Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.2/4251/BKD Tanggal 25September 2018 hal Persetujuan Pengangkatan dan pelantikan pejabatPimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Bandung; b. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/4411/BKD Tanggal 3Oktober 2018 hal Pelaksanaan Pelantikan Sekretaris Daerah danPejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Bandung;Cc.

pelantikan TERGUGAT yaitu tanggal 20 September2018, sedangkan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama SekretarisDaerah Kota Bandung tanggal 22 Maret 2019 sebagaimana diatur dalamketentuan pada Pasal 162 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016Hal. 51 dari 118 hal.

Bahwa pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama SekretarisDaerah Kota Bandung tidak memerlukan persetujuan dari Menteri DalamNegeri dan Gubernur Jawa Barat karena telah melebihi jangka waktu 6(enam) bulan terhitung tanggal pelantikan TERGUGAT yaitu tanggal 20September 2018 sedangkan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaSekretaris Daerah Kota Bandung tanggal 22 Maret 2019 sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (3) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang

;Bahwa pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama SekretarisDaerah Kota Bandung tidak memerlukan persetujuan dari Menteri DalamNegeri dan Gubernur Jawa Barat karena telah melebihi jangka waktu 6(enam) bulan terhitung tanggal pelantikan TERGUGAT yaitu tanggal 20September 2018 sedangkan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaSekretaris Daerah Kota Bandung tanggal 22 Maret 2019 sebagaimanadiatur dalam ketentuan pada Pasal 162 ayat (3) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang

Jadi proses pengisiannyahanya tinggal menunggu proses pelantikan. Proses pelantikan diaturdalam Pasal yang terpisah, dan ditandakan sebagai efektifnya sebuahkewenangan. Jadi pejabat administrasi yang sudah mendapatkan suratKeputusan namun belum dilantik, maka dia tidak dapat menjalankankewenangannya secara efektif jika dia tidak dilantik ;Ahli menyatakan pelantikan Drs. H.

Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Nias Selatan, dan apalagi Penggugat termasukcalon Kepala Desa, maka seyogianya Penggugat berterima kasihtelah terlaksananya pemilihan kepala Desa Hiliotalua KecamatanLolomatua dan bukan membuat alasan yang tidak berdasar,sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut i.

Bahwa dalil gugatan angka 1, merupakan ketentuan yang harusdijalankan dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuanPasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Selatan Nomor O05 Tahun 2017 tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ; 2.

04.12.16 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, olehkarenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah tepat dan benar serta tidak bertentangan denganketentuan hukum dan peraturan perundangUndangan yangberlaku serta asaS umum pemerintahan yang baik, sebagaimanauraian gugatan Penggugat pada angka 20 sampai dengan angka23 tersebut ; Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah

Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten NiasSelatan............ (Bukti T2) ;3,3.

Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten NiasSelatan. .....ccccecccececseeeeeeeeeeeeeeeeeees saeeeeeaenees (Bukti T3) ;4.4. Foto copy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12.16 Tahun2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Hal 27Putusan No.43/G/2020/PTUNMDNPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Nias Selatan. ..............

Meskipun demikian pemungutan suara tetap dilangsungkan ;15 Bahwa fakta tersebut pada posita butir 14 diatas menunjukkan bahwapelaksana Pemilihan Kepala Desa Lohia melanggar ketentuan Pasal 13Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa junctoketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 19 Tahun2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan ,Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala

: 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepalae Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Lohia Terpilih melanggar ketentuanPasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 2005tentang Desa juncto Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor :6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,dan Pelantikan Kepala Desa ; Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor :202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa

Kepala Desa Terpilih Desa Lohia harus dilantik ;Bahwa ternyata setelah terbit Keputusan Pelantikan molor sampai 20 (dua puluhhari) lebih baru diadakan pelantikan. Ini hanya menunggu perkembangan situasikeamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta pergantian Camat Lohiasebab ternyata Camat Lohia sebelumnya juga ikut memposisikan dirinya sebagaibagian yang berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa Lohia, sehinggaPemerintah Kab.

Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa jo. pasal 12 PeraturanBupati Muna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ; Garis datar 4 Tergugat menanggapinya bahwa keluarnya keputusan pengangkatankepala desa terpilih Desa Lohia telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yangberlaku yaitu pasal 50 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo.

PERDAKabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ;16 Bahwa Keluarnya Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentangPengangkatan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku serta mencermati Asasasas Umum PemerintahanYang Baik, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan a quo sertamelaksanakan pelantikan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Munadinyatakan sah. ;

Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan a quo oleh Tergugat padatanggal 12 Maret 2020, maka Para Penggugat menyampaikan suratkeberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Maret 2020 tentangkeberatan dan mohon untuk ditangguhkan Pelantikan Raja NegeriHutumuri, namun sebelumnya informasi yang diterima oleh ParaPenggugat bahwa akan dilakukan pelantikan Kepala Pemerintah NegeriHutumuri pada tanggal 20 Maret 2020 maka Para Penggugat membuatsurat kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2020 tentang KeberatanPengangkatan

Raja Negeri Hutumuri Karena Tidak Melalui Mata RumahParentah, dan atas surat dari Para Penggugat maka Tergugat telahmenjawab melalui Sekretaris Kota Ambon dengan Surat Nomor :068/2230/SETKOT tentang Penjelasan Terkait Pelantikan Raja/KepalaPemerintah Negeri Hutumuri tertanggal 18 Maret 2020 yang intinyabahwa Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala PemerintahNegeri Hutumuri Masa Jabatan 2020 2026 akan dilaksanakan padatanggal 20 Maret 2020;.

Sehingga Tergugat tetap bersikap bahwa Pengesahan,Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri HutumuriMasa Jabatan 2020 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret2020, dan kepada saudarasaudari maupun pihak lain yang merasatidak puas atau keberatan atas proses dan pelantikan tersebut, dapatmengajukan gugatan administrasi kepada Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN);.

Waas Batsebakepada Walikota Ambon, Perihal Keberatan danMohon Penangguhan Pelantikan Raja NegeriHutumuri, tanggal 14 Maret 2020;3. Bukti P3 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Keberatandan Mohon Penangguhan Pelantikan Raja NegeriHutumuri dari Waas Batseba dan Waas FransinaMartha kepada Walikota Ambon, tanggal 14 Maret2020;4.

Bukti P4 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat PemerintahKota Ambon Nomor : 068/2230/SETKOT, Perihal:Penjelasan Terkait Pelantikan Raja / KepalaPemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 18 Maret2020;5. Bukti P5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari BatsebaWaas dan Fransina Martha Waas kepada GubernurMaluku, Perihal: Penjelasan Terkait Pelantikan Raja/ Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 25Maret 2020;6.

Dan Pemberhentian Perangkat Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat DeSa;b.

DanPemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa

Perda KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa bahwa Surat Keterangan Lulus (SKL) tidakmemenuhi syarat administrasi seleksi pengangkatanPerangkat Desa.

PerangkatDesa Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon pada Pasal 3 sampaidengan Bagian Kesembilan Pengangkatan dan Pelantikan pada pasal 19yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukumdan Asas Profesionalitas.

Dengan tetapmelakukannya pelantikan tersebut sudah jelas Bupati Sumenep(Tergugat) dalam hal ini telah melakukan "penyalahgunaanwewenang" (detournement de pouvoir).

Adapun yang dimaksuddengan Asas Kepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep(Tergugat) masih melakukan proses pelantikan Kepala Desa Terpilihmeskipun proses pelaksanaan Pilkades telah menjadi sengketa diPengadilan Negeri Sumenep dengan adanya gugatan dariPenggugat, sehingga tindakan Bupati Sumenep tersebut telahmelanggar Asas Kepastian Hukum ;24.Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 318 / KEP /435.013 / 2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala DesaTerpilin atas nama : RAHMAWI

Danmakna pada kalimat tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin padaobyek sengketa adalah merupakan tindakan yang faktual yang harusdilakukan, dan setelah selesai pelantikan maka Surat Keputusanobyek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan mengikat lagi dengankata lain obyek sengketa dianggap bersifat satu kali pakai.Halaman 13 dari 20 halaman.

Akantetapi pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi menyatakandan berpendapat putusan Majelis Hakim PTUN Surabaya telahdibatalkan selanjutnya berkesimpulan bahwa pelantikan yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kemabali adalah suatu faktualyang berlaku untuk satu kali saja.

