Ditemukan 4439 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dipa dapa dappa dpra depa
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 04-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
RADIMAN, SH
Terdakwa:
1.SARJANUDDIN SE., M.Pa. Bin M. JUSUF
2.DEDY ASMEILIZA, ST. Bin ASKARI
184 — 54
  • Aceh Barat Daya.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumenn Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) Dinas Pendidikan tanggal 15 Oktober 2015.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang kepada SMPN 1 Manggeng Nomor: 028/1222/2015 tanggal 28 Desember 2015.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kab.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2015 Belanja Langsung.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rekening Koran Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 dari Bank Aceh Cabang Blang Pidie Nomor Rekening: 090-01.05.5801216 a.n CV. SAID M. ARSALI.
    Nomor DPPA SKPK : 1.010101165352dikeluarkan Dinas Keuangan pada bulan Oktober 2015 nama kegiatannyaberubah menjadi Peningkatan Sarana SD/ MI/ SMP/ MTSn di Abdya,setelah DPPA kami terima selanjutnya saya meminta saudara ZainiDahlan selaku staff sekretaris Dinas Pendidikan meminta tanda tanganTim Anggaran Pemerintan Daerah yang ada dalam DPPA, setelah semuaTim Anggaran menandatangani selanjutnya saya perbanyak dandibagikan pada bidang masing, setelah itu tugas Saksi selesai ;Hal 31 dari 118 hal Putusan
    karena perintah lisan Kadis Pendidikan sekira bulanAgustus 2015, DPPA harus sesuai PPASP namun saya mengerjakanDPPA tanpa melihat PPAS karena perintah Kepala Dinas Pendidikan Drs.Yusnaidi M, Pd, jadi Saksi tidak tahu dalam Rancangan Prioritas PlafonAnggaran Sementara Perubahan (PPASP) nama kegiatannya PengadaanAlat Praktik dan Peraga namun dalam DPPA menjadi Pekerjaan ELearning (TIK) Kegiatan Peningkatan Sarana SD/ MI/ SMP/ MTsn yangseharusnya tidak boleh dirubah kecuali sesuai PerGub Aceh, yang
    Bnaserahkan Laporan Hasil Pengadaan Langsung dan Dokumen Perusahaanpada Pak Sarjan.Bahwa, terdakwa belum liat DPPA untuk Pengadaan E learning (TIK)Kegiatan Peningkatan Sarana SD/ MI/ SMP/ MTsn di Abdya pada DinasPendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2015, dalam satumata rekening jika dalam DPPA kegiatan tersebut sudah dirinci untukkegiatan/sekolah penerima dapat dilakukan kontrak untuk masingmasingatau dipecah, hal ini dari Bimbingan Tekhnis yang terdakwa ikulti.Bahwa, Tugas dan Kewenangan
    Pe Go Bo fsmempunyai dasar hukum bertindak yang sesuai dengan SK penunjukan BupatiKabupaten Aceh Barat Daya ;.Menimbangn, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahunn Anggaran2015, Nomor DPPA SKPK 1.01 01 01 16 53 5 2, Formulir DPPA SKPK 2.2.1,telah sangat terang dan jelas terlihat bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer, Rincian Perubahan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
    Bnatelah ditetapbkan harga sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh jutarupiah);Menimbang, bahwa dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahunn Anggaran 2015, Nomor DPPASKPK 1.01 01 01 16 53 5 2, Formulir DPPA SKPK 2.2.1 tersebut ditanda tanganioleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terdiri dari:1. Drs. Thamrin : Ketua2. Drs. M. Hanafiah : Wakil Ketua3. Drs. HM. Nafis, MM : Wakil Ketua4. Amrizal, SSos : Wakil Ketua5. Weri, MA : Wakil Ketua6.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 35/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS
Tanggal 12 Oktober 2017 — dr. JAMAL SAHIL M.Kes. Alias JAMAL Bin SAHIL.
68 — 37
  • Alias JAMAL Bin SAHIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; Menyatakan uang pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dirampas untuk Negara ; Memerintahkan agar barang bukti berupa : - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun
    2010.- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2014.- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2012.- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2013
    Menyatakan barang bukti berupa :Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2010.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2014.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2012.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2013.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal31 mei Tahun 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat SetoranKebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Peritah Pencairan
    Memerintahkan agar barang bukti berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2010. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2014. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2012.Hal. 24 dari 37 hal, Put.No.35/PID.SUS .TPK/2017/PT.Mks Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2013.
    AliasJAMAL Bin SAHIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan ;Menyatakan uang pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dirampas untuk Negara ;Memerintahkan agar barang bukti berupa :Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2010.Hal. 32 dari 37 hal, Put.No.35/
    PID.SUS .TPK/2017/PT.MksDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2014.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2012.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun2013.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 mei Tahun2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, SuratTanda Setoran (STS), Surat Peritah Pencairan dana (SP2D), Surat PerintahMembayar (SPM) Surat permintaan Pembayaran (SPP)
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM
130 — 80
  • SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Realisasi Anggaran : Rp4.830.000.000,00Sisa >: Rp.
    Lambuyasebagaimana dokumen DPA dan DPPA yang pemeriksa perlihatkan yaknia. Nomor DPA SKPD > 1.01.01.02.22.5.2b. Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2on Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Bahwa semua Kepala sekolah sebanyak 7 SD yang Saksi bawakan SPJnyatermasuk Saksi untuk dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedungkantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan saranadan prasarana Aparatur yang melekat pada DPASKPD Dinas PendidikanKab.
