• No.146/Pdt.P/2011/MsSgiMenimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan pengurusan tunjangan Veteran;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam 22020 nono onoMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan

• Bahwa terhadap keberatan dari kuasa Hukum= pihakTergugat VI sampai Tergugat XII/Para Pembanding padapoin ke2 maupun keberatan dari kuasa hukum pihakTergugat I sampai Tergugat V/Para Pembanding pada poinke4 dan ke6, Majelis Hakim Tingkat bandingberpendapat karena para Tergugat/Para Pembanding tidakdapat mengajukan bukti surat maupun saksi yang dapatmelumpuhkan ketidak absahan Sertifikat Hak MilikNo:1013/1995, maka Sertifikat Hak Milik No.1013/1995tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat hal inisesuai

  yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanahhak yang bersangkutan, sedangkan mengenai tidakdiajukannya Badan Pertanahan Nasional Kota Kendariuntuk menghadirkannya di dalam persidangan, hal ini17bukanlah kewajiban dari pihak Penggugat/Terbanding,justru yang berkewajiban untuk menghadirkannyadipersidangan adalah kewajiban dari Para Tergugat/ParaPembanding, karena yang menyangkal keabsahan buktiSertifikat yang diajukan oleh Peggugat/terbanding, makauntuk menyangkal ketidak absahan

• Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ; 22002 no no nnn nnn nen nn nnn ec ec ccnaMenimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan

• Pidie;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan PemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Pensiunan Veteran dan untukkeperluan lainnya ;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (d) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan

• Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (d) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan

• Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura No. 09/KPTS/DPRD JP/PIMP/2001 tertanggal 30 April 2001 dan atau ketidak absahan penetapan dan pengesahan Sdr. HABEL MELKIAS SUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH. SIMBOLON, MA sebagai Bupati dan Wakil Bupati KabupatenJayapura Periode 20012006. Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan dalam gugatan aquo, maka dapatdisimpulkan bahwa penetapan dan pengesahan Sdr HABEL MELKIASSUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH.

  SIMBOLON, MA sebagai Bupati dan16Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 20012006 adalah tidak sah danbatal demi hukum (null and void).Bahwa perihal ketidak absahan penetapan dan pengesahan Sdr. HABELMELKIAS SUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH. SIMBOLON, MA sebagaiBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 20012006 adalahdidasarkan pada proses penetapan dan pengesahan Sdr. HABEL MELKIASSUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH.

• Lowokwaru;

• 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP WAHYU NUGROHO dan FARIDA NUR AINI;
• 1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;
• 1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warna Hitam tahun 1995 Nopol: N-1015-DZ, Nomor Rangka: MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252;
• 1 (satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.

Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE;

4.

ID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE.4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Setelan mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Urip Wahyu Nugroho lepas dari segala tuntutanhukum (onslag van recht vervolging);2.

Lowokwaru; 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP WAHYU NUGROHO danFARIDA NUR AINI; 1 (Satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2018/PN Mig 1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warnaHitam tahun 1995 Nopol: N1015DZ, Nomor Rangka:MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252; 1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:

Lowokwaru;2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP W AHYU NUGROHO danFARIDA NUR AINI;1 (Satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warnaHitam tahun 1995 Nopol: N1015DZ, Nomor Rangka:MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB;yang merupakan berkas berkas milik PT.

ID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE;4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami,Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Sudarsono, S.H.

• dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ; 22 enone nn nnn nnn nner nnn ne nnn ncn nnnnnneMenimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan

• , saksi nikah saksi sendiri dansatu lagi saksi sudah lupa, dengan mahar 8 mayam emas dibayar tunai,Bahwa saksi sangat yakin pernikahan tersebut sudah menurut syariat islam;Bahwa selama para Pemohon menikah dan berumah tangga tidak ada yangmeragukan tentang ke absahan pernikahan tersebut;Bahwa selama Pemohon menikah sudah dikaruniai anak, dan mereka tidakpernah bercerai;Bahwa selama menikah Pemohon tidak ada isteri lain selain Pemohon II:Bahwa penetapan ini diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus

• Bahwa, Pemohon memerlukan bukti ke Absahan perkawinan antara Pemohon Idengan Pemohon II untuk keperluan mengurus Akta kelahiran anak pada Dinaskependudukan dan catatan Sipil Ogan Komering Ulu;7. Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon I dann Pemohon II mohonkepada Pengadilan Agama Baturaja kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagaiberikut:PRIMER1. Mengabulkan PermohonanPemohon;2.