Oleh karenaTermohon Peninjauan Kembali masih tetap menerbitkan Surat KeputusanObyek Sengketa dan melakukan pelantikan, maka tindakan TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah melanggar ketentuan PERATURANBUPATI SUMENEP No. 01 Tahun 2013 Bab.

Selesai membakar bangunan Balai Rakyat lalusaksi Abdul Hamid Rahayaan Alias Mid pergi menuju ke Masjid di DesaNgurko untuk meluapkan protesnya atas pelantikan saksi MuhammadPadang Rahayaan dengan marahmarah.

tersebut paraterdakwa merasa kecewa dan telah membuat surat keberatanterhadap pelantikan kepala desa kepada Bupati Maluku Tenggarauntuk tidak dilakukan pelantikan terhadap saksi sebagai Kepala DesaOhoi Ngurko dan Bupati menyetujui keberatan para terdakwa, tetapitanpa sepengetahuan para terdakwa, saksi tetap dilantik;2.

Para Terdakwa menyatakan sebelum Pelantikan saksi dan MuhamadPadang Rahayaan Alias Padang sudah pernah ke desa./Ohoi Ngurkomengumpulkan masyarakat terkait pelantikan tersebut namun paraterdakwa tidak hadir; tidak benar, yang benar sebelumnya mereka berduatidak pernah turun ke Desa /Ohoi Ngurko untuk mengumpulkan wargamasyarakat terkait pelantikan tersebut;3.

Tiba tiba masyarakat dengar dari RRI kepala desa dilantik,sebelum terjadi pelantikan pada saat pertemuan dengan Bupati kamisudah mengatakan bahwa pelantikan dibatalkan namun tibatibamendengar bahwa sudah dilakukan pelantikan kepala ohoi, dimana padasaat itu para terdakwa sementara kerja balai desa maka timbulahkemarahan; Bahwa persayaratan untuk dilantik sebagai kepala ohoi, sebelumpelantikan harus duduk bebicara dengan masyarakatd, dengan BSO,camat, raja; Bahwa saksi ada bertemu dengan Bupati dan

; Bahwa Kami bertemu dengan Bupati tanggal 6 Februari 2019 sebelumpelantikan dan kami jelaskan ke Bupati mengenai mekanisme sebelumpelantikan Kepala Ohoi dan Bupati meresponnya dengan menyuruh kamiHalaman 29 dari 50 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Tulmembuat surat sebagai dasar pembatalan pelantikan dan Bupati berjanjitidak melakukan pelantikan, namun ternyata pelantikan tersebutdilaksanakan dan menyebabkan kekecewaan; Bahwa Sebenarnya bisa diselesaikan secara adat namun tidak adatanggapan atau respon

0822-9927-5297 dan 0821-6646-4609 dengan Nomor Imei 1 : 3559917082291247

IPNU dan IPPNU memperingati HARLAH 93 NU

Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggitepatnya di Lapangan Sri Mersing (lapangan Merdeka) Kota Tebing Tinggidiadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahirNahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama);Bahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalah WalikotaTebing Tinggi, Pejabat Polda Sumut Ibu Ibu Perwiritan Sekota TebingTinggi, Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota Tebing Tinggi

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati harilahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke93 dan Pelantikan IPNU (IkatanPelajar Nadhatul Ulama) dan IPPNU (lkatan Pelajar Putri NadhatulUlama) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 muliapukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU)yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan padahari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di JalanSutomo Kel. Rambung Kec.

Saksi CANDRA GUNAWAN ALIAS CANDRA, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni mengenaikeributan yang terjadi pada saat acara tabligh akbar tausiyah kebangsaanmemperingati hari ulang tahun Nahdlatul Ulama (NU) serta Pelantikan IkatanHalaman 12 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN TbtPelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama(IPPNU);Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27

OKI DONI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan guna memberikan keteranganterkait keributan yang terjadi pada saat acara Tabligh Akbar TausiyahKebangsaan;Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dilaksanakan Tabligh AkbarTausiyah Kebangsaan Pelantikan IPNU dan IPPNU guna memperingati hariulang tahun NU ke93 sekaligus acara Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNahdlatul Ulama) dan IPPNU merupakan (Ikatan Pelajar Putri NahdlatulUlama) yang

Bukti T.2 : Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PLPemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa;3. Bukti T.3 : Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;A.

, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenBuol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta PeraturanBupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan PemberhentianKepala Desa, ternyata tidak ditemukan ketentuan mengenai batas

desa terpilin di desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desasecara serentak di wilayah hukum Kabupaten Buol diatur dalam Pasal 27 Ayat(3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 70, Pasal 72, dan Pasal 73 Ayat (1)Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak danPemberhentian

, dan Pemberhentian Kepala Desa, juncto Pasal 72 dan Pasal 73Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa SecaraSerentak dan Pemberhentian Kepala Desa, maka prosedur/tahapansebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, junctoPasal 70 Peraturan Bupati Buol

,sebagaimana prosedur yang diatur pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa, juncto Pasal 70 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala DesaSecara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatelah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD(6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapatKelengkapan Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000. (seratusuntuk Belanjadelapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yangdibuat oleh saksi Ventje N.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang menyebutkan bahwa : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah .Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan dan PelantikanAnggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Rp. 250.000.000.Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000. (seratusuntuk Belanjadelapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yangdibuat oleh saksi Ventje N.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya dalamAPBD Induk belum dianggarkan dan dalam laporan pertanggung jawabankeuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.

Abubakar Masbait yang dibuat oleh saksi Ventje NLesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Ap. 250.000.000. (dua ratus limapuluh juta rupiah), terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp. 86.750.000.

sampai dengan 247,250 sampai dengan 254 berikut bukti pertanggungjawabannya (catatan BKU nomor 221,248, 249 penerimaan dengan SP2D);52. 1 (satu) ordner BKU rumah tangga Wakil Kepala Daerah asli bulan Desember tahun 2014 buku II nomor 255 sampai dengan 301 berikut bukti pertanggungjawabannya (catatan BKU nomor 303 sampai dengan 305 masih di Bendahara Pengeluaran);53. 55 (lima puluh lima) buah ucapan terima kasih Bupati TTS;54. 67 (enam puluh tujuh) undangan pengambilan sumpah jabatan serta pelantikan

2014 tanggal 5 Maret 2014;137 Nota kios Kobar tanggal 12 Maret 2014 senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);138 Kwitansi dengan nomor BKU 72 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);139 Nota pesanan Nomor : Setwan. 01.03.028/09/2014 tanggal 05 Maret 2014 senilai Rp. 17.500.000,- (dua puluh juta rupiah);140 Surat perintah kerja (SPK) Nomor : Setwan. 01.03.028/08/2014 tanggal 5 Maret 2014;141 1 (satu) jepit daftar undangan pelantikan

Sekretariat Dewan;Bahwa DPRD tidak pernah membahas dana pelantikan Bupati dan WakilBupati senilai Rp. 250.000.000.Halaman 48 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa DPRD pernah membahas dana makan minum untuk pelantikan Bupatidaan Wakil Bupati senilai dakam RKA tanggal 4 Nopember 2013 senilai Rp.57.500.000,Bahwa dana senilai Rp. 57.500.000, untuk jamuan prasmanan 1.000 (seribu)orang dengan perincian Rp. 50.000, per orang;Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai dana untuk pelantikan

tidak adauntuk acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;Bahwa mengenai dana senilai Rp. 250.000.000, untuk kegiatan makan minumdalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tersebut Saksi tidak tahukarena tidak pernah dibicarakan dalam rapat panitia pelantikan;Bahwa Saksi tidak tahu pada Sekretariat Daerah TTS ada kode rekeningkhusus untuk acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;Bahwa Saksi tahu acara pelantikan di DPRD maupun acara di Kantor Bupatidilaksanakan secara paralel artinya di DPRD dan

tahu snack selain yang disiapbkan oleh Dewan tidak ada snacklain dari luar;Bahwa seletah acara di DPRD tidak ada acara lain;Bahwa dalam undangan tidak disebutkan bahwa setelah pelantikan akandilanjutkan dengan acara makanmakan di Sekretariat Pemda TTS;Bahwa setelah pelantikan ada makan siang;Bahwa Saksi menghadiri rapat panitia pelantikan Bupati dan Wakil Bupatihanya satu kali saja;Bahwa kalau rapat yang membicarakan mengenai makan minum saat ituSaksi tidak hadir;Bahwa Saksi tidak tahu Ketua Seksi

Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun2014;Halaman 79 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa Saksi hadir dalam kapasitas sebagai rohaniawan;Bahwa acara tersebut berlangsung di gedung DPRD Kabupaten TTS;Bahwa Saksi tahu dalam acara tersebut ada makan minum;Bahwa makan minum berupa snack dan makan prasmanan dimana snacksebelum acara pelantikan di gedung DPRD sedangkan makan prasmanansetelah acara pelantikan di Kantor Bupati;Bahwa yang di undang untuk mengikuti acara pelantikan tersebut

SPJ Pelantikan 1 (satu) Map @ Rp.250.000.000.4. SPJ Pengresmian 1 (satu) Map @ Rp. 150.000.000,dari Misraim M.M.H.

Bahwa PEMOHON secara hukum seharusnya sudah memenuhi syaratuntuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan sebagai KEPALA DUSUN(BEKEL) TLOGOJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH, KAB.Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor : 5/P/FP/2018/PTUNSmg.DEMAK. Akan tetapi, Kepala Desa Tlogopandogan (TERMOHON) tidakbersedia melakukan pengangkatan dan pelantikan kepada diri PEMOHONsebagai Kepala Dusun Tlogojati Desa Tlogopandogan ;c.

Bahwa pada tanggal 16 April 2018 PEMOHON telah mengajukanpermohonan kepada TERMOHON dengan Surat Nomor : 071/SKLIDP/V/2018 tertanggal 16 April 2018, Perihal: PermohonanPengangkatan Dan Pelantikan, dimana surat tersebut telah diterimasecara lengkap oleh TERMOHON pada tanggal 16 April 2018 dan akanjatuh pada tanggal 30 April 2018 (batas waktu 10 hari kerja).

Bahwa jika hingga lewat batas waktu yang ditentukan TERMOHON tidakmenerbitkan Keputusan berupa pengangkatan dan pelantikan, berdasarkanPasal 53 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahantersebut, maka tindakan TERMOHON yang tidak menerbitkan Keputusandan/atau tindakan berupa pengangkatan dan pelantikan telah memenuhikualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisimengabulkan PERMOHONAN (KTUN FiktifPositif) ;5.

Dimana surat tersebut telah diterima secara lengkap oleh TERMOHONpada tanggal 16 April 201 8; 20+ 45.Bahwa PEMOHON secara hukum seharusnya sudah memenuhi syarat untukdilakukan Pengangkatan Dan Pelantikan sebagai KEPALA DUSUN (BEKEL)TLOGOUJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH, KAB.

Bahwa hingga batas waktu 14 hari sebagaimana disebutkan pada point 45 diatas, Kepala Desa Tlogopandogan (TERMOHON) tidak bersedia melakukanpengangkatan dan pelantikan kepada diri PEMOHON sebagai KEPALADUSUN (BEKEL) TLOGOJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH,47.Bahwa adapun alasan TERMOHON untuk tidak melantik PEMOHON sebagaiKEPALA DUSUN (BEKEL) TLOGOJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC.GAJAH, KAB.

;Demikian jugasetelah pelantikan beberapa hari, Penggugat jugatelah mengirim surat kepada Kepala Desa Sampang yang menanyakantentang dasar tindakan Kepala Desa Melantik dan meminta foto copySurat Keputusan Kaur Keuangan yang baru dilantik, Bahwa dari Suratyang diajukan tersebut dapat diketahui Penggugat telah mengetahuiadanya Pelantikan dan Surat Keputusan dimaksud, mengapa pada saatitu Penggugat tidak mengajukan Gugatan TUN? tidak masuk akal !!! kemana saja selama ini dikau ??? ;2.

Saksi bernama Agung Wicaksono pada pokoknya menerangkan:Bahwa Saksi tidak mengetahui ada lowongan perangkat desa;Bahwa Saksi pernah melihat ramairamai dibalai desa terkaitPilperades hanya waktu pelantikan;Bahwa pelantikan dilaksankan pada tanggal 10 Maret 2018; Bahwa Saksi hadir pada saat pelantikan dan pelaksanaannya lancartidak ada yang proteS;00n nnn nn nn nn nn cnn ne nce ncneeBahwa 2 hari setelah pelantikan ada pengumuman ditempel di papanDalla (esa), 22s esse teem ence eect eens eeeBahwa Saksi

saat acara pelantikan tanda tangan kehadiran padaNOM OD 37 jnnnnnn nnn newer cence nen nnn n nn en cere nnn nce n nnn n nen n nna nnneennnenneencnenses.