    Abuki saat itu dansebagaimana dokumen DPA yang baru kami ketahui didalamnya, anggaran yangseharusnya kami terima sesuai DPA dan DPPA.
    Kdipernah tahu jumlah anggaran kegiatan tersebut, akan tetapi setelah diperlihatkanoleh Pemeriksa berupa DPA dan DPPA bahwa terdapat anggaran :Nomor DPA SKPD > 1.01.01.02.22.5.2Nomor DPPA SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Bahwa didalamnya saksi melihat adanya anggaran kegiatan tsb sebelum dansetelah perubahan yakni : Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)Uraianne pre DPA DPPA DPA DPPABelanjaPemeliharaan 3.450.000.0 4.830.000.Gedung dan oo
    Nomor DPPA SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2c.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-07-2016 — Putus : 05-08-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 5 Agustus 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH
Terbanding/Terdakwa : AHMAD RIJAL DALIMUNTE Alias MUNTE
81 — 27
  • 0130 / ND TPBH /IV/2012 tanggal 20 April 2012perihal permohonan bantuan atas nama ATTI DARMIATI dibantu sebesarRp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : 0682/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang suratpengantar tanggal 7 agustus 2012 ditandatangani oleh ISMAWATI A.Mdselaku bendahara pengeluaran.Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : 0682/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang ringkasanDPA/DPPA
    nomor : 0120 / ND TPBH /IV/2012 tanggal 19 April 2012perihal permohonan bantuan atas nama SULARNO dibantu sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : O668/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang suratpengantar tanggal 3 agustus 2012 ditandatangani oleh ISMAWATI A.Mdselaku bendahara pengeluaran.Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : 0668/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang ringkasanDPA/DPPA
    nomor : 0132 / ND TPBH /IV/2012 tanggal 20 April 2012perihal permohonan bantuan atas nama NANANG dibantu sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : O666/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang suratpengantar tanggal 3 agustus 2012 ditandatangani oleh ISMAWATI A.Mdselaku bendahara pengeluaran.Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : O0666/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang ringkasanDPA/DPPA
    Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A.
    Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A. Md.15.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ZAENUROFIQ, SH
Terdakwa:
Drs. H. ARDIANSYAH A Bin H. ASIM
162 — 39
  • 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Oktober 2010 sebesar Rp. 52.397.809.372,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp. 110.161.762.450,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 68.161.762.450,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp. 48.657.956.880,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2010 sebesar Rp. 38.657.568.880,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
    DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Nopember 2012sebesar Rp. 110.161.762.450,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012sebesar Rp. 68.161.762.450,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir
    DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Nopember 2010sebesar Rp. 48.657.956.880,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2010sebesar Rp. 38.657.568.880,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 66/
    Abdul Haris, Hindi, Husaun,Amir dan Asri Unta tanggal 15 Nopember 2010, telah dilegalisir sesualdengan aslinya;1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Nopember 2010sebesar Rp. 48.657.956.880,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan
    Abdul Haris, Hindi,Husaun, Amir dan Asri Unta tanggal 15 Nopember 2010, telah dilegalisirsesual dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Oktober 2010sebesar Rp. 52.397.809.372,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan
    Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Nopember 2012sebesar Rp. 110.161.762.450,00 telah dilegalisir sesual dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012sebesar Rp. 68.161.762.450,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-07-2015 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — Dr. Drs. PUTU BAGIADA, M.M
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2007;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2008;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2008;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2009;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009;Rencana
    Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2010;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2011;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2011;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran
    Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2010;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010;1213141516171819202122232425262728293031Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2011;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2011;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
    Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2008;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2008;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2009;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2010;Dokumen Pelaksanaan
    perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2011;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2011;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2012;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Dinas
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 14-04-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 6/PID.TPK/2020/PT BBL
Tanggal 14 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : Ir. SURANTO WIBOWO, M.Si Bin dr. TRANGGONO PRATIKNO
Terbanding/Penuntut Umum : FRANS JOMAR KARINDA, SH
221 — 93
  • .1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangjat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 22 Juni 2018.
  • .1 (satu) buah Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangjat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 30 Oktober 2018

