Hal itu sesuaipula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat lonu Majah, yang berbunyi:Dees ledArtinya: "Tidak boleh membahayakan dir sendiri dan orang lain"Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sesuai dengan pendapat parapakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqih dan diambilalin sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:Ys cual led ads ea aly Quasi shall Go bvei Gis G>Ubl! ellai Ley!

Putusan No. 0256/Pdt G/2017/PA.MgtANoal oy ot Noa y ag Gaull Quasi asl Cle aSay uy clineArtinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermantaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanoa ruh (hampa),sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suamiisteri dengan penjara yang berkepanjangan.

Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Memperhatikan dalil Maaddatu Hurriyati alZawjain juz 1 halaman 83 , yangoleh Majelis Hakim diambi alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :ches cailad a2 aly Quasi! shall hoi Gus GouUbll . es SUYLLEI Ss ,Cae Maal le aSay ( oliee I ciel OY cpr Ge 8 ye day jl Aly yl cued CusAllael cy elt Las a2 gallgmullHal. 7 dari 10 Put.

Hal itu sesuaipula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat lonu Majah, yang berbunyi:Deets lelArtinya: "Tidak boleh membahayakan din sendiri dan orang lain"Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sesuai dengan pendapat parapakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab figih dan diambilalin sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:Ys cual led ads ea aly Quasi shall Go bvei Gis G>Ubl! ellai Ley!

eksepsinya Tergugat telahmendalilkan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut : +52 rr reer errr rrr rere reer eeeEksepsi KompetensiAbsolut = 5 rr rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrrBahwa objek gugatan a quo tersebut merupakanHalaman 49 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 168/G/2011/PTUN JKT.rentetan/rangkaian tindakan hukum dari PUPN dalamrangka pengurusan piutang negara yang dilakukan olehPUPN karena adanya Surat Paksa yang merupakan PutusanPUPN, yang mana PUPN adalah Badan PengadilanAdministrasi Semu (Quasi

els elluYi,lisl 255Ta2 wE Wo d4 920 Tio jjl alos JI Quasi Cura abo Va a Los lg.d eauInag w sgoll QyowWb case il aol le oSou ul olixe jlpoinl OV. Alasdl cg) ob L plArtinya : Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumahtangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaatlagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satusuami isteri dengan penjara yang berkepanjangan.

gunamenyampaikan Pernyataan Pembukaan (Opening Statement) inwal prosespemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetansehubungan dengan peringatan, teguran, petunjuk yang diberlakukan olehMahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edarannya;Bahwa, sebagaimana dipahami Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia berfungsi sebagai beleidsregel yang oleh JimlyAsshidigie dalam bukunya "Perihal UndangUndang" (Jakarta, 2010:393)diklasifikasikan sebagal aturan kebijakan atau quasi

LuarNegeri adalah disetujui dan dibiayai oleh Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan butki yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan faktahukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak termasuk dalamkatagori telah terjadi perselishan dan pertengkaran yang terus menerus sehinggaMajelis Hakim menilai Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatanya , halini Sesuai dengan maksud ibarat dalam Kitab Fighus sunnah juz III halaman 327god as Quasi

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndangUndang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;14.Bahwa KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yangberwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan.Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia telah menjadisuatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia bahwa tata carapemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata(quasi

Dan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana diaturdi Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan yang diajukan oleh Penggugatharuslah diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimanaTergugat berkedudukan;15.Bahwa sifat dari Hukum Acara Praperadilan yang mengikuti tata carapemeriksaan perdata (quasi perdata) tersebut dapat ditemukan dalambeberapa Putusan Praperadilan yang serupa dengan perkara aquo, dimanaPermohonan diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dengan berdasarkanpada domisili Termohon

Eksepsi Pertama mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yakni:menyatakan PTUN tidak berwenang mengadili karena alasan PUPN incasu TERMOHON PK adalah Badan Pengadilan Administrasi SemuHalaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 01 PK/TUN/2015(quasi rechstpraak) berdasarkan UU No. 49 Prp Tahun 1960 Jo.Yurisprudensi MA No. 1205 K/Sip 1970 karenanya tidak memenuhiPasal 1 (9) UU No. 51 Tahun 2009;b.