Bahwa Saksi melihat pengumuman hasil seleksi di Kecamatan tahun Bahwa Saksi kenal dengan Misbakhul Munir dan Zygit Zunanto Putro; Bahwa Saksi mendapatkan undangan untuk pelantikan dari panitiadiberi oleh pak Masrokin tetapi tidak hadir; Bahwa pelantikan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018; Bahwa yang ikut seleksi untuk formasi Staf Kaur Pemerintahan ada 11 Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK pak Masrukin diangkat sebagaipanitia Pilperades;Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal27

Dalamkonteks perkara ini, seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calonperangkat desa Desa Sampang hingga pelantikan Saudara Masronisebagai Kaur Keuangan yang didasarkan pada objek sengketa,dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi; Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan Masroni sebagai KaurKeuangan telah dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Sampang danterpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebutkepada masyarakat (vide Bukti T.18 dan Bukti T.21) selanjutnya

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini,gedung ini akan kami tutup, keluarkeluar.

datang rombonganorang atas nama GARDA TTU menggunakan truk melakukandemo di halaman depan gedung Biinmafo dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Putusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 20 dari 54e Bahwa saksi hanya mendengar orang berteriak makimaki namunsaksi tidak tahu pasti siapa

truk melakukan demo di halaman depan gedungBiinmafo dan masuk kedalam gedung sambil berteriakteriak hariPutusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 23 dari 54ini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi lalumembanting dan memukul kursi yang tersusun rapi di di dalamgedung sehingga saat itu saksi serta peserta pelantikan lainnyatakut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;e Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai Biinmafo adalah terdakwa diikuti oleh

TTUPutusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 31 dari 54di gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk

Saya Para Peserta Pilperades Tahun 2018 MemintaPenundaan Pelantikan yang diwakili oleh peserta Izrofuzain yangdisampaikan Kepada Bapak Kepala Desa M. Asnawi, S,Ag danKetua Panitia, untuk menunda pelantikan, namun di jawab (sayatetep melantik sesui skedul atau jadwal yang telah ditentukan);4.

Penggugat hadir, mereka protes kepadapanitia supaya tidak ada pelantikan; Bahwa ketika Sdr.

Saksi bernama Nurhadi, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi hadir dalam pelantikan karena diundang sebagaiLKMD; Bahwa yang dilantik pada Kadus Ill adalah Sdr. Nur Bahwa yang hadir dalam pelantikan pada tanggal 12 Maret 2018yaitu RT, RW, LKMD, BPD, dan TokohMasyarakat; Bahwa Penggugat hadir dalampelantikan; Bahwa proses pelantikan berjalan lancar tetapi pada saatmembacakan kata pelantikan Sdr.

Edhy Haryanto datang melakukanprotes supaya tidak diadakan pelantikan;Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi mengetahui undangan yang dibuat Kepala Desaterhadap pelantikan; 0 nn orn nnn nnn ne ncn nnn nn nc nnnnnns Bahwa setelah proses pelantikan tidak adakegaduhan; Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan yang dibacakanoleh Kepala Desa saat pelantikan di Balai Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelantikan Penggugatmelakukan protes kepada Siapa;0 Bahwa Penggugat masuk sendiri ke ruang BalaiMenimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal21 Februari 2019 baik pihak Penggugat dan

Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;Menyatakan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentangPedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa tidak mempunyai

Boyman (Bukti P.1 s/dP.1625);26.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa dan Penjelasannya (Bukti P.1 s/d P.1626);2/.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P.1 s/d P.1627);28.Fotokopi Peraturan Daerah

Menyatakan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;5.

, dan Pemberhentian KepalaDesa(Bukti TI,Ke5);Fotokopi Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2019Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (BuktiTI,Ke6);Fotokopi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (BuktiTI,Ke67);Halaman 48 dari

Sejak 2 (dua) hari sebelum pelantikan, KepalaDesa Ngelowetan membuat pengumuman yang ditempelkan padaPapan Informasi Desa dan di tempat lain apabila pada tanggal 15Maret 2018 ada pelantikan Tergugat II Intervensi di Kantor BalaiDesa dan juga hampir seluruh warga Desa Ngelowetan sudahdiberikan undangan pelantikan/pengambilan sumpah PerangkatDesa yang memperoleh nilai tertinggi tahun 2018 dengan jabatan Sekretaris Desa Ngelowetan yaitu Tergugat IIIntervensi;3.