      2. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari saksi MARULI ALDILAS, ST. barang berupa :
    5. 1 (satu) Map Kuning Usulan DPPA 2018 yang berisi Surat Nomor : 903/2087/BAKUDA Tanggal 24 Oktober 2018 Perihal : Penyusunan dan Penyampaian rancangan DPPA SKPD TA 2018 (Asli) beserta lampirannya.
    6. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2018.
    7. 1 (satu) Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kep.
    8. 1 (satu) Map Kuning DPA 2018 Pendahuluan yang berisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Angggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018, Nomor : 3.05 01 01 05 01 5 2, beserta lampirannya.
    9. 2 (dua) lembar Asli Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2018 Prov. Kep. Bangka Belitung, Urusan : Non Urusan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
      10. Bangka Belitung.1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangjat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal22 Juni 2018.1 (satu) buah Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangjat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018 BelanjaLangsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 30Oktober 2018;Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari saksiMARULI ALDILAS, ST. barang berupa :3.2.16.1 (satu
      Bangka Belitung.1 (Satu) buahFotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangjat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NODPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 22 Juni 2018.1 (satu) buah AsliDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangjatHalaman 66 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBLDaerah (DPPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD :3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 30 Oktober 2018;2.
      Bangka Belitung;1 (Satu) buah Fotocopy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangjat Daerah (DPPA SKPD) TAHalaman 78 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL4.2.4.3.2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD: 3.05 01 01 05 0152 tanggal 22 Juni 2018;4.1.15. 1 (satu) buah Asli Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangjat Daerah (DPPA SKPD) TA2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD: 3.05 01 01 05 0152 tanggal 30 Oktober 2018;Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019
      Bangka Belitung.7.1.14 .1 (Satu) buah Fotocopy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangjat Daerah (DPPA SKPD) TA2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 015 2 tanggal 22 Juni 2018.7.1.15 .1 (satu) buah Asli Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangjat Daerah (DPPA SKPD) TA2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 015 2 tanggal 30 Oktober 20187.2 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita darisaksi MARULI ALDILAS, ST. barang
      halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL7.10.567.10.577.10.587.10.597.10.607.10.617.10.627.10.63rancangan DPPA SKPD TA 2018 (Asli) besertalampirannya.1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya MineralTA 2018.1 (satu) Buku Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kep.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-10-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM
Tanggal 8 Oktober 2013 — ABDI ROSYADI, S.Sos.
43 — 44
  • Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Nomor : 1.1801200352 tanggal 12 Januari 2010 yang telahdiubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.01006200352 tanggal 08 Juli 2010, BidangPemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu SungaiUtara mempunyai Anggaran Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan OlahragawanBerbakat sebesar Rp. 1.201.840.000, (satu milyar dua ratus satu juta delapan
    Bahwa dalam Pengelolaan Dana DPPA Bidang Pemuda dan Olahraga pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010untuk Pelaksanaan Kegiatan O2SN melalui Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa,Terdakwa bersamasama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs.
    H.Muhammad Nizamuddin, Msc memerintahkan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pakaian Olahraga, Tropi dan Konsumsi Kegiatan dilaksanakansendiri, namun sebagai syarat formalitas, administrasinya harus dilaksanakanseolaholah sudah sesuai melalui proses pengadaan dengan Metode PenunjukanLangsung dan Pemilihan Langsung berdasarkan anggaran yang tercantumdalam DPPA. 222Bahwa Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H.
    Muhammad Nizamuddin, Msc) ;Kegiatan Pengadaan Snack Dan Makanan SD Lanjutan ini tidak tercantumdalam DPPA Tahun Anggaran 2010, tapi untuk Kegiatan Pelaksanaan O2SNSD tahun 2011. Namun atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd, Kegiatanini tetap dilaksanakan pada tahun 2010; Bahwa dari semua penyimpangan terkait dengan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasadi atas, ternyata Terdakwa bersamasama Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan SaksiDrs. H.
    Tahun Anggaran 2010 namun tetap dibiayai denganmenggunakan anggaran sisa pagu dana pengadaan snack dan konsumsi kegiatanO2SN, DPPA Tahun Anggaran 2010, hal ini dilakukan Saksi H.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 33/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 4 Juli 2018 — AWALUDDIN,S.P
102 — 33
  • DLUNAENGINEERING nomor : 3409/SP2DLS/BPBD/2015 tertanggal24 Nopember 2015;2 (dua) Lembar Daftar penerimaan/pembayaran honorariumpanitia pelaksana kegiatan penunjang operasional Dak tahunanggaran 2015;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium Pejabatpembuat komitmen Penerima AWALUDDN, S.P;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium panitiapelaksana kegiatan penunjang operasional Dak PenerimaAHMAD YASIN, S.E.4 (empat) lembar dokumen perubahan pelaksanaan anggaransatuan kerja perangkat daerah (DPPA
    SKPD) Tahun anggaran2015 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 01 26 02 5 2Sumber Dana Alokasi Khusus (D A k);Him. 42 dari 62 him.
    Put.Nomor 33/PID.SUS.TPkK/2018/PT MKS64)65)66)67)68)69)70)71)4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 05 5 2 Sumber DanaAlokasi Khusus (D A kK);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 03 5 2 Sumber DanaAlokasi Umum (D A U);1 (satu) Lembar Surat perintah nomor : 820/164/VIVBKD/2015tertanggal
    SKPD) Tahun anggaran2015 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 01 26 02 52Sumber Dana Alokasi Khusus (D A k);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 05 5 2 Sumber Dana AlokasiKhusus (D A k);Him. 51 dari 62 him.
    Put.Nomor 33/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS65.66.67.68.69.70.71.72.4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 03 5 2 Sumber Dana AlokasiUmum (D A VU);1 (satu) Lembar Surat perintah nomor : 820/164/VIVBKD/2015tertanggal 01 Agustus 2015 tertanda H.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2016 — Putus : 05-08-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 5 Agustus 2016 — AHMAD RIJAL DALIMUNTE Alias MUNTE;