• tertulis dalam spanduk unjuk rasabersama oleh Spontanitas Masyarakat Peduli Demokrasi KabupatenHalaman 19 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN SruKepulauan Yapen pada tanggal 4 Juni 2018 dan juga pernyataan sikap politiksecara tertulis tertanggal 5 Juni 2018 dari Spontanitas Masyarakat PedulliDemokrasi Kabupaten Kepulauan Yapen kepada anggota DPRD KabupatenKepulauan Yapen;Bahwa belum ada Putusan Pengadilan ataupun putusan dari Menteri DalamNegeri yang menyatakan atau mempermasalahkan ketidak absahan

  MENGUSUT IJASAHPALSU DARI TONNY TESAR dan juga pernyataan sikap politik secara tertulistertanggal 5 Juni 2018 khususnya pada poin delapan yang dibuat oleh TerdakwaJOHN ARAMPAYAI Alias JON Alias JHONO selaku penanggungjawab dari awalsampai akhir kegiatan Spontanitas Masyarakat Peduli Demokrasi KabupatenKepulauan Yapen;Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN SruBahwa benar belum ada Putusan Pengadilan ataupun putusan dari MenteriDalam Negeri yang menyatakan atau mempermasalahkan ketidak absahan

  Kemudian mengenaipernyataan sikap politik secara tertulis tertanggal 5 Juni 2018 khususnya pada poinkedua yakni DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera memanggil saudaraTonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.sc., S.Sos., MBA, mempertanyakanLEGALITAS JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUANYAPEN periode 20172022 sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa belumada Putusan Pengadilan ataupun putusan dari Menteri Dalam Negeri yangmenyatakan atau mempermasalahkan ketidak absahan Surat

  pengangkatan Bupatidan Wakil Bupati Kepulauan Yapen;Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN SruBahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sejak dilantiknya saksi TonnyTesar, S.Sos dan saksi Frans Sanadi B.Sc., S.Sos., M.B.A menjadi Bupati danWakil Bupati Kepulauan Yapen oleh Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 17Oktober 2017 di Jayapura sampai dengan sekarang belum ada keputusan dariPengadilan maupun putusan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan ataumempermasalahkan ketidak absahan

  Pengadilan maupun putusan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan ataumempermasalahkan ketidak absahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeriberkaitan Pengangkatan saksi korban Tonny Tesar, S.Sos dan saksi korban FransSanadi B.Sc., S.Sos., M.B.A sebagai Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKepulauan Yapen dan menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebuttidak ada relevansinya dengan perkara yang sedang didakwakan kepadaTerdakwa yang nota bene berkaitan dengan tindak pidana penghinaan.

• yangdisaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Koneng dan Bujang; Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon dan suamiPemohon berstatus perawan dan jejaka; Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dengan kutipan AktaKematian No 6107KM141020210002; Bahwa setelah perkawinan Pemohon dikaruniai 2 ( Dua ) orang anakyaitu : Jericho Jemi dan Delgia Ezra; Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernahbercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihakmanapun/masyarakat tentang absahan

• , kemudian Penggugat telah mengajukan bukti P5dan P2 yaitu' fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 1805,dan fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 2412, makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karenagugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat danPenggugat juga telah mengajukan bukti dipersidangan,maka oleh sebab itu) gugatan Penggugat harus dinyatakanterbukti, sedangkan klausula bahwa rumah tersebut sedangdiagunkan sebagai jaminan kredit tidaklah dapatdijadikan sebagai alasan ketidak absahan

