatakan bahwa saya adalah Karyawan PT. DutaCiptapakar Perkasa yang saatinitelah di pailitkan.

IDUSIta Edi S j 222222 2 ene nn nen nnn nnn ene ne nen eens en ene nen nnecnnnee3. lbuElenDwi A 5 292 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn cence nnnDan dari pertemuan tersebut saya mendapatkan sara dari Disnaker Propinsiyang menyampaikan kepada Saya aQal : 2 2m none ene nonn nen1. Menungguhasilputusan PKPU 5 202 on none eco none nen2.

Dan Tergugat tidak menerima keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, kesimpulanperundingan akan dilanjutkan ke Disnaker;3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 Penggugat menjatuhkan skorsing terhadapTergugat sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;4.

Bahwa dalildalil Gugatan Penggugat pada poin 2 yang terdiri dari a,b sampaie adalah dalil pengulangan atau copy paste dari surat Penggugat ke Disnaker untukpermohonan mediasi, akan tetapi ketika pegawai Mediator Disnaker memintakepada Penggugat untuk memperdengarkan hasil rekamannya, Penggugat tidakmemiliki rekamannya, Mediator juga meminta kepada Penggugat untukmenghadirkan staff Penggugat yang memiliki rekamannya akan tetapi dijawabPenggugat tidak ada; 222m nn monn nnn nnn2.

Mediator telahberulangkali mempertanyakan apa isi rekamannya akan tetapi Pengggugat tidaktahu apa isinya dan dimita Meidator di Disnaker Surabaya tidak memilikiPEKAMANIN YA; ~~~ annem nnn nn nnn nnn rn rece amma3.

Bahwa anjuran Mediator Disnaker Surabaya telah tepat dan sesuai denganfaktafakta yang terungkap dalam mediasi di Disnaker Surabaya. Penggugat jugatidak dapat menunjukkan bukti untuk menguatkan dalildalilnya;1.

Menyatakan anjuran Mediator Hubungan Industrial No.34/PHK/III/2013 tentangPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Disnaker Surabaya kuat dan mengikat;3. Memerintahkan Penggugat untuk memanggil secara tertulis Tergugat untuk kembalibekerja sebagaimana posisi semula; 4, Menghukum Penggugat untuk membayar upah Tergugat sebesarRp.1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sejak per Januari 2013setiap bulannya sampai dengan putusan hukum yang berkekuatan tetap;5.

Bahwa di Perusahaan Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP)yang di sahkan oleh Disnaker Kabupaten Bintan. Bahwa yang ada KesepakatanKerja Bersama (KKB) yang sekarang di sebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB)yang kadaluarsa sejak tahun 1996;3. Bahwa status hubungan kerja yang diberlakukan di Perusahaan Tergugatterhadap Penggugat adalah bahwa Penggugat sebagai Personil Satpam,Hal. 1 dari 6 hal. Put.

Harian a(satu) 1981 2009 BagianSatpamPenguranganPenggugat I 28 Jun 27 April Tenagaeave 12 10 44.883, Harian 2(dua) 1996 2009 BagianSatpam Bahwa Penggugat Il adalah Pekerja jemputan dari Timor Timur, sewaktu dibriefing di Disnaker Bintan, tidak boleh di kenai PHK kecuali melakukankesalahan berat;Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat yang menjabat sebagaiKetua SP.PPFSPSI Reformasi PUK PT. PBD dan PHK terhadap Penggugat IIyang menjabat sebagai Wakil ketua SP.PPFSPSI Reformasi PUK PT.