67 — 27
  • Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD.
    Kepri) Nomor: 0129/NDTPBH/IV/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Permohonan Bantuan.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0691/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012 SuratPengantar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanjungpinang 08 Agustus2012 tertanda Bendahara pengeluaran ISMAWATI, A.Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0691/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD
    Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A.
    Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD tertanda Bendaharapengeluaran ISMAWATIA.Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0681/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, Rincian RencanaPenggunaan Uraian UKM Usaha Tahu Tempe atas nama Tofik Jumlah Rp35.000.000, Tanjungpinang 7 Agustus 2012 tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATIA.Md.Surat Perintah Pencairan Dana No.SP2D: 06502/SP2D/1.20.06.02/ 2012,tanggal 8 Agustus 2012 kepada UKM usaha tau tempe an.
    Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD tertanda Bendaharapengeluaran ISMAWATILA.Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0664/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, Rincian RencanaPenggunaan Uraian UKM Usaha Tahu Tempe atas nama Tofik Jumlah Rp35.000.000, Tanjungpinang 3 Agustus 2012 tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATIA.Md.Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 06518/SP2D/1.20.06.02/ 2012,tanggal 8 Agustus 2012 kepada UKM usaha tau tempe an.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 8 Juni 2016 — OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (alm) alias ABAH
42 — 17
  • Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A. Md.Halaman 123 dari 292 Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR1241241516171819Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Rincian Rencana Penggunaan, Kode rekening 5.1.5.09.05, UraianUKM Usaha Tahu Tempe atas nama Abdul Muni Jumlah Rp 35.000.000,tertanda bendahara pengeluaran ISMAWATI, A.
    Kepri) Nomor: 0127/NDTPBH/IV/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Permohonan Bantuan.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0664/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, Surat Pengantar kepada PPKDtanjungpinang tanggal 3 Agustus 2012 tertanda Bendahara pengeluaranISMAWATI,A.Md..135141516171819Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0664/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD tertanda Bendahara pengeluaran
    Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATLI, A.
    Tahun 2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD Tanjungpinang 07 Agustus 2012 tertanda BendaharaPengeluaran ISMAWATI,A.Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor :0686/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 Tahun 2012 kepada UKM Usaha TahuTempe an.EVI SUHARSINI tanggal 7 Agustus 2012 Tahun 2012 RincianRencana Penggunaan UKM Tahu Tempe an.
    Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendahara pengeluaranISMAWATI, A.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-05-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 21 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH
Terbanding/Terdakwa : BIMA ILHAM BASTAMAN, SE Alias BIMA
101 — 27
  • Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/L2 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A.
    Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : 0682/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang ringkasanDPA/DPPA/DPALSKPD, tanggal 7 agustus 2012 ditandatangani olehISMAWATIA.Md selaku bendahara pengeluaran.15.
    Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDnomor : 0661 /SPP /LSLN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD Tanjungpinang 03 Agustus 2012 tertandaBendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.15.
    Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDnomor : O686/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD Tanjungpinang 07 Agustus 2012 tertandaBendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDnomor : O686/SPP/LSLN/PPKD/VIII/L2 Tahun 2012 kepada UKMUsaha Tahu Tempe an.EVI SUHARSINI tanggal 7 Agustus 2012 Tahun2012 Rincian Rencana Penggunaan UKM Tahu Tempe an.
    Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A. Md.15.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Terdakwa : FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS,M.K.M Diwakili Oleh : IRWANSYAH RAMBE,SH
Terbanding/Penuntut Umum : Yuni Hariaman.SH.MH
124 — 86
  • SKPD) Dinas Kesehatan Kota PadangsidimpuanTahun Anggaran 2020 Nomor: 1.020101340252 telah ditampung dana kegiatanBantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sadabuan sebesarRp.690.400.000, (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yangbersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dari DPPA tersebutterdapat anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatanSurveilens Pencegahan dan Penanganan Covid19 sebesar Rp.136.000.000,(seratus tiga puluh enam juta rupiah)
    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020, No. DPPA SKPD: 1. 02 01 0134 13 5 2;Surat Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan UPTD Puskesmas Sadabuanperihal Usulan Permohonan Insentif bagi Tenaga Kesehatan KotaPadangsidimpuan Nomor : 800/757/Pusk.
    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020, No. DPPA SKPD : 1. 02 0101 341352;Surat Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan UPTD PuskesmasSadabuan perihal Usulan Permohonan Insentif bagi Tenaga KesehatanKota Padangsidimpuan Nomor : 800/757/Pusk.
    Wiyono, SH).Bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan ditemukan faktasebagai berikut:Bahwa berdasarkan DPPA (Dokumen Perubahan PelaksanaanAnggaran) Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan NomorHalaman 48 dari 78 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT MDN1.020101340252 tanggal 5 Mei 2020 terdapat Program BantuanOperasional Kesehatan di UPTD.
    M.Kes; Sofian Mahdalena Lubis, SKM; Ahli atas nama SarmauliSihombing, Spi., dan suratsurat yang diajukan selama persidangan berlangsungdiperoleh faktafakta sebagai berikut yaitu :Bahwa berdasarkan DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran)Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Nomor 1.020101340252 tanggal 5 Mel2020 terdapat Program Bantuan Operasional Kesehatan di UPTD.
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Umum
Register : 10-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pol
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, SH
Terdakwa:
DARMAN ARDI BONGGALOTONG Alias DARMAN
88 — 40
  • sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