MUSYAFAAH HADINIYAH sebagaiSekretaris Desa (foto copy sesuai dengan aslinya);20. 20 : Daftar Undangan Pelantikan Perangkat Desa+INgelowetan tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya);21. T21 : Daftar Hadir Rapat Acara Pelantikan Perangkat DesaNgelowetan tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya); 22.

Bahwa ada undangan untuk menghadiri pelantikan yang ditujukankepada LKMD, RT/RW, Polsek, Koramil, tokoh agama dan tokohmasyarakat serta PKK; Bahwa Saksi tidak mengetahui kehadiran Penggugat beserta temantemannya dalam acara pelantikan; Bahwa peserta yang mendaftar dalam Pilprades ada 11 orang, tetapipada saat ada penundaan sementara berdasarkan surat Bupati padatahun 2017, maka ketika dilanjutkan prosesnya ada satu orang pesertayang mengundurkan diri sehingga diikuti oleh 10 orang peserta saja; Bahwa

Bahwa yang Saksi kerjakan setelah mengetahui Bu Musyafaahmemperoleh nilai tertinggi adalah membuat berita acara yangdiserahkan kepada Tergugat untuk dilanjutkan ke Kecamatan supayaditerbitkan rekomendasi Camat guna pelantikan Bu Musyafaah danmenyebar undangan yang isinya pelantikan tanggal 15 Maret 2018tetapi dalam waktu 7 hari Pak Camat tidak mengeluarkan rekomendasipelantikan sehingga Tergugat melaksanakan pelantikan berdasarkanPasal 21 ayat (2) dan (3) Perda Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun2018;

Musafaah Hadiniyah sebagai sekretaris desayang ditandatangani olen Kepala Desa pada tanggal 12 Maret 2018 danT20,T22 berupa surat undangan dan daftar nama undangan pelantikan yangdidalamnya tercantum nama Para Penggugat yang masuk sebagaiundangan pelantikan pada tanggal 15 maret 2018; Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Bukti T19 jo T20 dan T22 secara logika hukum pengumuman tersebut dimaksudkan agarmasyarakat mengetahui adanya pelantikan /pengambilan sumpah atasnama Musafaah Hadiniyah (Tergugat

No. 804 K/Pid.Sus/201022.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal6April 2001 An. Moh.Zuhdi ;23.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Moh.luhdi ;24.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201033.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/16811444.03112001, tanggal5 April 2001 An. Lies Megawati;34.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;35.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201049.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;50.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;51.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Pasal 33 Peraturan Daerah kabupaten TimorTengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa) ; 5.

Pasal 33 PeraturanDaerah kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; 10.

Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Nifukiu Tahun 2006 saat itudidasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan (vide :Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi Masa jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima)11tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan bukanberdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (vide : Pasal

Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa DalamKabupaten Timor Tengah Selatan (vide : Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal pelaksanaan pelantikan) ; d.

Penggugat telah mengetahui adanya pelantikan Kepala Desa Nifukiu terpilihperiode 20112017 yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2011 (vide berita acarapemeriksaan persiapan tanggal 5 Juli 2012) ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakimberkesimpulan dan berpendapat bahwa dengan adanya sikap ketidakperdulian Penggugatatas perubahan keadaan hukum yang terjadi saat adanya pelantikan Kepala Desa Nifukiuterpilh periode 20112017 yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2011 hal mana

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD(6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Rp. 250.000.000.Pelantikan Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebesarRp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalamlaporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa VentjeHalaman 14 dari 53 Putusan No. 06/Pid. Tipikor/2014/PT.AMB.N.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD Halaman 19 dari 53 Putusan No. 06/Pid. Tipikor/2014/PT.AMB. (6)Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Dewan) Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000.

Bahwa kemudian alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam laporanpertanggung jawaban keuangan telah direalisasikan 100 %.Padahal daribelanja persiapan pelantikan anggota DPRD sebanyak 13 kwitansi sebesarRp. 250.000.000.

(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untukkegiatan Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRDBuru Selatan, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait danterdakwa Ventje N.