Bahwa terhadapsurat kedua Tergugat juga tidak menanggapi, dilanjutkan dengan surat ketiga)No: 12/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/IX/2008 tertanggal 04 September 2008 yangintinya tetap meminta waktu dan tempat guna membahas draft PKB yangdiajukan namun tidak sedikitoun direspon oleh Tergugat;Bahwa Penggugat juga mohon kepada Disnaker agar di perantarai dengan suratNomor: 15/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/X/2008 tertanggal 23 Oktober 2008.Pada tanggal 7 Nopember 2008 Disnaker Bintan memanggil Penggugat danTergugat

Bahwa setelah lewat 1 bulan ternyataTergugat tidak menepati janji, melainkan Tergugat malahan melakukan tindakanPHK terhadap Penggugat dengan alasan pengurangan tenaga Satpam, padahal Tenaga satpam masih di butuhkan Tergugat, teroukti justru menerimapersonil baru dengan jumlah lebih banyak yaitu 9 (Sembilan) orang dari padajumlah yang di kenai PHK yang hanya 6 (enam) orang ;Bahwa Anjuran Mediator Disnaker Bintan di tolak oleh Penggugat karena di nilaitidak manusiawi.

dan bekerja seperti sedia kala tidak mengurangi hakhaknya;Memutuskan dan menghukum serta menjatuhnkan Putusan Sela kepadaTergugat untuk membayar upah selama Penggugat tidak diperbolehkan bekerja,sesuai Undangudang No. 13 Tahun 2003 pasal 155 ayat (2) yang terincikanpada point 11 gugatan ini yang belum di bayarkan selama proses persidanganberlanjut sampai adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialataupun putusan Kasasi yang memiliki kekuatan hukum tetap ;Menolak Anjuran Mediator Disnaker

dan ESDM) Pemerintah Provinsi Bali menerima permohonanpencatatan perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud,Kepala Seksi Pencegahan dan Perselisihan Disnaker dan ESDMPemerintah Provinsi Bali kemudian mengundang Para Penggugat danTergugat untuk hadir dan menyelesaikan perselisihan hubunganindustrial tersebut pada tanggal:A.

Senin 9 Desember 2019 pukul 09.30 Wita bertempat di RuangMediasi Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali, denganagenda : Panggilan Mediasi. (Sesuai dengan Surat Nomor560/10379/IV/Disnaker dan ESDM tertanggal 3 Desember 2019);. Selasa 17 Desember 2019 pukul 09.30 Wlita bertempat di RuangMediasi Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali, denganagenda: Panggilan Mediasi.

(Sesuai dengan Surat Nomor560/10827/IV/Disnaker dan ESDM tertanggal 12 Desember 2019);20.Bahwa terhadap 3 surat undangan dan panggilan mediasi dari Disnakerdan ESDM Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam point12 (dua belas) tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dalampertemuan mediasi perselisihan Hubungan Industrial yang telahdifasilitasi oleh Mediator Hubungan Industrial Disnaker dan ESDMPemerintah Provinsi Bali;21.Bahwa setelah mendengar keterangan dari pihak Para Penggugatmelalui

mediasi yang telah dilakukan meski tanpa pernah dihadiri olehHalaman 18 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Padt.SusPHI/2020/PN Dps1.285.660.00 182.289.00 1.478.509.000 Tergugat tersebut, kKemudian Mediator Hubungan Industrial Disnaker danESDM Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial Nomor 560/11054/IV/Disnakeresdmtertanggal 17 Desember 2019;22.Bahwa dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialNomor 560/11054/IV/Disnakeresdm tertanggal

17 Desember 2019,setelah mendengar keterangan dari Para Penggugat melalui mediasiyang telah dilakukan tanpa pernah dihadiri Tergugat, Mediator HubunganIndustrial Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali memilikipertimbangan sebagai berikut:A.

Bahwa selanjutnya, pada waktu diajukannnya Gugatan perkara a quo oleh Penggugat,Penggugat tidak terlebih dahulu mencatatkan perselisihannya kepada instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (dalam hal ini adalah DinasTenaga Kerja Kota Batam Disnaker Kota Batam) sebagaimana pencatatanperselisihan pada Disnaker Kota Batam tersebut adalah diwajibkan dan diamanatkanoleh Pasal 4 UUPPHI.Pasal 4 UUPPHI (kutipan):(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Batam maupun Mediator untuk membahas perselisihan hubunganindustrial yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.Jikalaupun ada pencatatan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat danTergugat pada Disnaker Kota Batam, maka pencatatan dan anjuran yang dikeluarkanoleh Mediator pada Disnaker Kota Batam sebagaimana tersebut dalam poin ke10Surat Gugatan perkara a quo, adalah tidak sah dan tidak valid serta kadaluarsa untukdipergunakan dalam Gugatan perkara a quo.