PTTUN Jakarta yang dikuatkan olehJUDEX JURIS telah mempertimbangkan dan menyatakan eksepsi lewatwaktu tidak dapat diterima, oleh karena secara formal permohonanbanding a quo dapat diterima, banhwa sedangkan mengenai EksepsiAbsolut dengan alasan PUPN adalah quasi rechtspraak tidakdipertimbangkan;Bahwa ternyata dalam Jawabannya TERMOHON PK, sekalipun tidakpernah mengajukan permohonan eksepsi absolut mengenai kewenanganperadilan perdata;Bahwa atas kekeliruan yang nyata yang telah diperbuat oleh JUDEXFACTI

Jika terbukti sebaliknya makaterhadap merek terdaftar dimaksud dapat dilakukan penghapusan pendaftaran merekdari daftar umum merek;Permohonan pendaftaran obat quasi Penggugat kepada Tergugat II ditolak denganalasan penggunaan merek Suncream tidak sesuai dengan klaim penggunaan, terkaitnama Suncream berkonotasi sebagai tabir surya, hal ini Penggugat merasa dirugikankarena di pasaran beredar produk sejenis dengan merek Suncream yaitu produkdengan merek tidak terdaftar HOTinCream dan ijin edarnya diberikan

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam bagianbagiangugatan Penggugat, antara lain sebagai berikut:Posita Nomor 4 gugatan Penggugat:Permohonan pendaftaran obat quasi Penggugat kepada Tergugat II ditolak denganalasan penggunaan merek Suncream tidak sesuai dengan klaim penggunaan, terkaitnama Suncream berkonotasi sebagai tabir surya,...

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam bagianbagiangugatan Termohon Kasasi semula Penggugat, antara lain sebagai berikut:Posita Nomor 4 gugatan:...Permohonan pendaftaran obat quasi Penggugat kepada Tergugat II ditolakdengan alasan penggunaan merek Suncream tidak sesuai dengan klaim penggunaan,terkait nama Suncream berkonotasi sebagai tabir surya....

Hakim yang teliti dan secara saksama yang menyidangkanperkara ini pasti dapat melihat bukti Pengikatan Jual Beli tersebut, dimanasebagai bukti dan fakta hukum adalah merupakan suatu kejadian benarHal 8 dari 14 hal.Put.No.128 PK/Pid/2010benar murni merupakan ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalamhukum perjanjian, yaitu adanya Pengikatan Jual Beli dan belum dijual (jadiprematur sebagai peralihan hak milik) ;Memang bagi seorang Hakim yang tidak teliti dan tidak cermatmelihat persoalan ini ada quasi

35,U+79 Glo Vg Quasi Led aay re ole UrrotOY C55 Dt ore Byp40 4795) Abe I Qedozo!

dariPengadilan sehingga permohonan pembatalan suatu persetujuan termasuk dalamperkara yang dapat diajukan melalui suatu permohonan sepihak dan termasukdalam kewenangan mengadili atau yurisdiksi voluntair dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Pasal 1338 KitabUndangundang Hukum Perdata, suatu persetujuan/perjanjian yang telahdisepakati oleh para pihak adalah tidak dapat dibatalkan ataupun diputus secarasepihak, karena apa yang telah disepakati seketika itu juga menjadi quasi

PutusanMajelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat, Nomor :11/PTS/MPWN/Prov/JabarN/2014, tanggal 8 Mei 2014;Bahwa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris adalah merupakanPutusan Quasi Yudicial, yang pada dasarnya tidak berbeda dengankekuatan Putusan Pengadilan yang tidak dapat digugat Pembatalannyadalam Peradilan apapun, sebab Putusan Majelis Pengawas Pusatmemakai "irahirah" "Demi Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa" danPutusan Majelis Pengawas Pusat Notaris memakai istilah "PutusanPerkara" yang

Putusan Nomor 263K/TUN/2016) ;Bahwa fakta yang melatar belakangi dan menjadi dasar Penggugatmengajukan gugatan a quo adalah karena faktor personal rasa tidak puasPenggugat terhadap sanksi Pemberhentian Sementara yang diberikankepada Notaris Elly Heryati, S.H., in casu (vide halaman 54 dan 58 halamanPutusan Nomor 263 K/TUN/2016) ; Bahwapertimbangan putusan Majelis Hakim perkara Nomor44/G/2015/PTUNJKT hal 37 dan i 54 hal menegaskan bahwa Putusan MaijelisPengawas Pusat Notaris adalah merupakan Putusan Quasi

Padahal Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai quasi peradilanadalah lembaga etik profesi notaris yang berkenaan dengan pemeriksaanatas dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris atau PelanggaranPelaksanaan Jabatan Notaris;Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang dijatuhkan bersifat konstitutifdan wajib ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia.

Lagi pula, pembayaranuang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;cara berpikir Penggugat yang menganggap seolaholah PutusanMPPN seperti putusan pada badan peradilan atau MPPN seolaholahsebagai badan peradilan adalah cara berpikir yang sangat aneh.Padahal MPPN sebagai quasi peradilan adalah lembaga etik profesinotaris yang berkenaan dengan pemeriksaan atas dugaanpelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatannotaris;meski Putusan MPPN bersifat final dan mengikat

untuk melanjutkan hubunganrumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebutboleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikandengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti danhakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, makahakim menceraikan keduanya dengan talak bain.e.Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab alFigh allslami waAdillatuhu, Juz Vil, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:dloll quasi

perkawinan yang sakit tanpakepastian;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas dankriteria serta sifat perselisihan yang terjadi dan prediksi mudlaratyang akan ditimbulkannya kemudian, maka perceraian sudahmerinakan alternatif caticatiinva vang terhaik haqi kedii helahMenimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkantersebut adalahsesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukumIslam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:ceo il sls GC ypleco i cur Web plas pM iw LLislisyuw 6992 T95Il alos quasi

Nomor 11 PK/PID/2017Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan halaman(41) sampai dengan halaman (43), sebagai berikut:Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan disini, apakah benarperbuatan Terdakwa di atas merupakan quasi keperdataan yang tundukpada domein peradilan perdata? Sebagaimana dikemukakan PenasihatHukum Terdakwa dalam nota pembelaannya?

Bahwa terhadap dalil dalil kKeberatan yang diuraikan pemohon dalamSub.Il tentang dasar pengajuan permohonan keberatan dari butir 1s/d 4 adalah dalil dalil yang menunjukkan sebaliknya bahwaTermohon memiliki pemahaman hukum tentang perlindungankonsumen yang sangat dangkal dan awam terhadap fungsi eksekutifBPSK sebagai lembaga/badan penyelenggara Pemerintahan yangdibentuk dengan tugas melaksanakan sebagian kewenanganPengadilan (quasi judicial)2.

tersedia dalammasyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupunmahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, serta dihubungkan puladengan segala kewajiban maupun larangan terhadap Pelaku Usahasebagaimana ditentukan Pasal 7 hingga Pasal 26 UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwasengketa konsumen hanya dapat terjadi berdasarkan perbuatan melawanhukum yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap konsumenberdasarkanperikatan yang bersifat quasi

contract (kontrak tersamar atau impliedcontract/quast contract) atau yang lebih bersifat penundukan diri party padakeadaan yang sudah tersedia dimana asas kepatutan, asas keseimbangan,maupun persamaan hukum sulit tercapai;Menimbang, bahwa oleh karena itu hubungan hukum tersebut tidakdapat dikonstruksikan sebagai perikatan yang bersifat quasi contract (kontraktersamar atau implied contract/quast contract) melainkan harus dipandangdalam bentuk hubungan hukum kontraktual berdasarkan ketentuan Pasal

Hal tersebutsejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza HurriyatuzZaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelishakim dalam memutus perkara ini yang menyatakanhis tes al 5 Cae Hl Set) pees Ge a) ol ad YY) GiOY C35 we Oe by me C35 Al que ce gs che Y 5 cai ytoly 1bag Aegall Gadi by Quasi del ele pSay gl olinn jl yaiu YIAd te) Ca)Artinya : Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudahdianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihatPutusan Cerai Talak