    3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

    5. Menetapkan barang bukti berupa:

    - 1 (satu) rangkap foto copy DPPA

    Tamrin Ahmadnantinya akan memenangkan pengerjaan proyek tersebut, saat ituterdakwa memperlihnatkan DPPA SKPD (Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran2019;Bahwa atas hal yang disampaikan dan diperlihnatkan oleh terdakwatersebut selanjutnya saksi H.
    Terdakwa memperlihatkan DPPA (DaftarPelaksaaan Perubahan Anggaran) Tahun 2019 dan dalam DPPAtersebut memperlihatkan bahwa jumlah anggaran untuk pengerjaanTalud Kantor KPUD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 600.000.000,00(enam ratus juta rupiah)Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan akan memberikan proyektersebut kepada saksi H. Thamrin Ahmad apabila saksi H.
    Tamrin Ahmadnantinya akan memenangkan pengerjaan proyek tersebut, Terdakwamengaku dekat dengan Bupati Mamasa dan telah diberikan proyek tersebutoleh Bupati Mamasa;Bahwa saat itu. terdakwa memperlihatkan DPPA SKPD (DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) TahunAnggaran 2019 kepada saksi H. Tamrin Ahmad untuk menyakinkan saksiH.
    TamrinAhmad nantinya akan memenangkan pengerjaan proyek tersebut, Terdakwamengaku dekat dengan Bupati Mamasa dan telah diberikan proyek tersebutoleh Bupati Mamasa, saat itu terdakwa memperlihatkan DPPA SKPD (DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) TahunAnggaran 2019 kepada saksi H.
    Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) rangkap foto copy DPPA SKPD (Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) TahunAnggaran 2019; 1 (Satu) lembar struk transfer melalui Agen Brilink Kios Fahri Sepakuandengan No. Ref : 100301898301, ke rekening atas nama IlhamHalaman 56 dari 58 halaman. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-07-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 12 September 2018 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
H. ABDUL WAHAB, S.H
68 — 26
  • atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yangbertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut : Berawal pada Tahun 2014, Pemerintahn Daerah Kabupaten Pelalawanmengadakan Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran berdasarkan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA
    SKPD)Tahun Anggran 2014 tanggal 10 November 2014, NO DPPA SKPD 1.021.02.01 01 019 5 2, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran,Honorarium Tenaga Honor Dinas (77org x 12 bin), Jumlah Rp. 1.386.000.000,00 (satu miliyar tiga ratusdelapan puluh enam juta rupiah).
    SKPD)Tahun Anggran 2014 tanggal 10 November 2014, NO DPPA SKPD 1.021.02.01 01 019 5 2, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran, Honorarium Tenaga Honor Dinas (77org X 12 bin), Jumah Rp. 1.386.000.000,00 (satu miliyar tiga ratusdelapan puluh enam juta rupiah).
    diduga, bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal pada Tahun 2014, Pemerintahn Daerah Kabupaten Pelalawanmengadakan Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran berdasarkan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA
    SKPD)Tahun Anggran 2014 tanggal 10 November 2014, NO DPPA SKPD 1.021.02.01 01 019 5 2, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran,Honorarium Tenaga Honor Dinas (77org xX 12 bin), Jumah Rp. 1.386.000.000,00 (satu miliyar tiga ratusdelapan puluh enam juta rupiah).
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.TPK/2016/PT PT PBR
Tanggal 8 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH
Terbanding/Terdakwa : Obos Bastaman Bin Cece Sabana (alm) Als Abah
44 — 25

  • 14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 0661 /SPP /LS-LN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Tanjungpinang 03 Agustus 2012 tertanda Bendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.

    14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 0670 /SPP /LS-LN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Tanjungpinang 03 Agustus 2012 tertanda Bendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.

    13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 0667 /SPP /LS-LN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Tanjungpinang 03 Agustus 2012 tertanda Bendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.

    14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 0686/SPP/LS-LN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Tanjungpinang 07 Agustus 2012 tertanda Bendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.

    14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0659/SPP/LS-LN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012 Ringkasan DPA/DPPA-/DPAL-SKPD. Tertanda bendahara pengeluaran ISMAWATI, A. Md.
    nama ATTI DARMIATIdibantu sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaranPPKD Nomor : 0682/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentangsurat pengantar tanggal 7 agustus 2012 ditandatangani olehISMAWATI A.Md selaku bendahara pengeluaran.Halaman 59 dari 292 Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR14.15.16.17.18.19,Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaranPPKD Nomor : 0682/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentangringkasan DPA/DPPA
    0123 / ND TPBH /IV/2012 tanggal 19 April2012 perihal permohonan bantuan atas nama PARNYOTOdibantu sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).13.Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaranPPKD Nomor : 0671/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentangsurat pengantar tanggal 3 agustus 2012 ditandatangani olehISMAWATI A.Md selaku bendahara pengeluaran.14.Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaranPPKD Nomor : 0671/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentangringkasan DPA/DPPA
    Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal3 Agustus 2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertandabendahara pengeluaran ISMAWATI, A.
    Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012,tanggal 3 Agustus 2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD.Tertanda bendahara pengeluaran ISMAWATI, A.
    Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 8/PID.TPK/2018/PT PAL
Tanggal 13 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : RISMANTO, SH.,MKN
Terbanding/Terdakwa : FADHLI HASMIN Alias FADHLI LEMBAH Alias FADHLI, ST
80 — 21
  • Prisma;
  • Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;
  • Foto Copy SK. Bupati Touna No.: 188.45 / 14 / BPKAD Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas / Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja Di Lingkungan PEMDA Kab.
    DPPA SKPD 1.02 01 01 25 07 5 2 pada UnitOrganisasi Dinas Kesehatan terdapat anggaran Pembuatan Saluran Depandan Samping Rumah Sakit Umum Wakai sebesar Rp. 412.531.000 (EmpatRatus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah;e Bahwa pada tahun 2014 CV.
    Indy GitaPersada;18) Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV.Prisma;19) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, BelanjaLangsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;20) Foto Copy SK.
    Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, BelanjaLangsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;20. Foto Copy SK. Bupati Touna No.: 188.45 / 14 / BPKAD TentangBendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaDinas / Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja Di Lingkungan PEMDA Kab.Touna TA. 2015;21.
    Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No.DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 52;20. Foto Copy SK. Bupati Touna No.: 188.45 / 14 / BPKAD TentangBendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaDinas / Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja Di Lingkungan PEMDA Kab.Touna TA. 2015;21.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2017 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bdg
Tanggal 19 Desember 2016 — Drs. JAMALUDIN MALIK , MM Bin K.H RUJAI DAHLAN
96 — 23
  • Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.IIAKeu/2009tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Pejabat PenggunaAnggaran /Pengguna Barang Sekretariat Daerah Kabupaten TasikmalayaHalaman 3 dari 251 halaman Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK / 2016/PN.BdgKepada Para Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat DaerahKabupaten Tasikmalaya Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.7 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 dengan nomor