• persidangan ini digelar, dari Pihak Penggugat dalam hal iniKuasanya tidak dapat menunjukkan keabsahan legal standing untuk beracara dipersidangan, sehingga Pihak Penggugat dinilai tidak serius mengajukan gugatan ini.Sedang Pihak Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untukmengambil sikap penilaian atas keadaan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati apa yang terjadi dipersidangan dan mendengar tanggapan Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat,khususnya tentang ke absahan

• ;Bahwa ada dua titik sentral yang perlu dikaji dalam sengketa ini :pertama, ke(tidak)absahan SIM (Surat Idzin Menghuni) tanggal 30 Juli 1957,kedua, ke(tidak) absahan Sertifikat HGB No. 131 tanggal 22 Maret 1982.Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 684 PK/Pdt/2011Berkenaan dengan SIM tanggal 30 Juli 1957, tidak ada argumentasihukum dan bukti apapun yang menunjukkan ketidakabsahannya.

• tersebut diketahui dan disetujui olehTergugat Il (istri) yang pada waktu itu masih berstatus sebagaipasangan suami istri , maka hutang tersebut merupakan hutangpersatuan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Tergugat danTergugat Il meskipun telah bercerai, dan juga telah disimpulkanpada halaman 25 tersebut bahwa jual beli antara Penggugatdengan Tergugat sebagaimana bukti P.6 dan T.I.9 adalah sahmenurut hukum , dikarenakan Tergugat II sekarang pembandingtidak dapat membuktikan dalil bantahannya ketidak absahan

  diketahui dandisetujui oleh Tergugat II ( istri) yang pada waktu itu masih berstatussebagai pasangan suami istri , maka hutang tersebut merupakanhutang persatuan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Tergugat dan Tergugat II meskipun telah bercerai, dan juga telah disimpulkanpada halaman 25 tersebut bahwa jual beli antara Penggugat denganTergugat sebagaimana bukti P.6 dan T.1.9 adalah sah menuruthukum , dikarenakan Tergugat Il sekarang pembanding tidak dapatmembuktikan dalil bantahannya ketidak absahan

  diketahui dan disetujui oleh Tergugat Il ( istri )yang pada waktu itu masih berstatus sebagai pasangan suamiistri, maka hutang tersebut merupakan hutang persatuan sehinggatetap menjadi tanggung jawab Tergugat dan Tergugat Ilmeskipun telah bercerai, dan juga telah disimpulkan padahalaman 25 tersebut bahwa jual beli antara Penggugat denganTergugat sebagaimana bukti P.6 dan T.I.9 adalah sah menuruthukum , dikarenakan Tergugat Il sekarang pembanding tidakdapat membuktikan dalil bantahannya ketidak absahan

• Pidie;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan pengurusan tunjangan Veteran;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (6) Komplilasi HUKUM Islam)j9===00==0n60esnsennnsnennseesMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan

• Bahwa keberatan dari Kuasa Tergugat I, III, V dan VI/ Para Pembanding tentang Penerbitan SHM No.00091tanggal 3 Juli 2008 luas tanah 2.871 m2 atas namaHasanuddin (d.h Tergugat I), Majelis Hakim tingkatbanding berpendapat bahwa oleh karena Penggugat /Terbanding telah dapat mengajukan buktibukti suratmaupun keterangan saksisaksi yang telah dapatmelumpuhkan tentang ketidak absahan SHM No.00091tanggal 3 Juli 2008 atas nama Hasanuddin (TergugatI) tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkanoleh Majelis

• No.239/Pdt.P/201 1/MSSgiMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan pernikahanPemohion dari Pema@rion II 16tSGi Ul jnssecxsnennneccenn neem cnieannnnnnmemenmnnnnnneMenimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan PemohonIl serta keterangan dua orang saksi dipersidangan terungkap fakta bahwaPemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun1999 di Gampong S B Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, dan saat iniPemohon

• Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan