Ditemukan 702 data
15 — 10
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaMenimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka halini memperkuat pula lagalitas status perkawinan Para Pemohon dipandangdari sudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili ParaPemohon adalah masyarakat suku BugisMakassar yang masih menjunjungtinggi budaya siri na pacce halmana dalam budaya
155 — 68
;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat danPembela Umum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH)Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yangPutusan Nomor 94/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 1 dari 13 halamanberkantor di Kantor Jalan Sosio Justisia No. 1 Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman, domisili elektronikyuni.iswanto20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal2f AQUSIUS 2020 = Nuri Achadiyanti, S.H., M.Si. ; Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan dan KemudahanBerusaha
9 — 0
Pasal 149 huruf dKompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan kondisi sosio ekonomiPemohon yang bekerja sebagai karyawan PT.
dan Termohon telah menikah sejak 08September 1995 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 20 tahunlebih dan sudah dikarunia keturunan, sehingga pernikahan tersebut sudahcukup lama dan sudah barang tentu secara psikolologis Termohon merasaterpukul akibat terjadinya perceraian ini, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa Termohon yang sudah cukup lama sebagai isteri danpendamping suami dalam hal ini adalah Pemohon, layaklah apabilaTermohon diberikan mutah dengan memperhatikan kondisi sosio
16 — 8
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka halini memperkuat pula lagalitas status perkawinan para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohonadalah masyarakat suku MakassarBugis yang masih menjunjung tinggi budayasir na pacce halmana dalam budaya
13 — 4
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaMenimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan perikahan mereka, maka halini memperkuat pula lagalitas status perkawinan para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohonadalah masyarakat suku BugisMakassar yang masih menjunjung tinggi budayasir na pacce halmana dalam budaya
32 — 14
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka halini memperkuat pula lagalitas status perkawinan para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohonadalah masyarakat suku MakassarBugis yang masih menjunjung tinggi budayasir na pacce halmana dalam budaya
24 — 8
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan perikahan mereka, maka halini memperkuat pula lagalitas status perkawinan para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohonadalah masyarakat suku MakassarBugis yang masih menjunjung tinggi budayasir na pacce halmana dalam budaya
18 — 14
Hakimmenyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka halini memperkuat pula lagalitas status perkawinan Pemohon dan Pemohon Ildipandang dari sudut sosio
16 — 6
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaMenimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal inimemperkuat pula lagalitas status perkawinan Para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili Para Pemohonadalah masyarakat suku BugisMakassar yang masih menjunjung tinggi budayasir na pacce halmana dalam budaya
25 — 8
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaMenimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan perikahan mereka, maka halini memperkuat pula lagalitas status perkawinan para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para PemohonPenetapan Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 8 dari 11adalah masyarakat suku BugisMakassar yang masih menjunjung
15 — 7
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka halPenetapan Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 7 dari 10ini memperkuat pula legalitas status perkawinan para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohonadalah masyarakat suku Makassar dan Bugis yang masih
28 — 18
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka halini memperkuat pula lagalitas status perkawinan para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para PemohonPenetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 8 dari 11adalah masyarakat suku MakassarBugis yang masih menjunjung
17 — 12
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaMenimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal inimemperkuat pula lagalitas status perkawinan Para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili Para Pemohonadalah masyarakat suku BugisMakassar yang masih menjunjung tinggi budayasir na pacce halmana dalam budaya
11 — 4
sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa caraberfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah bekerja sebagai imam disalah satu Mesjid dan juga sudah mempunyai penghasilan juga beranimengemukakan kehendaknya untuk siap menjadi suami, meskipun belumsempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calonpengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengannash alguran suraah An Nur ayat 32.ASiLe) seSshe (yo,,aluall soSio
11 — 5
(pernikahan), dalam konteks adat dan kultur masyarakat timurindonesia bukan merupakan suatu kelaziman dalam arti sensitifitas masyarakatsetempat terkait isuisu tersebut sangat besar dan bukan tidak mungkin dapat Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2017/PA.Msb.memunculkan reaksi karena kehamilan perempuan diluar nikah tidak sajadipandang sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan norma agama Islamakan tetapi juga dianggap sebagai perbuatan melanggar etika yang dapatmencederai sosio
22 — 7
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka halini memperkuat pula lagalitas status perkawinan para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohonadalah masyarakat suku MakassarBugis yang masih menjunjung tinggi budayasir na pacce halmana dalam budaya
17 — 10
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan permikahan mereka, maka halPenetapan Nomor 139/Pdt.P/2018/PA.Batg, hal. 8 dari 11ini memperkuat pula lagalitas status perkawinan para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohonadalah masyarakat suku MakassarBugis yang masih menjunjung
66 — 8
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaMenimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai serta tidak pernah adapihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka halini memperkuat pula lagalitas status perkawinan Para Pemohon dipandang darisudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili Para Pemohonadalah masyarakat suku BugisMakassar yang masih menjunjung tinggi budayasin na pacce halmana dalam budaya
11 — 2
Keempat,upaya pematangan psikologis bagi anak kandung Pemohon dan calon suami anakkandung Pemohon dalam berumah tangga akan berjalan secara alamiah mengingattempat tinggal keduanya bersifat tradisionalagraris secara sosio kultural. Apalagi disekitar tempat tinggal anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohonbelum ada lembaga pembinaan/pendampingan psikologis, baik formal maupun informalyang dapat membekalinya agar lebih siap dalam menghadapi gejolak kehidupan rumahtangga.
12 — 7
perkawinan(mavwaaniunnikah) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 810 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltidak di itsbatkan akan berakibat terjadinya kesulitan dan penderitaan dalam halstatus hukum dan kepastian hukum karena para Pemohon dan anak yang lahirbdalam perkawinan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan atauperlindungan hukum;Hal. 7 dari 10 hal.Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.PalMenimbang, bahwa secara sosio