    Bahwa pada DPA/DPPA Bagian Umum Sekretariat Daerah KabupatenTasikmalaya Tahun Anggaran 2011 mempunyai anggaran untuk pengadaanmeubelair perlengkapan gedung kantor, dan peralatan gedung kantor sebagaiberikut : No Uraian Nomor DPA/DPPA Tanggal Nilai DPA(Rp)DPA1. Pengadaan 1.20.03.01.02.10.5.2 2001 426.775.000,00Mebeulair 20112. Pengadaan 1.20.03.01.02.09.5.2 2001 660.595.000,00Peralatan 2011Gedung Kantor 3.
    Pelaksanaan serta seleksi pelaksana penyedia barang/jasa pada kegiatanpengadaan barang jasa tersebut masih mengacu pada Perpres 54 tahun2010 mengingat anggaran tersebut tersedia pada DPA/DPPA pada tahun2012.diatasadalah untuk pengadaan Meubelair, peralatan gedung kantor danperlengkapan kantor..
    Bahwa pada DPA/DPPA Bagian Umum Sekretariat Daerah KabupatenTasikmalayaTahun Anggaran 2011 mempunyai anggaran untuk Pengadaanmeubelair perlengkapan gedung kantor, dan peralatan gedung kantor sebagaiberikut : No Uraian Nomor DPA/DPPA Tanggal Nilai DPA(Rp)DPAi; Pengadaan 1.20.03.01.02.10.5.2 2001 426.775.000,00Mebeulair 20112, Pengadaan 1.20.03.01.02.09.5.2 2001 660.595.000,00Peralatan 2011Gedung Kantor3.
    Pelaksanaan serta seleksi pelaksana penyedia barang/jasa pada kegiatanpengadaan barang jasa tersebut masih mengacu pada Perpres 54 tahun2010 mengingat anggaran tersebut tersedia pada DPA/DPPA pada tahun2011.Halaman 28 dari 251 halaman Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK / 2016/PN.Bdg. Bahwa peruntukkan dana sebagaimana dimaksud huruf a pada dakwaanSubsidair diatas adalah untuk pengadaan Meubelair, peralatan gedung kantordan perlengkapan kantor..
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK
Tanggal 9 Februari 2018 — YOHANES DEDY,SE.,M.Si.,
110 — 46
  • Foto copy KTP Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA)dan Foto Copy Bendahara Hibah (HEROPATRIANTO).DPPA SKPD Kabupaten Barito Utara yang berjalan sesuaidengan penyaluran dana hibah kepada Universitas PalangkaRaya, yaitu :18.5.1. . DPPA SKPD Belanja Tidak Langsung No. 1.20 05 0200 00 5 1 Tahun 2012 Hibah kepada UNPAR senilaiRp. 2.000.000.000,Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Barito Utara tentang Hibah, yaitu :18.6.1.
    DPA SKPD: 1.20 03 1400 00 5 1;5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) PemerintahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011, Belanja TidakLangsung, dengan No. DPA SKPD: 1.20 03 1400 00 5 1;5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) PemerintahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012, Belanja TidakLangsung, dengan No.
    Putusan No. 22/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK16.3.16.4.16.2.3.PeraturanDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TahunAnggaran 2012 Belanja Tidak Langsung No.
    Putusan No. 22/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK18.5.18.6.18.7.dan Foto Copy Bendahara Hibah (HEROPATRIANTO).DPPA SKPD Kabupaten Barito Utara yang berjalan sesuaidengan penyaluran dana hibah kepada Universitas PalangkaRaya, yaitu :18.5.1. . DPPA SKPD Belanja Tidak Langsung No. 1.20 05 0200 00 5 1 Tahun 2012 Hibah kepada UNPAR senilaiRp. 2.000.000.000,Peraturan Kepala Daerah & lKeputusan Kepala DaerahKabupaten Barito Utara tentang Hibah, yaitu :18.6.1.
    DPA SKPD: 1.20 03 14 00 00 5 1;5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) PemerintahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011, Belanja TidakLangsung, dengan No. DPA SKPD: 1.20 03 14 00 00 5 1;5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) PemerintahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012, Belanja TidakLangsung, dengan No.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-12-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUDIYANTO, S.E.,M.M.
161 — 93