; Bahwa Pihak Disnaker akan menganjurkan atau menawarkan agar dapat men capaikesepakatan, dan hal itu tidak tercapai maka Mediator akan mengeluarkan Anjuran,dan atas Anjuran tersebut baik Karyawan maupun Pihak Perusahaan membuatTanggapan atas Anjuran Mediator tersebut ;29 Bahwa apabila ada suatu perkara yang telah diputus Pengadilan Hubungan Industrial,dan diajukan lagi gugatan dalam perkara yang sama, maka Disnaker mengundang lagikedua belah pihak untuk di Mediasi guna mencapai kesepaka tan ; Bahwa

memeriksa perkara ini, Penggugat telah melampirkanAnjuran Mediator Disnaker Kota Batam, dan tanpa Anjuran tersebut PaniteraPengadilan tidak akan menerima gugatan Penggugat.Bahwa Disnaker Kota Batam dalam mengeluarkan anjurannya telah terlebihdahulu meminta kepada Penggugat bukti bahwa Perselisihan Hubungan Industrialyang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di upayakanpenyelesaiannya secara Bipartite, dan tanpa upaya penyelesaian secara Bipartitetersebut Disnaker Kota Batam tidak akan

Terhadap Eksepsi tersebutdengan memperhatikan Surat Gugatan yang di ajukan tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuatoleh Kuasa Penggugat, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal : 82 ayat (1)32UndangUndang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) jo Surat Anjuran Disnaker Kota Batam No.

kepada Penggugat, PUK FSPKEP SPSIPT.TRAKINDO UTAMA, Pimpinan Tongoi Papua dan DPC SPSI KabupatenMimika untuk mediasi pada hari Jumat 4 April 2008 ;Bahwa pada tanggal 4 April 2008 Mediasi dihadiri Penggugat danPengurus PUK FSPKEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA yang ditengahi olehMediator DISNAKER Kabupaten Mimika dan akan menghindarkan pihak TongoiPapua dan DPC SPSI pada mediasi berikutnya tanggal 11 April 2008, namunHal. 8 dari 30 hal.

No.259 K/Pdt.Sus/2009Pengurus PUK FSPKEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA menolak mediasidilanjutkan tanpa alasan yang jelas ;Bahwa pada tanggal 10 April 2008 DISNAKER Kabupaten Mimikamenerbitkan surat ANJURAN dengan surat No.565/28/ANJ/IV/2008, yang padapokoknya berisi sebagai berikut :1. Dalam PP.PT.TRAKINDO UTAMA yang akan datang struktur dan skalaupah harus jelas dan transparan ;2.

No.259 K/Pdt.Sus/2009aksi mogok kerja kepada Disnaker Kabupaten Mimika No.040/PUK FSP/SPSI/PT.TTD/IV/2008 yang dilakukan pada tanggal 1823 April 2008 tanpa menjawabatau menanggapi Anjuran Disnaker secara tertulis lebih dahulu.

Para Tergugat lebih lanjut menolak perundinganbipartit dilakukan di Disnaker Kabupaten Mimika ;Bahwa atas permintaan wakil para Tergugat dari DPC SPSI, perundinganbipartit dilakukan di luar Disnaker sehingga perundingan bipartit dilanjutkan diHotel Sheraton Timika pada tanggaltanggal sebagai berikut :1.

Pemda Kabupaten melalui Disnaker Kabupaten Mimika memintaHal. 27 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009melakukan langkah strategis melindungi selurun karyawan PT.TUkhususnya yang melakukan aksi mogok. Kapolres Mimika supayamelakukan pengamanan terhadap karyawan PT.TU yang melakukan aksimogok ;Manakertrans supaya melakukan penyelidikan mengenai transparansi halhal yang dituntut karyawan dan memberikan sanksi kepada manajemenPT.TU ;8.