  • 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Pendapatan Tahun Anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal 19 Nopember 2018, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;

    9.

    1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) PendapatanTahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal 1 Nopember 2019, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;

    10.

    1 (satu) rangkap Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe Tahun 2019;

    11.

    Konawe Tahun Anggaran 2018;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)Pendapatan Tahun Anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4tanggal 19 Nopember 2018, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)PendapatanTahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4tanggal 1 Nopember 2019, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (Satu) rangkap Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Kelautandan
    KdiSetelah Saksi masuk sebagai Kadis di September Tahun 2019 barulalah adapemasukan PAD dari Dinas Perikanan sebagaimana yang saksi ketahui, adapununtuk TA. 2019 sesuai DPA/DPPA Dinas Perikanan Target PAD sesuai dengan 3tempat penghasil PAD sebesar Rp200.000.000, yakni:e Setoran TPI/PPI Rp. 100.000.000,e Setoran BBI Rp. 75.000.000,e Setoran DEPO Wawotobi Rp. 25.000.000,Namun dari jumlah Target PAD sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sampai saatini tidak Tercapai Karena adanya Pemasukan PAD oleh Penyewa
    Sesuai dengan DPA/DPPA Tahun 2018 target PAD Dinas Kelautan dan PerikananSebesar Rp 50 Juta yang diharapkan dari Sewa Alat Berat jenis Eksavator Milik dariDinas Perikanan, namun karena kendala rusak sehingga tidak dapat mencapai Target.
    Konawe Tahun Anggaran 2018;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)Pendapatan Tahun Anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal19 Nopember 2018, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)PendapatanTahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal1 Nopember 2019, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (satu) rangkap Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Kelautandan
    Konawe Tahun Anggaran 2018;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)Pendapatan Tahun Anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4tanggal 19 Nopember 2018, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)PendapatanTahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4tanggal 1 Nopember 2019, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (satu) rangkap Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Kelautandan